Pajak Archives - RDN Consulting


Category filter:AllAkuntansiBlogEkonomiEventHukumInfografikKesehatanKesehatanKeuanganKeuanganKonsultan PajakLaporan KeuanganManajemenPajakPajakTax ConsultationUncategorized
No more posts
May 19, 2022
WhatsApp-Image-2022-05-16-at-4.22.43-PM.jpeg

Faktur pajak gabungan merupakan jenis faktur standar yang memberikan kemungkinan pada pengusaha kena pajak atau biasa disingkat dengan PKP untuk membuat faktur yang berisi semua penyerahan barang atau jasa yang tergolong sebagai objek kena pajak milik pembeli dalam 1 bulan kalender. 

Sederhananya, faktur ini digunakan untuk mencatat beberapa transaksi dalam sebulan oleh PKP. Contoh faktur pajak gabungan misalnya PT ABC melakukan transaksi dengan PT DEF dalam satu bulan pada tanggal 5, 7, 15, 20, 25, 3.

Faktur ini memudahkan dalam pencatatan keuangan khususnya dengan pembeli yang melakukan transaksi berulang.

Dasar Hukum

Peraturan faktur pajak gabungan berlandaskan pada UU PPN pasal 13. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa satu faktur pajak mencakup seluruh penyerahan kepada pembeli atau pihak penerima barang maupun jasa kena pajak.

Dasar hukum terkait faktur pajak gabungan juga tertuang pada pasal 6 PMK 151/2013 dan pasal 1 angka 5 Perdirjen Pajak No. PER-24/PJ/2012. Kini pembuatan faktur telah menggunakan online atau e-faktur. 

Pemberlakuan e-faktur resmi diterapkan sejak 2014 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-136/PJ/2014.

Syarat Faktur Pajak Gabungan

Ada beberapa ketentuan untuk bisa membuat faktur pajak ini. Syarat yang dimaksud bagi PKP di antaranya adalah wajib menyertakan faktur penjualan saat membuat faktur pajak. Faktur penjualan harus terdiri dari satu faktur berisikan sejumlah transaksi.

Faktur penjualan dilengkapi pula dengan surat jalan dan tanggal. Tanggal pada surat jalan harus sama dengan tanggal faktur pajak dan faktur penjualan. 

Faktur pajak berisi barang dan nominal transaksi. Satu nomor seri faktur pajak (NSFP) hanya bisa dipakai pada satu fitur pajak gabungan saja.  

Menurut Peraturan Menkeu No. 38/PMK.03/2010 terkait tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak dikatakan bahwa faktur gabungan untuk perpajakan paling lama dibuat pada akhir bulan penyerahan barang atau jasa kena pajak.

Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Gabungan

Pada dasarnya jika sudah mengetahui syarat faktur pajak gabungan dalam pembuatannya tinggal mengikuti mekanisme faktur masukan biasa. Faktur pajaknya sendiri akan memuat beberapa keterangan di antaranya adalah :

  • Nama penjual, alamat lengkap dan NPWP penjual
  • Alamat, nama lengkap, dan NPWP pihak pembeli
  • Keterangan barang atau jasa yang diperdagangkan beserta harga jual, potongan harga dan penggantian
  • PPN atau pajak pertambahan nilai atas barang mewah yang dipungut
  • Nomor seri, kode dan tanggal faktur pajak
  • Nama dilengkapi dengan tanda tangan pihak yang berhak menandatangani faktur perpajakan seperti direktur

Baca Juga: Kode Faktur Pajak, Bagian Faktur Pajak yang Wajib Dipahami PKP

PKP bisa membuat faktur pajak gabungan pada tanggal transaksi akhir pembeli. Jika dibandingkan dengan faktur pajak standar, faktur gabungan cenderung memiliki jumlah transaksi lebih banyak.

Fungsi faktur pajak gabungan adalah memenuhi kewajiban perpajakan. Bila terjadi kesalahan pengisian pihak PKP dapat melakukan pembetulan layaknya faktur pajak standar. Jika tak kunjung melakukan pembetulan maka akan dilakukan pemeriksaan pajak oleh auditor.


May 17, 2022
WhatsApp-Image-2022-05-16-at-4.03.12-PM.jpeg

Pajak tangguhan juga dikenal sebagai deferred tax. Deferred tax dapat dilihat dari dua aspek yaitu beban dan pendapatan pajak (deferred tax expense / deferred tax income).

Pajak ini juga diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 terkait Akuntan Pajak Penghasilan. Dampak dari jenis pajak ini bisa menambah atau malah mengurangi beban dalam tahun pajak pada periode yang bersangkutan.

