Pajak Archives - Rusdiono Consulting

July 16, 2021
1_9LjCJPuRo52sPNxkvTX_WA.jpeg

Banyak cara bagi Wajib Pajak untuk mencurangi kewajiban perpajakan salah satunya melalui tax evasion.

Tax evasion sejatinya bukan istilah baru di dunia perpajakan. Bahkan, isu ini sudah dibahas oleh dunia internasional bahkan sejak tahun 1970-an.

Salah satu contoh terkenal tentang tax evasion adalah apa yang dilakukan oleh salah satu pesepakbola Lionel Messi yang menggelapkan pajak di tahun 2016 sebesar 4 juta Euro.

Lalu, apa itu sebenarnya tax evasion? Apakah aktivitas tax evasion melanggar hukum?

Apa itu Tax Evasion?

Tax evasion sering disebut juga dengan tax fraud atau penggelapan pajak.

Tax evasion adalah bentuk pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak dengan sengaja mengurangi jumlah pajak terutang bahkan meniadakan kewajiban membayar pajaknya secara ilegal.

Melansir Investopedia, Wajib Pajak dianggap melakukan tax evasion apabila dengan sengaja menyembunyikan aset atau memanipulasi data Wajib Pajak untuk menghindari pembayaran pajak.

Termasuk di dalamnya, tidak melaporkan SPT hingga manipulasi informasi pendapatan dan jumlah aset.

Bahkan pada kasus terberat Wajib Pajak berusaha memalsukan atau mencatut identitas, menerbitkan faktur pajak palsu, pendirian perusahaan fiktif, dan terparah dengan sengaja tidak membayar pajak terutang.

Tentu tindakan-tindakan yang dijelaskan di atas dapat merugikan negara yang pada akhirnya menjadi bagian dari pelanggaran hukum.

Meski begitu, tidak semua tindakan kurang bayar atau tidak membayar pajak bisa dianggap sebagai bentuk tax evasion.

Kasus tax evasion harus melalui proses penyelidikan atau audit perpajakan oleh pejabat berwenang. Apakah ada unsur kesengajaan atau tidak yang dapat menimbulkan sanksi denda atau pidana.

Hukum Tindakan Pelanggaran Pajak di Indonesia

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, tax evasion atau penggelapan pajak dianggap sebagai tindakan melanggar hukum.

Lantas, bagaimana aturannya di Indonesia?

Hukum tindak pelanggaran perpajakan di Indonesia sendiri diatur dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam Undang-Undang tersebut apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau telah menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap maka Wajib Pajak dikenakan sanksi denda setinggi-tingginya sebesar dua kali jumlah pajak terutang.

Apabila ternyata terdapat unsur pidana di dalamnya, maka Wajib Pajak dikenakan kurungan selama-lamanya satu tahun penjara.

Sedangkan pada Pasal 39, dijelaskan juga apabila Wajib Pajak dengan sengaja melakukan:

  • Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan Nomor Pokok Wajib Pajak
  • Tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
  • Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikannya namun isi di dalamnya tidak sesuai/tidak lengkap
  • Menolak untuk dilakukan audit atau pemeriksaan
  • Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan dan/atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya
  • Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia
  • Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan.
  • Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Maka Wajib Pajak dapat dipidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dengan denda sekurang-kurangnya 2 kali jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.

Untuk menimbulkan efek jera, apabila Wajib Pajak terbukti melakukan tindak pidana perpajakan sebelum lewat satu tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi lebih berat menjadi dua kali sanksi pidana yang dijatuhkan.

Faktor yang Memengaruhi Tax Evasion

Ada pepatah kuno yang mengatakan, “Tak seorang pun senang membayar pajak

Melalui kutipan sederhana itu dapat diketahui bahwa secara naluri orang-orang sejatinya enggan membayar pajak karena dianggap sebagai beban tambahan.

Hal itu juga disepakati oleh Deborah Brautigam dalam bukunya Taxation and State-Building in Developing Country yang diterbitkan pada tahun 2008.

Menurutnya, pungutan pajak kepada masyarakat selalu bersifat quasi-voluntary.

