Pajak Archives - RDN Consulting


Category filter:AllAkuntansiBlogEkonomiEventHukumInfografikKesehatanKeuanganKeuanganKonsultan PajakLaporan KeuanganManajemenPajakPajakTax ConsultationUncategorized
No more posts
October 13, 2021
Kunjung-pajak.jpeg

Sejak pandemi 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan sistem tata cara pendaftaran antrean kantor pajak secara online yang dinamakan Kunjung Pajak. Layanan Kunjung Pajak sendiri diluncurkan oleh DJP pada tanggal 1 September 2020. Dengan adanya layanan ini, Wajib Pajak dapat melakukan pengambilan tiket antrean sebelum datang ke Kantor Pajak tujuan.

Lantas, bagaimana cara mendaftar dan mengakses layanan Kunjung Pajak? Simak jawabannya melalui artikel ini.

 

Cara Daftar Antrean Online Kantor Pajak Melalui Kunjung Pajak

Layanan Kunjung Pajak merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh DJP ketika pandemi COVID-19 di Indonesia untuk mengurangi risiko penularan virus di ranah kantor pajak.

Meski begitu DJP tetap menyarankan apabila  tidak memiliki keperluan mendesak atau hanya untuk mendapatkan konsultasi perpajakan, Wajib Pajak bisa mengakses kanal masing-masing unit kerja misalnya Kring Pajak, email, atau media sosial.

Lantas, bagaimana cara mendaftar dan menggunakan layanan antrean tiket di Kunjung Pajak? Berikut langkah-langkahnya.

  1. Pertama, akses situs Kunjung Pajak di https://kunjung.pajak.go.id
  2. Klik “daftar” pada laman utama seperti pada gambar di bawah iniHalaman utama kunjung pajak
  3. Setelah itu akan muncul halaman baru yang berisi kolom identitas. penilaian kesehatan, layanan & waktu, dan booking. Seperti gambar di bawah ini.Formulir informasi calon pengunjung
  4. Pada bagian ini, Anda diminta untuk mengisi beberapa informasi berikut,
    • Tanda pengenal, Anda bisa memilih antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Paspor
    • Mengisi NIK jika Anda memilih opsi NIK, mengisi nomor paspor jika memilih paspor
    • Nama Pengunjung, yaitu nama yang akan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak.
    • Status Pengunjung, apakah Anda sendiri yang datang, diwakilkan oleh kuasa, atau pihak lain.
    • NPWP
    • Nama pemilik NPWP dan akan terisi otomatis ketika NPWP diisi dengan benar.
    • Email yang digunakan, Anda tidak wajib mengisi kolom ini.
    • No.HP yang Anda gunakan.Pada bagian ini, Anda diminta untuk mengisi beberapa informasi berikut,
    • Mengisi CAPTCHA yaitu mengisi informasi atau gambar unik yang tertera sebagai verifikasi. Kemudian klik “Berikutnya”
  5. Langkah selanjutnya, Anda diminta untuk mengisi penilaian kesehatan yang berisi 5 pertanyaan asesmen sebagai berikut.penilaian kesehatan mandiri
  6. Jika sudah mengisi kolom penilaian kesehatan, klik “selanjutnya”. Kemudian akan muncul halaman baru yang berisi layanan dan waktu. Pada halaman ini Anda diminta untuk mengisi keterangan informasi sebagai berikut:
    • Kantor Tujuan, Anda bisa memilih antara Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)
    • Layanan. Di sini Anda diminta untuk memilih jenis layanan yang akan diajukan. Setiap kantor tujuan yang Anda pilih memiliki pilihan layanan yang berbeda.
    • Nama Kantor. Di sini Anda diwajibkan mengisi nama kantor unit kerja tujuan. Untuk melihat unit kerja Anda dapat mengakses https://www.pajak.go.id/index.php/id/unit-kerja. Namun biasanya kolom ini akan terisi otomatis sesuai dengan pilihan layanan dan kantor pajak.
    • Perihal. Di sini Anda mengisi tujuan melakukan kunjungan ke kantor pajak.
    • Tanggal kunjungan. Sistem akan memberikan pilihan rekomendasi tiga tanggal kunjungan.
    • Pilih waktu kunjungan. Jam yang tersedia adalah 08.00, 09.00, 10.00, 13.00, 14.00 dan 15.00 WIB.
  7. Setelah mengisi semua, klik “Berikutnya” dan setelah itu akan muncul informasi antrean. Jika semua isian sudah benar, klik “BOOKING”
  8. Selanjutnya, Anda tinggal menunggu “nomor tiket antrean” yang akan dikirim secara otomatis ke alamat email Anda yang telah terdaftar pada formulir tadi.
  9. Kemudian, jika sudah mendapatkan nomor antrean, Anda tidak perlu mencetak namun bisa mengunduh atau screenshot untuk ditunjukkan kepada petugas pelayanan pajak.

Sebagai catatan, apabila memilih jenis layanan “Janji Temu”, Anda wajib menghubungi pihak yang dituju terlebih dahulu sebelum menentukan jadwal kunjungan.

Bagaimana JIka Saya Lupa Nomor Antrean Online?

Jika Anda lupa nomor antrean online, Anda bisa klik “Cari Tiket” pada laman utama Kunjung Pajak. Kemudian, Anda bisa menelurusi tiket antrean menggunakan nomor paspor, NIK, atau nomor tiket. Itulah cara mendaftar antrean online melalui Kunjung Pajak. Layanan serba online yang diberikan oleh DJP tentu bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam mengakses layanan perpajakan.

Dengan segala kemudahan ini, Anda sebagai Wajib Pajak diharapkan mampu menjadi warga negara yang taat pajak. Temukan artikel lainnya tentang perpajakan, bisnis, keuangan, serta akuntansi yang dibahas lengkap di RDN Consulting.


October 4, 2021
WhatsApp-Image-2021-10-03-at-8.30.28-AM.jpeg

Pernah dengar pajak konsumsi? Apakah berarti setiap pembelian makanan dibebankan pajak atau bagaimana, ya? Bukankah itu PPN?

Sebagai bagian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak konsumsi adalah pajak yang dibebankan untuk setiap pertambahan nilai atas sebuah barang maupun jasa dari produsen kepada konsumen. 

Akan tetapi, pajak ini tentu berbeda dengan membeli makanan di restoran atau toko, maupun pajak yang terkait dengan jasa boga maupun katering. 

Untuk lebih memahami konsumsi yang bagaimana lalu seperti apa, simak artikel RDN Consulting berikut yang membahas tentang pajak konsumsi.

 

Aturan Dasar & Hukum Pajak Konsumsi

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK/010/2015 Pasal 1 Ayat 1 dan 2, berisikan:

  1. Jasa boga atau katering termasuk jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
  2. Jasa boga atau katering merupakan jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa jenis jasa boga tidak dikenakan PPN. Jasa boga yang dimaksud pun bukan yang menjual di tempat seperti kios, toko, dan lain sebagainya. 

Aturan dasar tentang jasa boga maupun katering tidak dibebankan PPN juga telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat 3 huruf q tentang PPN dan PPnBM.

Selain itu, ketentuan pajak konsumsi juga tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015 Pasal 1 Ayat 6 huruf aj, yang menyatakan bahwa jasa boga maupun katering masuk ke dalam jenis jasa yang dibebankan PPh Pasal 23.

Oleh karena itu, hal ini menjadi kewajiban bendahara untuk melakukan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 senilai 2 persen dari jumlah jasa boga maupun katering. Akan tetapi, ketika seseorang mempunyai NPWP, maka nilai yang perlu dipotong hanya 4 persen dari jumlah jasa boga maupun katering.

Namun, apa pengertian dan yang dimaksud dengan jasa boga atau katering itu sendiri?

Baca Juga: Apa Itu Pajak PPN? Cari Tahu Definisi, Objek, dan Tarifnya di Sini

 

Pengertian Jasa Boga atau Katering

Sesuai PMK No. 18/ PMK.010/ 2015, jasa boga atau katering adalah jasa yang menyediakan makanan serta minuman lengkap dengan peralatan maupun perlengkapan dalam proses membuat, menyimpan, dan menyajikan di lokasi tertentu yang dikehendaki oleh pemesan jasa boga.

Penjualan makanan dan/atau minuman di tempat jualan baik itu toko, kios, maupun lokasi lainnya secara langsung dan tidak langsung, tidak termasuk dalam pengertian jasa boga maupun katering.

Jadi, kegiatan yang masuk dalam jasa boga atau katering adalah jika pengadaan makanan dan/atau minuman oleh penyedia jasa boga/katering dengan wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. 

 

Cara Menghitung Pajak Konsumsi 

 

Contoh 1

PT ABC mengadakan rapat kerja dengan jumlah peserta 100 orang dan harga paket konsumsi per orang yaitu Rp 30.000.

Berikut cara menghitung pajak konsumsinya:

Hal pertama yang perlu diperhitungkan yaitu jumlah harga untuk semua paket konsumsi tersebut.

Rp 30.000 x 100 orang = Rp 3.000.000

Dengan jumlah tersebut, maka PT ABC dibebankan potongan PPh Pasal 23 senilai 2 persen karena PT ABC mempunyai NPWP. 