Tujuan

Definisi dari deferred tax dilihat dari dua aspek. Jika disimak dari sudut pandang aset merupakan total pajak keseluruhan atas penghasilan yang dipulihkan pada masa depan karena imbas :

  • Akumulasi rugi pajak belum dikompensasikan
  • Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan
  • Perbedaan temporer boleh dikurangkan

Bila dilihat dari segi liabilitas adalah total pajak pendapatan terutang di masa depan imbas dari adanya selisih temporer kena pajak. Keduanya memiliki satu konsep yakni terutang di masa depan.

Tujuannya adalah nilai aset yang ditangguhkan guna menghapus kewajiban perpajakan. Nilai aset timbul dari perbedaan laba akuntansi dengan pajak.

Konsep Dasar

Ada empat pendekatan secara fiskal untuk menilai konsep pajak tangguhan. Berikut empat pendekatan yang dimaksud :

 

1. Pengakuan

 

Pada Lapkeu (laporan keuangan) pajak ini dapat digolongkan sebagai aktiva. Artinya perusahaan mengakui adanya nilai tercatat pada aset (aktiva) atau melunasi nilai yang ada pada hutang. Perbedaan temporer  berdampak pada bertambahnya beban pajak di masa mendatang dan diakui sebagai kewajiban hutang.

 

2. Pengukuran

 

Tarif pajak yang berlaku untuk pajak ini berdasarkan aset direalisasikan atau saat kewajiban telah dilunasi. Secara substantif pengukurannya dihitung dari tanggal neraca. Jika dilihat dari sudut pandang teknis, pengukurannya terhitung dari rugi fiskal yang dikompensasikan.

 

3. Penyajian

 

Aktiva maupun hutang harus dipisahkan dalam neraca. Hal ini berlaku pula pada penghasilan atau beban pajak. Aset dan kewajiban ditunda disajikan dalam aset dan kewajiban kini. 

Apabila aktiva maupun hutang lancar tersaji terpisah dengan aktiva maupun hutang  tidak lancar, maka aktiva maupun hutang pajak tangguhan tidak boleh digolongkan dalam aset atau kewajiban lancar.

 

4. Pengungkapan

 

PSAK No.46 paragraf 56-63 menjabarkan beberapa hal dalam catatan atas lapkeu yakni:

  • Total pajak saat ini atau ditunda yang bersumber dari transaksi langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas
  • Jumlah perbedaan temporer dikurangkan dan sisa rugi dikompensasikan ke tahun berikutnya serta diakui aset pajak tangguhan
  • Perubahan tarif pajak berlaku dan perbandingannya pada periode akuntansi sebelumnya
  • Rekonsiliasi antara hasil perkalian profit komersial dengan beban pajak dan tarif pajak berlaku mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak berlaku
  • Rekonsiliasi tarif pajak efektif rata-rata dan berlaku dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak berlaku

 

Baca Juga: Apa itu Akuntansi Perpajakan? Begini Fungsi, Prinsip & Contohnya

 

Pajak tangguhan tidak dapat dihindari serta mengakibatkan dua pendekatan. Manfaat pajak ini mampu menghapus kewajiban perpajakannya. Dampaknya tidak ada lagi kewajiban yang dibayarkan pada masa depan.


May 11, 2022
WhatsApp-Image-2022-05-08-at-9.23.50-AM.jpeg

Faktur pajak digunggung adalah faktur pajak yang tidak menyertakan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual. Faktur ini dibuat dan diterbitkan oleh PKP Pedagang Eceran. PKP Pedagang Eceran adalah PKP yang menjalankan usaha di bidang ritel serta melakukan kegiatan dengan karakteristik tertentu dalam kegiatan bisnisnya.

Karakteristik tertentu yang dimaksud adalah sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012 pasal 20 ayat (2). Jika diuraikan, karakteristik tersebut antara lain:

  1. Kegiatan dilakukan di tempat penjualan eceran. Atau, bisa juga dengan mengunjungi konsumen akhir dari tempat satu ke tempat konsumen akhir lainnya secara langsung.
  2. Teknik penjualan eceran dilakukan secara langsung tanpa diawali adanya dokumen penawaran, dokumen pemesanan, kontrak, maupun lelang.
  3. Umumnya, transaksi dilakukan secara tunai dan penyerahan BKP dilakukan secara langsung. Penjual langsung menyerahkan, dan pembeli langsung membawa barang tersebut.

Dengan adanya karakteristik di atas, maka jumlah transaksi serah terima barang yang dilakukan PKP Pedagang Eceran pun relatif banyak dan nilainya relatif sedikit. Dengan begitu, pedagang eceran akan merasa kesulitan apabila harus mendapat perlakuan yang sama dengan PKP lainnya dalam hal penerbitan dan pengurusan faktur pajak.

Maka dari itu, Pemerintah memberikan aturan khusus kepada PKP Pedagang Eceran dalam pembuatan dan pengurusan faktur pajak.