Dengan kata lain, meski sifatnya sukarela tapi kesukarelaan tersebut memiliki unsur paksaan yang berasal dari undang-undang.

Sehingga tidak heran, jika dalam perkembangannya dunia perpajakan mengenal istilah tax evasion.

Analisis Penyebab Tax Evasion

Ada banyak studi yang menjelaskan kenapa entitas Wajib Pajak melakukan Tax Evasion. Salah satu studi yang paling umum adalah kaitannya dengan tax morale.

Menurut OECD, tax morale adalah ukuran persepsi atau kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban pembayaran pajak.

Minimnya tax morale diukur sebagai rendahnya pengetahuan bahkan kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan yang sering kali diasosiasikan dengan tax evasion.

Asas tax morale juga tidak terlepas dari sistem self-assessment system yang telah diterapkan oleh banyak negara termasuk Indonesia.

self-assessment system adalah sistem yang memungkinkan Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri.

Sistem mandiri seperti ini yang pada akhirnya membuka celah bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindak kecurangan perpajakan.

Meski begitu, hal ini bukan berarti sistem self-assessment system adalah sebuah kecacatan atau dosa besar bagi aktivitas perpajakan di suatu negara.

Pelanggaran pajak yang terjadi juga sejatinya tanggung jawab otoritas pajak di negara setempat yang memiliki wewenang untuk membina, meneliti, membangun sistem, dan mengawasi jalannya perpajakan.

Studi lainnya adalah yang dilakukan oleh Alfredo Lamagrande. Dimana terdapat empat model pengukuran penyebab adanya tax evasion yaitu:

  1. Model ekonomis – model paling sederhana yaitu tax evasion dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian atau memaksimalkan keuntungan Wajib Pajak bersangkutan.
  2. Model Empiris – model survei dan wawancara dengan mengambil sampel tertentu terhadap subjek pajak.

Contohnya yang dikemukakan oleh Spicer Lundstedt (1980) yang menjelaskan bahwa tax evasion akan berkurang ketika koersivitas (tingkat sanksi) lebih tinggi dan deteksi adanya pelanggaran dini.

  1. Model Simulasi dan Eksperimen – model penelitian tax evasion dengan melakukan simulasi atau eksperimen pada subjek pajak yang berada pada kondisi atau situasi tertentu.

Contoh apa yang dilakukan oleh Kleven  dkk. melalui penelitiannya yang berjudul Unwilling or Unable to Cheat? Evidence From a Tax Audit Experiment in Denmark di tahun 2011 terhadap 40 ribu Wajib Pajak di Denmark.

Dalam penelitiannya membuktikan bahwa audit memiliki dampak positif terhadap kepatuhan pajak.

  1. Model Psiko-Ekonomi – Model yang menggambarkan bahwa tax evasion terjadi karena kompleksitas penyebab karena melibatkan psikologi-ekonomi subjek Wajib Pajak.

Misalnya, tax evasion terjadi karena pengaruh dari lingkungan sosial budaya atau adanya rasa diskriminasi yang dirasakan oleh Wajib Pajak terhadap pengenaan pajaknya.

Dari model analisis tersebut, sebenarnya dapat dilihat bahwa baik Wajib Pajak maupun otoritas pajak memiliki peran penting dalam menertibkan aktivitas perpajakan salah satunya mengurangi praktik tax evasion.

Perbedaan Tax Evasion, Tax Avoidance, dan Tax Planning

Hal yang sering ditanyakan terkait tax evasion adalah perbedaannya dengan tax avoidance dan juga tax planning.

Perbedaan ketiganya adalah didasari dari legalitas. Itu artinya aktivitas tersebut mampu merugikan negara atau tidak.

Tax evasion jelas dalam praktiknya memiliki dampak kerugian bagi negara dan sifatnya ilegal karena melanggar Undang-Undang.

Lalu apa yang membedakannya dengan tax avoidance?

Secara umum bahkan disebutkan dalam buku-buku perpajakan, tax avoidance adalah skema transaksi perpajakan yang bertujuan mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara.

Itu artinya tindakan tax avoidance masih berada dalam koridor hukum. 

Salah satu contoh adalah aktivitas perpajakan di negara tax haven yang memanfaatkan kelemahan hukum pajak di negara tersebut.

