Pajak Archives - Rusdiono Consulting

December 29, 2020
WhatsApp-Image-2020-12-28-at-5.01.30-PM.jpeg

Faktur pajak merupakan bukti bahwa pihak pengusaha kena pajak telah memungut pajak dari setiap transaksi. Ada kalanya terdapat kesalahan dalam faktur pajak atau terjadi pembatalan pembelian, sehingga pengusaha harus mengetahui contoh surat pembatalan faktur pajak agar tidak terjadi kesalahan di masa depan.

Pembatalan faktur pajak tidak dapat dilakukan seenaknya karena aturan soal faktur pajak terikat oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012. Anda harus memahami tata cara pembatalan faktur pajak yang sudah disetujui dan disosialisasikan oleh Dirjen Pajak di Indonesia.

Baca Juga: Kode Faktur Pajak, Bagian Faktur Pajak yang Wajib Dipahami PKP

Cara Pembatalan Faktur Pajak & Alasannya

Pembatalan pajak kini dapat dilakukan dengan mudah melalui sistem daring menggunakan e-Faktur. Berikut adalah beberapa langkah mudah yang bisa Anda ikuti:

  1. Pilih “Faktur”, kemudian klik pada“Pajak Keluaran — Administrasi Faktur”. Di sana, pilih faktur pajak keluaran yang mau Anda batalkan.
  2. Klik “Batalkan Faktur” pada bagian bawah. Tunggu hingga muncul notifikasi keberhasilan dan status faktur menjadi batal.

Begitu mudahnya membatalkan faktur pajak dengan menggunakan e-Faktur. Segala sesuatu terkait pajak kini memang sudah go online, itulah alasan mengapa Anda harus membuat akun terlebih dahulu di platform pajak.

Namun, apabila Anda ingin datang ke kantor pajak untuk mengurus pembatalan, Anda bisa mempersiapkan dokumen-dokumen berupa bukti transaksi, nomor NPWP, dan juga surat pembatalan.

Ada beberapa alasan mengapa seorang Pengusaha Kena Pajak diizinkan untuk melakukan pembatalan faktur pajak melalui e-Faktur. Alasan-alasan tersebut antara lain adalah:

  1. Nomor NPWP rekan yang dikenai pajak tidak dapat diverifikasi. Hal tersebut dapat terjadi karena kesalahan pengetikan.
  2. Adanya transaksi yang salah, baik dalam sisi jumlah barang/jasa maupun harga. Ini akan memberikan pengaruh pada jumlah wajib pajak
  3. Adanya transaksi yang dibatalkan atau ditunda. Hal ini akan berpengaruh pada tanggal pajak diberlakukan dan jumlah pajak.

Contoh Surat Pembatalan Faktur Pajak

Untuk membuat pembatalan secara offline, Anda wajib menyertakan surat pembatalan faktur pajak baik dari pihak pembeli atau pun penjual. Sesuai dengan peraturan yang telah berlangsung, berikut adalah format dari surat untuk membatalkan faktur pajak yang sudah telanjur dibuat:

 

Jakarta, 19 Mei 2020

Nomor    : …………

Perihal    : Surat Pembatalan Faktur Pajak

 

Kepada Yth,

  1. Maju Jaya

Jalan Kenanga 3,

di tempat

 

Dengan hormat,

Terkait transaksi jual beli dengan faktur pajak No. xxxx.xxxxx.xxxx pada tanggal 12 Maret 2020, kami memohon transaksi itu untuk dibatalkan karena terdapat kesalahan pada jumlah barang yang berpengaruh pada harga dan jumlah pajak. Pembayaran akan dilakukan setelah adanya invoice baru dan faktur yang sudah diperbaiki.

 

Demikian surat pembatalan ini kami buat. Atas perhatian Anda, kami mengucapkan terima kasih.

 

Hormat Kami 

Jerry H.

Finance Manager

Anda sudah memahami hal-hal terkait faktur pajak dan contoh surat pembatalan faktur pajak. Sebaiknya, hindari kesalahan dalam transaksi yang dikenai pajak dan apabila terdapat human error, segera perbaiki sekarang juga agar tidak terjerat masalah pajak yang rumit. Dan apabila anda ingin fokus untuk mengembangkan bisnis anda tanpa harus repot mengurus kewajiban perpajakan perusahaan anda, tim konsultan pajak kami siap melayani anda dengan menghubungi kami di sini.


December 28, 2020
WhatsApp-Image-2020-12-28-at-4.32.00-PM.jpeg

Bukti Potong PPh 23 merupakan sebuah hal yang penting untuk dipahami oleh para pengusaha yang terkena pajak (PKP/Pengusaha Kena Pajak). Ia adalah sebuah bukti yang menunjukkan bahwa pajak sudah disetorkan ke negara oleh wajib pajak.

Seperti apakah Bukti Potong PPh 23 ini dan mengapa penting bagi para Pengusaha Kena Pajak untuk memahaminya? Mari simak keterangan mengenai komponen tersebut di sini.

Fungsi Bukti Potong PPh 23

Bagi wajib pajak, bukti potong ini penting untuk memastikan bahwa ia benar-benar sudah menunaikan kewajiban pajaknya dan pajak penghasilannya sudah dipotong.

Bukti potong ini merupakan formulir resmi dan sah di mata negara. Ia dapat digunakan dalam pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) atau Masa Pajak Penghasilan (PPh).

Untuk itu, jika Anda mendapatkan bukti potong PPh 23, pastikan Anda menyimpannya agar tidak mengalami kesulitan pada saat melaporkan pajak.

Baca Juga: Mengenal PPh Pasal 23: Objek, Tarif, dan Perhitungannya

 

Cara Membuat Bukti Potong PPh 23

Langkah-langkah untuk membuat bukti potong PPh 23 sangat mudah. Anda hanya perlu masuk ke situs DJP online dan memilih layanan e-Bupot pada profil.

Setelah itu, pada dashboard e-Bupot, Anda akan melihat berbagai daftar bukti potong dan juga SPT Anda. Kemudian, cek apakah sudah ada data yang berisi nama wajib pajak, tanda tangan, dan NPWP.

Setelah itu, Anda bisa memilih status aktif pada kolom wajib pajak yang Anda pilih. Klik simpan dan masukkan bukti potong Pasal 23.

Baca Juga: Berkenalan dengan e-Bupot, Aplikasi Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan Pasal 26

Cara Mendapatkan Form Bukti Potong PPh 23

Seiring dengan kemajuan teknologi, begitu mudah bagi kita untuk mendapatkan bukti potong dari rumah. 

Bukti potong yang bisa Anda unduh berbentuk PDF dan nantinya dapat dicetak jika Anda membutuhkan bukti fisik untuk keperluan pelaporan pajak dan lain sebagainya.

Berikut ini adalah beberapa langkah mudah untuk mendapatkan form bukti potong PPh 23.

  1. Buat akun e-Bupot dan tunggu approval.
  2. Buka daftar e-Bupot yang ada di halaman.
  3. Pilih option
  4. Klik pada opsi Download PDF dan pilih OK. File akan terunduh di perangkat Anda.

Membuat Pembetulan Bukti Potong PPh 23

Kesalahan bisa terjadi pada saat Anda mengisi data terbaik pajak di e-Bupot. Namun, berdasarkan peraturan Per-04 /PJ/2017, Anda dapat melakukan pembetulan e-Bupot.