Aturan khusus yang diberikan untuk PKP Pedagang Eceran tersebut dapat ditemukan di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2022 pasal 26 yang menerangkan bahwa PKP Pedagang Eceran dapat melakukan pembuatan faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur tersebut. Faktur inilah yang disebut faktur pajak digunggung.

Syarat Faktur Pajak Digunggung

Kendati demikian, syarat faktur pajak digunggung tetap harus memuat informasi penting yang setidaknya mencakup:

  • Identitas orang yang menyerahkan BKP/JKP, yaitu nama, alamat, dan NPWP.
  • Jenis barang/jasa, jumlah harga jual/penggantian, dan diskon
  • PPN/PPN dan PPnBM
  • No. Seri, kode, dan tanggal faktur itu dibuat

Lebih lanjut, diterangkan pula pada pasal 27 mengenai jenis faktur yang bisa dibuat oleh PKP Pedagang Eceran. Contoh faktur pajak digunggung tersebut bisa berupa kuitansi, segi cash, faktur penjualan, karcis, bon kontan, atau bukti pembayaran lain yang serupa. Selain itu, dokumen-dokumen tersebut juga dapat berbentuk elektronik.

Istilah digunggung dalam frasa pajak digunggung termaktub dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-29/PJ/2015. Di situ tertera bahwa PKP Pedagang Eceran boleh melaporkan faktur pajak dengan cara digunggung dalam SPT Masa PPN 1111.

Jika menilik KBBI, kata gunggung memiliki makna jumlah, sejumlah, sebanyak. Adapun kata menggunggung memiliki arti menjumlahkan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa secara harfiah pajak digunggung adalah pajak yang dijumlahkan.

Meski ia memiliki arti faktur pajak yang dijumlahkan, tetapi faktur ini berbeda dengan faktur gabungan. Faktur pajak gabungan sendiri adalah faktur pajak yang mencakup seluruh penyerahan BKP/JKP dalam waktu satu bulan kepada pembeli/pelanggan yang sama.

Perbedaan faktur pajak digunggung dan faktur pajak gabungan adalah faktur pajak gabungan mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, sementara faktur pajak digunggung tidak mencantumkannya.

Baca Juga: Kode Faktur Pajak, Bagian Faktur Pajak yang Wajib Dipahami PKP


May 9, 2022
WhatsApp-Image-2022-05-08-at-9.02.56-AM.jpeg

Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP berkewajiban memungut PPN dari para pelanggannya serta menerbitkan faktur sebagai bukti transaksi. Namun, ada juga beberapa dokumen tertentu yang dapat disamakan statusnya dengan faktur pajak. Dengan begitu, PKP yang bersangkutan tidak perlu lagi menerbitkan faktur pajak karena sudah digantikan oleh dokumen lain.

Baca Juga: Mengenal Faktur Penjualan, Cara Membuat & Fungsinya dalam Transaksi

25 Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2021, ada 25 dokumen tertentu yang statusnya dipersamakan dengan faktur pajak, antara lain:

  1. SPPB untuk penyaluran tepung terigu oleh Badan Urusan Logistik/Depot Logistik
  2. Bukti tagihan oleh perusahaan telekomunikasi
  3. Struk oleh Distributor pulsa/token/voucher
  4. Bukti tagihan oleh perusahaan listrik
  5. Bukti tagihan oleh Perusahaan Air Minum atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak
  6. Airway Bill/Delivery Bill untuk jasa penerbangan dalam negeri; 
  7. Nota penjualan atas jasa/layanan kepelabuhanan;
  8. Bukti tagihan oleh perantara efek atas penyerahan Jasa Kena Pajak
  9. Bukti tagihan oleh Bank atas penyerahan Jasa Kena Pajak
  10. Dokumen CK-1
  11. Surat Setoran Pajak atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai melalui juru lelang dengan menyertakan kutipan risalah lelang
  12. PEB
  13. Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dengan melampirkan invoice
  14. PIB dengan melampirkan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak/bukti pungutan pajak oleh Dirjen Bea dan Cukai
  15. PIB dengan melampirkan Surat Setoran Pajak dan SPTNP, SPP, atau SPKTNP oleh Dirjen Bea dan Cukai
  16. SPPBMCP atas barang kiriman oleh Dirjen Bea dan Cukai
  17. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak yang tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
  18. Bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE
  19. Dokumen yang dibuat PKP atas pengeluaran barang dari Kawasan Berikat
  20. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPN atas pengeluaran Barang Kena Pajak milik Subjek Pajak Luar Negeri dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean
  21. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pengeluaran/penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dari KPBPB ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean
  22. PPKEK oleh Dirjen Bea dan Cukai untuk impor Barang Kena Pajak ke KEK
  23. Surat Setoran Pajak atas pelunasan Pajak Pertambahan Nilai mengenai penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak oleh Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus
  24. Surat Setoran Pajak atas pelunasan Pajak Pertambahan Nilai mengenai pengeluaran barang yang bukan merupakan penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus
  25. SKP untuk menagih Pajak Masukan

Nah, itulah beberapa jenis dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Apabila Anda membutuhkan jasa perpajakan, percayakan saja pada RDN Consulting.