Beda tax avoidance, beda juga dengan tax planning.

Tax planning sendiri juga merupakan skema yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak terutang namun sesuai dengan perundang-undangan dan sifatnya tidak menimbulkan sengketa pajak.

Karena sifatnya yang penuh kehati-hatian, tax planning biasanya disusun oleh konsultan pajak.

 

Baca Juga: Tax Planning, Solusi Jitu Perusahaan Menghemat Perpajakan

Contoh Kasus Tax Evasion

Contoh yang paling umum dan sering terjadi adalah overestimate of deduction atau pelaporan biaya objek pajak yang lebih besar dari seharusnya yang membuat pengenaan pajaknya menjadi lebih kecil.

Sebaliknya, banyak juga Wajib Pajak yang melakukan understatement of income atau mencatat pendapatan yang lebih kecil dengan motivasi yang sama: pengenaan pajak yang lebih kecil.

Contoh kasus adalah pembelian properti. Misal sebuah developer properti berhasil menjual rumah mewah seharga Rp10 miliar.

Namun dalam akta notaris hanya tertulis Rp900 juta dimana terdapat selisih Rp9,1 miliar.

Dalam transaksi tersebut terdapat potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disetor sebesar 10% dari Rp9,1 miliar yaitu Rp910 juta dan PPh final sebesar 5% dari Rp9,1 miliar yaitu Rp455 juta.

Dalam transaksi tersebut negara memiliki potensi penerimaan sebesar Rp1,3 miliar.

Bayangkan jika dalam kurun satu tahun developer tersebut berhasil menjual ratusan unit, kerugian negara bisa mencapai puluhan miliar.

Kesimpulan

Tax evasion adalah satu hal yang sulit dihindari karena sifat naluriah manusia yang sejatinya enggan untuk membayar pajak.

Tax evasion pun juga menjadi tanggung jawab baik bagi Wajib Pajak maupun otoritas pajak.

Bagi Wajib Pajak, perlu disadari bahwa pemungutan pajak sejatinya dilakukan untuk kepentingan publik yang pada akhirnya dinikmati oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Selain itu, otoritas pajak wajib untuk meningkatkan deteksi pelanggaran dan efisiensi sistem administrasi perpajakan.

Otoritas perpajakan juga dianggap perlu untuk tetap konsisten melakukan pengarahan atau publikasi kepatuhan pajak kepada seluruh Wajib Pajak.

Dalam hal ini pula, pemerintahan juga perlu meningkatkan rasa kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemanfaatan pemungutan pajak sudah dilakukan tepat sasaran.


July 12, 2021
laman-3-versi-2-1280x574.jpg

Bagi Wajib Pajak yang ingin menyetorkan pajak, maka diwajibkan untuk mengisi formulir SSP atau Surat Setoran Pajak.

Melalui SSP, Wajib Pajak harus melengkapi formulir dan menyerahkannya ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk Menteri Keuangan.

Lalu, bagaimana cara membuat atau mengisi formulir Surat Setoran Pajak (SSP)?

 

Pengertian dan Landasan Hukum Surat Setoran Pajak (SSP)

Ketentuan terkait pengisian formulir Surat Setoran Pajak atau SSP awalnya diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak.

Kemudian Peraturan tersebut mengalami beberapa perubahan di antaranya:

  • Perdirjen Pajak No.PER-23/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak.
  • Perdirjen Pajak No.PER-24/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak.
  • Perdirjen Pajak No.PER-30/PJ/2015 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak.
  • Perdirjen Pajak No.PER-44/PJ/2016 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak.
  • Perdirjen Pajak No.PER-22/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak.

Hingga yang terakhir adalah Perdirjen Pajak No.PER-09/2020 yang terbit dan berlaku mulai tanggal 30 April tahun 2020.

Jika diambil melalui Perdirjen yang telah diterbitkan, pengertian Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

 

Perkembangan SSP menjadi SSE

Belakangan, tepatnya per-1 Januari 2016 Kementerian Keuangan mengeluarkan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2).