Rp 3.000.000 x 2 persen = Rp60.000

Akan tetapi, apabila PT ABC tidak mempunyai NPWP, PPh Pasal 23 yang dikenakan sebesar 4 persen, maka dihitung dengan cara berikut:

Rp 3.000.000 x 4 persen = Rp 120.000

 

Contoh 2

PT XYZ mengadakan rapat bulanan untuk 50 peserta yang menyediakan konsumsi dengan harga per paket senilai Rp 50.000. Bagaimana pajak konsumsinya?

Bendahara PT XYZ melakukan perhitungan untuk besaran tagihan maupun pembayaran pemesanan tersebut senilai:

Rp50.000 x 50 orang = Rp2.500.000

Dengan NPWP, maka pengenaan pajak yakni PPh Pasal 23 senilai 2 persen dengan perhitungan sebagai berikut:

Rp2.500.000 x 2 persen = Rp50.000

Sementara itu, jika tidak mempunyai NPWP, maka potongan pajak yang dikenakan sebesar:

Rp2.500.000 x 4 persen = Rp100.000

Laporan rincian pajak untuk PPh 23 perlu dilaporkan setiap tanggal 20 dengan jatuh tempo di tanggal 10. Untuk membayar pajak jenis ini, Anda dapat membuat ID Billing terlebih dahulu lalu dibayarkan melalui teller bank dan bukti dapat dikirim saat Anda memakai e-filling. Selain itu, laporan SPT masa PPh 23 dapat dilakukan secara online. 

Demikian informasi singkat tentang pajak konsumsi, lengkap dengan aturan dan dasar hukum serta cara menghitungnya. 

Butuh bantuan mengenai masalah pajak dari konsultan yang sudah berpengalaman dan terpercaya? Hubungi kami untuk melakukan konsultasi pajak sekarang juga. Bersama RDN Consulting, urusan pajak pribadi dan bisnis menjadi lebih mudah.


October 1, 2021
7-fakta-bea-meterai-jadi-rp10-000-nomor-5-dicek-baik-baik-fTCO0YDzOO.jpg

Materai, suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum cukup mudah ditemukan di toko terdekat. Mungkin Anda sering membutuhkan materai untuk dokumen pendidikan, pekerjaan, atau bisnis. Keberadaan dan peran penting materai, menjadikan sebagian besar orang sudah familiar dengan barang satu ini. 

Akan tetapi, sudahkah Anda mengerti pengertian dari materai itu sendiri? Apa saja jenis, fungsi atau penggunaan materai? Tahu perbedaan materai 3000, 6000, dan 10000? Simak ulasan RDN Consulting berikut ini.

 

Pengertian dan Jenis Materai

Materai adalah suatu bukti bayaran perpajakan kepada negara atas pembuatan sebuah dokumen maupun berkas tertentu. Keberadaan materai pada suatu berkas bukan hanya ditempel, melainkan harus ditandatangani di atas materai agar memiliki kekuatan hukum.

Bahkan, penggunaan materai sudah tercantum pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa materai akan dipakai sebagai pajak suatu dokumen yang bersifat perdata, misalnya akta notaris maupun pengajuan dokumen di pengadilan. 

Jika mengacu pada Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020, materai adalah pajak yang dibebankan terhadap sebuah dokumen kertas dan elektronik yang dipakai sebagai keterangan atau bukti. Ada pula asas materai yaitu efisiensi, kesederhanaan, keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. 

Pemberlakukan materai pun digunakan demi pengoptimalan pendapatan negara demi pembiayaan pembangunan nasional secara mandiri menuju kesejahteraan, memberi kepastian hukum yang adil, penyesuaian keperluan masyarakat, serta penyelarasan ketentuan materai dengan ketentuan aturan undang undang yang diberlakukan. 

Jika melirik sejarahnya, materai pada awalnya diberlakukan dengan besaran Rp 500 sampai Rp 1000 (sesuai UU No.13 Tahun 1985). Namun, pemerintahan selanjutnya melanjutkan aturan baru yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 200 pada 20 April 2000 yang menyatakan bahwa harga materai yakni Rp 3000 dan Rp 6000. 

Kini, ada pula besaran materai Rp 10000 yang dibebankan atas 2 hal yaitu:

  1. Pembuatan dokumen sebagai alat untuk keterangan tentang sebuah kejadian yang memiliki sifat perdata.
  2. Penggunaan dokumen sebagai alat bukti di pengadilan. 

Tarif tunggal materai Rp 10000 telah berlaku sejak 1 Januari 2021. Di sisi lain, materai Rp 3000 maupun Rp 6000 masih sah berlaku selama masa transisi sampai tanggal 31 Desember 2021.

Hal yang perlu diingat, dalam masa transisi, materai Rp 3000 dan Rp 6000 dapat dipakai dengan minimal nilai Rp 9000. Penggunaan materai itu sendiri yaitu:

  • 3 lembar materai senilai Rp 3000 pada satu dokumen yang ditempel secara berdampingan.
  • 1 lembar materai Rp 3000 dan Rp 6000 pada satu dokumen yang ditempel secara berdampingan.
  • 2 lembar materai Rp 6000 pada satu dokumen yang ditempel secara berdampingan.

Dengan adanya aturan baru ini pula, dokumen yang perlu menggunakan materai hanya dengan nominal uang di atas Rp 5 juta, sedangkan di bawah Rp 5 juta tidak dibebankan. Hal ini demi menyederhanakan dan efektivitas dengan adanya tarif tunggal serta materai elektronik.

 

Baca Juga: Bea Materai: Pungutan atas Dokumen yang Perlu Anda Ketahui

 

Fungsi dan Penggunaan Materai 

Fungsi dan penggunaan materai untuk dokumen dengan sifat perdata seperti:

  • Surat keterangan, perjanjian, pernyataan, dan lain sebagainya.
  • Akta notaris dengan grosse, kutipan, maupun salinan.
  • Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan kutipan beserta kutipan.
  • Surat berharga dengan nama berbentuk apa saja.
  • Dokumen transaksi surat berharga, dengan nama atau berbentuk apa saja.
  • Dokumen pelelangan yakni kutipan risalah lelang.
  • Dokumen dengan nilai lebih dari Rp 5 juta yang mencantumkan penerima uang, ada pengakuan untuk pelunasan atau perhitungan utang.
  • Dokumen lain yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selain itu, terdapat pula fungsi dan penggunaan materai untuk dokumen yang bukan termasuk objek pajak diantaranya:

  • Surat yang berkaitan dengan lalu lintas orang maupun barang misalnya surat penyimpanan barang, surat angkutan penumpang dan barang, konosemen bukti pengiriman serta penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas pengirim, beserta surat lain yang sejenis.
  • Semua bentuk ijazah.
  • Tanda terima bayaran gaji, pensiun, tunjangan, maupun pembayaran lain yang terkait hubungan kerja.
  • Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas daerah, maupun lembaga lain sesuai dengan ketentuan aturan undang-undang.
  • Kuitansi dalam semua jenis pajak serta penerimaan yang lain.
  • Tanda penerimaan uang dalam kebutuhan internal suatu organisasi.
  • Dokumen yang mencantumkan penyimpanan uang, surat berharga, pembayaran uang simpanan pada bank, koperasi, serta badan lain kepada nasabah.
  • Surat gadai.
  • Dokumen sebagai penanda bagian dari keuntungan, bunga, maupun imbalan hasil dari surat berharga dengan nama serta dalam bentuk apapun.
  • Dokumen yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk pelaksanaan kebijakan moneter.

Demikian penjelasan mengenai pengertian materai, jenis materai Rp 3000, Rp 6000, dan Rp 10000, serta fungsi dan penggunaannya yang terbaru. Semoga dapat membantu dan memberi wawasan.

RDN Consulting sebagai salah satu konsultan pajak terpercaya di Jakarta, Indonesia terus berkomitmen untuk selalu memberi informasi terkini seputar perpajakan.


August 13, 2021
WhatsApp-Image-2021-08-07-at-2.44.32-PM.jpeg

Sebagai pemilik usaha, THR merupakan bagian dari kewajiban perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan wajib melakukan perhitungan yang jeli agar THR juga bisa diberikan tepat sasaran dan tepat waktu.

Bukan hanya gaji, pada momen tertentu khususnya hari raya keagamaan perusahaan wajib mengeluarkan tunjangan dalam bentuk tunjangan hari raya.

Sebagai orang yang akan memulai merintis usaha dan mempertimbangkan untuk memberikan THR kepada karyawannya, Anda perlu menyimak artikel ini.

Pengertian THR

Sebelum lebih jauh mengenai perhitungan THR, Anda juga perlu memahami apa itu THR.

THR sendiri adalah singkatan dari Tunjangan Hari Raya yang diatur dalam Permenaker RI No.6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Menurut peraturan tersebut, THR adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayar oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.

Hari Raya Keagamaan yang dimaksud bukan hanya Hari Raya Islam saja seperti Idulfitri.

Namun juga Hari Raya Keagamaan dari agama lain seperti Hari Natal bagi umat Kristen, Hari Raya Nyepi bagi umat HIndu, Hari Waisak bagi umat Budha, dan Hari Imlek bagi umat Konghucu.