April 15, 2022
WhatsApp-Image-2022-04-10-at-11.28.29-AM.jpeg

Apakah Anda sedang mencari bentuk badan usaha yang cocok untuk menjalankan bisnis? Firma bisa menjadi alteratif pilihan Anda. Salah satu bentuk badan usaha ini cukup eksis di Indonesia. Namun, apa saja ciri-ciri dan perbedaannya dengan PT (Perseroan Terbatas) yang juga tidak kalah populer? Mari simak penjelasannya berikut ini.

 

Pengertian Firma (Fa)

Istilah ini juga memiliki nama lain yaitu Fa.  Berasal dari bahasa Belanda “Vennootschap Onder Firm” yang memiliki arti perserikatan usaha antar beberapa perusahaan. 

Definisinya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang RI pasal 16 adalah perserikatan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang menjalankan sebuah usaha di bawah satu nama bersama. Terdapat 4 jenis bentuk badan usaha Fa, yaitu dagang, non dagang atau jasa, umum, dan terbatas.

Bentuk usaha Fa tidak berbadan hukum. Hal ini karena Fa tidak memenuhi syarat formal dalam bentuk perundang-undangan sebagai bentuk pengakuan negara, meskipun telah mencukupi secara materiil. Selain itu, badan usaha ini juga tidak memisahkan kekayaan pribadi masing-masing anggotanya. 

 

Ciri-ciri Firma

Adapun ciri-ciri utama bentuk badan usaha ini ialah:

  1. Terdapat dua orang atau lebih yang mendirikan perusahaan dan terlibat aktif dalam pengelolaannya.
  2. Dalam pendirian perusahaan maka harus menggunakan nama bersama
  3. Seluruh anggota bertanggung jawab penuh terhadap risiko yang terjadi. 
  4. Setiap anggota memiliki hak untuk membubarkan perusahaan.
  5. Setiap anggota memiliki hak untuk memimpin
  6. Setiap anggota tidak memiliki hak untuk mendaftarkan anggota baru tanpa seizin anggota lainnya.
  7. Jika terjadi penunggakan utang dalam aktivitas usaha, maka setiap anggota wajib melunasi utang tersebut dengan harta kekayaan pribadi.

 

Perbedaan Firma dengan PT

Sebagai sesama badan usaha, PT (Perseroan Terbatas) memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan Fa. Terutama pada ketiga aspek di bawah ini:

 

  • Pendaftaran Nama

 

PT memiliki kewajiban untuk mendaftarkan nama perusahaannya, sedangkan badan usaha Fa tidak perlu melakukan hal tersebut. Hal ini seringkali menyebabkan kesamaan nama pada badan usaha Fa.

 

  • Legalitas Usaha

 

Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa PT merupakan bentuk badan usaha yang berbadan hukum, sedangkan badan usaha Fa tidak demikian.

 

  • Tanggung Jawab dan Wewenang

 

Salah satu ciri-ciri Fa adalah setiap anggotanya memiliki tanggung jawab penuh dan tak terbatas terhadap badan usaha tersebut. Namun hal ini tidak berlaku pada PT yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.

 

Pajak Firma

Tarif pajak yang dikenakan pada badan usaha ini berupa Wajib Pajak Badan. Penghitungan pajak penghasilan atau PPh atas keuntungan usaha berlandaskan satu kesatuan sebagai badan usaha, bukan dilihat dari setiap anggotanya. 

Baca Juga: Mengenal Jenis Pajak Perusahaan yang Wajib Diketahui Pebisnis

Pemilik usaha yang bijak akan senantiasa membayar dan melaporkan pajak. Sebagai upaya memudahkan pengelolaan pajak perusahaan, Anda bisa menggunakan layanan jasa perpajakan dari Rusdiono Consuting. Mengusung misi untuk menjadi konsultan pajak profesional dan terkemuka di Indonesia, Rusdiono Csulting (RDN) siap melayani Anda dengan kualitas terbaik. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, Anda bisa klik di sini.


April 7, 2022
WhatsApp-Image-2022-04-03-at-10.41.10-AM.jpeg

Dalam dunia perpajakan kita sebagai wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan pajak ketika isi dari Surat Ketetapan Pajak (SKP) tidak sesuai. Tapi bagaimana jika kita masih merasa belum puas dengan hasil keputusan keberatan? Banding pajak merupakan salah satu solusi langkah selanjutnya yang dapat kita ambil agar mendapatkan keputusan pajak yang sesuai. Lantas bagaimana proses pengajuan dan syarat banding yang perlu dilakukan? Berikut penjelasan lebih lanjut.