Semua data yang ada di dalam bukti potong bisa diubah kecuali nomor dari bukti potong tersebut. Berikut adalah cara untuk membetulkan bukti potong pajak:

  • Membetulkan bukti potong dengan syarat nomor pembetulan sama dengan sebelumnya
  • Mengisi tanggal sesuai dengan tanggal pada saat bukti pembetulan terbit
  • Melampirkan bukti pembetulan pada saat Anda mengajukan SPT pembetulan

Dengan fitur e-Bupot, begitu mudahnya bagi Anda untuk mendapatkan bukti potong PPh 23, mengetahui bukti potong yang sudah diterima, dan melakukan pembetulan. Segera penuhi kewajiban pajak Anda dan pastikan seluruh data terkait bukti pajak Anda sudah tepat.


December 15, 2020
rupixen-com-Q59HmzK38eQ-unsplash-min-1280x853.jpg

Sebagai warga negara yang baik, kita diwajibkan untuk membayar pajak secara rutin, baik dari penghasilan bulanan, hasil usaha, atau bahkan pajak harta benda yang dimiliki. Namun, tidak sedikit dari kita yang masih mengabaikannya dengan alasan tidak tahu cara membayar dan melaporkan, atau bahkan tidak sempat. e-Billing pajak solusinya!

Dulu, semua masih manual dan cukup membuang waktu lantaran harus antre lama di bank hanya untuk melakukan pembayaran pajak. Belum lagi antre di kantor pajak ketika harus melakukan pelaporan tahunan. Namun, kini semua sudah dipermudah dengan metode e-billing pajak

Cara Membuat e-Billing Pajak

Sebelum membuat e-Billing pajak, pastikan Anda sudah mempunyai kode billing atau ID Billing terlebih dahulu. Kode billing sendiri merupakan deretan kode identifikasi yang diperoleh dari e-Billing, yang nantinya akan digunakan sebagai kode pembayaran pajak. Untuk mendapatkannya, Anda bisa datang langsung ke kantor pajak, melalui kantor pos, teller bank, atau website resmi DJP Online. 

Bila ingin menggunakan DJP Online, Anda perlu mendaftar terlebih dahulu menggunakan NPWP dan kode e-FIN yang diperoleh dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Jika Anda sudah memperoleh kode e-FIN, selanjutnya registrasi di http://djponline.pajak.go.id/. Pilihlah pada bagian Belum Registrasi. Kemudian masukkan nomor NPWP dan kode e-FIN yang Anda miliki dan tuliskan captcha yang tampil. Setelahnya, klik verifikasi dan cek email untuk aktivasi akun.

Baca Juga: Kenali 2 Cara Membayar Pajak Penghasilan, Apa Saja?

Cara Menggunakan e-Billing

Usai membuat akun, langkah selanjutnya adalah membayar pajak menggunakan e-billing. Tata caranya adalah:

  1. Pastikan Anda sudah login dengan memasukkan NPWP dan kata sandi yang sudah dibuat dan berada di halaman member DJP Online.
  2. Silakan pilih menu “Bayar” untuk kemudian klik logo e-Billing. Selanjutnya akan muncul data diri Anda yang sudah terisi secara otomatis. Lengkapilah informasi pada bagian yang belum terisi.
  3. Silakan klik “Buat Kode Billing” dan isi kolom kode keamanan sesuai captcha yang disediakan. Selanjutnya, akan muncul informasi pribadi Anda dan baca dengan teliti. 
  4. Jika informasinya sudah sesuai semua, silakan klik “Cetak”. Kode e-Billing telah berhasil dibuat.

Baca Juga: Mudah, Begini Cara Bikin NPWP secara Online

Langkah akhir adalah pembayaran. Maka, gunakan kode ID Billing yang telah terunduh atau tercetak tersebut untuk melakukan pembayaran melalui teller bank, kantor pos, ATM, internet banking, atau mobile banking. Sebagai catatan, kode ID Billing memiliki tenggat waktu tertentu, maka pastikan Anda membayar sebelum waktunya habis. 

Kurang lebih itulah tata cara bayar pajak menggunakan e-billing. Mudah, praktis, dan cepat. Anda tidak perlu lagi mengantre lama untuk melakukan pembayaran pajak. Jadi, sudah tidak perlu lagi beralasan tidak memiliki waktu untuk menunaikan kewajiban sebagai wajib pajak. Tunaikan kewajiban dan kita pun akan mendapatkan hak dari negara. Semoga informasinya bermanfaat.


December 10, 2020
businessman-documents-business-report-papers-job-succes-analyze-document-plans-3-1280x853.jpg

Sudah pernah mendengar NTPN, tapi masih belum tahu pasti itu apa? Maka, simak ulasan singkat ini mengenai pengertian NTPN dan cara cek NTPN ketika hilang, rusak, atau tidak terbaca pada bukti setoran. 

Pengertian NTPN

Nomor Transaksi Penerimaan Negara atau yang disingkat NTPN adalah  nomor yang dijadikan sebagai bukti dalam transaksi penerimaan, umumnya diterbitkan oleh Modul Penerimaan Negara (MPN). NTPN  terdiri dari 16 deret gabungan antara angka dan huruf. Ketika Anda sudah membayar kewajiban sebagai wajib pajak, maka Anda akan mendapatkan bukti NTPN yang tercantum pada lembar Surat Setoran Pajak (SSP). 

Fungsi dari NTPN adalah sebagai alat bukti untuk memvalidasi transaksi perpajakan yang Anda lakukan. Petugas pajak akan mengecek nomor NTPN pada lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Elektronik, BPN, ataupun dokumen lain yang memliki kedudukan setara dan dianggap sah oleh petugas. 

Selain itu, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga menjadi syarat yang harus ada dalam setiap pelaporan yang Anda lakukan. Maka, pastikan dengan baik jika bukti pembayaran Anda memilikinya. Pasalnya, terkadang nomor bukti tersebut tidak tercetak jelas pada struk pembayaran. 

Kendati demikian, Anda tetap dapat mengeceknya melalui situs resmi DJP. Nah, inilah cara cek NTPN serta memastikan jika nomornya sudah tepat. 

Baca Juga: Kenali 2 Cara Membayar Pajak Penghasilan

 

Cara Cek NTPN

  1. Lakukan pengecekan melalui SSP e-billing yang diperoleh ketika melakukan pembayaran melalui bank terpilih. Pasalnya, struk yang diperoleh dari teller akan lebih jelas cetakannya sehingga nomor tersebut tidak akan hilang, pudar, atau tidak terbaca yang dapat menghilangkan keabsahannya. 
  2. Gunakan situs DJP online yang sudah menyediakan semua fungsi dalam pengecekan transaksi dan nomor transaksi. Berikut langkah-langkah mengecek NTPN melalui DJP Online:
  1. Cek pembayaran yang telah Anda lakukan melalui ID Billing, kemudian, copy ID Billing tersebut.
  2. Akses situs milik DJP online yaitu https://www.pajak.go.id/. Selanjutnya masuk ke dalam website tersebut dengan memasukkan NPWP serta kata sandi yang sudah dibut. Pastikan Anda mengingat kata sandinya. Jika tidak, lakukan reset password
  3. Pilih Layanan, kemudian klik menu Rumah Konfirmasi Dokumen. 
  4. Klik pada bagian Konfirmasi PTN kemudian pilih berdasarkan Kode Billing.
  5. Masukkan ID Billing yang sebelumnya sudah Anda copy pada field kata kunci. Isi captcha dan klik cari. 

Jika data pembayaran sudah valid, data SSP yang berisi NTPN, kode jenis pajak, kode billing, atau data-data lain akan tersaji pada layar.