Besaran dan Perhitungan THR

Dasar perhitungan THR yang wajib dibayarkan perusahaan adalah satu kali upah karyawan dalam 1 bulan upah.

Upah yang dimaksud bukan hanya gaji pokok namun gaji bersih atau gaji ditambah tunjangan tetap.

Untuk perhitungan THR sendiri, apabila karyawan sudah memasuki masa kerja selama 1 tahun penuh atau 12 bulan secara terus-menerus maka THR yang diberikan adalah sebesar dasar perhitungannya atau 1 bulan upah.

Sedangkan bagi karyawan yang belum memasuki 1 tahun penuh maka besaran THR diberikan secara proporsional sesuai masa kerjanya.

Misal Anda bekerja di perusahaan B belum 1 tahun kerja, maka perhitungan THR untuk Anda adalah jumlah masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah atau bisa dirumuskan;

Masa Kerja/12 x 1 bulan upah.

Peraturan Terkait Pembayaran THR

Banyak kabar yang cukup menyesatkan dan cukup mengakar di kalangan karyawan bahwa THR hanya bisa diberikan kepada karyawan yang bekerja genap 1 tahun atau lebih. 

Padahal dalam Permenaker No.6/2016 tidak mengatakan demikian. Pada Pasal 2 ayat (1) Syarat pemberian THR dapat dilakukan kepada karyawan yang memiliki masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih.

Itu artinya, pemberian THR bisa dilakukan kepada karyawan yang belum genap bekerja selama 1 tahun.

Banyak perusahaan yang salah menafsirkan aturan ini. Padahal THR dibayar secara penuh apabila karyawan bekerja satu tahun dan dibayar secara proporsional apabila belum genap satu tahun.

Bahkan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 kepada Karyawan/Buruh di Perusahaan, pekerja dengan perjanjian waktu tertentu dan tidak tertentu juga berhak mendapatkan THR.

Selain itu, ada juga kekeliruan tentang objek THR. Banyak oknum perusahaan yang menggantikan parcel sebagai THR.

Padahal pada Pasal 6 Permenaker yang sama menjelaskan bahwa THR diberikan dalam bentuk uang dengan menggunakan mata uang rupiah.

Baca Juga: 10 Tunjangan Karyawan yang Dapat Diberikan Selain Gaji Pokok

Waktu Pemberian dan Subjek Penerima

Selain terkait masa kerja, peraturan THR juga mengatur berapa kali perusahaan membayarkan tunjangan hari raya kepada karyawan yaitu 1 kali dalam 1 tahun.

Pembayaran juga dilakukan kepada masing-masing agama karyawan. Misal, THR Idulfitri dibayar kepada karyawan muslim, THR Natal dibayar kepada umat kristen.

Namun begitu, Aturan pemberian THR ini juga bisa disesuaikan dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.

Untuk waktu pemberian THR adalah paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan.

Denda dan Sanksi

Pemberian denda dilakukan apabila perusahaan dengan sengaja mengabaikan atau telat melakukan pembayaran THR.

Denda bagi perusahaan yang terlambat membayar THR adalah sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

Pengenaan denda ini juga tidak serta-merta menggugurkan kewajiban perusahaan dalam membayar THR.

Selain itu, apabila perusahaan menolak atau tidak membayar THR kepada pekerja akan dikenakan sanksi administratif.

Namun pada Surat Edaran terbaru, apabila perusahaan merasa tidak mampu karena alasan internal atau terdampak pandemi, maka bisa dilakukan mediasi dan dialog baik kepada pihak berwenang (gubernur, walikota/bupati) maupun karyawan.

Perusahaan juga perlu membuktikan ketidakmampuannya untuk membayar THR kepada karyawan dan pihak berwenang yang dimaksud.

Perbedaan Peraturan THR Karyawan Swasta dan PNS

Sering juga menjadi pertanyaan, apakah peraturan THR bagi karyawan swasta dan PNS sama? Jawabannya, berbeda.

Berikut perbedaan pemberian THR antara karyawan swasta dan PNS:

  • Faktor pengali upah karyawan swasta hanya terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan PNS terdiri dari tunjangan keluarga, jabatan, umum, dan tunjangan kinerja (tunkin).
  • Beban pajak THR PNS ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan karyawan swasta ditanggung oleh penerima THR.
  • Pembayaran THR karyawan swasta dibayar paling lama 7 hari sebelum Hari Raya, sedangkan THR PNS dibayar paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya.
  • Pembayaran THR bagi PNS sifatnya pasti. Sedangkan karyawan swasta harus harap-harap cemas karena bergantung dengan situasi dan kondisi perusahaan.

Kewajiban Pajak THR

THR (Tunjangan Hari Raya) merupakan penghasilan yang sifatnya tidak teratur yang juga dikenakan pajak penghasilan Pasal 21/Pasal 26.

Pemotongan Pajak THR juga diatur dalam Perdirjen Pajak No.PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 21/26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Berdasarkan aturan yang berlaku, pengenaan pajak THR dikenakan bagi pegawai yang berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp4,5 juta per bulan atau Rp54.000.000 per tahun.

Adapun tarif pajak THR sama dengan penghasilan lainnya yaitu mengacu pada Pasal 17 dengan tarif terendah adalah 5% untuk penghasilan tidak sampai Rp50.000.000.

Besaran pajak THR juga merupakan selisih hitung antara PPh gaji dalam setahun dan juga PPh gaji yang ditambah dengan unsur THR.

Untuk lebih memahaminya mari simak contoh perhitungan THR sebagai berikut.

Contoh Perhitungan Pajak THR

Sebagai ilustrasi, Resa adalah pegawai perusahaan yang telah bekerja selama 2 tahun dan belum kawin (single) dengan gaji Rp6.000.000 per bulan. 

Resa juga saat ini belum memiliki tanggungan dan akan menerima THR menjelang Hari Raya Idulfitri. Berapakah besaran pajak THR-nya?

Pertama, hitung PPh atas gaji normal atau gaji tanpa perhitungan THR.

Gaji kotor selama setahun = Rp6.000.000 x 12 bulan = Rp72.000.000

Biaya Jabatan = 5% x Rp72.000.000 = Rp3.600.000

Gaji bersih Resa selama setahun (Gaji kotor – biaya jabatan) = Rp72.000.000 – Rp3.600.000 = Rp68.400.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Karena Resa masih single maka kelompok PTKP-nya adalah Rp54.000.000. Jadi, gaji bersih Resa dikurangi dengan nilai PTKP-nya.

= Rp68.400.000 – Rp54.000.000 = Rp14.400.000

Maka, PPh 21 terutang setahunnya adalah = 5% x Rp14.400.000 = Rp720.000

Kedua, hitung PPh atas gaji yang ditambah dengan THR.

Gaji kotor selama setahun = Rp6.000.000 x 12 bulan = Rp72.000.000

THR (gaji pokok + tunjangan tetap) = Rp6.000.000 + Rp2.500.000 = Rp7.500.000

Jadi pendapatan kotor Resa adalah Rp72.000.000 + Rp7.500.000 = Rp79.500.000

Biaya Jabatan = 5% x Rp79.500.000 = Rp3.975.000

Gaji bersih Resa selama setahun (pendapatan kotor – biaya jabatan) = Rp79.500.000 – Rp3.600.000 = Rp75.900.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Karena Resa masih single maka kelompok PTKP-nya adalah Rp54.000.000. Jadi, gaji bersih Resa dikurangi dengan nilai PTKP-nya.

= Rp75.900.000 – Rp54.000.000 = Rp21.900.000

Maka, PPh 21 gaji beserta THR terutang setahunnya adalah = 5% x Rp21.900.000 = Rp1.095.000

Untuk mencari PPh THR, Anda tinggal mengurangi PPh gaji yang telah ditambah dengan THR dengan PPh sebelum adanya penambahan THR.

Maka pajak THR Resa adalah, Rp1.095.000 – Rp720.000 = Rp375.000

itulah contoh perhitungan THR beserta perhitungan pajaknya. Penting bagi Anda yang ingin memberikan THR mengetahui aturan ini.

Karena walau bagaimana pun juga, THR merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha dan hak yang harus didapat oleh karyawan.

Temukan artikel tentang bisnis, akuntansi, keuangan, dan perpajakan lainnya di Rusdiono Consulting.


August 12, 2021
WhatsApp-Image-2021-08-07-at-1.55.22-PM.jpeg

Nilai aset tetap sejatinya akan berubah pada beberapa tahun atau bahkan setiap tahun sehingga hal ini mewajibkan perusahaan untuk melakukan revaluasi aset.

Contoh, ketika Anda membeli sebidang tanah 5 tahun lalu maka nilainya tidak akan sama dengan nilai tahun ini.

Akibatnya, nilai aset yang tercatat dalam laporan keuangan menjadi tidak wajar dan oleh karena itu perusahaan wajib melakukan revaluasi aset.

Untuk mengetahui dan menjawab kenapa revaluasi aset itu penting bagi perusahaan, simak artikel berikut ini.

Pengertian Revaluasi Aset

Revaluasi aset adalah aktivitas penilaian kembali suatu aset atau aktiva tetap perusahaan karena dianggap tidak lagi mencerminkan nilai sesungguhnya.