Pengertian Banding Pajak

Banding pajak adalah salah satu hak wajib pajak yang dapat dilakukan secara hukum apabila tidak setuju dengan hasil keputusan keberatan yang sebelumnya diajukan. Dengan kata lain hal yang disengketakan pada saat banding ialah Surat Keputusan Keberatan (SKK). Hal ini juga bersangkutan dengan Pasal 27 Undang-Undang KUP.

Proses Pengajuan Banding

Pengajuan banding pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan, pengurus, ahli waris dari wajib pajak apabila berhalangan atau meninggal dunia, maupun kuasa hukum dari pihak wajib pajak. Nantinya proses pengajuan banding dapat melalui Badan Peradilan Pajak (BPP).

 

Hak-hak yang Dimiliki Wajib Pajak Saat Melakukan Banding

Adapun hak-hak yang dimiliki wajib pajak selama proses melakukan banding ialah:

  1. Melengkapi dokumen penting yang dibutuhkan untuk memenuhi pengajuan banding selama 3 bulan sejak dinyatakan lolosnya permintaan banding.
  2. Wajib pajak berhak menerima keterangan secara langsung dengan hadir dalam persidangan.
  3. Wajib pajak boleh menghadirkan pendamping atau memiliki perwakilan atau kuasa hukum yang disahkan oleh ketua pengadilan pajak.
  4. Menghadirkan saksi pada saat persidangan.

Syarat yang Harus Dipenuhi Saat Banding

Sebelum mengajukan banding atas ketidakpuasan surat keputusan keberatan yang diterima, Anda perlu memahami syarat yang perlu dilakukan saat melakukan banding. Berikut syarat banding pajak:

  1. Satu surat banding yang diajukan hanya untuk satu SKK.
  2. Pengajuan banding berbahasa Indonesia dan dilakukan secara tertulis maksimal rentang waktu 3 bulan sejak SKK dikirim.
  3. Melampirkan fotokopi SKK pada surat pengajuan banding.

Biasanya proses banding berlangsung paling lambat satu tahun sejak surat pengajuan banding dinyatakan lolos dan ketetapan pengadilan pajak akan diputuskan. Namun ditolak atau diterimanya pengajuan banding, wajib pajak yang bersangkutan harus membayar denda sebagai sanksi administrasi. Jumlah denda meliputi pajak yang telah diputuskan saat banding dikurangi pajak yang sudah dibayar wajib pajak sebelum memutuskan keberatan pajak.

Itulah beberapa ulasan mengenai proses pengajuan banding pajak beserta syarat yang harus dipenuhi sebelum banding. Anda juga bisa memanfaatkan jasa konsultan pajak yang berpengalaman seperti RDN untuk mempermudah proses pengajuan keberatan maupun banding agar lebih mudah dan tertata. Semoga bermanfaat dan sukses selalu!


March 28, 2022
WhatsApp-Image-2022-03-27-at-8.01.18-AM.jpeg

Tax shifting atau pergeseran pajak termasuk ke dalam perencanaan pajak, yakni suatu upaya untuk meminimalisir beban pajak. Ada beberapa karakteristik serta jenis-jenis dari pergeseran pajak. Apa saja?

Apa itu tax shifting?

Perlu Anda tahu bahwa pergeseran pajak adalah sejenis fenomena dalam ekonomi di mana wajib pajak mengalihkan beban pajak kepada pemasok ataupun pembeli. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan harga jual atau mengurangi harga beli ketika transaksi ekonomi terjadi. 

Adapun pengertian dari tax shifting sendiri adalah pertransferan atau pemindahan beban pajak dari subjek yang dikenakan pajak kepada pihak lain. Hal ini memungkinkan suatu badan atau subjek yang dikenakan pajak memungkinkan tidak menanggung beban pajak. 

Pergeseran pajak merupakan istilah yang termasuk ke dalam tax planning. Adapun tax planning atau perencanaan pajak adalah upaya yang dilakukan guna meminimalkan atau mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. 

Nah, tax planning sendiri merupakan legal. Artinya, dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. 

Karakteristik tax shifting

Dikutip dari laman Online Pajak, tax shifting memiliki beberapa ciri-ciri atau karakteristik utama, di antaranya adalah:

  • Memiliki kaitan yang erat dengan peningkatan ataupun penurunan harga
  • Redistribusi beban pajak di antara subjek yang dikenakan pajak maupun pihak yang terlibat, dengan demikian dapat menyebabkan inkonsistensi antara wajib pajak dan penanggung pajak
  • Merupakan perilaku proaktif wajib pajak

Jenis-jenis tax shifting

Pada dasarnya, pajak dapat bergeser melalui transaksi pembelian maupun penjualan. Nah, pergeseran pajak ini akan melibatkan perubahan harga dari apa yang seharusnya terjadi. 