Baca Juga: Yuk Ketahui Daftar Kode Harta Pajak! 

Kurang lebih itulah uraian singkat mengenai pengertian NTPN dan cara cek NTPN ketika nomor tersebut tidak terbaca pada struk pembayaran atau hilang. Pastikan untuk selalu mengecek struk pembayaran yang diperoleh dan memastikan jika nomor bukti transaksi sudah benar dan valid. Semoga artikel ini dapat membantu.


October 4, 2020
32-1-1280x854.jpg

Satu faktor kunci dari bisnis yang berkelanjutan adalah kepatuhan pajak yang akurat. Untuk itu, tax planning menjadi langkah awal dalam pengelolaan pajak perusahaan. Pada artikel ini, kami akan memperkenalkan tax planning atau perencanaan pajak di Indonesia dan gambarannya bagi perusahaan.

Ketika mempunyai sebuah perusahaan atau Anda menjadi bagian urusan pajak dalam perusahaan, perencanaan perpajakan diperlukan karena keseluruhan bagian perusahaan merupakan subjek atau objek pajak.

Dengan perencanaan pajak, perusahaan dapat terhindar dari risiko ketidakpatuhan pajak yang juga meminimalkan utang pajak tidak terduga.

Pengertian Tax Planning Beserta Tujuannya

Perencanaan pajak atau tax planning adalah cara meminimalkan atau mengurangi beban perpajakan yang perlu dibayar kepada negara agar pajak tersebut tidak melampaui jumlah yang seharusnya. Dengan tetap mengikuti kepatuhan pajak yang berlaku seperti Undang Undang Perpajakan dan cara yang legal serta tidak melanggar konstitusi.

Menurut teori William H. Hoffman dalam bukunya The Accounting Review pada 1961, perencanaan perpajakan adalah cara wajib pajak menghemat beban pajak atau tax saving dengan cara penghindaran pajak atau tax avoidance yang tetap mengikuti ketentuan Undang Undang Perpajakan.

Beberapa tujuan tax planning yakni:

  • Mengurangi anggaran pengeluaran perusahaan dalam pembayaran pajak sehingga anggaran menjadi efisien.
  • Menghitung dan mengupayakan untuk membayar pajak sesuai regulasi sehingga tidak menimbulkan denda atau sanksi yang pada akhirnya menambah beban pajak.
  • Mengatur pembayaran pajak agar jumlah yang dibayarkan tidak melebihi pembayaran yang sebenarnya

Persyaratan dalam Melakukan Tax Planning Badan Usaha

Beberapa hal yang perlu diperhatikan wajib pajak dalam mempersiapkan tax planning diantaranya:

  • Tidak melewati batasan aturan pajak yang berlaku, hal ini demi terhindar dari risiko sanksi atau denda perpajakan.
  • Tidak memanipulasi bukti yang mendukung pembayaran pajak atau data serta dokumen lainnya.
  • Sesuai dengan realita di bisnis. Jika tidak, perencanaan perpajakan justru menjadi kelemahan bagi perencanaannya sendiri.

Note: Untuk itu pahami terlebih dahulu Besaran Tarif PPh Badan 2019

Macam – Macam Tax Planning

Jenis perencanaan pajak terbagi menjadi 2, yaitu:

1. National Tax Planning

National tax planning mengacu pada perundang-undangan domestik. Tax planning badan yang hanya mempunyai usaha di Indonesia atau hanya bertransaksi dalam negeri. Dalam hal ini, aturan yang perlu diperhatikan antara lain:

  • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP dan peraturan pelaksanaannya.
  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh dan peraturan pelaksanaannya.
  • Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM serta peraturan pelaksanaannya.

2. International Tax Planning

International tax planning dijalankan oleh badan usaha yang memiliki aktivitas usaha di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang satu ini memerhatikan perundangan-undangan pajak di negara yang juga dilibatkan dalam transaksi. Dalam hal perencanaan tersebut, aturan yang perlu dipelajari antara lain:

  • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP dan peraturan pelaksanaannya.
  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh dan peraturan pelaksanaannya.
  • Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM serta peraturan pelaksanaannya.
  • Tax Treaty atau P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda).

Tahapan Menjalankan Tax Planning

 

1. Mengkaji Informasi yang Tersedia

Pertama-tama, mari kaji ulang setiap komponen pajak yang dilibatkan di setiap proyek perusahaan, kemudian menghitung kembali dengan akurat beban tanggungan pajak.

Pengkajian ulang dapat dijalankan dengan mempertimbangkan setia elemen perpajakan, baik secara satuan maupun secara keseluruhan atau total pajak. Hal ini akan memunculkan perencanaan perpajakan yang efisien.

 

2. Membuat Sebuah Model Perencanaan Pajak

Anda dapat memilih bentuk hubungan internasional atau transaksi operasi. Perlu diketahui, hampir keseluruhan sistem pajak merupakan internasional. Jadi tentukan setidaknya dua negara terlebih dahulu.

Jika melihat dari sudut pandang pajak, proses perencanaan perpajakan tidak dapat berada di luar tahapan dari pilihan transaksi, operasi, maupun hubungan paling menguntungkan.

3. Mengevaluasi Tax Planning

Tax planning menjadi rencana kecil dari keseluruhan rencana strategis perusahaan. Maka dari itu, evaluasi kembali perencanaan pajak yang sudah dibuat agar mengetahui keefektifan dan ketepatan pelaksanaan perencanaan perpajakan terhadap laba kotor, beban pajak. dan anggaran perpajakan perusahaan.

4. Menggali Kelemahan dan Memperbaiki Perencanaan Pajak

Agar hasil perencanaan perpajakan diketahui, maka lakukan perubahan atau pembaruan pada perencanaan pajak selanjutnya, meskipun ada tambahan biaya atau keberhasilannya tidak begitu besar.

5. Memperbarui Rencana Pajak

Ketika sebuah model perencanaan pajak telah dijalankan atau proyek sedang dilakukan, setiap perubahan yang terjadi seperti perusahaan Undang Undang tetap harus diperhatikan dan diperhitungkan kembali. Hal ini akan berpengaruh pada komponen perjanjian proyek tersebut. Anda juga dapat melakukan tahapan dan strategi perencanaan pajak dengan menggunakan jasa konsultan pajak.

Baca Juga: Apa itu Konsultan Pajak? Apa Peran dan Manfaat bagi Anda?

 

5 Strategi Tax Planning

Dalam perencanaan pajak, berikut lima strategi yang umumnya dilakukan perusahaan.

1. Tax Avoidance

Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah cara perusahaan menghindari perpajakan dengan cara bertransaksi yang tidak termasuk objek pajak.

Contoh tax planning dengan cara tax avoidance yaitu perusahaan melakukan perubahan pada tunjangan karyawan, yang sebelumnya berbentuk uang menjadi natura atau barang yang sebenarnya dan bukan berbentuk uang. Hal tersebut dikarenakan natura tidak termasuk objek pph 21. Biasanya, cara tax avoidance dijalankan oleh perusahaan yang sedang merugi.

2. Tax Saving

Cara yang paling efisien lainnya yaitu dengan memilih alternatif pajak dengan biaya yang lebih rendah pengenaannya. Contoh, perusahaan mengubah tunjangan berbentuk natura menjadi tunjangan berupa uang.

3. Kredit Pajak Dioptimalkan

Sebagian perusahaan tidak memahami bahwa perusahaan dapat melakukan kredit pajak yang telah dipotong selama tidak melewati batas aturan. 