Nilai aset sejatinya akan mengalami perubahan dan umumnya terus meningkat yang diakibatkan oleh situasi tertentu.

Dimana seperti yang telah disinggung pada awal paragraf, Anda membeli tanah 5 tahun lalu nilainya tidak akan sama dengan saat ini yang biasanya akan menimbulkan nilai yang tidak wajar.

Nilai yang tidak wajar ini nantinya harus direvaluasi yang sebenarnya memberikan manfaat bagi perusahaan baik untuk laporan keuangan maupun urusan perpajakan.

Penyebab Berubahnya Nilai Aset Tetap

Ada beberapa alasan penyebab berubahnya nilai suatu aset tetap baik secara makro maupun mikro. 

Secara makro, biasanya perubahan nilai aset tetap dipengaruhi oleh kondisi perekonomian seperti devaluasi dan inflasi atau kondisi di luar ekonomi yang memengaruhi perekonomian langsung.

Sedangkan secara mikro biasanya karena adanya penurunan nilai manfaat atau depresiasi. Tidak mungkin sebuah aset terutama apalagi jika sering digunakan nilainya manfaatnya tidak berkurang.

Fungsi dan Tujuan Melakukan Revaluasi Aset

Ada dua tujuan utama kenapa Anda diwajibkan untuk melakukan revaluasi atau penilaian kembali aset yaitu untuk tujuan pelaporan keuangan dan juga perpajakan.

Dari segi perpajakan, fungsi dan tujuan revaluasi aset adalah sebagai berikut:

  • Dari sudut pemerintah, revaluasi dapat menambah penerimaan negara yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) badan.
  • Dari sudut Wajib pajak, revaluasi mampu membantu dalam hal menghemat pembayaran pajak yang biasanya timbul akibat dari akumulasi naiknya biaya penyusutan setelah revaluasi.

Sedangkan dari segi perusahaan atau aktivitas perusahaan lainnya, revaluasi aset memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

  • Revaluasi membantu perusahaan menunjukkan nilai aset yang wajar kepada publik terutama kepada investor.
  • Perusahaan juga mampu menyusun nilai aset ke nilai yang relatif lebih realistis dan nantinya berguna ketika perusahaan akan mengambil keputusan strategis bisnis.
  • Karena menunjukkan nilai yang lebih wajar atau realistis, dengan kata lain perusahaan juga menunjukkan posisi keuangan yang sebenarnya dan ini berguna ketika perusahaan ingin mendapatkan investor.
  • Membantu perusahaan yang akan melakukan merger karena masing-masing dapat menunjukkan nilai aset sesungguhnya.
  • Membantu perusahaan mengontrol permodalan agar rasio utang terhadap ekuitas (debt-to-equity ratio) turun. Sehingga perusahaan lebih mudah mendapatkan pinjaman dari bank.

Metode Revaluasi Aset Tetap

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 16, revaluasi aset tetap memiliki dua metode analisis, yaitu model biaya dan model revaluasi.

Pada model biaya, aset tetap dicatat sebesar Harga Perolehan dikurangi dengan akumulasi biaya penyusutan dan akumulasi kerugian dari penurunan nilai aset atau impairment.

Biaya penyusutan ini kemudian dikumpulkan ke akun terpisah dan digunakan untuk mengidentifikasi nilai buku bersih pada suatu titik waktu tertentu.

Sedangkan pada model revaluasi, aset dicatat sebesar nilai wajar (fair value) yang diukur secara andal dengan cara mengurangi nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi biaya penyusutan dan impairment yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Singkatnya model biaya melihat nilai aset sebesar harga perolehan ketika Anda memiliki aset tersebut.

Sederhananya, misal Anda membeli mesin di Januari 2020 sebesar Rp10.000.000 namun di bulan Desember 2020, ternyata mesin tersebut sebesar Rp15.000.000. Maka nilai aset mesin tersebut tetap Rp10.000.000.

Sebaliknya nilai revaluasi menilai aset jika aset tersebut telah direvaluasi. Berarti dari contoh di atas, nilai aset mesin Anda sebesar Rp15.000.000.

Kapan Perusahaan Menggunakan Model Revaluasi?

Menerapkan model revaluasi mana yang terbaik itu sebenarnya kembali lagi kepada kebijakan perusahaan terhadap seluruh aset tetap pada kelompok yang sama.

Namun di Indonesia sendiri, model biaya lebih sering digunakan karena keunggulan dari objektivitasnya.

Namun belakangan, model revaluasi juga dianggap lebih baik karena menunjukkan nilai wajar dan dianggap lebih relevan.

Bahkan model revaluasi atau nilai wajar diatur dalam Pasal 11 ayat (5) UU No.36/2008  PPh dimana dalam pasal tersebut berbunyi,

Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.

Contoh Jurnal Revaluasi Aset

Sebagai tambahan, Anda juga perlu mempelajari bagaimana revaluasi aset dicatat di dalam jurnal.

Namun perlu diingat, contoh ini juga sangat sederhana dan mungkin jauh dari realitas. Tapi meski begitu, Anda akan mendapatkan sedikit gambaran terkait jurnal revaluasi aset.

Sebagai ilustrasi, contoh ini akan menggunakan model revaluasi dimana PT ABC memiliki aset Rp1.000.000 dengan masa manfaat 5 tahun tanpa adanya nilai residu.

Dengan metode penyusutan garis lurus, PT ABC membuat jurnal penyesuaian di tahun pertama sebagai berikut:

Beban Penyusutan

Akumulasi Penyusutan

Rp200.000

Rp200.000

 

Seperti yang diketahui, untuk mendapatkan biaya penyusutan adalah membagi biaya perolehan aset dengan masa manfaat: Rp1.000.000/5 = Rp200.000

Setelah jurnal penyesuaian tersebut dipindahbukukan, nilai buku aset tetap PT ABC menjadi Rp800.000 (Rp1.000.000 – Rp200.000).

Pada akhir periode, PT ABC menyewa jasa ahli penilai dan menetapkan nilai wajar (fair value) menjadi sebesar Rp850.000.

Untuk melaporkan aset tetap dengan nilai wajar, PT ABC membuat jurnal revaluasi sebagai berikut:

 

Akumulasi Penyusutan

Aktiva tetap

Surplus Revaluasi

Rp200.000

Rp150.000

Rp50.000

 

Dengan adanya jurnal revaluasi di atas, PT ABC melaporkan aset tetap dengan nilai wajar yang baru yaitu Rp850.000.

Revaluasi Aset dalam Perpajakan

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, revaluasi aset erat kaitannya dengan perpajakan. Sehingga aktivitas ini juga diatur dalam Undang-Undang.

Adapun revaluasi aset tetap sendiri memiliki landasan hukum yang diatur melalui Pasal 19 UU No.36/2008 tentang PPh yang berbunyi:

  • Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva (revaluasi aset) dan faktor penyesuaiannya apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.
  • Atas selisih penilaian kembali aktiva, maka diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi yang diatur dalam PPh Pasal 17.

Selain melalui UU, regulasi revaluasi aset juga diatur dalam PMK No.191/PMK.10/2015 dan direvisi melalui PMK No.233/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan 2016.

Dalam PMK tersebut, Wajib Pajak mendapatkan insentif yang semula tarif PPh final atas selisih revaluasi sebesar 10% dibagi menjadi:

  • 3% untuk permohonan yang diajukan sejak 20 Oktober 2015 s.d. 31 Desember 2015.
  • 4% untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 s.d. 30 Juni 2016.
  • 6% untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 s.d. 31 Desember 2016.

Aset yang Dapat Direvaluasi

Perlu diingat bahwa penilaian kembali sebuah aset hanya berlaku pada aset tetap berwujud seperti bangunan, tanah, atau mesin.

Selain aset tetap berwujud, lalu apa saja aset yang dapat direvaluasi?

  • Aset terletak berada di Indonesia
  • Aset yang dimiliki memiliki nilai manfaat terutama dalam mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.
  • Aset direvaluasi berdasarkan nilai wajar yang berada di pasaran yang berlaku pada saat penilaian. Nilai wajar biasanya ditentukan oleh otoritas atau perusahaan jasa penilai.
  • Aset direvaluasi secara teratur atau reguler. Jika nilai pasaran tidak berubah secara signifikan, dapat dilakukan 3 atau 5 tahun sekali. Namun jika nilainya berubah signifikan dapat dilakukan tahunan.
  • Jika revaluasi dilakukan tidak pada akhir tahun, maka kerugian atas penyusutan dihitung sampai dilakukannya revaluasi.
  • Aset tetap yang direvaluasi tidak boleh dialihkan dalam jangka waktu 5 tahun.

Ketentuan Lain tentang Aset yang Direvaluasi

Selain itu, ada beberapa ketentuan lain yang juga perlu diketahui oleh Anda di antaranya sebagai berikut.

Sejak Bulan Dilakukannya Revaluasi

  • Dasar penyusutan fiskal aset tetap yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali adalah nilai pada saat penilaian kembali.
  • Masa manfaat fiskal aset tetap yang telah dilakukan revaluasi disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aset tetap tersebut.
  • Perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya revaluasi aset tetap.

