Blog - Rusdiono Consulting

October 16, 2020
51-1280x853.jpg

Dalam dunia pajak, restitusi berarti pengajuan pengembalian pembayaran pajak berlebih oleh wajib pajak kepada negara. Salah satunya yaitu restitusi PPN. Restitusi yang dapat diajukan apabila jumlah kredit pajak lebih besar dibanding pajak terutang dengan syarat PKP tidak mempunyai utang pajak lain. Simak ulasan berikut lengkap dengan syarat dan prosedur restitusi PPN.

Pengertian Restitusi PPN

Restitusi PPN adalah kondisi saat jumlah Penguasaha Kena Pajak (PKP) menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih besar daripada jumlah PPN terutang. Dalam kata lain, restitusi sebagai pengembalian pembayaran PPN berlebih dari negara kepada PKP melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007, sebagai dasar aturan restitusi PPN, menyatakan ketika jumlah kredit pajak atau jumlah pembayaran lebih besar dibanding jumlah terutang, DPJ melakukan pemeriksaaan, kemudian mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

Kelebihan pembayaran pajak terjadi antara lain ketika eskportir dengan penjualannya dikenakan tarif 0 persen, perusahaan yang baru dirintis membeli barang modal, atau perusahaan yang menjual produknya kepada pemungut PPN.

Baca juga: Apa Itu Pajak PPN? Cari Tahu Definisi, Objek, dan Tarifnya di Sini

Aturan Dasar Syarat & Prosedur Restitusi PPN

Selain UU No.28 Tahun 2007, restitusi juga dikuatkan dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perusahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Dasar hukum UU sebagai upaya pemerintah dalam memberi informasi syarat restitusi PPN kepada PKP atau wajib pajak badan ketika mengajukan restitusi, yang berarti, prosedur yang dapat dilakukan PKP diantaranya:

  1. Mengajukan permohonan restitusi PPN dengan:
    • Mengisi SPT Masa PPN (memberi tanda silang pada kolom Dikembalikan (restitusi).
    • Jika tidak tercantum, PKP membuat surat permohonan sendiri.
  2. Mengajukan permohonan restitusi kepada DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKPP dikukuhkan.
  3. Menunggu Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) yang diterbitkan oleh DJP dengan paling lambat 12 bulan atau 1 tahun.
  4. Menunggu kembali dengan paling lambat 1 bulan sejak jangka waktu berakhir dari 12 bulan.

Sementara itu, terdapat juga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 192/PMK.03/2007 yang kemudian berubah menjadi PMK No. 74/PMK.03/2012, lalu menjadi PMK No. 198/PMK.03/2013, dan terakhir menjadi PMK No. 39/PMK.03/2018. PMK yang terus diperbarui sebagai dasar hukum dalam prosedur serta tata cara pelaksanaan restitusi PPN.

PMK juga disebut sebagai pendahuluan dalam pembayaran pajak berlebih atau percepatan resitusi pajak, yang dibutuhkan supaya PKP memiliki kepastian hukum dalam pembayaran PPN berlebih sehingga PKP dapat mengajukan restitusi dengan lebih cepat.

Baca juga: Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Percepatan Restitusi PPN

Sejak April 2018, pemerintah melalui DPJ mengesahkan percepatan restitusi PPN agar terjadi penurunan cost compliance, sehingga pemberian restitusi dapat dilakukan tanpa melalui alur pemeriksaan terlebih dahulu.

Sebelum itu, PKP perlu melalui proses pemeriksaan oleh DJP jika ingin mendapat SPKLB yang dapat menghabiskan waktu hingga 10 bulan. Oleh karena itu, keberadaan percepatan restitusi PPN membuat proses selesai dalam waktu paling banyak 1 bulan.

Percepatan pun diakui sebagai upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pemeriksaan pajak dalam ruang lingkup DJP. Dahulu, 20-30 persen dari 6.000 petugas memeriksa PPN, namun setelah adanya percepatan, 80 persen dari jumlah petugas yang sebelumnya memeriksa PPN dapat berfokus pada pemeriksaan pajak lainnya.

Cara Mendapat Percepatan Restitusi PPN

Terdapat beberapa kriteria bagi wajib pajak yang ingin mendapat percepatan restitusi PPN.

1. Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu

PKP dengan kriteria tertantu tercantum dalam Pasal 17C dan 17D UU KUP, yang berarti, wajib pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu selama 3 tahun pajak.

Kemudian, wajib pajak tidak memiliki penunggakan terhadap semua jenis pajak, kecuali jika sudah mendapat izin angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Wajib pajak telah melakukan audit laporan keuangan oleh lembaga pengawasan keuangan pemerintah atau akuntan publik dengan hasil pendapat wajar tanpa pengecualian dalam waktu 3 tahun berturut.

Terakhir, wajib pajak tidak pernah melakukan tindak pidana dalam perpajakan selama 5 tahun terakhir.

2. Wajib Pajak dengan Syarat Tertentu

PKP yang menyampaikan SPT masa pajak dengan jumlah lebih bayar PPN paling banyak 1 Miliar rupiah dapat mengajukan permohonan kepada DJP dengan mengisi kolom Pengembalian Pendahuluan dalam SPT.

Baca juga: Memahami Aspek Pajak Koperasi, Mulai dari PPh Hingga PPN

3. PKP dengan Risiko Rendah

PKP beresiko rendah tercantum dalam Pasal 9 Ayat (4c) UU PPN, dengan maksud antara lain:

  • PKP dengan saham diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI)
  • PKP dengan saham mayoritas pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah
  • PKP dengan mitra utama kepabeanan sesuai aturan PMK tentang Mitra Utama Kepabeanan
  • PKP dengan Operator Ekonomi Bersetifikat (OKB) sesuai ketentuan PMK
  • PKP dengan kegiatan produksi (lampirkan surat pernyataan kegiatan produksi) yang menyampaikan SPT dalam 12 bulan secara tepat waktu
  • PKP yang memenuhii syarat tertentu, yakni jumlah kelebihan bayar PPN sebesar 1 Miliar rupiah.

Namun, PKP berisiko rendah tidak mendapat PKP bila dinyatakan tidak ada kelebihan pembayaran PPN dan tidak melengkapi lampiran surat pemberitahuan atau terdapat bayaran pajak yang tidak benar.

Hal lain yang perlu diketahui yaitu DJP akan memeriksa pajak masukan dengan memastikan pajak tersebut yang dikreditkan sudah dilaporkan oleh PKP dalam penyampaian SPT masa pajak, dengan PKP membuat faktur pajak dan/atau pajak masukan yang dibayarkan sendiri sudah valid dengan adanya Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Apakah Anda termasuk dalam kriteria dan syarat tertentu restitusi PPN? Ataukah ingin mengajukan permohonan restitusi? Jika masih membingungkan, Anda dapat berkonsultasi dengan jasa konsultan pajak mengenai perpajakan perusahaan maupun pribadi Anda. Hubungi Rusdiono Consulting sekarang juga.


October 16, 2020
1425-2-1280x853.jpg

Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membayar pajak sesuai aturan yang telah ditentukan, yang diatur dan dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu mekanisme yang dilakukan dalam mempermudah pembayaran pajak adalah penggunaan kode transaksi dalam setiap faktur pajak, atau kini biasa dikenal sebagai kode faktur pajak yang terdiri atas angka, huruf, ataupun kombinasi keduanya.

Apa Itu Kode Faktur Pajak?

Kode faktur pajak adalah bagian dari faktur pajak. Jika mengacu dari PER-17/PJ/2014 sebagai pembaruan dari PER-24/PJ/2012, faktur pajak terdiri atas 16 digit angka, dan digit pertama dan kedua yang merupakan kode faktur pajak. Sementara digit ke 3 sebagai status fatur pajak (normal/penggantian), dan digit ke-4 hingga ke-16 sebagai Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP).

Jadi, digit ke-1 dan ke-2 adalah kode transaksi dalam faktur pajak yang digunakan PKP dalam mengidentifikasi setiap transaksi pembelian maupun penjualan.

Arti pada Setiap Kode Transaksi Faktur Pajak

Kode 01

Kode yang dipergunakan dalam penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang terutang PPN, yang dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.

Dalam kata lain, kode 01 merupakan kode yang digunakan ketika menyerahkan BKP dan/atau JKP dengan sifat umum; bukan bersifat PPN Nilai Lain, PPN Dibebaskan, PPN Tidak Dipungut, dan PPN Penjualan Aktiva.

Baca juga: Memahami Aspek Pajak Koperasi, Mulai dari PPh Hingga PPN

Contoh Kode Transaksi 01

PT ABC sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan barang IT, menjual produk kepada PT DEF. Maka, PT ABC perlu menggunakan kode 01 dalam faktur pajak di transaksi tersebut.

Kode 02

Kode 02 adalah kode yang digunakan PKP yang melakukan transaksi dengan pemungut PPN bendahara pemerintah. Transaksi berupa BKP dan/atau JKP yanh PPNya dipungut oleh bendahara pemerintah.

Dengan kategori bendahara pemerintah yang merupakan Bendaharawan pemerintah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KMK No. 563/KMK.03/2003), BUMN  (PMK No.85/PMK.03/2012), dan Badan Usaha Tertentu (PMK No.37/PMK.03/2015.

Contoh Kode Transaksi 02

PT EFG sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penjualan merchandise, menyerahkan barang kepada Bendaharawan Kementrian Pariwisata. Maka, PT EFG perlu menggunakan kode 02 dalam faktur pajak transaksi tersebut.

Kode 03

Kode 03 adalah kode yang digunakan PKP yang memiliki transaksi dengan pemungut PPN lainnya selain Bendaharawan Pemerintah. Transaksi yang menyerahkan BKP dan/atau JKP yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya tersebut.

Dalam hal ini, pemungut PPN lainnya yang dimaksud yakni Badan Usaha Milik Negara, Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas, Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, atau wajib pajak lainnya yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN, tak terkecuali perusahaan yang patuh terhadap Kontrak Karya Pertambangan dengan kontrak yang secara hukum bersifat khusus (lex spesialis) ditunjuk sebagai Pemungut PPN.