Contoh, tax planning PPh 22 dan PPh 23. Misalnya pajak penghasilan (PPh) 22 perusahaan dengan adanya transaksi membeli solar dan/atau barang impor lainnya, atau dapat juga PPh 23 atas pendapatan sewa atau jasa, dan pajak fiskal luar negeri dengan adanya perjalanan luar kota karyawan.

4. Menunda Pembayaran Wajib Pajak

Perusahan juga dapat melakukan penundaan pembayaran pajak. Contoh tax planning PPN, perusahaan melakukan penundaan atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dengan menangguhkan untuk menerbitkan pajak keluaran sampai batas waktu yang diperbolehkan, terutama atas penjualan kredit. PPN dibayarkan pada akhir bulan selanjutnya setelah bulan diserahkannya barang.

5. Menghindar dari Pelanggaran Aturan Perpajakan

Perusahaan atau wajib pajak badan perlu mengetahui regulasi perpajakan yang berlaku agar terjauhkan dari sanksi atau denda, contohnya sanksi administrasi, bunga, atau bahkan pidana.


September 4, 2020
3433-1280x589.jpg

Biaya-biaya pengurang penghasilan bruto dapat menentukan besaran penghasilan neto yang selanjutnya digunakan untuk menghitung besaran pajak penghasilan (PPh) terutang. Apa saja yang termasuk ke dalam biaya-biaya yang mengurangi penghasilan bruto ini?

Mengenal Biaya-Biaya Pengurang Penghasilan Bruto

Biaya pengurang penghasilan bruto juga disebut sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6, biaya pengurang ini terbagi menjadi beberapa jenis.

  • Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
  1. Biaya pembelian bahan
  2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
  3. Bunga, sewa, dan royalti
  4. Biaya perjalanan
  5. Biaya pengolahan limbah
  6. Premi asuransi
  7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
  8. Biaya administrasi
  9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan
  • Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.
  • Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
  • Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
  • Kerugian selisih kurs mata uang asing.
  • Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
  • Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
  • Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat tertentu.
  • Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  • Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  • Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  • Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  • Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Biaya Pengurang Penghasilan Bruto Melalui Penyusutan dan Amortisasi

Biaya-biaya pengurang penghasilan bruto dapat dibagi ke dalam dua golongan. Pertama, adalah biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun yang merupakan biaya pada tahun pajak bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi, biaya rutin pengolahan limbah, dan sebagainya.

Kedua adalah biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Maka, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi.

Mengacu pada Pasal 11 dan Pasal 11A Undang-Undang PPh, penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harga berwujud. Sedangkan amortisasi dilakukan atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan biaya lainnya.

Pengeluaran yang memiliki peran terhadap penghasilan usaha untuk beberapa tahun, dapat dibebankan secara alokasi atau sesuai dengan jumlah tahun lamanya pengeluaran tersebut berpengaruh terhadap penghasilan.

Ada dua jenis metode untuk penyusutan dan amortisasi untuk mengurangi penghasilan bruto dalam perhitungan pajak.

  • Metode garis lurus, yaitu dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
  • Metode saldo menurun, yaitu dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Berikut tabel tarif penyusutan dan tarif amortisasi sesuai UU PPh

Tabel Penyusutan

Tabel Amortisasi

Jika terjadi kejadian luar biasa, seperti bencana alam, atau pengalihan aktiva, nilai aktiva disusutkan sekaligus. Dengan kata lain, nilai buku yang ada langsung dibiayakan. Namun jika pengusaha menjual aktiva, harga jual itu menjadi penghasilan bagi si pengusaha. Selain itu, jika wajib pajak mendapatkan penggantian asuransi atas kerugian aktiva yang terjadi, asuransi itu masuk ke dalam penghasilan.

Jasa Konsultan Pajak untuk Membantu Hitung Biaya Pengurang Penghasilan Bruto

Sebagian wajib pajak mungkin lebih mudah dalam menghitung penghasilan neto karena tidak memiliki banyak pengurang untuk penghasilan bruto untuk keperluan lapor SPT PPh Tahunan. Namun jika Anda seorang pengusaha atau merupakan seorang karyawan yang mengelola pajak perusahaan Anda, tentu menghitung PPh terutang menjadi momok yang memusingkan setiap akhir-awal tahun karena ada biaya-biaya pengurang penghasilan bruto dengan tarif yang berbeda-beda dan peraturan yang berbeda-beda.

Anda dapat menyerahkan masalah penghitungan ini kepada jasa konsultan pajak Rusdiono Consulting. Sebagai jasa konsultan pajak yang berpengalaman di bidang perpajakan dan keuangan, tim Rusdiono Consulting dapat membantu Anda dalam menentukan biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, dan yang bukan merupakan biaya pengurang. 

Lebih lanjut lagi, jasa konsultan pajak dapat membantu Anda menghitungkan besaran penghasilan neto dengan mengurangkan penghasilan bruto terhadap biaya pengurang secara akurat dan sesuai dengan tarif yang berlaku. Kemudian membantu Anda dalam menghitung PPh terutang sehingga Anda tidak perlu khawatir kurang bayar atau sampai terlambat lapor SPT Tahunan.

Selain membantu mempermudah menghitung pajak Anda, jasa konsultan pajak Rusdiono Consulting juga membantu Anda dalam mengelola dan mengurus administrasi perpajakan, memandu dalam pembuatan laporan keuangan, serta melakukan financial modeling untuk bisnis Anda. Silakan hubungi langsung Rusdiono Consulting untuk informasi lebih lengkap.


August 17, 2020
754-1280x850.jpg

Koperasi adalah salah satu pelaku kegiatan usaha yang juga termasuk dalam subjek pajak Indonesia sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tentang Pajak Penghasilan yang selanjutnya diperbarui ke dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2008. Namun, apa itu koperasi secara komprehensif? Lalu bagaimana pajak dalam koperasi? Simak artikel berikut ini.

Pengertian dan Jenis-Jenis Koperasi

Jika diacu pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang memiliki anggota orang seorang atau badan hukum koperasi, yang mendasari kegiatannya berdasar prinsip koperasi. Koperasi juga salah satu gerakan ekonomi bagi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan.

Koperasi bertujuan untuk mempermudah peningkatan kesejahteraan anggota. Hal ii berarti peningkatan taraf hidup, membantu perekonomian, menciptakan masyarakat yang makmur serta adil, dan juga membantu membangun perekonomian nasional.

Sumber modal koperasi dapat berasal dari dua sumber. Modal anggota atau modal pinjaman. Modal anggota seperti simpanan wajib anggota, simpanan pokok, simpanan secara sukarela, sumbangan atau hibah. Modal pinjaman seperti bank atau lembaga keuangan lain.