Untuk Bagian Tahun Pajak Hingga Bulan Sebelum Dilakukannya Revaluasi

  • Dasar penyusutan fiskal aset tetap adalah dasar penyusutan fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan.
  • Sisa manfaat fiskal aset tetap adalah sisa manfaat pada awal tahun pajak yang bersangkutan.
  • Perhitungan penyusutan dihitung secara prorata sesuai dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut.

Adapun penyusutan fiskal aset tetap yang tidak memperoleh persetujuan revaluasi, tetap menggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat fiskal semula sebelum dilakukannya revaluasi aset.

Batasan Ketika Melakukan Revaluasi

  • Revaluasi aset tetap tidak dapat dilakukan sebelum lewat jangka waktu 5 tahun terhitung sejak revaluasi terakhir.
  • Perusahaan yang mengajukan revaluasi komersial namun tidak memperoleh izin DJP, maka nilai revaluasi yang ditetapkan tidak dapat digunakan sebagai dasar penyusutan.
  • Penjualan aset kelompok 1 dan 2 (masa manfaat 4 dan 8 tahun) yang telah direvaluasi sebelum masa penyusutan berakhir akan dikenakan tambahan PPh final sebesar selisih tarif terakhir dikurangi 10% atau 25%-10% dikalikan dengan selisih lebih revaluasi.
  • Penjualan aset kelompok 3 dan 4 (masa manfaat 16 dan 20 tahun) yang telah memperoleh persetujuan revaluasi sebelum lewat jangka waktu 10 tahun maka akan dikenakan tambahan Pph final sebesar selisih tarif dikurangi 10% yang dikalikan dengan selisih lebih revaluasi.

Perlu diingat, bahwa ketentuan di atas tidak berlaku bagi pengalihan aset tetap yang bersifat force majeur atau keadaan kahar berdasarkan keputusan atau kebijakan pemerintah atau putusan pengadilan.

Misalnya dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang mendapatkan persetujuan, atau penarikan aset tetap dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat dan tidak dapat diperbaiki lagi.

Itulah penjelasan singkat mengenai revaluasi aset. Temukan artikel lainnya tentang perpajakan dan keuangan yang ditulis secara komprehensif oleh Rusdiono Consulting di sini.


August 11, 2021
WhatsApp-Image-2021-08-07-at-1.26.27-PM.jpeg

Anda yang sering melakukan transaksi dan mengandalkan jasa pengiriman pasti sudah tidak asing dengan istilah resi. Namun bagaimana dengan airway bill?

Resi sendiri bisa dikatakan sebagai suatu tanda bukti dalam pembelian atau pengiriman suatu barang yang biasanya diterbitkan oleh pihak jasa pengiriman.

Secara istilah, airway bill dengan resi bisa dibilang dua hal yang sama. Namun dalam bidang pabean dan perpajakan istilah airway bill memiliki arti yang lebih dari sekedar resi.

Apa sebenarnya airway bill? Bagaimana cara kerjanya? Simak penjelasan berikut ini!

Pengertian Airway Bill

Airway bill atau yang disebut juga sebagai Surat Muatan Udara (SMU) adalah dokumen penting yang dijadikan sebagai bukti pengiriman khususnya pengiriman yang dilakukan melalui transportasi udara.

Airway bill sendiri menurut UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan didefinisikan sebagai dokumen berbentuk cetak, elektronik, maupun lainnya yang merupakan salah satu bukti adanya perjanjian pengangkutan udara antara pengirim kargo dan pengangkut.

Masih di dalam Undang-Undang yang sama yaitu Pasal 1 ayat (28), Airway bill juga berfungsi sebagai tanda hak penerima kargo untuk mengambil kargo.

Seperti yang telah disinggung pada awal artikel ini, bahwa dokumen surat muatan udara ini atau airway bill biasanya dikeluarkan oleh pengirim barang atau penyedia jasa pengiriman barang.

Komponen Airway Bill (Surat Muatan udara)

Sama seperti resi atau dokumen lainnya, Airway bill (AWB) atau Surat Muatan Udara memiliki beberapa komponen yang mewakili keterangan tertentu.

Diatur melalui UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, sebuah AWB paling tidak memuat beberapa komponen sebagai berikut:

  • Tanggal dan tempat surat muatan udara dibuat.
  • Tempat pemberangkatan dan tujuan.
  • Nama dan alamat pengangkut pertama.
  • Nama dan alamat pengirim barang/kargo.
  • Nama dan alamat penerima barang/kargo.
  • Jumlah, cara pembungkusan, tanda-tanda istimewa (barang mudah pecah atau tidak), atau nomor kargo yang ada.
  • Jumlah, berat, ukuran, atau besarnya kargo,
  • Jenis atau macam kargo yang dikirim (makanan, bahan baku, dll).
  • Pernyataan bahwa pengangkutan kargo tunduk pada ketentuan dan perundang-undangan.

Beberapa kargo juga menambahkan keterangan tambahan yang biasanya berisi charge atau biaya seperti biaya tambahan berat, pajak, currency, atau bahkan keterangan asuransi.

Hal tersebut juga tertuang dalam UU Penerbangan Pasal 160. Dimana terdapat poin-poin keterangan yang bisa tertuang dalam AWB sesuai kesepakatan antara pengangkut dan pengirim.

Misalnya, adanya nilai yang lebih tinggi dibanding dengan besarnya kerugian apabila barang tersebut rusak atau hilang dan hal lainnya yang dimana barang tersebut membutuhkan penanganan khusus.

Ketentuan Umum Penggunaan AWB

Dokumen Surat Muatan Udara atau airway bill (AWB) dibuat sekurang-kurangnya dalam 3 rangkap. Dimana lembar asli diserahkan pada saat pengangkut menerima barang.

Ketentuan lainnya adalah, pengangkut wajib menandatangani airway bill sebelum barang dimuat ke dalam pesawat udara. 

Selain itu apabila terdapat kesalahan baik kelengkapan maupun hal lainnya yang menyebabkan ketidakbenaran isi AWB maka itu menjadi tanggung jawab pihak pengirim.

Fungsi Airway Bill (AWB)

Selain sebagai bukti pengiriman, AWB juga memiliki fungsi sebagai berikut:

  • Sebagai dokumen kontrak pengiriman antara pengirim dengan jasa pengirim yang biasanya terjadi pada kondisi-kondisi tertentu.
  • Sebagai bukti faktur pajak karena di dalamnya terdapat biaya yang harus dibayarkan oleh si penerima.
  • Sebagai sertifikat asuransi, yang mana menjadi bukti jika operator pengirim dalam posisi untuk memastikan pengiriman barang.
  • Sebagai custom declaration, dimana dalam hal ini AWB menjadi bukti jumlah pengiriman yang ditagih untuk barang bawaan.
  • Sebagai bukti otentik apabila terjadi sengketa dan melibatkan hukum dalam pengiriman barang. Oleh karena itu AWB tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan jaminan tertentu kepada pihak lain.

AWB sebagai Bukti yang Disamakan dengan Faktur Pajak

Seperti yang sudah disebutkan pada bagian fungsi dari airway bill bahwa dokumen ini bisa dijadikan bukti faktur pajak.

Hal tersebut juga tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-33/PJ/2014, yang menyebutkan bahwa airway bill termasuk ke dalam salah satu 14 dokumen yang kedudukannya sama dengan faktur pajak.

Ada tiga alasan utama yang dikemukakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk hal tersebut, yaitu:

  • AWB merupakan bagian dari faktur penjualan yang telah dikenali oleh masyarakat luas. Misalnya seperti kuitansi pembayaran telepon atau tiket pesawat.
  • Terdapat dokumen tertentu yang digunakan dalam hal ekspor-impor barang kena pajak berwujud.
  • Dalam hal ini, pihak yang seharusnya membuat faktur pajak adalah pihak yang menyerahkan barang. Namun karena biasanya berada di luar daerah pabean, maka AWB dianggap disamakan dengan faktur pajak.

Baca Juga: Kode Faktur Pajak, Bagian Faktur Pajak yang Wajib Dipahami PKP

Cara Cek atau Melacak Status Airway Bill

Sama halnya dengan resi, penerima barang bisa melacak status pengiriman melalui nomor yang tertera pada Airway bill (AWB).

Dimana biasanya dalam AWB terdapat 11 digit angka yang dapat digunakan untuk melakukan cek atau pelacakan status pengiriman.

Untuk pelacakan ada beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu sebagai berikut.

Situs Pengirim Barang

Beberapa situs pengiriman seperti situs penjual, situs marketplace, dan situs kargo yang mengirim biasanya memiliki fitur untuk melacak AWB.

Situs Pemerintah

Selain pihak swasta, pemerintah juga memfasilitasi pelacakan AWB. Biasanya pelacakan melalui situs pemerintah merupakan barang yang dikirim melalui luar negeri dan melewati proses perizinan dari Bea Cukai RI.

Caranya adalah Anda bisa membuka situs www.beacukai.go.id/barangkiriman. Lalu masukkan nomor AWB pada kolom yang tersedia.

Itulah penjelasan singkat mengenai airway bill dan kenapa dokumen ini bisa dipersepsikan sama dengan faktur pajak.