Contoh Kode Faktur 03

PT HIJ sebagai perusahaan yang memiliki transaksi dengan PT Bank Negara Indonesia dengan transaksi berupa penyerahan jasa cleaning service dengan jumlah Rp 50 juta. Maka, PT HIJ perlu menerbitkan faktur pajak dengan kode 03.

Kode 04

Kode 04 adalah kode yang digunakan PKP yang menyerahkan BKP dan/atau JKP dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain, dengan PPN yang dipungut oleh PKP.

Dalam hal ini, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) telah mengatur perhitungan DPP dalam PMK Nomor 121/PMK.03/2015, berikut keteranganya:

  1. Memakai sendiri BKP dan/atau JKP dengan harga jual atau penggantian, setelah dikurangi laba kotor;
  2. Memberi  BKP dan/atau JKP secara cuma-cuma dengan Harga Jual atau Penggantian, setelah dikurangi laba kotor;
  3. Menyerahkan film cerita dengan perkiraan hasil rata-rata per judul film;
  4. Menyerahkan produk hasil tembakau, dengan harga sebesar harga jual eceran;
  5. BKP yang merupakan persediaan dan/atau aktiva yang tujuan awalnya tidak diperjualbelikan, dan masih tersisa saat perusahaan telah bubar, dengan harga pasar wajar;
  6. Menyerahkan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau menyerahkan BKP antar cabang dengan harga pokok penjualan atau harga perolehan;
  7. Menyerahkan BKP melalui pedagang perantara dengan harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;
  8. Menyerahkan BKP melalui juru lelang dengan harga lelang;
  9. Menyerahkan jasa pengiriman paket dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau
  10. Menyerahkan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan seperti paket wisata, pemesanan sarana angkutan, ataupun pemesanan sarana akomodasi, yang tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan, dengan 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
  11. Menyerahkan jasa pengurusan transportasi, tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut memiliki biaya transportasi dengan 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

Contoh Kode Faktur 04

PT KLM sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penjualan mesin pembersih, memberikan produk secara gratis kepada seluruh karyawan. Maka, PT KLM perlu menerbitkan faktur pajak dengan kode 04 atas transaksi tersebut.

Kode 05

Kode yang digunakan PKP ketika menyerahkan BKP dan/atau JKP kepada selain pemungut PPN, yang diperhitungkan dengan pengkreditan Pajak Masukan. Namun, sejak 2010, kode 05 sudah tidak dipergunakan dalam kode faktur pajak.

Baca juga: Kepatuhan Wajib Pajak dan Surat dari KPP, Apa Hubungannya?

Kode 06

Kode yang digunakan PKP dalam menyerahkan BKP dan/atau JKP kepada orang pribadi dengan paspor luar negeri yang PPN-nya dipungut oleh PKP Penjual. Sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang PPN Pasal 16E.

Dengan penjelasan lebih lanjut seperti:

  1. Menyerahkan BKP dan/atau JKP yang menggunakna tarif selain 10 persen
  2. Menyerahkan hasil tembakau dengan buatan dalam negeri oleh Pengusaha Pabrik;
  3. Hasil tembakau atau hasil tembakau buatan luar negeri dengan importir hasil tembakau dengan mengacu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/2002 tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau;
  4. Menyerahkan BKP kepada orang pribadi yang memegang paspor luar negeri (turis asing) oleh PKP Toko Retail yang ditunjuk, terkait dengan penerbitan Faktur Pajak Khusus.
  5. PKP toko retail yang ditunjuk sebagai penerbit faktur pajak khusus menggunakan kode 060 dan memiliki aplikasi khusus.
  6. PKP retail tidak ditunjuk yang menggunakan kode 010.

Contoh Kode Faktur 06

PT NOP sebagai perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, menyerahkan barang kepada turis asing. Maka, penebitan faktur pajak memerlukan kode 06.

Selain itu, PKP yang melakukan penyerahan kepada orang pribadi paspor luar negeri pun yang berhak dalam pengembalian sesuai dengan UU PPN Pasal 16 E (VAT Refund), perlu memakai kode faktur pajak 06.

Kode 07

Kode 07 adalah kode yang dipergunakan PKP dalam menyerahkan BKP dan/atau JKP yang mendapatkan fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP). Dengan aturan khusus yang perlu diperhatikan yaitu:

  1. Ketentuan tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Dana Pinjaman atau Hibah Luar Negeri;
  2. Ketentuan tentang Perlakuan Perpajakan bagi PKP Berstatus Entrepot Produksi Tujuan Ekspor dan Perusahaan Pengolahan di Kawasan Berikat;
  3. Ketentuan tentang Tempat Penimbunan Berikat;
  4. Ketentuan tentang PPN yang tidak dipungut dapat dibaca pada UU PPN Pasal 16B.

Contoh Kode Faktur 07

PT QRS sebagai perusahaan manufaktur yang berada di kawasan pabean menyerahkan barang kepada PT TUV. Maka, PT QRS memiliki transaksi dengan PPN tidak dipungut dan PT QRS melakukan Endorsement PPN Tidak Dipungut, dan PT TUV perlu menerbitkan faktur pajak dengan kode 07 untuk transaksi tersebut.

Dapat juga transaksi yang menyerahkan pengolahan di kawasan tersebut, pengolahan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu, keperluan penerbangan internasional, dan bahan bakar nabati dalam negeri.

Kode 08

Kode yang dipergunakan PKP yang menyerahkan BKP dan/atau JKP dengan fasilitas pembebasan pengenaan PPN. Dengan aturan khusus yang perlu diketahui antara lain:

  1. Ketentuan tentang Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu dan/atau Penyerahan JKP Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN.
  2. Ketentuan tentang Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN.
  3. Ketentuan tentang pemberian pembebasan PPN dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional, serta pejabatnya.

Contoh Kode Faktur 08

PT WXY sebagai perusahaan manufaktur yang memproduksi alat bantu kesehatan sebagai salah satu BKP yang dibebaskan pengenaan pajak. Maka, PT WXY perlu menerbitkan faktur pajak dengan kode 08 atas transaksi tersebut.

Dapat juga berupa bahan modal yang digunakna secara langsung dalam menghasilkan BKP, makan ternak, barang hasil pertanian, bibit atai benih perkebunan, air bersih perusahaan air minum, listrik, hingga rumah susun sederhana.

Kode 09

Kode yang dipergunakan PKP yang menyerahkan BKP sesuai Pasal 16D dengan PPN dipungut oleh PKP Penjual.

Contoh Kode Faktur 09

PT ZAB sebagai perusahaan yang mendistribusikan gawai dengan aktiva tetap motor operasional. Namun, selama pandemi, PT ZAB menjual sebagian motornya dalam menjaga cashflow perusahaan. Maka, PT ZAB perlu menerbitkan faktur pajak dengan menggunakan kode transkasi 09.

Sekian penjelasan dan cara menggunakan kode transaksi atau kode faktur pajak dalam faktur perusahaan dari jasa konsultan pajak Rusdiono Consulting. Semoga bermanfaat, dan jika mengalami kesulitan dalam menggunakan kode transaksi, hingga penerbitkan faktur pajak,  hubungi kami di sini.


October 14, 2020
126b.jpg

Saat menyelami dunia akuntansi dan keuangan, terdapat standar yang perlu diketahui dan dipelajari dengan baik, yang dikenal dengan PSAK. PSAK, kepanjangan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, dasar aturan yang berlaku bagi setiap akuntan, perusahaan, organisasi, investor maupun lembaga pemerintahan.

Berikut pengertian PSAK dan standar akuntansi yang dapat digunakan di Indonesia.

Apa itu PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)?

PSAK adalah pedoman atau prosedur dalam pembuatan laporan akuntansi keuangan. PSAK sangat penting dipahami seorang akuntan karena setiap langkah yang dilakukan akuntan dalam mencatat akuntansi dan keuangan, harus berpedoman sesuai standar akuntansi yang sah/berlaku.

Sejatinya, keberadaan PSAK pada dunia akuntansi keuangan bertujuan agar setiap laporan keuangan memiliki keseragaman, mulai dari aturan pencatatatan, penyusunan, pelaksanaan, hingga penyajian laporan keuangan.

Dasar penyajian yang memiliki tujuan umum pun diseragamkan agar pengguna laporan keuangan dapat mudah memahami dan mendapat informasi dari laporan yang disajikan dapat diperbandingkan antara laporan suatu perusahaan di tahun sebelumnya maupun dengan laporan keuangan perusahaan lain.

Tak hanya aturan, PSAK juga memberikan informasi dan data krusial terkait laporan keuangan seperti aset perusahaan, liabilitas ekuitas, kontribusi dari pemilik serta distribusi kepada pemilik, kerugian dan keuntungan, hingga laporan arus kas operasional perusahaan.

Baca juga: Akuntansi Perusahaan, Konsep & Contoh yang Wajib Diketahui

Pembuatan dan penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dilakukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. PSAK menjadi dasar & standar akuntansi yang disepakati maupun disahkan oleh berbagai lembaga resmi Indonesia.

5 Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia

Sampai saat ini, Dewan Standar Ikatan Akuntansi Indonesia atau DSAK IAI menerbitkan 3 jenis standar akuntansi di Indonesia, Dewan Akuntansi Syariah menerbitkan 1 standar, dan Komite Standar Akuntansi Pemerintah  (KSAP) menerbitkan 1 acuan standar. Kelima standar yang diterapkan oleh pihak swasta maupun institusi pemerintah.

1. PSAK-IFRS

Jenis SAK pertama yakni PSAK-IFRS, dengan IFRS yang merupakan singkatan dari International Finantial Report Standard, sebagai nama lain atas SAK yang diterapkan oleh IAI pada 2012. Badan usaha yang memiliki jenis akuntabilitas publik mengunakan jenis ini.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa badan usaha tersebut adalah badan usaha yang terdaftar atau sedang mendaftar di pasar modal sebagai emiten. Contoh badan usaha yang menerapkan jenis PSAK-IFRS yakni BUMN, asuransi, perusahaan dana pensiun, dan BUMN.