Koperasi sendiri terbagi atas dua jenis utama, berdasar usaha dan berdasarkan keanggotaannya. Dari kedua jenis tersebut, koperasi terbagi lagi menjadi jenis yang lainnya. Berikut jenis-jenis koperasi:

Jenis Koperasi Berdasarkan Usaha
Koperasi Produksi Koperasi yang beranggotakan produsen, baik jasa maupun barang. Koperasi yang menyediakan bahan baku dan menjual layanan atau produk dari anggotanya yang harganya disesuaikan.
Koperasi Konsumsi Koperasi yang didirikan untuk konsumen barang atau jasa. Koperasi yang biasanya menjual keperluan sehari-hari. Biasanya, koperasi jenis ini memiliki harga yang lebih murah dibanding toko lain.
Koperasi Jasa Koperasi yang kegiatannya fokus pada layanan atau jasa bagi koperasi maupun masyarakat. Seperti koperasi jasa angkutan.
Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang berkegiatan memberi wadah simpan-pinjam kepada anggotanya, biasanya pinjaman dana jangka pendek beserta persyaratan mudah dan bunga rendah.
Jenis Koperasi Berdasarkan Keanggotaannya
Koperasi Unit Desa Koperasi yang beranggotakan warga desa, nelayan, dan petani. Koperasi jenis ini berkegiatan menyediakan keperluan perikanan atau pertanian seperti bibit padi, pupuk, atau bahan untuk berlayar.
Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi yang memiliki anggota pegawai negeri sipil maupun pegawai instansi tertentu. Koperasi jenis ini berkegiatan menyediakan keperluan keseharian seperti alat rumah tangga maupun pakaian anggotanya.
Koperasi Pensiun Koperasi yang beranggotakan pensiun pegawai negeri. Koperasi jenis ini berkegiatan menyediakan keperluan anggota agar kesejahteraan pensiunan dapat meningkat.
Koperasi Sekolah Koperasi yang memiliki anggota warga sekolah seperti siswa, guru, dan lain-lain.

Pajak dalam Dunia Usaha Koperasi 

Jika dilihat dari sudut pandang umum, wajib pajak koperasi harus memenuhi hal-hal seperti:

  • Daftar agar mendapat NPWP dan/atau PKP.
  • Setor dan lapor pajak penghasilan badan.
  • Potong pajak penghasilan.
  • Pungut pajak pertambahan nilai.

Melihat jumlah omzet yang didapat koperasi, maka Wajib Pajak Badan koperasi dibedakan menjadi tiga, yakni:

  • Wajib Pajak Badan koperasi dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. (peredaran bruto tertentu)
  • Wajib Pajak Badan koperasi dengan omzet lebih besar dari Rp 4,8 miliar dan kurang dari Rp 50 miliar per tahun.
  • Wajib Pajak Badan koperasi dengan omzet lebih dari Rp 50 miliar per tahun.

Baca juga: Pembukuan bagi Wajib Pajak

Berikut penjelasan pajak koperasi secara spesifik.

  • Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan koperasi adalah pajak yang dikenakan berdasar penghasilan yang diterima oleh koperasi selama satu tahun pajak. Diantaranya:

  • PPh Pasal 21

Pajak yang dikenakan berdasar penghasilan yang diterima dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan koperasi.

  • PPh Pasal 23

Pajak yang dikenakan berdasar penghasilan seperti bunga, royalti, sewa, dividen, atau pembayaran jasa. Biasanya pajak ini dikenakan kepada koperasi simpan pinjam karena mendapat bunga dari pinjaman. 

  • PPh Masa Pasal 25

Pajak yang dibayar per bulannya sebagai kredit pajak koperasi. Besarannya dihitung dari jumlah PPh Terutang Akhir Tahun yang didasarkan atas pajak tahun sebelumnya kemudian dibagi 25. Koperasi yang terkena PPh Masa Pasal 25 adalah koperasi yang beromzet lebih dari Rp4,8 miliar.

  • PPh Pasal 29

Pajak yang termasuk ke dalam SPT Tahunan PPh koperasi yang wajib dilaporkan empat bulan kemudian dari tahun pajak berakhir. Perhitungan PPh Pasal 29 disesuaikan dengan total penghasilan koperasi.

  • PPh Final

Potongan pajak penghasilan bersifat final yang dikenakan atas dasar beberapa jenis transaksi sepert sewa tanah atau bangunan, transaksi jual beli saham, pemberian bunga deposito, dan lain-lain. PPh Final dilakukan per masa pajak, tanggal 10 bulan selanjutnya setelah masa pajak berakhir.

Baca juga: Pajak Pemberi Pinjaman (Lender) Fintech Peer-to-Peer Lending

Dengan demikian, ketika penghasilan koperasi kurang dari Rp4,8 miliar pada tahun pajak sebelumnya, SPT Tahunan PPh koperasi menjadi nihil karena pajak final sebesar satu persen sudah dikenakan dengan perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2.

Akan tetapi, ketika melebihi Rp4,8 miliar pada tahun pajak sebelumnya. Maka koperasi wajib melakukan perhitungan besaran SHU yang menjadi PPh Pasal 29. Besarannya didasarkan atas Pasal 17 Ayat 1 atau Pasal 31E Nomor 7/1983/ sttd Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Kemudian sebuah badan usaha koperasi juga perlu melakukan perhitungan PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri dan kredit pajak yang diterima sepanjang tahun pajak. Lalu menghitung PPh Final atas SHU setelah pengurangan PPh Pasal 29 kurang bayar sebelum dibagikan kepada anggota.

  • Pajak Pertambahan Nilai 

Pajak pertambahan nilai sebagai pengenaan pajak atas penyerahan barang kena pajak dalam daerah Pabean yang dilakukan koperasi, impor barang terkena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tak berwujud atau ekspor barang terkena pajak oleh koperasi kena pajak.

Dalam hal PPN, koperasi perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) terlebih dulu. Setelah itu baru membuat Faktur Pajak yang menjadi bukti pungutan pajak (Pajak Keluaran) yang dilakukan koperasi.

Pengenaan Pajak pada Penghasilan Koperasi

Seperti yang sudah disinggung  sebelumnya, koperasi memang harus memotong PPh dan memungut PPN. Akan tetapi dari penghasilan koperasi, terdapat beberapa hal yang termasuk ke dalam objek pajak koperasi.

  • Bunga Simpanan Koperasi

Bunga simpanan koperasi adalah bunga yang diberi kepada anggota sesuai simpanan wajib atau simpanan sukarela yang anggota berikan sebelumnya. Besarannya sesuai dengan kesepakatan pada saat pendaftaraan setiap anggota koperasi.

Menurut Undang Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 Ayat 1 (a) dan Pasal 4 Ayat 2 (a), serta Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan yang dibayarkan koperasi kepada anggota, dan PMK Nomor 112/PMK/03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Bunga Simpanan Koperasi kepada anggota koperasi.

Maka bunga simpanan koperasi dikenakan pajak sebesar 10 persen berdasarkan jumlah bruto bunga simpanan penghasilan yang lebih dari Rp240 ribu per bulan dan bersifat final.

  • Pajak Penghasilan Koperasi

Koperasi harus menghitung pajak penghasilan badan usaha sebagai subjek pajak badan. Pertama-tama, hitung terlebih dahulu penghasilan netto atau PKP koperasi.

Rumus PKP yaitu total penghasilan koperasi setelah dikurangi biaya-biaya tertentu. Selanjutnya pendapatan bersih dikali tarif pajak penghasilan kena pajak dalam negeri yaitu 25 persen. Namun tetap memerhatikan Pasal 31E UU PPh yang menyatakan peredaran br9 bruto mencapai Rp50 miliar dan terjadi pengurangan tarif sebesar 50 persen (Pasal 17 Ayat 1 (b) dan 2 (a)) yang dikenakan PKP dari bagian peredaran bruto hingga Rp4 Miliar dan PP 46 Tahun 2017.

Dengan demikian, koperasi wajib memberi setoran dan melaporkan PPh yang dikenakan tarif 1 persen PPh final per tanggal 15 bulan selanjutnya, serta memberi setoran PPh Pasal 25.

  • Sisa Hasil Usaha Koperasi

Ketika menghitung pajak penghasilan, koperasi akan bertemu dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang juga disebut sebagai Selisih Hasil Usaha. 

SHU adalah surplus atau defisit hasil usaha selama satu tahun buku pendapatan koperasi, setelah terjadi pengurangan beban usaha. SHU menjadi laba yang diberi kepada anggota atas simpanan pokok mereka. Pembagian ini termasuk ke dalam objek PPh.