Sebagai Wajib Pajak setidaknya Anda perlu memahami hal ini karena sering kali terjadi penyalahgunaan airway bill untuk melakukan penghindaran pajak yang tidak sengaja karena ketidaktahuan akan hal tersebut.


August 4, 2021
WhatsApp-Image-2021-08-01-at-5.36.26-PM.jpeg

Bagaimana cara cek NPWP secara online? Pertanyaan ini mungkin sering ditanyakan bagi Wajib Pajak (WP) termasuk Anda yang mengalami berbagai permasalahan terkait NPWP mereka.

Misal, ingin mengganti data Wajib Pajak, lupa NPWP karena kartu hilang, atau ingin mengetahui status keaktifan NPWP.

Jangan khawatir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki beberapa saluran bagi WP yang ingin cek NPWP secara online.

Lantas, bagaimana cara cek NPWP secara online? Simak caranya melalui artikel berikut ini.

Sekilas Tentang NPWP

Sebelum membahas lebih jauh bagaimana cara cek NPWP terutama secara online, mungkin sebagian dari Anda belum mengetahui fungsi dan apa itu NPWP.

NPWP sendiri merupakan singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah diatur dalam Pasal 1 Nomor 6 UU KUP No.28 Tahun 2007.

Dalam Undang-Undang tersebut, NPWP adalah identitas atau tanda pengenal bagi Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berupa 15 digit angka unik.

Umumnya, sembilan digit awal merupakan kode unik dari identitas WP itu sendiri. Bisa dibilang setiap WP memiliki kode unik yang berbeda.

Kode tiga digit berikutnya adalah kode dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menerbitkan  NPWP tersebut.

Jika terdaftar sebagai WP baru, kode tersebut merupakan kode tempat WP melakukan pendaftaran. Sedangkan apabila status WP sudah lama, maka itu adalah kode tempat WP saat ini.

Kemudian tiga digit paling akhir merupakan nomor yang menjelaskan status dari WP itu sendiri.

Contoh, untuk kode (000) berarti status WP adalah pusat atau tunggal. Sedangkan jika (00x) atau (002, 003) itu berarti status WP adalah cabang dan nomor terakhir setelah angka 0 merupakan urutan cabang.

Perlu dipahami juga, NPWP berlaku baik bagi WP pribadi maupun WP badan. Jadi bagi Anda yang memiliki usaha dan usaha tersebut telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau PKP, maka usaha Anda wajib memiliki NPWP.

Baca Juga: Mudah, Begini Cara Bikin NPWP secara Online

Cara Cek NPWP secara Online

Sebenarnya, Anda bisa melihat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Anda melalui kartu yang telah Anda dapatkan ketika sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Namun kondisi ini berbeda jika Anda lupa atau kehilangan kartu NPWP. Dari mana Anda bisa melihat NPWP Anda? 

Tentu sebenarnya, Anda bisa saja mendatangi Kantor Pelayanan Pajak terdaftar. Namun cara ini mungkin cukup merepotkan ya. Apalagi jika Anda orang yang cukup sibuk.

Oleh karena itu, DJP memberikan kemudahan pelayanan perpajakan salah satunya melalui pelayanan online.

Terlebih akibat situasi pandemi yang berlangsung sedari tahun 2020, DJP semakin berupaya meningkatkan pengalaman WP dalam mendapatkan pelayanan terbaik perpajakan.

Khusus untuk NPWP, sebenarnya ada beberapa cara untuk cek informasinya melalui online. Caranya adalah sebagai berikut

Cek NPWP secara Online Melalui Live Chat

Cara pertama yang paling mudah adalah Anda bisa melakukan live chat. Caranya Anda bisa mengakses situs resmi DJP www.pajak.go.id atau www.pengaduan.pajak.go.id

Kemudian di pojok kanan bawah akan ada tulisan live chat, kemudian klik. Pada live chat, akan ada dua pilihan Siapakah Anda? yang terdiri dari pilihan Wajib Pajak dan Tamu.

Jika kebutuhannya Anda lupa NPWP, maka pilih Tamu. Nanti biasanya petugas live chat akan menanyakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Kartu Keluarga terdaftar.

Cek NPWP Melalui Kring Pajak

Selain melalui live chat, Anda juga bisa cek NPWP melalui layanan Kring Pajak. Layanan Kring Pajak tersedia melalui telepon 1500200 atau melalui twitter @kring_pajak.

Namun perlu diingat, jam operasional cek NPWP online melalui Kring Pajak berlaku layanan operasional yaitu mulai dari pukul 08:00 WIB hingga 16:00 WIB.

Cek NPWP Melalui Email

Anda juga bisa melakukan cek NPWP melalui email yaitu dengan mengirimkan email melalui pengaduan@pajak.go.id.

Agar tidak mengirim email secara berulang, ketika mengirim email cantumkan juga alamat email terdaftar, Nama jelas, NIK, Nomor KK, wilayah KPP terdaftar, dan juga Nomor Telepon terdaftar.

Cek Melalui e-Registrasi Pajak atau Aplikasi DJP

Terakhir, Anda bisa melakukan cek NPWP secara online melalui situs www.ereg.pajak.go.id. Melalui portal tersebut, Anda tinggal memasukkan email terdaftar dan juga password apabila memang lupa NPWP.

Lalu apabila dalam hal ini apabila ingin mengetahui NPWP sekaligus status aktif-tidaknya NPWP Anda, silahkan akses melalui website: www.ereg.pajak.go.id/ceknpwp

Di sana Anda akan diminta untuk memasukkan NIK KTP dan juga Nomor KK terdaftar.

Cek Melalui e-Registrasi Pajak atau Aplikasi DJP

Apabila Anda juga kehilangan KTP dan lupa NIK, maka Anda bisa mengurusnya sementara dan meminta NIK kepada DISPENDUK.

Itulah tadi beberapa cara cek NPWP melalui layanan online yang telah disediakan oleh DJP.

Penting bagi Anda untuk tetap mengingat atau memiliki kartu NPWP. Karena hal itu akan berkaitan langsung dengan aktivitas perpajakan Anda.


August 3, 2021
WhatsApp-Image-2021-08-01-at-5.22.50-PM.jpeg

Dalam rangka meningkatkan pemasukan dan kepatuhan pajak,  pemerintah mengeluarkan beleid terkait PP 23 Tahun 2018 tentang pengenaan Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima oleh Wajib Pajak dengan penghasilan bruto tertentu.

Dimana aturan ini diperjelas dalam beleid yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Surat Edaran DJP No.SE-46/PJ/2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan PP No.23 Tahun 2018.

Lantas apa isi dari peraturan yang sering disebutkan juga sebagai PP 23 ini? Bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Simak terus artikel ini!

Tentang PP 23 Tahun 2018

Seperti yang diketahui, demi mendorong peran masyarakat Indonesia dalam membangun perekonomian melalui pemasukan pajak, pemerintah membuat sebuah kebijakan yang berkeadilan.

Kebijakan yang dimaksud adalah meringankan pengenaan pajak pada atau hingga periode tertentu.

Kebijakan tersebut tertuang dalam PP No.23 Tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Belakangan, aturan ini mendapatkan beleid yang berisi petunjuk pelaksanaannya melalui Surat Edaran DJP No.SE-46/PJ/2020.

Dalam beleid tersebut dijabarkan lebih detail mengenai siapa saja Wajib Pajak yang berhak menerima hingga aturan pemotongan.

Sudah jelas dari judul aturannya bahwa PP ini ditujukan untuk Wajib Pajak yang memiliki bidang usaha tertentu dengan penghasilan bruto tertentu.

Penghasilan bruto tertentu yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah tidak melebihi Rp4.800.000.000 atau empat milyar delapan ratus juta rupiah dalam setahun.

Dimana dalam aturan itu dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 setahun, dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5%.

 

Baca Juga: Kenali 8 Jenis Pajak Penghasilan di Indonesia

Wajib Pajak yang Berhak Menggunakan Tarif PPh Final PP 23 Tahun 2018

Dalam PP 23 Tahun 2018, Wajib Pajak yang berhak menggunakan tarif PPh final ini tidak sebatas Wajib Pajak Badan, namun juga Wajib Pajak Orang Pribadi.

Wajib Pajak Badan yang berhak menggunakan tarif ini juga termasuk WP Badan yang berdiri atas Persekutuan Komanditer (CV), Firma, Perseroan Terbatas (PT) dan juga koperasi.

Siapa yang Tidak Berhak Menggunakan Tarif PPh Final Ini?

Tentu, WP Orang Pribadi maupun Badan yang peredaran bruto usahanya lebih dari Rp4.800.000.000 per tahun.

Selain itu kriteria lain dimana Wajib Pajak tidak berhak menggunakan tarif PPh Final ini. Di antaranya sebagai berikut:

  • Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dari jasa yang berkaitan dengan pekerjaan bebas.
  • Penghasilan yang diterima Wajib Pajak di luar negeri yang pajak terutangnya telah dibayar di negara tersebut.
  • Penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
  • Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
  • Wajib Pajak Badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa WP Orang Pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa yang berkaitan dengan pekerjaan bebas.
  • Wajib Pajak yang meski di tahun berlakunya peraturan ini memiliki penghasilan bruto kurang dari Rp4.800.000.000 per tahun, namun di tahun sebelumnya memiliki penghasilan lebih Rp4.800.000.000 per tahun.