Walau pada dasarnya, perbedaan antara PSAK dan SAK tidak terlalu banyak. Keduanya tetap mempunyai tujuan sama dengan menyajikan informasi terkini kepada pengguna laporan keuangan.

2. PSAK-ETAP

Jenis kedua yakni PSAK-ETAP, dengan ETAP yang merupakan singkatan dari Entitas Tanpa Asuransi Publik, dan disebut juga sebagai SAK-ETAP.  Entitas atau badan usaha yang mempunyai akuntabilitas tidak signifikan menggunakan jenis ini. Dengan laporan keuangan yang dibuat untuk pengguna laporan keuangan eksternal.

Baca juga: Tahap Siklus Akuntansi Secara Lengkap yang Harus Diikuti untuk Penyusunan Laporan Keuangan Akurat

Penetapan PSAK-ETAP diberlakukan sejak 2009, yang direalisasikan mulai 2010 dan digunakan secara efektif sejak awal Januari 2011. PSAK-ETAP adalah aturan yang lebih menyederhanakan aturan PSAK-IFRS, dengan tidak melakukan pencatatan laporan laba rugi sehingga lebih dipahami dengan mudah oleh pengguna.

Pelaporan aset tak berwujud, properti investasi pasa tanggal perolehan, dan aset tetap juga hanya dinilai menggunakan harga perolehan. Kemudian jenis ini memberikan pilihan penggunaaan nilai revaluasi ataupun nilai wajar. Serta tidak adanya laporan mengenai pengakuan liabilitas serta aset pajak tangguhan.

3. PSAK-Syariah

Kemudian PSAK-Syariah, sebagai prosedur akuntansi yang digunakan oleh lembaga atau bisnis dengan kebijakan Syariah. PSAK jenis ini merupakan SAK jenis baru yang penetapannya dilakukan oleh Dewan Akuntansi Syariah.

Contoh penggunaan PSAK-Syariah yakni oleh badan Zakat, pegadaian Syariah, dan bank Syariah yang penyusunannya dikembangkan sesuai fatwa MUI.

Walau konseptual, penyusunan, pengungkapan laporan, standar penyajian serta standar transaksi dikhususkan untuk transaksi Syariah, namun pengimplementasiannya dapat dibarengi dengan PSAK pada umumnya jika dibutuhkan.

Misal, ketika penyusunan laporan keuangan bank Syariah yang pada awalnya tetap menggunakan PSAK umum karena mempunyai akuntabilitas publik, kemudian diimplementasikan PSAK-Syariah pada setiap transaksi berbasis Syariah.

Baca juga: Apa itu Akuntansi Manajemen? Bagaimana Fungsi dan Tujuan Akuntansi Manajemen?

4. SAK-EMKM

Kemudian terdapat SAK-EMKM, dengan EMKM yang merupakan singkatan dari Entitas Mikro, Kecil, Menengah. Dengan mengacu pada UU No. 20 Tahun 2008. Entitas atau badan usaha yang syarat SAK-ETAP nya belum terpenuhi, menggunakan jenis ini.

Dengan begitu, laporan keuangan dapat disusun secara eksplisit tanpa terkecuali tentang kepatugan SAK-EMKM pada pencatatan laporan keuangan. Kepatuhan yang terlihat ketika entitas sudah patuh dengan syarat SAK-EMKM. Berarti, pencatatan transaksi, kejadian, serta kondisi pada laporan keuangan dibuat secara konsisten.

5. SAP

Terakhir, SAP sebagai Standar Akuntansi Pemerintah, yang digunakan oleh entitas pemerintah dan penetapannya dilakukan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mengacu pada jenis ini.

SAP dibuat agar entitas pemerintah berpartisipasi, memberikan transparansi, serta akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara yang ditetapkan sebagai PP Nomor 24 Tahun 2005.

Baca juga: Akuntansi Biaya: Pengertian, Fungsi, dan Manfaatnya bagi Suatu Perusahaan

Permudah Proses Akuntansi Keuangan Bersama Jasa Konsultan

Melalui jasa konsultan, proses akuntansi keuangan dengan bebasiskan PSAK yang berlaku di Indonesia dapat diterapkan dengan lebih mudah.

Bagaimana tidak, para ahli konsultan Rusdiono Consulting terus beradaptasi dengan kebutuhan industri, mempertahankan profesionalisme, dan terus mengikuti aturan terbaru yang berlaku.

Hubungi kami sekarang juga dan konsultasikan kebutuhan akuntansi keuangan, berikut dengan persoalan pajak perusahaan.


October 14, 2020
portfolio_01-1280x853.jpg

Laporan laba rugi merupakan laporan yang wajib dibuat oleh setiap perusahaan, demi mengetahui kondisi finansial dan mengevaluasi kembali data yang dipertanggungjawabkan. Namun, apa itu laporan laba rugi? Simak penjelasan laporan laba rugi berikut beserta contoh perusahaan dagang & jasa, serta dengan format dan bentuk berbeda.

Pengertian Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah salah satu bagian laporan keuangan penting perusahaan yang menunjukkan laba dan rugi selama periode tertentu. Keuntungan atau kerugian ditentukan dengan menghitung semua pendapatan dan mengurangkan semua biaya baik dari kegiatan operasional maupun non-operasional.

Laporan laba rugi juga sebagai salah satu dari tiga laporan yang digunakan baik dalam keuangan perusahaan dan akuntansi. Laporan yang menampilkan pendapatan, biaya, laba kotor, biaya penjualan dan administrasi, pajak yang dibayarkan, laba bersih, secara koheren dan logis.

Baca juga: Memahami Akuntansi Dasar bagi Pemula dengan Mudah

Dalam membuat laporan laba rugi, periode waktu dibagi berdasar operasional perusahaan, tetapi pada umumnya secara bulanan bagi pelaporan internal. Meski ada perusahaan yang menggunakan siklus 13 periode dalam satu tahun, yang pada akhirnya, akan dibuat menjadi laporan laba rugi triwulanan dan tahunan.

Komponen Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi mungkin memiliki beberapa variasi yang berbeda pada setiap perusahaan, karena pengeluaran dan pendapatan akan bergantung pada jenis operasional atau bisnis yang dilakukan. Namun, terdapat beberapa item yang umumnya dicatat pada laporan laba rugi mana pun.

Baca juga: Penyajian Laporan Keuangan: Pengertian, Karakteristik Beserta Cara Penyajian

Secara garis besar, laporan laba rugi terdiri atas pendapatan (revenue), keuntungan (profit) beban (expenses), dan kerugian (loss).

1. Pendapatan (Revenue)

Pendapatan terbagi atas pendapatan operasional dan operasional.

Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan melalui aktivitas utama bisnis. Bagi perusahaan yang membuat produk untuk grosir, distributor, atau pengecer yang terlibat dalam bisnis penjualan produk tersebut, pendapatan dari aktivitas utama mengacu pada pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk tersebut.

Demikian pula, bagi perusahaan (atau penerima waralaba) dalam bisnis yang menawarkan jasa, pendaoatan dari aktivitas utama bisnis mengacu pada pendapatan atau biaya yang diperoleh sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Pendapatan Non-Operasional

Pendapatan non-operasional adalah pendapatan yang direalisasikan melalui aktivitas bisnis sekunder dan non-inti.

Pendapatan ini berasal dari pendapatan yang berada di luar pembelian barang dan jasa, yang dapat mencakup pendapatan dari bunga yang dipeoleh atas modal usaha di bank, pendapatan sewa dari properti bsinis, pendapatan dari kemitraan strategis seperti penerimaan pembayaran royalti atau pendapatan dari iklan yang ditempatkan di properti bisnis.

2. Keuntungan (Profit)

Keuntungan juga disebut sebagai pendapatan lain, yang menunjukkan laba bersih yang dihasilkan dari aktivitas lain, seperti penjualan aset jangka panjang. Hal ini termasuk pendapatan bersih yang direalisasikan dari satu kali kegiatan non-bisnis, seperti perusahaan yang menjual mobil angkutan, tanah yang tidak digunakan, atau anak perusahaan.

Pendapatan tidak dapat disamakan dengan tanda terima. Pendapatan biasanya dicatat pada periode ketika penjualan dilakukan atau jasa diberikan.Kwitansi adalah uang tunai yang diterima dan dicatat apda saat uang tersebut benar-benar diterima.

Misalnya, pelanggan dapat mengambil barang/jasa dari perusahaan pada 28 September, yang akan menghasilkan pendapatan yang diperhitungkan di bulan September. Oleh karena reputasinya baik, pelanggan diberi tempo pembayaran 30 hari. Hal ini memberi waktu pelanggan hingga 28 Oktober untuk membayar, pada saat penerimaan diperhitungkan.

3. Beban

Beban terbagi atas biaya primer (aktivitas utama) dan biaya sekunder.

Beban Primer

Semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapat pendapatan operasional yang terkait dengan aktivitas utama bisnis. Hal ini termask harga pokok penjualan (HPP), penjualan, biaya umum dan administrasi, depresiasi atau amortisasi, dan biaya penelitian dan pengembangan.

Item khas yang terdapat pada beban primer adalah gaji karyawan, komisi penjualan, dan pengeluaran untuk utilitas seperti listrik dan transportasi.

Beban Sekunder

Semua biaya yang terkait dengan aktivitas non-inti bisnis, seperti bunga yang dibayarkan atas uang pinjaman.

4. Kerugian (Loss)

Semua biaya yang digunakan untuk penjualan aset jangka panjang yang merugia, biaya satu kali atau biaya tidak biasa lainnya, atau biaya jika terdapat tuntutan hukum atau sanksi.