SHU mengacu ada Pasal 4 Ayat 1 (g) dan PMK Nomor 111/PMK/03/2010 yang berarti pengenaan pajak SHU sebesar 10 persen dari penghasilan bruto dan bersifat final.

Baca juga: Apa itu Konsultan Pajak? Apa Peran dan Manfaat bagi Anda?

Contoh Perhitungan Pajak Koperasi

Koperasi A yang bergerak dibidang perdagangan, di tahun 2019 menerima penghasilan bruto (omzet) selama setahun sebesar Rp500.000.000 dan seluruh biaya-biaya yang berkaitan dengan usaha (seperti biaya pembelian bahan, biaya pekerjaan atau jasa dan lain-lain yang sesuai ketentuan perpajakan) sebesar Rp425.000.000. Koperasi A memilih pengenaan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan ketentuan Pasal 25. 

PKP Koperasi A sebesar Rp500.000.000 – Rp425.000.000 = Rp75.000.000. 

Dikarenakan Koperasi A beromzet di bawah Rp 4,8 miliar dan memilih pengenaan PPh Badan berdasar PPh Pasal 25, maka Koperasi A berhak mendapat fasilitas pengurangan tarif PPh, sehingga 

PPh terutang Rp75.000.000 x 25% x 50% = Rp9.375.000. 

Lalu angsuran PPh Pasal 25 yang wajib dibayar oleh Koperasi A per bulannya adalah 

Rp9.375.000 : 12 = Rp781.250.


August 17, 2020
494-1280x855.jpg

Wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan maupun memiliki usaha, harus lapor pajak setiap tahunnya dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

SPT memuat jumlah penghasilan kotor serta pajak yang sudah dibayarkan kepada negara, dilaporkan secara online ataupun offline, melalui DJP online atau aplikasi penyedia jasa sebagai mitra resmi DJP.

Untuk lebih lengkapnya, berikut cara lapor pajak pribadi. 

Formulir SPT Tahunan dalam Lapor Pajak Pribadi

Pertama-tama, ketahui terlebih dahulu formulir apa saja yang diperlukan sesuai dengan jumlah penghasilan Anda per tahun. 

  • Formulir 1770 SS

Formulir 1770 SS adalah formulir yang diperuntukan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpenghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas atau sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja, dengan jumlah penghasilan bruto sama dengan atau tidak lebih dari Rp60.000.000 per tahun.

Dokumen yang perlu dipersiapkan dalam melakukan lapor pajak pribadi dengan jenis formulir 1770 SS yakni Bukti Potong 1721 A1 bagi pegawai swasta dan Bukti Potong 1721 A2 bagi pegawai negeri. 

  • Formulir 1770 S

Formulir 1770 S adalah formulir yang diperuntukan bagi Wajib Pajak Pribadi yang berpenghasilan selain dari dari usaha atau pekerjaan bebas dengan  Jumlah penghasilan per tahun lebih dari Rp60.000.000.

Dokumen yang perlu disiapkan bagi pegawai swasta yakni Bukti Potong 1721 A1, bagi pegawai negeri Bukti Potong 1721 A2 dan bagi WP dengan status PH atau MT yaitu Lembar Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang. 

  • Formulir 1770 

Formulir 1770 adalah formulir yang diperuntukan bagi Wajib Pajak Pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas, memperoleh penghasilan lebih dari satu atau lebih pemberi kerja, memperoleh penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final, dan/atau berpenghasilan lain dari dalam maupun luar negeri. 

Dokumen yang perlu disiapkan yaitu:

  1. Penghasilan lain di luar pekerjaan
  2. Bukti potong A1/A2
  3. Neraca dan laporan laba rugi (pembukuan)
  4. Rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan biaya (norma)
  5. Bagi WP dengan status PH atau MT ditambah lembar perhitungan pajak penghasilan terutang.

Kepada wajib pajak yang berstatus suami istri, jika mengacu pada ketentuan PER-30/PJ/2017, maka suami istri yang memutuskan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan tertulis (PH) atau sang istri menjalankan kewajiban perpajakan sendiri (MT), maka baik suami dan istri harus melampirkan perhitungan pajak PPh berdasar penghasilan neto. Lampiran tersebut menggunakan lembar perhitungan PPh terutang dan menggunakan Formulir 1990 atau 1770 S yang disertai dengan lampiran-lampirannya. 

Baca juga: Bekerja di Luar Negeri, Apakah Wajib Lapor SPT?

Apa Saja Isi Dokumen yang Harus Dipersiapkan Bersama SPT?

Kelengkapan dokumen lain yang perlu dipersiapkan wajib pajak pribadi bersama SPT diantaranya:

  • Formulir 1770 SS & 1770 S

Dokumen wajib seperti status SPT nihil dan kurang bayar, yang dikecualikan dari kewajiban melampirkan dokumen PDF. Kemudian status SPT lebih bayar dengan bukti pemotongan pajak. Serta dokumen tambahan lain sesuai Lampiran II Per-02/PJ/2019. 

  • Formulir 1770

Laporan keuangan ketika menggunakan metode pembukuan, laporan peredaran bruto ketika menggunakan metode norma (PPN) dan daftar perhitungan peredaran bruto ketika menggunakan perhitungan sesuai dengan PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018. Serta dokumen tambahan lain sesuai Lampiran II Per-02/PJ/2019. 

Cara Lapor SPT Tahunan Pribadi

Ketika Anda sudah mengetahui apa saja formulir dan dokumen yang harus dipersiapkan, kini saatnya mengetahui metode apa saja yang dapat digunakan dalam lapor pajak pribadi tahunan.

  • Lapor Pajak Pribadi Langsung ke Kantor Pelayanan Pajak

Anda dapat menyampaikan SPT Tahunan secara langsung melalui TPT KPP tempat WP terdaftar dan TPT Kantor Pelayanan selain tempat WP terdaftar. Selain itu, Anda juga dapat melapor melalui layanan di luar kantor pajak seperti pojok pajak, mobil pajak, atau tempat khusus yang menerima SPT Tahunan. 

Namun, pada tahun 2020 dalam menyikapi penyebaran Virus Corona, saluran lapor pajak secara langsung tidak dapat dilakukan. 

  • Lapor Melalui Pos atau Jasa Ekspedisi

Anda dapat melakukan lapor pajak pribadi melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi maupun kurir dengan bukti pengiriman surat KPP terdaftar. 

Namun, Anda harus melapor SPT tahunan dengan amplop tertutup yang dilekatkan pada Lembar Informasi Amplop SPT Tahunan. 

  • Lapor Pajak Pribadi dengan DJP Online

Anda dapat lapor pajak pribadi secara daring atau online melalui layanan elektronik DJP, secara e-Filing pajak, e-Form ataupun berbentuk e-SPT. Aplikasi DJP Online memiliki 3 mekanisme, diantaranya 

e-Filing (Pengisian Langsung) Bagi SPT Tahunan Pribadi dengan Formulir 1770 S dan 1770 SS.
e-Filing (e-SPT Upload) Upload hasil CSV hasil aplikasi e-SPT, bagi SPT Tahunan Pribadi dengan Formulir 1770,1770 S.
e-Form (Formulir SPT Elektronik) Formulir yang dapat diisi secara offline  dan hanya membutuhkan koneksi saat upload SPT.

 

Saat melalui e-Filing, semua dokumen wajib dilengkapi kecuali SPT Tahunan Pajak Penghasilan 1770 S atau 1770 SS yang berstatus nihil atau kurang bayar. 