Tax shifting sendiri terdiri dari beberapa jenis, di antaranya adalah:

1. Backward shifting

Jenis pergeseran pajak ini terjadi ketika harga barang yang dikenakan pajak tetap sama, tetapi biaya pajak ditanggung oleh mereka yang terlibat dalam produksi. Singkatnya, beban pajak suatu barang tertentu dipindahkan kembali kepada orang-orang yang terlibat dalam produksi. Dalam hal ini dilakukan melalui transaksi pembelian.

Misalnya saja, upah dan gaji yang lebih rendah atau bahkan menekan harga material produksi. Hal ini memungkinkan harga barang tetap sama dan produsen bahan baku atau penjual dapat menanggung beban pajak, bukan kepada konsumen akhir. 

2. Forward shifting

Forward shifting terjadi ketika beban jatuh sepenuhnya kepada konsumen, bukan pada produsen ataupun layanan yang bersangkutan. Hal ini dapat berupa kenaikan harga suatu barang secara sebagian ataupun keseluruhan. Adapun contoh dari forward shifting yakni cukai. 

Pengalihan beban pajak kepada konsumen juga dapat dilakukan oleh produsen, yakni dengan cara mengurangi kuantitas ataupun kualitas suatu barang yang dikenakan pajak dalam bentuk suatu transaksi jual.

3. Kombinasi backward dan forward shifting

Kombinasi keduanya yakni dapat berarti produsen dari barang yang dikenakan pajak dapat mengalihkan beban pajak, hal ini dilakukan dengan cara menimbulkan sebagian kenaikan harga serta pengurangan pembayaran faktor produksi.

4. Single point dan multi-point shifting

Baik single point dan multi-point shifting memiliki pengertian yang berbeda. Adapun single point shifting terjadi ketika mengalihkan beban pajak secara langsung dari manufaktur atau produsen kepada konsumen. 

Sementara itu, multi-point shifting terjadi ketika beban pajak dialihkan dari satu titik ke titik lainnya atau dari satu pihak ke berbagai pihak lain. 

Demikianlah ulasan mengenai tax shifting. Apabila Anda masih memiliki pertanyaan seputar perpajakan atau ingin membuka usaha namun masih bingung mengenai perpajakan. Tak perlu khawatir, jasa konsultasi pajak siap untuk membantu Anda.


March 23, 2022
WhatsApp-Image-2022-03-20-at-9.45.19-AM.jpeg

Apakah Anda pernah membayar pajak dan mendapatkan surat ketetapan pajak, tapi ternyata ada ketidaksesuaian pada isinya? Atau memiliki keluhan terkait keputusan pajak sehingga Anda keberatan? Tidak perlu khawatir karena wajib pajak juga berhak mengajukan keberatan.

Lantas apa saja yang perlu dipersiapkan? Langkah apa yang perlu dilakukan? Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai keberatan pajak.

Kasus Keberatan Pajak

Keberatan pajak merupakan salah satu hak yang dimiliki wajib pajak sebagai upaya ketika tidak menyetujui akan ketetapan pajak yang diberlakukan kepadanya atau sebagai gugatan dari pihak ketiga. Pengajuan keberatan bisa dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Nantinya pengajuan tersebut akan diteruskan kepada Dirjen pajak.

Pengajuan keberatan pun belum tentu dikabulkan tapi juga tidak selalu ditolak. Untuk itu perlu Anda pahami dulu bagaimana contoh kasus keberatan pajak sehingga wajib pajak bisa mengajukan keberatan.

Siapa Saja yang Berhak Mengajukan Keberatan Pajak?

Berikut beberapa pihak yang boleh mengajukan keberatan:

  1. Wajib Pajak Badan oleh pengurus
  2. Wajib Pajak Pribadi oleh wajib pajak yang bersangkutan 
  3. Pihak yang dipungut oleh pihak ketiga
  4. Kuasa yang ditunjuk oleh ketiga pihak di atas

Mengenai Hal Apa Saja Keberatan dapat Diajukan?

Tidak semua perkara mengenai pajak bisa diajukan keberatan. Wajib pajak hanya bisa mengajukan keberatan atas ketetapan pajak mengenai kerugian yang didapatkan berdasarkan peraturan mengenai pajak yang tertulis pada undang-undang, jumlah pajak yang harus dibayar tidak sesuai, atau jumlah materi pemotongan atau pemungutan pajak yang dikenakan.