Selain di atas, Wajib Pajak yang memilih untuk dikenakan PPh sesuai ketentuan umum PPh juga tidak bisa mendapatkan tarif Final ini.

Dengan catatan, Wajib Pajak melaporkan atau menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, KP2KP, atau melalui saluran lain seperti situs DJP.

Penerapan PPh Final PP 23 Tahun 2018

Sebagai pengingat, bahwa PPh Final PP 23 Tahun 2018 mengatur tarif PPh Final atas penghasilan bruto Wajib Pajak yang tidak lebih dari empat milyar rupiah setahun dengan tarif final sebesar 0,5%.

Namun sesuai Pasal 5 ayat (1), tarif ini hanya berlangsung pada waktu tertentu. Dalam hal ini adalah pengenaannya paling lama:

  • 7 Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.
  • 4 Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, CV, atau firma.
  • 3 Tahun bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Adapun jangka waktu penerapan PPh Final ini terhitung sejak:

  • Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP No.23 Tahun 2018..
  • Tahun Pajak berlakunya PP No.23 Tahun 2018, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelumnya berlaku peraturan ini.

Untuk pembayaran, PPh bisa disetor sendiri paling lambat 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP.

Penghasilan yang Terkena Tarif Final

Adapun penghasilan yang terkenal tarif final termasuk:

  • Penghasilan dari pekerjaan atau dalam hubungan kerja seperti gaji, honorarium, penghasilan praktik tertentu.
  • Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
  • Penghasilan dari modal, berupa harta bergerak maupun tidak bergerak. Seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta.
  • Penghasilan lain-lain seperti hadiah dan pembebasan utang.
  • Penghasilan peredaran bruto termasuk penghasilan dari pusat maupun cabang.

Sebagai catatan, apabila Anda bekerja sebagai pedagang, sewaktu-waktu ada barang yang dulunya tidak untuk diperjualbelikan namun karena keadaan tertentu barang tersebut dijual maka penghasilan tersebut tidak dikenakan Tarif Final PP 23 Tahun 2018.

Itulah penjelasan singkat mengenai Tarif final PP 23 Tahun 2018. Semoga bermanfaat. Cari tahu artikel selengkapnya mengenai perpajakan dan bisnis klik di sini.

Apabila Anda membutuhkan jasa konsultansi perpajakan, Anda bisa menghubungi Rusdiono Consulting.

Selain tax planning, tax compliance, hingga pendampingan sengketa pajak, Rusdiono Consulting juga menyediakan jasa internal audit dan keuangan untuk bisnis.


July 29, 2021
WhatsApp-Image-2021-07-25-at-5.02.39-PM.jpeg

Istilah pemindahbukuan atau (Pbk) dalam kasus pajak sering kali dikaitkan dengan sistem self-assessment perpajakan.

Hal ini karena self-assessment adalah sistem dimana Wajib Pajak diperkenankan untuk menghitung dan menyetorkan sendiri pajak terutangnya.

Karena dilakukan sendiri, sering kali terdapat kesalahan administrasi seperti salah hitung, surat Setoran Pajak yang diisi dengan tidak jelas, dan kesalahan administratif lainnya.

Kesalahan administrasi perpajakan seperti ini dapat diperbaiki dengan cara pemindahbukuan (Pbk).

Lantas, apa itu Pemindahbukuan Pajak atau (Pbk)? Simak jawabannya di sini!

Pemindahbukuan Pajak Menurut Peraturan Perpajakan

Pemindahbukuan pajak mulanya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.88/KMK.04/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan.

Dimana kemudian diatur dalam Keputusan DJP No.KEP-965/PJ.9/1992 tentang Pelaksanaan Teknis Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan.

Kemudian dalam perkembangannya, tata cara pemindahbukuan diatur dalam PMK No.242/PMK.03/2014 tentang Tata cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Dalam peraturan tersebut disebutkan secara singkat apa itu pemindahbukuan pajak.

Dimana pemindahbukuan pajak adalah proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak sesuai.

Apa maksudnya?

Pada awal tulisan ini dijelaskan bahwa asas perpajakan di Indonesia menganut sistem self-assessment dimana Wajib Pajak diberi kesempatan untuk mengelola pajaknya sendiri.

Karena hal ini, ketika Wajib Pajak melaporkan pajaknya, maka perhitungan pajak yang tercatat oleh Wajib Pajak tersebut harus disesuaikan dengan catatan pejabat perpajakan.

Jika dalam istilah perbankan, kurang lebih pemindahbukuan sama halnya dengan rekonsiliasi.

Selain itu, pemindahbukuan pajak dapat dilakukan untuk hal-hal berikut:

  1. Antar jenis pajak yang sama maupun berbeda
  2. Perbedaan masa atau tahun pajak
  3. Untuk Wajib Pajak yang sama maupun berbeda
  4. Dalam satu Kantor Pelayanan Pajak yang sama atau beda.

Namun perlu dicatat, pemindahbukuan merupakan sarana administrasi selain Surat Setoran Pajak (SSP).

Itu berarti ada hal-hal administrasi perpajakan yang membutuhkan pemindahbukuan dan ada hal lainnya yang tidak perlu.

Sebab Terjadinya Pemindahbukuan Pajak

Dalam PMK No.242/PMK.03/2014, ada beberapa hal penyebab Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

  • Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP, SSPCP, baik menyangkut WP sendiri maupun WP lain.
  • Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik tertera dalam dalam Bukti Penerimaan Negara (BPN).
  • Pemindahbukuan karena adanya kesalahan perekaman atas SSP dan SSPCP yang dilakukan Bank atau Pos Persepsi.
  • Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pemindahbukuan (Pbk) oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
  • Pemindahbukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa WP dan/atau objek pajak PBB.
  • Pemindahbukuan karena pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk lebih besar dari pada pajak terutang dalam Surat Pemberitahuan, Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB.
  • Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSPCP atau Bukti Pbk lebih besar dari pada pajak terutang  dalam pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau Surat Tagihan/Penetapan.
  • Pemindahbukuan karena sebab lain yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam PMK tersebut juga dijelaskan pemindahbukuan karena kesalahan pengisian formulir SSP meliputi NPWP, nama Wajib Pajak, Nomor dan Letak Objek Pajak, Kode Akun Pajak atau Kode Jenis Setoran, Masa atau Tahun Pajak, nomor ketetapan dan jumlah pembayaran

Apabila terjadi kesalahan-kesalahan yang disebutkan di atas, Anda bisa mengajukan permohonan Pemindahbukuan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP tempat pembayaran diadministrasikan.

Kondisi Tidak Dapat Dilakukan Pemindahbukuan

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, terdapat kondisi dimana tidak dapat dilakukannya pemindahbukuan pajak. Adapun kondisinya adalah sebagai berikut:

  • Pemindahbukuan atas SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang tidak dapat dikreditkan.
  • Pemindahbukuan ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
  • Pemindahbukuan ke pelunasan Bea Meterai yang dilakukan dengan membubuhkan tanda bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai digital.
  • Pemindahbukuan dengan mata uang Dollar Amerika Serikat. Hal ini karena pemindahbukuan untuk WP yang melakukan pembayaran dalam mata uang Dollar Amerika Serikat hanya dapat dilakukan antar pembayaran pajak yang dilakukan dalam mata uang serupa.

Syarat dan Cara Pemindahbukuan Pajak

Adapun cara pemindahbukuan pajak adalah sebagai berikut:

  1. Mengajukan permohonan pemindahbukuan yang diajukan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pembayaran diadministrasikan menggunakan surat atau formulir permohonan pemindahbukuan pajak.
  2. Surat atau formulir tersebut dapat diserahkan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pembayaran diadministrasikan; atau
  3. Melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran diadministrasikan.

Formulir pemindahbukuan pajak dapat Anda lihat melalui lampiran PMK.242/PMK.03/2014 di sini.

Dokumen yang Harus Dipersiapkan

Selain surat atau formulir pemindahbukuan pajak, Anda juga perlu melampirkan beberapa syarat dokumen sebagai berikut:

  • Surat Setoran Pajak (SSP) asli, Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) asli, Bukti Pemindahbukuan asli, dokumen BPN, atau bukti asli pembayaran PPh dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat yang dimohonkan untuk dipindahbukukan.
  • Apabila terjadi akibat kesalahan perekaman oleh petugas Bank atau Pos Persepsi, maka dokumen yang dilampirkan surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan Bank atau Pos Persepsi tempat dilakukan pembayaran.
  • Apabila permohonan diajukan atas SSPCP, maka dokumen yang dilampirkan surat pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan yang asli.
  • Apabila permohonan pemindahbukuan diajukan atas SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk yang tidak mencantumkan NPWP, maka dokumen yang dilampirkan fotokopi KTP penyetor atau pihak penerima pemindahbukuan.
  • Apabila penyetor melakukan kesalahan pengisian NPWP, maka dokumen yang dilampirkan adalah fotokopi dokumen identitas penyetor atau wakil badan penyetor.
  • Apabila nama dan NPWP pemegang asli SSP tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP, maka dokumen yang dilampirkan adalah surat pernyataan tidak keberatan dipindahbukukan.