Sementara pendapatan dan beban primer atau utama memperlihatkan seberapa baik kinerja bisnis inti perusahaan, pendapatan dan beban sekunder memperhitungkan keterlibatan perusahaan dan keahliannya dalam mengelola kegiatan non-inti.

Dibandingkan dengan pendapatan dari penjualan barang manufaktur, pendapatan dengan bunga tinggi dari penyimpanan uang di bank menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan bisnis tidak menggunakan kas yang tersedia secara maksimal dengan meningkatkan kapasitas produksi, atau memiliki tantangan dalam meningkatkan pangsa pasar di tengah persaingan.

Pendapatan sewa berulang dari reklame yang dipasang dipinggir pabrik atau perusahaan menunjukkan bahwa manajemen memanfaatkan sumber daya dan aset yang tersedia untuk keuntungan tambahan.

Baca juga: Format-format Laporan Keuangan yang Wajib Diketahui

Contoh Format dalam Membuat Laporan Laba Rugi Perusahaan Dagang atau Jasa

Secara matemastis, pendapatan bersih dihitung berdasarkan hal-hal berikut:

Pendapatan bersih = (Pendapatan + Keuntungan) – (Beban + Kerugian)

Untuk memahami cara membuat laporan laba rugi dengan rumus diatas, mari kita asumsikan bahwa kedua bisnis berikut melaporkan laporan laba rugi untuk kuartal terakhir dengan bentuk laporan laba rugi single step dan double step.

1. Bentuk Single Step

Pendapatan total serta keuntungan dari kegiatan operasional ditempatkan di awal laporan. Kemudian dikurangi dengan beban & kerugian.

Laba = Selisih Pendapatan+Keuntungan & Beban+Kerugian

Ini adalah contoh membuat laporan laba rugi perusahaan jasa dengan metode single step.

PT Jasa Siap Sedia

Laporan Laba Rugi

Periode September 2020 (dalam rupiah)

Pendapatan
Penjualan Bersih 80.000.000,00
Pendapatan Sewa 2.000.000,00
Total Pendapatan 78.000.000,00
Beban
Harga Pokok Penjualan 30.000.000,00
Beban Penjualan 1.500.000,00
Beban Administrasi 1.000.000,00
Beban Bunga 500.000,00
Beban Lain-Lain Bersih 500.000,00
Total Beban 33.500.000,00
Laba Sebelum Pajak 44.500.000,00
Pajak 11.115.000,00
Laba Bersih 33.375.000,00

Baca juga: Laporan Keuangan UKM, Hal-Hal yang Wajib Anda Ketahui

2. Bentuk Multi Step

Transaksi operasional dan non-operasional dipisahkan, setelah itu dibandingkan antara beban serta kerugian dengan pendapatan dan keuntungan.

Laba =  Perbedaan Aktivitas Biasa dan Tidak Biasa (Insidentil)

Ini adalah contoh membuat laporan laba rugi perusahaan dagang dengan metode multistep

PT Dagang Sana Sini

Laporan Laba Rugi

Periode September 2020 (dalam rupiah)

Pendapatan Penjualan
Penjualan Bersih 80.000.000,00
Retur Penjualan dan Pengurangan Harga 4.000.000,00
Diskon Penjualan 2.000.000,00
Pendapatan Penjualan Bersih 74.000.000,00
Harga Pokok Penjualan
Persediaan Awal 1.500.000,00
Pembelian 30.000.000,00
Beban Bangkrut 1.000.000,00
Barang Tersedia untuk Dijual 32.500.000,00
Persediaan Akhir 2.500.000,00
Harga Pokok Penjualan 30.000.000,00
Laba Operasi 44.000.000,00
Beban Operasi
Beban Penjualan
Gaji Penjualan 500.000,00
Beban Iklan 500.000,00
lanjutan
Beban Penjualan Lain 500.000,00
Beban Administrasi Umum
Gaji Karyawan dan Bagian Kantor 1.000.000,00
Beban Asuransi 100.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi 400.000,00
Beban Piutang Tak Tertagih 200.000,00
Beban Umum Lain 300.000,00
Total Beban Administrasi 3.500.000,00
Laba Operasi 40.500.000,00
Pendapatan dan Keuntungan Lain
Pendapatan Bunga 1.500.000,00
Keuntungan atas Penjualan Investasi 2.000.000,00
Beban dan Kerugian Lain-Lain
Beban Bunga 500.000,00
Kerugian Atas Penjualan Peralatan 2.000.000,00
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 43.300.000,00
Pajak Penghasilan 10.825.000,00
Laba Bersih 32.475.000,00

Demikian pengertian, unsur, hingga format dan contoh dalam membuat laporan laba rugi perusahaan dagang maupun jasa dengan bentuk yang berbeda. Semoga dapat bermanfaat.

Bila terdapat kesulitan, Anda dapat menghubungi jasa konsultan pajak Rusdiono Consulting untuk membantu perusahaan mengelola laporan keuangan termasuk laporan laba rugi perusahaan.


October 14, 2020
2408-1280x853.jpg

Insentif perpajakan secara resmi diperluas bagi usaha yang terkena dampak pandemi selama 2020. Salah satunya dengan menambah daftar KLU yang bisa ajukan insentif  sesuai acuan dari PMK No.86/PMK.03/2020. Namun, belum banyak yang mengerti apa itu KLU dan bagaimana cara mengetahui kode KLU pajak sesuai sektor usaha yang dijalankan? Berikut penjelasan singkatnya.

Pengertian KLU Pajak

KLU adalah singkatan dari Klasifikasi Lapangan Usaha, sebagai kode pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengkategorikan wajib pajak badan sesuai sektor bisnis yang dijalankan.

KLU Pajak terdiri atas beberapa klasifikasi, yakni golongan pokok, sub golongan, serta kelompok kegiatan ekonomi. Hal ini diatur dalam Keputusan DJP Pajak Nomor KEP – 321/PJ/2020.

Ketika mengisi data wajib pajak, maka kode KLU Pajak akan diminta sesuai jenis usaha yang dijalankan. Lantas, dimana melihat KLU Pajak? Kode KLU biasanya dapat dilihat pada Surat Keterangan Pajak atau Surat Pengukuhan Kena Pajak.

Baca juga: Mudah dan Nyaman, Ini Cara Daftar NPWP Secara Online!

Fungsi dan Manfaat KLU Pajak

Pertama-tama, KLU Pajak berfungsi untuk penataan data wajib pajak. Contoh, dengan adanya KLU, maka akan ada master file wajib pajak terkait dengan Kelompok Kegiatan Ekonomi Wajib Pajak. Bisa juga terkait dengan SPT, terdapat data detail tentang Kelompok Kegiatan Ekonomi dalam setiap penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

Kode KLU yang diterbitkan oleh DJP dengan lima angka digunakan dalam mengklasifikasikan jenis usaha bagi para wajib pajak, juga digunakan untuk dasar menyusun Norma Penghitungan Penghasilan Netto hingga kebutuhan perpajakan khusus lainnya.

Kedua hal tersebut didasarkan atas keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-321/PJ/2012.

Cara Mengetahui Kode KLU Pajak Berdasarkan Strukturnya

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, struktur serta pemberian kode KLU terdiri atas beberapa hal. Yang dapat diuraikan dalam penjelasan berikut.

Kategori dalam KLU Pajak

Terdapat 21 kategori di Indonesia, yang menjadi garis utama dalam menggolongkan kegiatan ekonomi. Setiap golongan diberi satu kode alfabet. Karena 21 kategori, maka terdapat kode huruf A-T. Sedangkan X sebagai kode usaha yang belum pasti keterbatasannya.

Kategori dalam kode KLU diberikan pada tempat pertama, sesuai kategori usaha berikut ini:

Kode KLU Kategori
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian
C Industri Pengolahan
D Pengadaan Listrik, Gas, Uap atau Air Panas dan Udara Dingin
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan dan Pembersihan Limbah dan Sampah
F Konstruksi
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan
I Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi
K Jasa Keuangan dan Asuransi
L Real Estate
M Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis
N Jasa Persewaan Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
O Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
R Kebudayaan, Hiburan, dan Rekreasi
S Kegiatan Jasa Lainnya
T Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan
U Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya
X Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya

 

Contoh, kode KLU pertama untuk bisnis kebudayaan, hiburan, dan rekreasi adalah R, sedangkan untuk jasa pendidikan adalah P.

Setelah kode pertama terdiri atas alfabet yang mewakili masing-masing kategori, maka selanjutnya kode diberikan berdasar beberapa hal berikut ini.

Golongan Pokok

Golongan pokok adalah klasifikasi lebih lanjut setelah kategori. Per kategori yang sudah disebutkan sebelumnya dapat dibagi menjadi satu atau lebih dengan maksimal lima golongan pokok, kecuali industri pengolahan, yang didasarkan atas perbedaan sifat masing-masing usaha. Per golongan pokok, diberikan 2 angka.

Golongan

Golongan sebagai kelompok lebih lanjut setelah golongan pokok. Golongan memiliki 3 angka yang mengartikan:

  • 2 Angka Pertama: Golongan pokok, dan/atau
  • 1 Angka Terakhir: Kegiatan ekonomi setiap golongan terkait

Per golongan pokok, dapat dikelompokkan maksimal 9 golongan.

Sub Golongan

Sub golongan adalah uraian lanjutan setelah kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi golongan tertentu. Sub golongan mempunyai 4 digit, yang mengartikan:

  • 3 Angka Pertama: Golongan terkait
  • 1 Angka Terakhir: Kegiatan ekonomi golongan terkait

Per golongan, dapat diuraikan maksimal 9 sub golongan.

Kelompok Kegiatan Ekonomi

Klasifikasi kegiatan ekonomi digunakan dalam pemilihan lanjutan terhadap setiap kegiatan yang terdapat pada sebuah sub golongan, kemudian menjadi beberapa kegiatan lebih homogen.

Baca juga: Apa itu Konsultan Pajak? Apa Peran dan Manfaat bagi Anda?