Berikut beberapa ketetapan pajak yang bisa diajukan keberatan:

  1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
  2. Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan
  3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
  4. Surat Ketetapan Pajak Nihil
  5. Pemungutan atau pemotongan oleh pihak ketiga

Prosedur Keberatan Pajak

Wajib pajak yang ingin mengajukan keberatan dapat menyampaikan surat keberatan secara langsung ke KPP tempat di mana wajib pajak terdaftar. Bisa juga dikirim melalui ekspedisi dengan menyimpan bukti pengiriman atau melalui e-filling. Hal ini telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 stdtd, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan pajak.

Syarat Apa Saja yang Perlu Dilakukan?

Berikut beberapa syarat wajib pajak dalam pengajuan keberatan:

  1. Dilakukan secara tertulis berbahasa Indonesia.
  2. Menyampaikan nominal hutang pajak atau jumlah kerugian yang diperoleh wajib pajak sesuai perhitungannya serta melampirkan alasan keberatan.
  3. Sebelum surat keberatan disampaikan, wajib pajak telah lunas membayar pajak yang harus dibayar.
  4. Pengajuan keberatan dilakukan dalam selang waktu 3 bulan sejak surat tanggal ketetapan pajak dikirim.
  5. Surat pengajuan disertai tanda tangan wajib pajak atau perwakilan dengan melampirkan surat kuasa.
  6. Satu keberatan hanya untuk satu kasus yang menjadi alasan pengajuan.
  7. Mematuhi pasal 36 Undang-undang KUP.

Itulah beberapa hal penting yang perlu Anda ketahui sebelum mengajukan keberatan pajak. Anda juga bisa memakai jasa konsultan pajak RDN untuk penanganan yang lebih baik. Semoga bermanfaat!


March 9, 2022
pajak-2.jpg

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah salah satu program dari pemerintah yang cukup ditunggu para Wajib Pajak (WP). Melalui program ini, pemerintah memberi kesempatan bagi WP untuk melaporkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi secara sukarela. 

Kata kunci di sini adalah “sukarela”. Harapannya, dengan program ini semakin banyak WP yang transparan dan melaporkan kewajibannya.

Apa yang Diperoleh Wajib Pajak dari Program Ini?

Tentu tidak ada yang gratis di dunia ini. Timbal balik dari pelaporan sukarela ini, WP terbebas dari sanksi administratif. Selain itu WP yang menjadi peserta PPS juga mendapat perlindungan data.

Baca Juga: Jenis-Jenis Sanksi Pajak yang Wajib Anda Ketahui

Hasilnya apa? Data harta WP yang dilaporkan tidak bisa dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan pidana. Win-win solution bukan?

Lalu bagaimana hasilnya?

Tercatat, PPS kali ini dimulai tanggal 1 Januari 2022. Jadi, program berjalan kurang lebih 30 hari. Per tanggal 30 Januari, sudah ada lebih dari 9.240 WP yang melapor. Total harta bersih yang tercatat lebih dari Rp8,45 triliun.

Skema Kebijakan untuk Program Pengungkapan Sukarela

Meski informasi ini sudah disosialisasikan, mungkin masih ada beberapa WP yang belum paham. Ada dua skema kebijakan untuk PPS atau tax amnesty tahun ini. Berikut kami jelaskan di tabel beserta dengan pedoman penilaian hartanya:

Skema PPS  Kategori Wajib Pajak Pedoman Penilaian Harta
Kebijakan I Wajib pajak pribadi atau badan yang sudah pernah mengikuti PPS jilid pertama
  • Nilai nominal berupa harta kas atau setara dengan kas
  • NJOP tanah atau bangunan
  • Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
  • Nilai publikasi PT BEI berupa saham dan waran
  • Nilai publikasi SBN
  • Hasil penilaian Kantor Jasa Penilaian Publik jika tidak ada pedomannya
Kebijakan II Wajib pajak pribadi yang belum mengungkapkan harta di SPT tahun pajak 2016-2022, dengan catatan;

  • Tidak sedang dalam penyidikan
  • Sedang tidak dalam proses peradilan
  • Tidak boleh dalam pemeriksaan bukti permulaan tahun pajak 2016-2020
  • Bukan merupakan bagian tindak pidana di bidang perpajakan
  • Nilai nominal berupa kas atau setara dengan kas
  • Harga perolehan selain kas atau setara kas
  • Nilai wajar per 31 Desember 2020 dari harta sejenis atau setara jika tidak ada pedomannya

Bagaimana Cara Pengungkapan Pajak Sukarela Ini?

WP bisa melakukan pengungkapan melalui SPPH (Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta). Surat ini akan disampaikan secara online melalui laman pajak ini.

Kemudian SPPH ini harus dilengkapi dengan beberapa dokumen pendukung seperti:

  • SPPH induk
  • Bukti pembayaran PPh Final
  • Daftar utang
  • Pernyataan repatriasi dan atau investasi
  • Daftar rincian harta bersih

Jika Anda belum mengikuti tax amnesty (PPS) sebelumnya, maka perlu melampirkan dokumen tambahan lain. Surat permohonan pencabutan Banding, Gugatan, dan PK serta pernyataan mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum.