Sebagai catatan, dokumen asli SSP, SSPCP, atau bukti Pbk yang telah dipindahbukukan terdapat cap yang telah dibubuhi dan ditandatangani oleh Kepala Kantor DJP yang melakukan pemindahbukuan.

Syarat dan Subjek Pemohon Pemindahbukuan Pajak

Pembayaran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk dapat diajukan permohonan pemindahbukuan dalam pembayaran tersebut belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam:

  • Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)
  • Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak
  • Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
  • Surat Tagihan Pajak PBB atau Surat Ketetapan Pajak PBB
  • Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
  • Dokumen Cukai
  • Surat Tagihan/Penetapan

Lalu siapa yang berhak mengajukan permohonan pemindahbukuan pajak?

    1. Wajib Pajak Penyetor apabila permohonan diajukan karena kesalahan pembayaran atau penyetoran.
    2. Pejabat yang melaksanakan pemindahbukuan atau WP yang semula mengajukan permohonan pemindahbukuan apabila terjadi kesalahan perekaman Bukti Pemindahbukuan.
    3. Wajib Pajak pusat apabila permohonan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk yang mencantumkan NPWP dari Wajib Pajak cabang yang telah dihapus.

 

  • Surviving company, entitas baru hasil merger, atau pihak yang menerima penggabungan apabila permohonan diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk dari WP yang menggabungkan usaha atau merger.

Baca Juga: Ini 5 Jenis Surat Ketetapan Pajak yang Perlu Anda Ketahui

 

Berapa Lama Proses Pemindahbukuan?

Menurut Surat Edaran DJP No.SE-54/PJ/2015 tentang SOP Layanan Unggulan Bidang Perpajakan, proses pemindahbukuan pajak dilakukan paling lama 30 hari.

Apabila permohonan pemindahbukuan diterima, maka Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Bukti Pemindahbukuan atau Bukti PBk.

Apabila permohonan ditolak, maka Anda akan mendapatkan surat pemberitahuan secara tertulis yang diterbitkan pula oleh Direktur Jenderal Pajak.

Itulah penjelasan tentang pemindahbukuan pajak. Tetaplah menjadi Wajib Pajak yang bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakan.

Jika Anda ingin melakukan tax planning, Rusdiono Consulting siap mendampingi Anda termasuk apabila terjadi sengketa pajak. Hubungi Kami di sini!


July 26, 2021
ssp-tidak-Valid-dan-solusinya.jpg

ketika mengakses layanan perpajakan melalui layanan DJP Online, Anda pasti pernah atau sedang mengalami masalah salah satunya adalah SSP Tidak Valid.

Meski layanan DJP Online ditujukan untuk mempermudah akses perpajakan bagi Wajib Pajak, namun bukan tidak mungkin sistem layanan ini akan mengalami error.

Baik error yang dilakukan akibat dari Wajib Pajak itu sendiri seperti masalah teknis misalnya, maupun error yang diakibatkan dari sistem itu sendiri.

Namun dalam bahasan kali ini, Rusdiono Consulting mencoba memberikan solusi penyebab keterangan SSP Tidak Valid ketika melakukan input e-Faktur.

Alasan Keterangan SSP Tidak Valid

SSP Tidak valid

Sebelum membahas alasan kenapa saat Anda mengisi e-Faktur terdapat tulisan SSP Tidak Valid, pertama perlu Anda ketahui saat ini layanan e-faktur menggunakan versi terbaru 3.0.

Dimana layanan e-Faktur 3.0 memiliki fitur yang lebih canggih seperti prepopulated data dan berlaku secara nasional pada 1 Oktober.

Lalu kenapa muncul keterangan SSP Tidak Valid ketika ingin menyimpan pengisian data SSP? Ada beberapa alasan untuk beberapa kasus.

Alasan pertama, kemungkinan pihak Direktorat Jenderal Pajak atau DJP belum melakukan rekonsiliasi atas SSP yang telah disetor atau diterima oleh bank.

Biasanya rekonsiliasi SSP bisa langsung dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan penyetoran atau paling lambat beberapa jam setelah penyetoran.

Alasan kedua, kemungkinan koneksi internet Anda terganggu atau browser yang Anda gunakan tidak private. Alasan ketiga, bisa jadi Anda belum melakukan update ke eFaktur 3.0.

Terakhir, alasan yang paling umum adalah kesalahan input data pada saat pengisian SSP, misalnya kesalahan input Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

NTPN adalah nomor yang diterima oleh Wajib Pajak ketika melakukan penyetoran ke Bank atau kantor pos sebagai bukti sah bahwa Anda sudah membayar PPN.

NTPN biasanya merupakan 16 digit kombinasi angka dan huruf. NTPN ini nantinya Anda input pada sistem DJP Online untuk penginputan SSP.

 

Baca Juga: Surat Setoran Pajak (SSP), Pengertian Hingga Penggunaannya Saat Ini

 

Cara Mengatasi Masalah SSP Tidak Valid

Cara mengatasi SSP Tidak Valid adalah sesuai dengan masalah yang terjadi.

Jika masalah yang terjadi karena proses rekonsiliasi yang lama, Anda bisa menunggu satu hingga dua hari. Jika lebih dari itu, Anda bisa menghubungi KPP terdaftar untuk melakukan konfirmasi.

Anda juga bisa menghubungi Kring Pajak melalui twitter @kring_pajak atau telepon 1500200.

 

1. Masalah Karena Koneksi

Apabila masalah yang terjadi karena koneksi internet, Anda bisa mereset ulang koneksi Anda. Jika masih belum bisa, Anda bisa mengganti ke jaringan yang lebih private.

Caranya, jika Anda menggunakan Google Chrome, maka klik ikon tiga titik vertikal yang berada di pojok kanan atas browser Anda, kemudian klik “new incognito windows”

Sedangkan jika Anda menggunakan Mozilla Firefox, langkahnya juga kurang lebih sama. Anda klik ikon tiga garis bertumpuk yang berada di pojok kanan atas browser Anda, kemudian klik “new private windows”.

 

2. Masalah Karena Salah Input Data

Kesalahan paling umum ketika muncul keterangan SSP Tidak Valid adalah karena diakibatkan Anda salah menginput data terutama informasi dalam Bukti Setor seperti NTPN.

Selain NTPN, kesalahan-kesalahan pengisian lain seperti Kode Akun Pajak, Kode Jenis Setoran, Tanggal Bayar, hingga Jenis Pajak. Pastikan semua isian data tersebut diisi dengan benar.

Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal seperti ini, sebaiknya Anda menyimpan bukti setor pajak setelah melakukan pembayaran.

 

3. Masalah ETAX-50001: Tidak Mendapatkan Summary Dokumen PK PM

Apabila Anda menemukan kode error ETAX-50001, masalah yang muncul berarti Anda belum mengupdate eFaktur versi lama ke eFaktur versi terbaru yaitu 3.0.

Berarti langkah satu-satunya yang bisa Anda ambil adalah mengupdate aplikasi eFaktur ke versi terbaru.

Perlu dicatat juga, semenjak perilisan eFaktur 3.0, versi sebelumnya eFaktur 2.2 tidak bisa digunakan lagi dan Wajib Pajak diharuskan untuk menggunakan versi terbaru tersebut.

Berikut langkah-langkah cara update aplikasi eFaktur lama ke eFaktur 3.0:

  1. Backup data perpajakan Anda yang terekam pada aplikasi eFaktur 2.2. Hal ini untuk memastikan data perpajakan Anda aman ketika melakukan pembaruan.
  2. Selanjutnya, jangan lupa juga Anda siapkan Sertifikat Elektronik (SE).
  3. Kemudian, unduh patch update aplikasi eFaktur 3.0 melalui situ efaktur.pajak.go.id. Silahkan unduh sesuai dengan sistem operasi komputer yang Anda gunakan.
  4. Setelah berhasil diunduh, ekstrak file aplikasi tersebut dengan klik extract file.
  5. Dalam folder aplikasi yang berhasil diekstrak tersebut, terdapat file berupa ETaxInvoice, ETaxInvoiceMain, dan ETaxInvoiceUp. Salin (copy) ketiga file tersebut dan paste ke folder eFaktur 2.2 yang akan diperbarui, dan kemudian klik replace this file.
  6. Berikutnya, Anda klik ETaxInvoice, yang kemudian Anda diarahkan untuk memilih database. Klik local database, kemudian klik connect.
  7. Setelah itu, login pada aplikasi eFaktur.
  8. Jika berhasil, akan ada menu baru pada aplikasi eFaktur yang baru saja diperbarui yaitu prepopulated data.
  9. Jangan lupa juga setelah Anda update, lakukan pengaturan referensi Sertifikat Elektronik sebelum menggunakan aplikasi.

Nah, seharusnya, jika Anda telah melakukan update, memastikan isian data benar, dan koneksi Anda baik. Anda bisa melakukan aktivitas perpajakan melalui eFaktur dengan lancar.

Semoga artikel ini memberikan manfaat bagi Anda dan pastikan Anda taat membayar pajak.

Selain itu, bagi Anda kesulitan mengatur keuangan atau perpajakan dalam bisnis, Anda bisa menghubungi Kami, Rusdiono Consulting.


Send this to a friend