Demikian penjelasan mengenai kode KLU Pajak serta cara mengetahui kode untuk usaha di Indonesia dari jasa konsultan pajak Rusdiono Consulting. Semoga dapat menambah wawasan seputar perpajakan untuk memudahkan kegiatan usaha yang sedang Anda jalankan.


October 14, 2020
2-1280x899.jpg

Mengacu pada Instruksi Presiden No.7/2015, terdapat amanat satu aksi reformasi tata kelola pajak yaitu penerapan kewajiban konfirmasi status wajib pajak (KSWP), dalam melayani publik tertentu di kementrian/lemba (K/L) atau satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya.

KSWP juga terkait dengan rencana strategis (renstra) Ditjen Pajak 2015-2019 dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015, dengan adanya kebijakan rensta yaitu sinergi intansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP).

Jadi apa pengertian kswp pajak? bagaimana penerapan dan cara mengajukan formulir kswp online? Simak ulasan berikut ini.

Apa itu KSWP?

KSWP adalah cara yang dijalankan oleh pemerintah sebelum memberi pelayanan publik tertentu agar mendapat keterangan status wajib pajak (WP). KSWP dicantumkan dalam Perdirjen Pajak Nomor 46/PJ/2015 yang berisikan  rencana strategis DJP pada bidang teknologi, KSWP disebut sebagai tax clearance.

Sementara layanan publik tertentu adalah layanan publik berdasar aturan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah terkait. Contoh, layanan perizinan yang diatur dalam peraturan daerah seperti izin usaha perdagangan, atau izin mendirikan bangunan.

Baca juga: 3 Fakta Seputar Insentif PPh 21 Dibebaskan Selama Pandemi Virus Corona 

Umumnya, instansi yang menerapkan KSWP adalah kementrian, pemerintah provinsi, lembaga non-kementrian, pemerintah kota/kabupaten, badan hukum/usaha milik negara, serta instansi lain yang memberikan layanan kepada publik tertentu.

Berikut 11 kementrian yang telah menerapkan KSWP dan 16 kementrian tambahan yang diwajibkan mengimplementasikan KSWP pada pelayanan publiknya:

  1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  4. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  5. Kementerian Dalam Negeri;
  6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;
  7. Kementerian Perdagangan;
  8. Kementerian Kesehatan;
  9. Kementerian Perindustrian;
  10. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil  dan Menengah;
  11. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  12. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  13. Kementerian Keuangan;
  14. Kementerian Pertanian;
  15. Kementerian Perhubungan;
  16. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  17. Kementerian Agama;
  18. Kementerian Pariwisata;
  19. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  20. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  21. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
  22. Kementerian Ketenagakerjaan;
  23. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  24. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang  dan Jasa  Pemerintah;
  25. Badan Kepegawaian Negara;
  26. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  27. Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
  28. Badan Standardisasi Nasional.

Dalam KSWP, terdapat 2 keterangan yang dari DJP, berstatus valid atau tidak. KSWP dengan status valud perlu memenuhi syarat berikut:

  1. Nama WP dan NPWP cocok dengan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak.
  2. Telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak dalam 2 tahun terakhir, yang menjadi kewajiban WP sesuai ketentuan UU yang berlaku.

Cara Mendapat KSWP Pajak

Wajib pajak yang ingin memperoleh surat KSWP dapat datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar dengan menyiapkan surat permohonan yakni formulir KSWP yang telah dilengkapi oleh WP.

Tips Mudah Mengurus KSWP

  1. Membawa surat permohonan KSWP yang telah terisi secara lengkap.
  2. Mendatangi KPP pada tanggal 1-10, karena pada tanggal 15-10, biasanya KPP akan lebih ramai akibat adanya batas akhir pelaporan SPT Masa.
  3. Menyiapkan bukti lapor SPT Tahunan PPh dalam 2 tahun terakhir.

Contoh Surat Permohonan atau Formulir KSWP

Berikut contoh format surat permohonan KSWP beserta penjelasannya sesuai angka dalam formulir:

contoh format surat permohonan KSWP

 

  1. Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak
  2. Diisi dengan nama dan alamat KPP tempat mengajukan permohonan Keterangan Status Wajib Pajak
  3. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, diisi dengan nama Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani surat permohonan. Untuk Wajib Pajak Badan, diisi dengan nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
  4. Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak, wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
  5. Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat permohonan. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 6 tidak perlu diisi.
  6. Diisi dengan alamat dari Wajib Pajak, wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
  7. Diisi dengan nomor telepon dari Wajib Pajak, wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
  8. Diisi nama Wajib Pajak. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 8 tidak perlu diisi.
  9. Diisi NPWP Wajib Pajak. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 9 tidak perlu diisi.
  10. Diisi alamat Wajib Pajak. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 10 tidak perlu diisi.
  11. Diisi nama Instansi Pemerintah yang memberikan layanan publik.
  12. Diisi jenis layanan publik.
  13. Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan ditandatangani.
  14. Diisi dengan nama dan tandatangan pemohon sebagaimana tercantum dalam nomor 4.

Baca juga: Yuk Ketahui Wajib Pajak Orang Pribadi!

Mengakses Informasi KSWP secara Online Melalui Aplikasi

Ketika telah mengurus KSWP, DJP secara resmi menghadirkan aplikasi berisikan onformasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (iKSWP) secara online, yang dapat diakses melalui DJP online.

Untuk mendapat akses informasi iKSWP dalam DJP online, WP perlu login dengan username beserta password yang belum dimiliki. Jika lupa password, maka reset dengan EFIN.

Lalu aktifkan dengan memilih menu pada DJP Oline – Profil Lengkap – Tambah Hak Akses pada aplikasi DJP Online.

Baca juga: Kenali 8 Jenis Pajak Penghasilan di Indonesia

3 layanan yang diberikan dalam aplikasi iKWP yakni:

1. Mengetahui Status KSWP

Status KSWP dapat diketahui oleh WP sebelum melakukan pengajuan pada pelayanan publik tertentu. Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 dan keputusan bersama dengan Pimpinan KPK, Menteri PPN/Kepala Bapenas, Kepresidenan, selama 2019-2020, implementasi KSWP diperluas hingga 28 kementrian atau lembaga.

2. Memeroleh Surat Keterangan Fiskal

Surat Keterangan Fiskal (SKF) dapat diperoleh melalu iKSWP yang langsung terbit dalam sistem segera setelah penyampaian permohonan oleh WP.

Bahkan, ketika terdapat penolakan penerbitan SKF, jika tak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Tentu, hal ini memudahkan WP dibanding cara manual.

3. Mendapat Surat Keterangan Domilisi untuk Subjek Pajak dalam Negeri

Selain mudah mengajukan SKF, iKSWP juga dapat digunakan ketika ingin mendapat Surat Keterangan Domisil untuk Subjek Pajak dalam Negeri (SKD SPDN) agar menjalankan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P2B).

Demikian penjelasan mengenai KSWP pajak dari Rusdiono Consulting, salah satu kantor konsultan pajak terdaftar dan jasa akuntansi yang mendukung klien berkembang dengan solusi pajak dan akuntansi terbaik serta para profesional yang berpengalaman.


October 13, 2020
1205-1280x853.jpg

Slip gaji merupakan salah satu dokumen yang perlu perusahaan berikan pada karyawan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawabannya. Namun, bagaimana cara membuatnya? Bagaimana contoh dan format slip gaji? Mari membahasnya di artikel berikut.

Pengertian dan Fungsi Slip Gaji

Slip gaji merupakan dokumen yang menjadi bukti resmi penerimaan gaji dari pemberi kerja ke penerima kerja atau karyawan. Dalam dokumen tersebut, ada sejumlah informasi berkaitan dengan gaji atau penghasilan karyawan, seperti besaran gaji pokok, tunjangan sosial, dan PPh 21.

Baca juga: Akuntansi Perusahaan, Konsep & Contoh yang Wajib Diketahui

Sebagai pihak perusahaan, wajib memberikan slip gaji pada karyawannya. Ini tertuang pada PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, pasal 17 ayat (2): “Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang diterima oleh pekerja.buruh pada saat upah dibayarkan.” Karena itu, penting untuk menyiapkan dokumen ini untuk karyawan.

Selain itu, slip gaji juga memiliki fungsi untuk perusahaan, di antaranya:

  • Dokumentasi atas pencatatan pengeluaran gaji yang dibayarkan perusahaan pada karyawan.
  • Menjadikan laporan keuangan perusahaan transparan sehingga menghindari kesalahan-kesalahan tertentu.
  • Bukti resmi perusahaan telah membayarkan gaji pada karyawannya.

Di sisi lain, slip gaji turut berfungsi untuk karyawannya, di antaranya:

  • Bentuk transparansi perusahaan pada karyawan.
  • Membantu karyawan mengetahu rincian gaji beserta komponen gaji lainnya dengan cermat.
  • Dapat digunakan sebagai dokumen pendukung ketika karyawang ingin mengambil KPR, cicilan kendaraan, dan sebagainya.

Baca juga: Penjelasan & Perhitungan Lengkap Akuntansi Biaya Tenaga Kerja

Format Slip Gaji

Dalam membuat format slip gaji, terlebih dahulu Anda harus mengetahui informasi penting yang dicantumkan dalam sebuah slip gaji.

  • Nama dan logo perusahaan, sebagai identitas pemberi kerja sekaligus pembuat slip gaji itu.
  • Data karyawan, meliputi nama lengkap, jabatan, nomor induk karyawan, nomor pokok wajib pajak (NPWP).
  • Tanggal pembayaran gaji
  • Rincian gaji, meliputi gaji pokok, tunjangan (karier, transportasi, uang makan, tunjangan tetap atau tidak tetap), potongan gaji (Iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta PPh 21), uang lembur (jika ada), komisi (jika ada).

Itulah informasi penting yang harus Anda cantumkan dalam sebuah bukti pembayaran gaji. Selanjutnya untuk membuat format slip gaji, Anda dapat menggunakan beberapa tools, seperti Ms. Word dan Ms. Excel untuk pembuatan manual, atau menggunakan aplikasi payroll untuk pembuatan slip gaji secara otomatis dengan format PDF.

