Uncategorized Archives - Rusdiono Consulting

December 11, 2020
michael-longmire-lhltMGdohc8-unsplash-min-1280x922.jpg

Setiap pertambahan pendapatan memberikan Anda peningkatan kewajiban pajak. Hal tersebut berlaku baik dalam pendapatan berupa gaji, keuntungan usaha, maupun hibah atau hadiah. Namun, bagaimana dengan  warisan? Berapa jumlah pajak warisan yang harus Anda bayarkan?

Warisan adalah sebuah topik yang cukup sensitif dan kompleks. Di Indonesia, ia terikat oleh hukum agama, hukum adat, dan hukum negara. Agar tidak terjadi perdebatan dan perselisihan di masa depan antara penerima warisan, perlu Anda ketahui lebih lanjut mengenai pajak harta warisan. 

 

Mengenal Sistem Warisan di Indonesia

Dalam sistem warisan, terdapat tiga komponen. Yang pertama adalah pewaris atau orang yang mewariskan hartanya. Yang kedua adalah ahli waris atau pihak yang menerima warisan. Sementara itu, yang ketiga adalah warisan itu sendiri.

Ahli waris dikategorikan dalam empat golongan sebagai berikut:

  • Golongan I, anak atau pasangan (dengan syarat tidak bercerai). Hal ini merujuk pada pasal 852 KUH Perdata
  • Golongan II, orang tua pewaris dan saudara kandungnya
  • Golongan III, keluarga di atas orang tua pewaris yang masih berada dalam garis lurus (kakek dan nenek, buyut, dan sebagainya)
  • Golongan IV, paman dan bibi dari pewaris, keturunannya, saudara nenek dan kakek pewaris, semuanya hingga derajat keenam dihitung dari pewaris

Jika ahli waris golongan I masih ada, maka ahli waris golongan lain tidak berhak untuk menerima warisan. Mereka baru bisa menerima warisan apabila golongan di atasnya sudah tidak ada lagi. 

 

Apakah Ada Pajak untuk Warisan?

Secara umum, tidak ada pajak yang dikenakan untuk penerimaan warisan. Untuk itu, meskipun Anda menerima warisan dalam jumlah besar, Anda tidak perlu membayar pajak atas hal tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf b UU PPh Tahun 1983 yang berbunyi:

“Yang dikecualikan dari objek pajak adalah warisan.”

Namun, untuk warisan bangunan atau tanah, ahli waris harus mendapatkan SKB PPh atau Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan. Surat ini merupakan bukti atas pengalihan hak dari warisan berupa bangunan atau tanah.

Baca Juga: Insentif PPh Pasal 21 Terbaru, Begini Kriteria & Syarat Pengajuannya

Bagaimana jika ahli waris tidak bisa mendapatkan syarat tersebut? Pada akhirnya, ahli waris akan dikenakan pajak. Jumlah pajak itu sendiri besarnya mencapai 5% jumlah kotor dari nilai atas pengalihan hak untuk tanah serta bangunan.

Peraturan ini sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 PP Nomor 48 tahun 1994. Jika Anda tidak mengindahkannya, itu artinya Anda telah melanggar hukum.

Sebelum melakukan pembagian warisan, penting bagi pewaris dan ahli waris untuk memahami pajak warisan serta hukum-hukum warisan lain yang berlaku di Indonesia serta sesuai dengan adat dan agama yang dianut.

Dengan begitu, tidak akan ada masalah di masa depan yang harus dihadapi oleh para ahli waris terkait pajak untuk warisan atau syarat yang harus dipenuhi atas sebuah warisan.


October 26, 2020
2.-10-11Leander-Kristal-Dokumen-NPWP.jpg

Pernah mendengar atau mungkin mendapatkan surat ketetapan pajak? Isi surat itu dapat berupa penjelasan dan penghitungan kalau Anda kurang bayar pajak atau bahkan kelebihan bayar pajak sehingga berhak mendapatkan restitusi pajak. Pada artikel ini, kita akan membahas lengkap mengenai surat ketetapan pajak dan jenisnya!

Pengertian Surat Ketetapan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

Baca juga: KSWP, Mengetahui Perlunya Konfirmasi Status Wajib Pajak

Tidak semua wajib pajak akan mendapatkan surat ini. Namun pada situasi tertentu, wajib pajak dapat menerima SKP ini dari otoritas pajak. Isi SKP tersebut berbeda-beda sesuai jenisnya, dapat berupa menagih kekurangan bayar pajak, mengembalikan jika wajib pajak kelebihan bayar pajak, memberitahukan jumlah pajak terutang, mengenakan sanksi admnistrasi, dan menagih pajak.

Jenis Surat Ketetapan Pajak

Ada lima jenis SKP yang perlu Anda ketahui, di antaranya:

  1. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2000, terbitnya STP ini dapat dikarenakan:

  1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
  2. Terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung.
  3. Terkena sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
  4. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya namun tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
  5. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun membuat faktur pajak.
  6. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak membuat faktur pajak, atau membuat faktur pajak namun tidak tepat waktu atau tidak mengisinya secara lengkap.

Wajib pajak yang mendapatkan STP karena alasan (A) dan (B), makan jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat tersebut ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya STP.

Sedangkan jika mendapatkan STP dengan alasan (D), (E), dan (F), akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.

Baca juga: Kepatuhan Wajib Pajak dan Surat dari KPP, Apa Hubungannya?

  1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Ini adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ini dapat terbit ketika otoritas pajak menemukan adanya pajak yang tidak atau kurang bayar berdasarkan hasil pemeriksaan SPT, kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu ditentukan dan tidak menyampaikannya setelah mendapatkan surat teguran, putusan pengadilan, konfirmasi faktur pajak, bukti pemotongan pajak penghasilan, bukti transaksi atau data perpajakan.

  1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

SKPKBT adalah SKP yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan. Surat ini terbit setelah ada SKPKB sebelumnya. Pihak otoritas pajak menerbitkan surat ini dalam rangka melakukan pemeriksaan ulang karena adanya keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri, data baru yang merupakan keterangan lain berupa data konkret, data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang termasuk data yang semula belum terungkap, data baru dalam putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap terhadap wajib pajak yang dipidana.

Baca juga: Kode Faktur Pajak, Bagian Faktur Pajak yang Wajib Dipahami PKP

  1. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

SKPN merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2007, SKPN dapat terbit setelah DJP melakukan pemeriksaan terhadap SPT dan menemukan kalau jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

  1. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

SKPLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat ini akan terbit jika wajib pajak menyampaikan permohonan tertulis dengan ketentuan kalau jumlah kredit pajak pada PPh, PPN, dan PPnBM, lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

Itulah jenis surat ketetapan pajak yang perlu Anda ketahui. Pada dasarnya, Anda tidak perlu takut ketika menerima surat ini dari pihak otoritas pajak. Hal yang perlu Anda lakukan adalah mematuhi permintaan yang ada untuk melakukan pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan Anda. Jika ragu, Anda dapat menggunakan jasa konsultan pajak Rusdiono Consulting.

Sebagai jasa konsultan pajak berpengalaman, sudah menjadi bagian dari kewajiban untuk mendampingi Anda dalam hal pemeriksaan pajak. Tim konsultan pajak Rusdiono Consulting pun dapat membantu Anda dalam melakukan perhitungan pajak yang lebih akurat sehingga dapat menghindari kesalahan atau kekeliruan yang dapat menimbulkan terbitnya SKP di atas. Silakan hubungi Rusdiono Consulting untuk informasi selengkapnya.


Send this to a friend