Baca juga: Sanksi Tak Lapor SPT Tahunan Pajak!

  • Lapor Melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP)

Anda juga dapat melaporkan pajak pribadi secara online melalui PJAP yang bermitra dengan DJP. Untuk lebih lengkapnya, Anda dapat mencari informasi di masing-masing aplikasi. 

Namun, setiap WP yang menggunakan aplikasi, wajib mempunyai e-FIN yang diterbitkan oleh DJP. Sila mengajukan e-FIN dan sampaikan kepada KPP terdekat. 

Agar lebih memudahkan, Anda juga dapat menggunakan jasa konsultan pajak yang membantu Anda mengelola hingga lapor pajak pribadi yang selalu disesuaikan dengan regulasi terbaru.Terhindar dari sanksi, setor dan lapor pajak jadi praktis dan mudah bersama konsultan pajak seperti Rusdiono Consulting. Tunggu apalagi? Segera hubungi kami sekarang juga.


August 17, 2020
364-1-1280x854.jpg

Jual beli rumah yang termasuk dalam transaksi ekonomi juga tak luput dari pengenaan pajak dari pemerintah. Maka dari itu, ketahui bagaimana aturan, perhitungan dan berapa persen pajak dan biaya jual beli rumah, baik bagi pembeli maupun penjual.

Pajak dan Biaya bagi Penjual Rumah

Bagi penjual rumah, terdapat 3 hal utama terkait pajak yang perlu diperhatikan dalam menjual rumah yaitu pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, serta biaya kenotariatan. Berikut penjelasannya.

  • Pajak Penghasilan (PPh)

Jika diacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tarif Baru PPh Final Atas Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan, pajak penghasilan pada penjualan rumah yakni sebesar 2,5 persen. 

Contoh: Harga jual sebuah rumah senilai Rp2 Miliar, berarti PPh rumah tersebut sebesar 2,5 persen dari Rp2 Miliar, yakni Rp50.000.000. Pajak penghasilan tersebut perlu dibayar sebelum penerbitan Akta Jual Beli. 

Baca juga: Kenali 8 Jenis Pajak Penghasilan di Indonesia 

  • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak bumi dan bangynan adalah jenis pajak bersifat materiil, penentuan besaran pajak sesuai dengan tanah atau bangunan, bukan berdasar subjek tetapi objek pajak. 

Pajak bumi dan bangunan dibayarkan oleh kepemilikan tanah serta bangunan yang mendapat keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi tertentu. Pemilik harus membayar PBB selambat-lambatnya 6 bulan setelah tanggal pemerolehan Surat Pemberitahuan Pajak (SPPT) PBB. Pajak ini biasanya dibayar dalam masa satu tahun.

Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan

PBB Terutang = Tarif 0,5 persen x Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

NJKP = Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) – Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

NJOP adalah pengukuran besaran nilai yang berpengaruh pada PBB. Ketika NJOP semakin tinggi, maka PBB yang wajib dibayarkan juga semakin tinggi. NJOP terdiri atas NJOP Bumi dan NJOP Bangunan. Jumlah keduanya menjadi Dasar Pengenaan PBB. 

Kemudian, nilai NJOP sebagai dasar perhitungan akhir NJKP. Ketika NJOP lebih dari sama dengan Rp1 Miliar, NJKP sebesar 40 persen. Ketika NJOP kurang dari Rp1 Miliar, NJKP sebesar 20 persen. 

Sementara itu, NJOPTKP bergantung pada masing-masing daerah, yang maksimal sebesar Rp12 juta.

Contoh Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Bapak Rizal memiliki rumah di daerah Jakarta Selatan dengan luas bangunan 100m² dan luas tanah 200 m². NJOP Bumi dan Bangunan sebesar Rp2 juta/m². Maka perhitungan PBB nya sebagai berikut:

NJOP Bangunan Rp2.000.000 x 100 = Rp200.000.000
NJOP Bumi Rp2.000.000 x 200 = Rp200.000.000
NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB Rp200.000.000 + Rp200.000.000 = Rp400.000
NJOPTKP Rp12.000.000
NJKP (NJOP – NJOPTKP) Rp400.000.000 – Rp12.000.000 = Rp388.000.000*

*berarti NJKP 20 persen

NJKP 20 persen x Rp388.000.000 = Rp77.600.000
PBB Terutang 0,5 persen x Rp77.600.000 = Rp388.000

 

  • Biaya Kenotariatan atau Notaris

Dalam transaksi jual beli rumah, memerlukan jasa notaris atau pejabatan Pembiat Akta Tanah (PPAT) di wilayah bangunan tersebut. Besaran biayanya telah ditentukan dari pemerintah. Tanggungan diberikan kepada penjual rumah, tetapi dapat disepakati dan dinegosiasikan bersama dengan pembeli. 

  • Biaya Lain-lain

Biaya lain-lain yang masih perlu ditanggung oleh penjual rumah yang dimaksud diantaranya biaya pajak rumah, listrik, air PAM, serta biaya lain yang harus dilunasi.

Baca juga: Pajak Bumi dan Bangunan: Objek Pajak dan Cara Menghitungnya

Pajak dan Biaya bagi Pembeli Rumah

Beberapa pajak dan biaya yang perlu dikeluarkan oleh pembeli, diantaranya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, biaya cek sertifikat, biaya balik nama sertifikat, biaya pembuatan akta jual beli, dan pajak pertambahan nilai. 

  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Ketika membeli rumah dari pengembang sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka tarif jual beli pajak sebesar 10 persen dari harga tanah. Namun ketika membeli rumah bukan dari Pengusaha Kena Pajak, maka pembeli yang harus membayar langsung PPN ke kas negara. 

  • Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah beban pajak yang berbanding terbalik dengan PPh, karena pajak jenis ini dibebankan kepada pembeli rumah. Besaran pajak yang dikenakan sebesar 5 persen dari harga jual, dengan pengurangan NJOPTKP.  

Berikut rumus perhitungan BPHTB:

BPHTB = Tarif Pajak (5 persen) x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

DPP = NJOP BB – NJOPTKP

Contoh perhitungan BPHTB:

Tarif pajak x Dasar Pengenaan Pajak (NJOP BB – NJOPTKP)

= 5 persen x (Rp400.000.000 – 80.000.000*)

= 5 persen x Rp320.000.000

= Rp16.000.000

*misal NJOPTKP DKI Jakarta 

  • Biaya Cek Sertifikat

Sertifikat adalah hal penting demi mengetahui legalitas sebuah rumah, maka penting bagi pembeli untuk mengecek sertifikat rumah yang dibeli. Biaya yang harus dikeluarkan hanya berkisar Rp100 ribu. 

  • Biaya Balik Nama Sertifikat

Pembeli perlu memproses balik nama sertifikat, terutama ketika membeli rumah second, karena biasanya pembelian rumah melalui pengembang atau developer sudah termasuk biaya ini. Besaran biaya yang diperlukan yaitu 2 persen dari nilai transaksi atau sesuai dengan regulasi pemerintah setempat. 

  • Biaya Pembuatan Akta Jual Beli

Besaran biaya pembuatan akta jual beli yakni 1 persen dari nilai transaksi jual rumah. Biaya ini dibebankan kepada pembeli rumah, kecuali ada kesepakatan dengan penjual rumah. Jumlah dapat disesuaikan atau dinegosiasikan jika harga rumah tinggi.