Contoh Slip Gaji

Berikut beberapa contoh slip gaji dengan format yang benar.

contoh slip gaji karyawan bagian 1

(sumber: https://www.karyaone.co.id/blog/contoh-slip-gaji/)

contoh slip gaji karyawan bagian 2

(sumber: https://www.finansialku.com/contoh-slip-gaji/)

contoh slip gaji karyawan bagian 3

(sumber: https://www.online-pajak.com/aplikasi-slip-gaji-online)

Buat dan berikan slip gaji yang benar pada karyawan perusahaan Anda. Jangan sampai ada informasi yang terlupakan, seperti potongan pajak penghasilan pasal 21 atau PPh21. Karyawan berhak mengetahui jika perusahaan telah memungut PPh21 dari gaji yang ia terima setiap bulan, dan berhak menerima formulir 1721 A1 sebagai bukti pemotongan PPh21.

Baca juga: Aturan Pajak THR Karyawan Beserta 2 Contoh Perhitungannya

Namun terkadang, salah satu kendala yang dihadapi perusahaan dalam penggajian adalah perhitungan PPh21 karyawannya. Namun, masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan jasa konsultan pajak. Rusdiono Consulting selaku konsultan pajak berpengalaman dan profesional, dapat membantu mendampingi Anda dalam menghitung pajak penghasilan karyawan Anda. Tidak hanya itu, tim konsultan pajak Rusdiono Consulting juga dapat membantu membayar dan melaporkan PPh21 secara tepat waktu.

Baca juga: Bagaimana Perhitungan PPh 21 THR?

Dengan begitu, masalah penghitungan dan pengelolaan gaji karyawan dapat diselesaikan dengan tuntas dan akurat. Anda pun dapat mencantumkan hasil akurat potongan PPh21 pada slip gaji karyawan Anda. Hubungi Rusdiono Consulting untuk informasi selengkapnya.


October 13, 2020
perhitungan-lembur-karyawan-1280x832.jpg

Dalam mewujudkan kesimbangan antara hak dan kewajiban karyawan, perusahaan perlu memastikan upah lembur berikut dengan perhitungan lembur. Perusahaan dapat mengacu pada aturan yang dikeluarkan pemerintah mengenai aturan lembur di Indonesia. Simak ulasan berikut ini.

Sistem Lembur di Indonesia

Secara umum, upah lembur adalah kompensasi yang perlu dibayar perusahaan kepada karyawan yang bekerja lembur, baik pada hari kerja, hari libur akhir pekan, atau hari libur nasional.

Ketentuan upah lembur Indonesia diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Pasal 78 Ayat 1 Huruf a. Dengan pernyataan bahwa karyawan berhak atas perhitungan upah lembur ketika diminta perusahaan untuk bekerja di luar jam kerja normal dan karyawan perlu menandatangani persetujuan berdasarkan keinginan mereka.

Upah lembur disesuaikan dengan gaji masing-masing karyawan serta jam lembur yang mereka gunakan. Oleh karena itu, setiap karyawan bisa saja memperoleh upah lembur yang berbeda. Sebagai pemberi kerja, perusahaan wajib memerhatikan masalah lembur demi patuhi aturan dan hindari kesalahpahaman dengan karyawan.

Baca juga: Formulir 1721 A1: Mengenal Bukti Potong PPh 21 untuk Karyawan Anda

Syarat dan Ketentuan Lembur

Karyawan yang bekerja di luar jam seharusnya menerima upah lembur yang dihitung berdasarkan jumlah jam kerja tambahan. Sebelum melihat bagaimana menghitung upah lembur, sebaiknya ketahui terlebih dahulu syarat dan ketentuan lembur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemenakertrans) Keputusan Nomor 102/MEN/VI/2004 Pasal 1:

  • Jam lembur sebagai jam kerja lebih dari 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu selama 6 hari kerja per satu minggu, atau;
  • 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam per minggu selama 5 (lima) hari kerja per minggu atau jam kerja pada hari libur mingguan, atau;
  • Selama hari libur yang ditetapkan pemerintah.

Aturan tersebut juga menyatakan bahwa waktu lembur karyawan diperbolehkan dengan maksimal 3 (tiga) jam per hari atau 14 (empat belas) jam per minggu.

Karyawan dan perusahaan dapat menyepakati Surat Penugasan Lembur/ Surat Penugasan Kerja Lembur (SPL) sebagai bukti adanya kerja lembur.

Kewajiban Perusahaan

Setelah memahami bagaimana persyaratan lembur, terdapat beberapa kewajiban perusahaan yang wajib dipenuhi, diantaranya:

  • Perintah tertulis mengenai lembur dan persetujuan tertulis dari karyawan yang bersangkutan.
  • Rincian pelaksanaan lembur, seperti daftar nama karyawan, durasi lembur, tujuan lembur, dan upah lembur yang akan diterima karyawan.
  • Surat persetujuan yang ditandatangani oleh pemberi kerja dan karyawan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.102/MEN/VI/2004 Pasal 6.

Setelah memenuhi kewajiban, perusahaan juga wajib memberi waktu istirahat yang cukup kepada karyawan serta makanan dan minuman yang cukup untuk tiga jam lebih , sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.102/MEN/VI/2004 Pasal 7.3

Baca juga: Mudah dan Nyaman, Ini Cara Daftar NPWP Secara Online!

Perhitungan Gaji Lembur

Perhitungan gaji lembur karyawan di Indonesia ditetapkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnaker) No.102/MEN/VI/2004, yaitu:

  • Upah lembur dihitung berdasar gaji bulanan karyawan (termasuk tunjangan tetap).
  • Satu jam lembur karyawan sama dengan 1/173 gaji bulanan karyawan.

Gaji bulanan yakni 100 persen gaji pokok bulanan dan tunjangan tetap atau 75 persen dari gaji pokok jika menerima tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.

Namun, jika mengacu pada Peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, upah lembur pada hari kerja dan hari libur, memiliki perhitungan yang berbeda. Berikut lebih jelasnya.

Perhitungan Lembur Hari Kerja

 

Waktu Kerja Upah Lembur Rumus Perhitungan
Jam pertama Gaji 1,5 x 1 jam 1,5 x 1/173 x gaji per bulan
Jam berikutnya Gaji 2 x 1 jam 2 x 1/173 x gaji per bulan

Contoh perhitungan pada hari kerja:

Dino memiliki jam kerja normal selama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Namun, Dino diminta untuk bekerja lembur selama 2 jam per hari sebanyak 3 kali. Gaji bulanan Dino sebesar Rp6.000.000. Maka perhitungan upah lembur Dino adalah:

Jam pertama: 1,5 x 1/173 x Rp6.000.000 = Rp52.023

Jam kedua: 2 x 1/173 x Rp6.000.000 = Rp69.364

Berarti dengan 2 jam per hari maka satu hari lembur, Dino mendapat: Rp 121.387

Dengan 3x lembur, maka upah lembur Dino sebesar Rp 364.161

Perhitungan Lembur Hari Libur

Saat lembur dijalankan akhir pekan atau hari libur nasional, perhitungannya seperti berikut ini:

 

Waktu Kerja Upah Lembur Rumus Perhitungan
5 jam pertama Gaji 2 x 1 jam 5 jam x 2 x 1/173 gaji
Jam ke-6 Gaji 3 x 1 jam 1 jam x 3 x 1/173 x gaji
Jam ke 7-8 Gaji 4 x 1 jam 1 jam x 4 x 1/173 x gaji

Contoh perhitungan lembur pada hari libur:

Dini bekerja selama 8 jam sehari atau 40 jam per minggu. Dini biasanya tidak bekerja pada hari Sabtu dan Minggu, tetapi Dini diminta untuk bekerja pada hari Minggu selama 8 jam sebanyak satu kali pada bulan Juni. Gaji pokok Dini sebesar Rp7.000.000. Maka perhitungan lembur Dini yakni:

5 jam pertama : 5 jam x 2 x 1/173 x Rp7.000.000 = Rp404.624

Jam ke-6         : 1 jam x 3 x 1/173 x Rp7.000.000 = Rp121.387

Jam ke 7-8      : 1 jam x 4 x 1/173 x Rp7.000.000 = Rp161.849

Total upah lembur Dini di bulan Juni sebesar Rp 687.854

Baca juga: Bekerja di Luar Negeri, Apakah Wajib Lapor SPT?

Kesimpulan

Pemberian upah lembur adalah kebijakan yang harus diterapkan oleh setiap perusahaan yang menerapkan sistem lembur. Upah lembur tak boleh sama dengan insentif, sehingga perusahaan tidak dapat menggantinya dengan bonus, fasilitas, maupun THR.

Jika terdapat karyawan lembur yang tidak dibayar, maka perusahaan terkena sanksi kurungan selama 1-12 bulan dan/atau denda 10-100 juta rupiah sesuai dengan UU Ketenagakerjaan pasal 187 Ayat 1.

Menghitung lembur karyawan mungkin tidak terlihat rumit, tetap saja hal ini dapat menimbulkan perselisihan dengan karyawan bila perhitungan tidak benar maupun tidak sesuai dengan perundang-undangan terbaru.

Rusdiono Consulting hadir dalam membantu perusahaan memastikan bahwa karyawan mendapat haknya sebagai pekerja lembur, dan produktivitas perusahaan tetap terjaga dengan baik.


October 12, 2020
1068-1-1280x853.jpg

Jasa konsultan pajak, seperti namanya, merupakan seseorang atau lembaga yang menyediakan jasa konsultasi untuk masalah perpajakan. Namun, jasa apa saja yang ditawarkan oleh seorang konsultan pajak? Apa manfaatnya menggunakan jasa ini dan perlukah kamu menggunakannya? Simak selengkapnya dalam artikel ini!