Kesimpulan

Bagi wajib pajak, Program Pengungkapan Sukarela sangatlah penting. Melalui program ini, Anda bisa melaporkan kewajiban yang belum terungkap tanpa khawatir dengan penalti. 

Anda butuh konsultan pajak terpercaya dan dapat diandalkan di Jakarta? Kami, RDN Consulting hadir untuk membantu mengatasi masalah perpajakan. Hubungi kami untuk menjadwalkan konsultasi.


March 7, 2022
WhatsApp-Image-2022-03-05-at-9.35.42-AM.jpeg

Belakangan ini tersiar kabar bahwa NIK telah berubah fungsi menjadi NPWP, benarkah demikian? Jawabannya adalah benar. Peraturan terbaru ini merupakan bagian dari UU HPP yang telah resmi ditetapkan dalam bentuk UU No.7 tahun 2021 oleh pemerintah pada tanggal 27 Oktober 2021 lalu. Lantas, apa saja ruang lingkup pembahasan dalam Undang-Undang tersebut dan kapan berlakunya? Mari simak penjelasannya berikut ini.

 

Ruang Lingkup dalam UU HPP

Secara umum, Undang-Undang ini mulai berlaku pada tahun 2022. Terdapat 6 ruang lingkup yang menjadi fokus pembahasan dalam peraturan ini, di antaranya adalah:

 

1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Dalam UU ini memuat peraturan baru yaitu menjadikan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Keberadaan peraturan ini akan memudahkan pemerintah dalam memantau kepatuhan wajib pajak setiap warga negara. Namun, peraturan ini berlaku bagi orang pribadi yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

2. Pajak penghasilan (PPh)

Poin penting dalam ruang lingkup pajak penghasilan adalah penetapan tarif PPh Badan sebesar 22% dan untuk pelaku UMKM terdapat insentif penurunan tarif  sebanyak 50%. Selain itu, terdapat perubahan dalam aspek lapisan dan tarif pajak penghasilan pada orang pribadi. Peraturan tersebut memuat tentang tarif pada lapisan I sebesar 5% dengan penghasilan mulai dari Rp0 – Rp 60 juta, hingga lapisan V dengan tarif pajak sebesar 35% untuk yang berpenghasilan lebih dari Rp5 miliar.

Baca Juga: Kenali 8 Jenis Pajak Penghasilan di Indonesia

 

3. Pajak pertambahan Nilai (PPN)

UU No.7 tahun 2021 juga membahas mengenai PPN yang akan berlaku mulai tanggal 1 April 2022. Tarif PPN mengalami kenaikan menjadi 11%. Selanjutnya, akan meningkat kembali pada 1 Januari 2025 menjadi 12%.

 

4. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak

Dalam UU No.7 tahun 2021 juga mengatur dan memberi kesempatan kepada wajib pajak melalui kebijakan untuk secara sukarela melaporkan kewajiban pajaknya. Kebijakan tersebut adalah pembayaran pajak penghasilan berdasarkan harta yang belum dilaporkan seutuhnya dan harta yang tidak disertakan dalam SPT Tahunan PPh 2020.

 

5. Kebijakan Terkait Pajak Karbon

Undang-Undang ini juga mengenakan pajak terhadap seseorang atau suatu badan yang terlibat dalam aktivitas yang menghasilkan emisi karbon ataupun membeli barang yang mengandung karbon. 

Pemerintah menetapkan tarif pajak karbon sebesar Rp30 per kg karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara. UU ini mulai berlaku pada 1 April 2022.

 

6. Ruang Lingkup Cukai

Secara garis besar, ruang lingkup ini menegaskan tentang:

  1. Barang Kena Cukai yang terdiri dari etil alkohol atau etanol, termasuk dalam bentuk minuman. Selain itu ada juga hasil tembakau seperti cerutu, rokok daun, rokok elektrik, sigaret, dan hasil olahan tembakau lainnya. 
  2. Menambah atau mengurangi jenis barang kena cukai.
  3. Penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran di bidang cukai sesuai peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Kurs Pajak Bea Cukai – Pengertian dan Ketentuannya

Itulah sekilas mengenai gambaran ruang lingkup yang terdapat dalam UU HPP yang akan berlaku mulai tahun 2022 ini. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mengakses Undang-Undang tersebut melalui database resmi milik BPK RI. Jika Anda mengalami kesulitan perihal pengelolaan perpajakan, Anda bisa menghubungi Rusdiono Consulting yang akan memberikan berbagai pelayanan perpajakan sesuai kebutuhan Anda.


Send this to a friend