  • Biaya KPR

Biaya KPR perlu dibayarkan ketika pembelian rumah tidak dilakukan secara tunai melainkan secara kredit atau pinjaman. Besaran biayanya sekitar 4 – 5 persen dari total pinjaman yang meliputi biaya administrasi, provisi, dan lain-lain.

Setelah mengetahui pajak penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli rumah serta biaya-biaya tambahannya, akan lebih memudahkan bagi Anda sebagai pembeli dan penjual untuk menggunakan jasa konsultan pajak seperti Rusdiono Consulting. 

Baca juga: 5 Manfaat Menggunakan Konsultan Pajak, Gunakan Sekarang! Jasa konsultan pajak berpengalaman akan memudahkan proses transaksi, menyesuaikan aturan pajak terbaru dan menghindarkan Anda dari transaksi yang dapat merugikan. Segera hubungi kami dengan klik di sini.


August 17, 2020
6323-1-1280x854.jpg

Tunjangan Hari Raya (THR) adalah salah satu hak karyawan yang biasa diberi oleh pemberi kerja setiap menjelang hari raya. THR juga tak luput dari pemotongan pajak. Bagaimana aturan dan cara menghitung pajak THR, ya?

Menurut PMK Nomor 23/PMK.03/2020, PPh 21 ditanggung pemerintah kepada setiap wajib pajak yang terdampak Virus Corona. Namun, insentif hanya diberikan pada penghasilan bruto teratur seperti gaji dan tidak diberikan pada yang tidak tetap dan teratur seperti THR. Maka dari itu, pajak THR 2020 tidak ditanggung pemerintah.

Aturan Pajak THR Karyawan

Pajak THR diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf b Peraturan Direktur Pajak No. PER-16/PJ/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-545/PK/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. 

Dengan begitu, beberapa ketentuan mengenai pajak THR diantaranya:

  • Pajak THR dikenakan dan berlaku bagi pegawai yang memiliki penghasilan di atas PTKP dengan besaran 4,5 juta rupiah per bulan atau 54 juta per tahun.
  • Dikarenakan THR termasuk ke dalam penghasilan yang dikenakan PPh 21 seperti upah/gaji, berarti pengenaan tarif pajak THR sama dengan pengenaan tarif pajak upah pekerja sebagai wajib pajak. Hal ini juga berlaku terhadap penghasilan rutin seperti gaji maupun tidak rutin seperti THR dan bonus.

Berarti, jumlah penghasilan neto karyawan setelah pemotongan PPh Pasal 21 merupakan total keseluruhan penghasilan bruto yang dikurangi biaya jabatan dengan besaran 5 persen dari penghasilan bruto yang setinggi-tingginya 500 ribu rupiah per bulan dan 6 juta rupiah per tahun.

Setelah itu, terjadi pengurangan iuran sehubungan dengan pembayaran dana pensiun dari gaji karyawan yang telah disahkan oleh Menkeu atau badan penyelenggara tunjangan hari tua.

Kemudian, terdapat penambahan biaya sebesar 375 ribu rupiah per bulan atau 4,5 juta per tahun kepada wajib pajak yang berstatus kawin. Serta tambahan pembayaran 375 ribu rupiah per bulan atau 4,5 juta rupiah per tahun bagi anggota keluarga sedarah dan anggota keluarga semena yang berada dalam satu garis keturunan, begitu juga dengan anak angkat karena menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 per keluarga.

Baca juga: Formulir 1721 A1: Mengenal Bukti Potong PPh 21 untuk Karyawan Anda

Simulasi Perhitungan Pajak THR 1

Dono bekerja di PT Sejahtera Bersama dengan gaji per bulan sebesar 5 juta rupiah. Dono belum menikah, pembayaran iuran pensiun sebesar 80 ribu rupiah per bulan, dan Dono mendapat THR sebesar gaji bulanannya yakni 5 juta rupiah. 

Hal yang harus dihitung adalah

  • Penghasilan Bruto

Ketika gaji per bulan sebesar 5 juta rupiah, ditotalkan selama setahun menjadi 60 juta rupiah. Ditambah THR,maka penghasilan bruto Dino sebesar 65 juta rupiah.

  • Penghasilan Neto

Penghasilan Bruto dikurangi biaya pengurangan seperti contohnya biaya jabatan sebesar 5 persen, dan dikurangi total jumlah pembayaran pensiun selama setahun. Maka penghasilan neto Dono sebesar Rp60.790.000.

  • Penghasilan Dikenakan Pajak PPh 21

Penghasilan Neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar 54 juta rupiah maka tersisa Rp6.790.000. Kemudian dikalikan PPh 21 (5 persen), maka didapat Rp339.500 untuk gaji dan THR.

Setelah itu, juga dihitung pajak PPh 21 selama setahun dengan rumus yang sama. Ketika penghasilan netto 60 juta rupiah selama setahun maka pajak PPh 21 dengan biaya pengurangan sebesar 102 ribu rupiah. 

Berarti, pajak THR Dono yaitu

Rp339.500 (PPh Pasal 21 gaji dan THR) – Rp102.000 (PPh Pasal 21 gaji) = Rp237.500

Jumlah THR Dono setelah dikurang pajak yakni sebesar Rp4.762.000

Baca juga: Ini Besaran Tarif PTKP 2020 dan Contoh Penghitungannya

Simulasi Perhitungan Pajak THR 2

Finan bekerja di PT EN Personal dengan gaji sebesar 7 juta rupiah per bulan, kemudian mendapat THR sebesar gaji bulanannya. Finan memiliki istri yang berstatus ibu rumah tangga dan memiliki 2 anak. 

Maka cara hitung pajak penghasilan dan THR nya yaitu:

  • Pajak Penghasilan

Penghasilan Bruto Rp7.000.000 x 12 = Rp84.000.000

Biaya jabatan Rp84.000.000 x 5% = Rp4.200.000

Penghasilan Neto Rp84.000.000 – Rp4.200.000 = Rp79.800.000

PTKP Menikah (Istri tidak bekerja) dan 2 anak berarti K/2

PTKP K/2 Rp67.500.000

Penghasilan Kena Pajak Rp79.800.000 – Rp67.500.000 = Rp12.300.000

PPh Terutang Rp12.300.000 x 5% = Rp615.000

  • Pajak THR

Gaji setahun Rp84.000.000

THR Rp7.000.000

Penghasilan Bruto Gaji setahun ditambah THR Rp91.000.000

Biaya Jabatan Rp91.000.000 x 5% = Rp86.450.000

PTKP Menikah (Istri tidak bekerja) dan 2 anak yakni K/2

PTKP K/2 Rp67.500.000

Penghasilan Kena Pajak Rp86.450.000 – Rp67.500.000 = 18.950.000

PPh Terutang Rp18.950.000 x 5% = Rp947.500

Jadi, jumlah PPh terutang pada gaji dan THR sebesar Rp947.500 dikurangi PPh terutang pada gaji saja sebesar Rp615.000. Maka pajak THR Finan sebesar Rp332.500.

Jika Anda mengalami kesulitan saat menghitung pajak THR karyawan, Anda dapat mulai menggunakan jasa konsultan pajak seperti Rusdiono Consulting. Kami siap membantu Anda dalam menghitung pajak PPh 21 hingga pajak THR karyawan maupun kebutuhan pajak lainnya. 

Dengan menggunakan jasa konsultan, tak lagi khawatir kurang atau lebih bayar pajak. Cara hitung disesuaikan dengan regulasi terbaru. Ketahui apa saja jasa yang Rusdiono Consulting sediakan atau hubungi kami dengan klik di sini.


Send this to a friend