Pengertian Jasa Konsultan Pajak

Mengutip dari situs Pajak.go.id, konsultan pajak adalah orang atau badan yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang atau badan yang menawarkan jasa konsultan pajak ini telah memenuhi berbagai macam syarat, seperti menjadi anggota salah satu asosiasi konsultan pajak yang terdaftar di Dirjen Pajak, memiliki sertifikat konsultan pajak, serta memiliki izin praktik konsultan dari Dirjen Pajak atau pejabat yang ditunjuk dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Selain itu, konsultan pajak juga memiliki beberapa kewajiban, yaitu:

  1. Memberikan jasa konsultasi pada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Mematuhi kode etik konsultan pajak dan berpedoman pada standar profesi konsultan pajak yang diterbitkan oleh asosiasi konsultan pajak.
  3. Mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan atau diakui oleh asosiasi konsultan pajak dan memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan.
  4. Menyampaikan laporan tahunan konsultan pajak.
  5. Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan pada nama dan alamat rumah dan kantor dengan melampirkan bukti perubahan dimaksud.

Baca juga: Apa itu Konsultan Pajak? Apa Peran dan Manfaat bagi Anda?

Jenis Layanan Konsultan Pajak

Seorang atau lembaga jasa konsultan pajak memiliki atau menawarkan layanan pada kliennya sebagai berikut:

  1. Patuh terhadap pajak. Adanya jasa konsultan perpajakan turut membantu wajib pajak di Indonesia agar menjalankan kepatuhan perpajakan. Umumnya, ketidakpatuhan wajib pajak terhadap pajak karena ketidaktahuan atau kurang memahami prosedur perpajakan. Karena itu, konsultan pajak membantu memberikan informasi dan memandu wajib pajak untuk mematuhi pajak sesuai peraturan yang berlaku.
  2. Hitung rencana pajak. Jika klien merupakan pengusaha kena pajak (PKP), ia harus memiliki perencanaan perhitungan pajak dalam usahanya, termasuk jenis pajak yang dikenakan pada usahanya tersebut. Jasa konsultan pajak membantu klien menghitung perencanaan pajaknya.
  3. Pendampingan klien dalam proses penghitungan pajak. Jika klien merasa kebingungan dalam menghitung pajaknya, terlebih ketika sedang ada pemeriksaan pajak, konsultan pajak akan membantu dalam hal pendampingan, seperti mendampingi dalam melakukan proses penghitungan, sampai menyiapkan dokumen yang dibutuhkan.
  4. Pemeriksaan laporan pajak. Jika sudah membayar pajak, konsultan pajak turut membantu klien dalam memeriksa laporan pajak yang diterima. Mulai dari melalui prosedur yang benar, sampai evaluasi atas besaran pajak yang telah dilaporkan. Dengan begitu, klien dapat meminimalisir kesalahan laporan pajaknya.
  5. Restitusi pajak. Kalau klien harus melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi, konsultan pajak dapat membantu dalam hal mengajukan pengembalian tersebut. Mulai dari persiapan data, penyampaian restitusi, pemeriksaan sampai proses akhir diterimanya pengembalian kelebihan pajak.
  6. Konsultasi. Seorang konsultan pajak selalu siap dengan saran dan bantuan ketika klien menghadapi masalah terkait dengan pajak.
  7. Penyelesaian sengketa pajak. Seorang konsultan pajak juga dapat menawarkan layanan penyelesaian sengketa pajak jika klien menghadapi situasi tersebut.

Manfaat Menggunakan Konsultan Pajak

Ketika memutuskan untuk menggunakan jasa konsultan pajak, ada beberapa manfaat yang dapat Anda nikmati, di antaranya:

  1. Efektif dalam Penghitungan Perpajakan

Karena terlatih dan ahli dalam urusan perpajakan, tentunya konsultan pajak dapat menghitung besaran pajak dengan lebih efektif dan lebih akurat. Dengan begitu, Anda dapat mengurangi risiko kesalahan hitung yang menyebabkan Anda kurang atau lebih bayar pajak. Selain itu, Anda atau tim di perusahaan juga akan mendapatkan pendampingan dalam proses penghitungan pajak.

  1. Tuntas Menyelesaikan Masalah Pajak

Masalah pajak dapat beragam, mulai dari telat bayar atau lapor pajak, salah hitung tarif pajak, sampai sengketa pajak. Masalah seperti ini dapat menjadi beban ketika Anda kurang memahami urusan perpajakan, yang akan menyita waktu lama untuk menyelesaikannya. Dengan menggunakan jasa konsultan pajak, mereka akan membantu Anda dalam menyelesaikan masalah pajak secara tuntas.

  1. Mampu Melakukan Perencanaan Pajak

Dengan menggunakan jasa konsultan pajak, Anda dapat menggunakan layanan perencaan pajak yang mana konsultan akan membantu Anda dalam mendampingi dan membuat tax planning yang sesuai dengan kegiatan Anda.

  1. Hemat Biaya Operasional

Faktanya, Anda dapat menghemat biaya operasional dengan menggunakan jasa konsultan pajak. Jika menjalankan bisnis, Anda tidak perlu merekrut banyak orang hanya untuk mengurus pajak perusahaan. Anda dapat menyerahkan urusan perpajakan pada jasa konsultan pajak. Hemat biaya, efektif dalam mengelola pajak.

  1. Fokus Pada Bisnis

Dengan menyerahkan urusan perpajakan pada konsultan pajak, artinya Anda tidak akan lagi berhadapan dengan administrasi pajak yang cukup kompleks. Jadi, Anda dapat memfokuskan tenaga dan pikiran pada hal lain yang lebih penting, seperti membuat rencana dan menyusun strategi untuk mengembangkan bisnis Anda.

  1. Mudah Melaksanakan Kepatuhan Pajak

Tidak dipungkiri, ada berbagai jenis pajak yang diatur oleh berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat menyebabkan kerumitan, khususnya pada mereka yang kurang awam dengan pajak. Akhirnya, ini menghambat mereka untuk taat pajak. Jasa konsultan pajak akan membantu mempermudah Anda dalam melaksanakan kepatuhan pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Baca juga: Yuk Mengenal Lebih Dekat Profesi Konsultan Pajak!

Haruskah Anda Menggunakan Jasa Konsultan Pajak?

Baik pribadi maupun pebisnis, Anda dapat menggunakan jasa konsultan pajak untuk mempermudah Anda dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Terutama jika Anda pebisnis atau perwakilan perusahaan yang mengurus pajak badan yang terdiri dari berbagai jenis pajak, adanya konsultan pajak dapat membantu meringankan pekerjaan Anda. Mulai dari mengurus administrasi perpajakan, menghitung tarif pajak secara akurat, membayar dan melaporkan pajak tepat waktu, menangani masalah perpajakan dengan tepat, serta mendampingi Anda ketika mendapatkan pemeriksaan perpajakan. Dengan begitu, tidak perlu lagi ada rasa khawatir dengan pajak perusahaan.

Sebagai jasa konsultan pajak berpengalaman dan ahli di bidangnya, Rusdiono Consulting siap membantu Anda dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Tidak hanya itu, tim Rusdiono Consulting juga dapat membantu Anda dalam hal finansial, internal audit, layanan likuidasi, juga layanan untuk UMKM. Hubungi Rusdiono Consulting untuk informasi lebih lanjut.


October 12, 2020
1796-1-1280x854.jpg

Menyusun laporan keuangan tentu perlu diimbangi dengan aturan fiskal yang diberlakukan, terlebih ketika laporan keuangan menjadi dasar dalam pembuatan SPT PPh yang akan dilaporkan. Namun, pembuatan laporan keuangan seringkali tidak sama atau sesuai dengan aturan perpajakan. Maka dari itu, diperlukan koreksi fiskal atau juga disebut sebagai rekonsiliasi fiskal.

Pengertian Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah salah satu langkah wajib pajak (WP) untuk mencocokan jika ada hal yang berbeda antara  laporan keuangan komersial yang penyusunannya didasarkan atas sistem keuangan akuntansi (SAK) dan laporan keuangan yang penyusunannya didasarkan atas sistem fiskal.

Laporan keuangan komersial digunakan dalam penilaian kinerja ekonomi serta keadaan finansial sektor swasta, sementara laporan keuangan fiskal digunakan dalam perhitungan pajak.

Dokumen rekonsiliasi fiskal berupa lampiran SPT tahunan PPh – biasanya badan/perusahaan- yang merupakan kertas kerja berisikan kesesuaian antara laba rugi komersial sebelum dikenakan pajak dan laba rugi yang didasarkan atas kebijakan pajak.

Rekonsiliasi fiskal diterapkan pada keseluruhan penyusunan laporan laba rugi yang mencakup pengeluaran atau beban, serta pendapatan.

Rekonsiliasi dijalankan pada pos-pos biaya serta penghasilan dalam laporan keuangan komersial, yang diantaranya:

  • Rekonsiliasi penghasilan dikenakan PPh final.
  • Rekonsiliasi penghasilan bukan objek pajak.
  • WP mengeluarkan biaya yang tidak menjadi pengurang penghasilan bruto.
  • WP menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak.
  • WP mengeluarkan biaya agar mendapat pendapatan yang sudah dikenakan PPh Final dan pendapatan dikenakan PPh non final.

Baca juga: Ini Besaran Tarif PPh Badan 2019 yang Perlu Anda Ketahui

Koreksi Fiskal Positif dan Negatif

Dalam dokumen rekonsiliasi, koreksi fiskal terbagi atas koreksi positif dan negatif. Lantas, apa itu koreksi negatif dan positif?

1.Koreksi Positif

Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang menyebabkan pertambahan laba fiskal atau pengurangan rugi fiskal, sehingga laba fiskal lebih besar daripada laba komersial, dengan kata lain, rugi fiskal lebih kecil daripada rugi komersial.

Faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi positif:

  • Beban biaya dalam kepentingan pribadi wajib pajak.
  • Imbalan atau penggantian terkait dengan pekerjaan atau jasa.
  • Dana cadangan.
  • Kelebihan pembayaran kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa terkait dengan pekerjaan yang dilakukan.
  • Pajak penghasilan.
  • Harta yang dihibahkan.
  • Pembayaran gaji kepada pemilik.
  • Sanksi administratif.
  • Selisih penyusutan atau amortisasi komersial.
  • Biaya dalam menerima, menagih, dan menjaga penghasilan yang terkena PPh Final.
  • Kesesuaian dengan fiskal positif lainnya yang tidak berasal dari faktor yang sudah disebutkan.

2. Koreksi Negatif

Koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang menyebabkan pengurangan laba fiskal atau bertambahnya rugi fiskal, sehingga laba fiskal lebih kecil daripada laba komersial atau rugi fiskal lebih besar daripada rugi komersial.

Faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi negatif:

  • Selisih komersial di bawah penyusutan fiskal.
  • Pendapatan yang terkena PPh Final serta penghasilan tidak termasuk objek pajak, tetapi termasuk dalam peredaran usaha.
  • Penyusutan fiskal negatif lainnya.

Dengan begitu, dalam perpajakan, WP tak harus menyusun pembukuan ganda, tetapi cukup membuat satu pembukuan yang didasarkan atas SAK. Kemudian pada saat mengisi SPT Tahunan PPh, melakukan koreksi fiskal.

Koreksi fiskal terkait erat dengan menyiapkan dan menghitung pajak terutang selama 1 tahun, terlebih bagi WP Badan. Maka dari itu, penting bagi WP Badan untuk memahami rekonsiliasi fiskal dalam mengisi SPT PPh Badan.

Baca juga: Mengenal PPh Pasal 23: Objek, Tarif, dan Perhitungannya

Jenis Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal terbagi atas 2 jenis yang didasarkan atas perbedaan secara komersial dan fiskal, yakni:

1.   Rekonsiliasi Beda Tetap

Rekonsiliasi beda tetap diakibatkan oleh transaksi yang diakui wajib pajak sebagai pendapatan atau biaya, sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi beda tetap membedakan antara  laba kena pajak dengan laba akuntansi sebelum pajak yang muncul karena transaksi yang -mengacu pada UU Perpajakan- tidak terhapus dengan sendirinya pada periode lain.

2.   Rekonsiliasi Beda Waktu

Rekonsiliasi beda waktu disebabkan oleh bedanya waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi, transaksi yang menurut akuntansi komersial dan pajak sama, tetapi perbedaan terletak pada waktu alokasi biaya.

Tahap Melakukan Rekonsiliasi Fiskal

Jika ingin melakukan rekonsiliasi fiskal, maka langkahnya yaitu:

  1. Mengetahui penyesuaian fiskal yang dibutuhkan.
  2. Menganalisis elemen penyesuaian agar menentukan pengaruh elemen terhadap laba usaha dikenakan pajak.
  3. Mengoreksi fiskal yakni memantau angka koreksi fiskal berdasar positif dan negatif.
  4. Menyusun laporan keuangan sesuai fiskal sebagai lampiran SPT Tahunan PPh.

Baca juga: Konsultan Pajak dan Akuntansi Rusdiono Consulting: Membantu Anda untuk Tumbuh

Contoh Rekonsiliasi Fiskal

Berdasarkan referensi dari DDTC, berikut contoh rekonsiliasi fiskal beserta jawabannya:

  1. XYZ bergerak dalam bisnis perdagangan kain tenun dan merupakan wajib pajak badan yang berdomisili di Solo, Jawa Tengah. Informasi dan data laporan keuangan komersial PT XYZ pada 2019 yakni sebagai berikut (dalam ribuan rupiah):
Penjualan (termasuk penjualan kepada instansi pemerintah sebesar 200.000 dengan harga belum termasuk PPN) 1.250.000,00
Persediaan, 01-01-2019 200.000,00
Pembelian 1.000.000,00
Persediaan, 31-12-2019 720.000,00
Beban Operasional
Gaji 55.000,00
Beban tunjangan transportasi karyawan 45.000,00
Beban tunjangan makan 6.000,00
Beban pengobatan ditanggung perusahaan 20.000,00
Beban pelatihan karyawan 15.000,00
Beban seragam resepsionis 12.000,00
Beban sanksi administrasi pajak 10.000,00
Cadangan penghapusan piutang 5.000,00
Beban bunga pinjaman 7.000,00
Beban perjamuan tamu tanpa daftar nominatif 10.000,00
Beban listrik dan telepon 24.000,00
PBB dan Bea Materai 3.000,00
Penyusutan aset tetap 40.000,00
Premi asuransi 10.000,00
Bantuan kepanitiaan acara HR 5.000,00
Sumbangan ke yayasan 8.000,00
Pendapatan Lain-lain
Sewa kendaraan pada PT Mobil Nyaman (sudah dipotong PPN) 9.800,00
Keuntungan selisih kurs 5.000,00
Penerimaan kembali PBB yang dibebankan 5.000,00
Jasa giro Bank Bumi (sebelum dipotong PPN) 1.250.000,00
Pendapatan bunga deposito (sebelum dipotong PPN) 200.000,00
Laba neto penjualan dari Singapura (sebelum dipotong PPh negara sumber sejumlah 20 persen). 1.000.000,00

 

Keterangan lainnya:

Jenis Aset Tahun Pembelian Harga pembelian (dalam rupiah)
Gedung permanen 07-06-2015 400.000,00
Divisi IT 12-10-2016 60.000,00

 

  • Penyusutan fiskal dengan metode garis lurus.
  • Persediaan akhir dinilai dengan metode LIFO, sedangkan apabila dinilai dengan metode FIFO sebesar Rp700.000.000.
  • Membayar PPh pasal 22 sebesar (1,5% x Rp200.000.000) = Rp3.000.000
  • Membayar PPh pasal 23 sebesar (2% x Rp10.000.000) = Rp200.000
  • Membayar PPh pasal 25 selama 12 bulan untuk setiap masa pajak Rp5.000.000 selama tahun 2019.

Rekonsiliasi Fiskal untuk PT XYZ pada Tahun 2019

PT XYZ

Rekonsiliasi Fiskal Tahun Pajak 2019 (dalam satuan rupiah)

Keterangan Menurut Komersial Koreksi Fiskal Menurut Fiskal Keterangan
Positif Negatif
Penjualan 1.250.000,00 1.250.000,00
Harga Pokok Produksi (HPP):
Persediaan Awal 200.000,00 200.000,00
Pembelian 1.000.000,00 1.000.000,00
Persediaan Akhir 720.000,00 20.000,00 700.000,00 UU PPh Pasal 10 ayat 6
480.000,00 500.000,00
Penghasilan Bruto Usaha 770.000,00 750.000,00
Beban Operasional
Gaji 55.000,00 55.000,00
Beban Tunjangan transportasi karyawan 45.000,00 45.000,00
Beban tunjangan makan 45.000,00 45.000,00
Beban pengobatan ditanggung perusahaan 22.000,00 20.000,00 UU PPh Pasal 10 Ayat 1
Beban pelatihan karyawan 15.000,00 15.000,00
Beban seragam resepsionis 12.000,00 12.000,00
Beban sanksi administrasi pajak 10.000,00 10.000,00 UU PPh Pasal 9 Ayat 1
Cadangan penghapusan piutang 5.000,00 5.000,00 UU PPh Pasal 9 Ayat 1
Beban bunga pinjaman 7.000,00 7.000,00
Beban perjamuan tamu tanpa daftar nominatif 10.000,00 10.000,00 SE-27/PJ.22/1986
Beban listrik dan telepon 24.000,00 24.000,00
PBB dan Bea Materai 3.000,00 3.000,00
Penyusutan aset tetap 40.000,00 5.000,00 35.000,00 UU PPh Pasal 11 Ayat 6
Premi asuransi 10.000,00 10.000,00
Bantuan kepanitiaan acara HR 5.000,00 5.000,00 0,00 UU PPh Pasal 9 Ayat 1
Sumbangan ke yayasan 8.000,00 8.000,00 0,00 UU PPh Pasal 9 Ayat 1
Total Beban Operasional 275.000,00 212.000,00
Penghasilan Neto Usaha 495.000,00 538.000,00
Penghasilan di Luar Usaha:
Sewa kendaraan pada PT Mobil Nyaman (sudah dipotong PPN) 9.800,00 200,00 10.000,00 UU PPh Pasal 23
Keuntungan selisih kurs 5.000,00 5.000,00
Penerimaan kembali PBB yang dibebankan 5.000,00 5.000,00
Jasa giro Bank Bumi (sebelum dipotong PPN) 2.000,00 2.000,00 0,00 UU PPh Pasal 4 Ayat 2
Pendapatan bunga deposito (sebelum dipotong PPN) 1.000,00 1.000,00 UU PPh Pasal 4 Ayat 2
Total Penghasilan dari Luar Usaha 22.800,00 20.000,00
Beban dari Luar Usaha:
Laba Bersih Usaha dalam Negeri 517.800,00 558.000,00
Penghasilan dari Singapura 200.000,00 200.000,00
Penghasilan Kena Pajak 717.800,00 758.000,00

Menghitung PPh Pasal 29 PT XYZ untuk Tahun Pajak 2019

PPh Terutang (50% x 25%) x 758.000.000,00 (a) 94.750.000,00
Kredit pajak:
PPh Pasal 22 3.000.000,00
PPh Pasal 23 200.000,00
PPh Pasal 24 Kredit pajak maksimal di Singapura

– (200 juta/758 juta) x 94.750.000,00 = 25 juta

– 20% x 200 juta = 40 juta

25.000.000,00
PPh Pasal 25 60.000,00
Jumlah kredit pajak (b) 88.200.000,00
PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29) (a-b) 6.550.000,00

Demikian penjelasan rekonsiliasi fiskal dari Rusdiono Consulting, semoga menambahkan wawasan pembaca. Jika masih memiliki pertanyaan dan bingung, Anda dapat menggunakan jasa konsultan kami hanya dengan klik di sini.


Open chat
Need Help?
Hello!