Dimana pada modul tersebut pembayaran dan penyetoran pajak dapat dilakukan secara online dengan mengisi Surat Setoran Elektronik (SSE) Pajak melalui sistem billing.

Sistem billing sendiri adalah sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik.

Khusus Direktorat Jenderal Pajak, kode billing secara acak yang diawali dengan angka 0, 1, 2, dan 3.

Sebelum adanya MPN G2, Wajib Pajak dalam pembayaran pajak harus melakukan setor secara manual dan sering kali menyulitkan bagi Wajib Pajak yang tidak punya waktu untuk pergi ke Bank atau Kantor Pos persepsi.

 

Baca Juga: Panduan Bayar Pajak Mudah & Cepat dengan e-Billing

 

Ketentuan dan Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak (SSP) Terbaru

Menurut Perdirjen Pajak No.PER-09/2020, Bentuk surat setoran pajak terdiri dari dua rangkap saja, yaitu:

  • Lembar ke-1 disampaikan ke Bank/Pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya;
  • Lembar ke-2 untuk arsip Wajib Pajak.

Meski begitu, SSP bisa dibuat lebih dari dua rangkap sesuai dengan kebutuhan dan tidak bisa dibuat sendiri oleh Wajib Pajak.

Di samping itu, satu SSP bisa digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran atas:

  • 1 (satu) jenis pajak;
  • 1 (satu) Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak; dan
  • 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan PBB, Surat Tagihan PBB, atau surat keputusan atau putusan atas upaya hukum yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, dalam hal pembayaran atas ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak dengan menggunakan satu kode akun pajak dan satu kode jenis setoran.

Untuk kode akun dan jenis setoran pajak, dapat Anda lihat melalui tautan berikut ini.

Baca Juga: Kenali 2 Cara Membayar Pajak Penghasilan, Apa Saja?

 

Cara Mengisi Formulir Surat Setoran Pajak (SSP)

Formulir SSP terdiri dari beberapa kolom yang wajib diisi. Berikut contoh Surat Setoran Pajak:

Cara Mengisi Formulir Surat Setoran Pajak (SSP)

Lalu, bagaimana cara pengisian formulir SSP secara manual?

Sebagai catatan, karena akan dijelaskan secara singkat, penulis hanya akan menjelaskan hal-hal yang mungkin secara umum tidak diketahui oleh Wajib Pajak.

Berikut penjelasannya:

  • Pada kolom Nomor Objek Pajak (NOP) diisi dengan Nomor Objek Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
  • Pada kolom Alamat OP (Objek Pajak) diisi dengan alamat tempat objek pajak sesuai dengan SPPT.
  • Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran diisi dengan kode berdasarkan pajak terutang yang akan disetorkan. 

Untuk daftar Kode Akun dan Setoran Pajak dapat Anda lihat di https://www.pajak.go.id/index.php/id/kode-akun-pajak-dan-kode-jenis-setoran-pajak

  • Kolom Uraian Pembayaran diisi dengan uraian yang terdapat pada kolom Jenis Setoran yang memiliki hubungan dengan Kode Akun dan Jenis Setoran Pajak.

Khusus PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas penyewaan tanah dan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan dicatat pula nama pembeli atau penyewa.

  • Kolom Nomor Ketetapan diisi berdasarkan nomor dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Setelah Anda mengisi formulir Surat Setoran Pajak, selanjutnya adalah ke tahap pembayaran pajak secara manual dengan menyerahkan SSP kepada teller Bank atau Kantor Pos Persepsi.

Wajib Pajak selanjutnya akan menerima kembali SSP lembar dua yang berisi NTPN dan Nomor Transaksi Pembayaran yang telah ditandatangani oleh pejabat bank atau kantor pos sebagai bukti setor.

Terakhir, Wajib Pajak melaporkan bukti setor kepada KPP terdekat.

 

Cara Mengisi Surat Setoran Elektronik Pajak (SSE)

Seperti yang telah dibahas pada awal artikel ini, penggunaan SSP sudah mulai ditinggalkan dan Wajib Pajak kini bisa melakukan penyetoran pajak secara elektronik.

Bagaimana caranya?

  1. Caranya adalah Wajib Pajak dapat mengakses e-Billing dan memperoleh ID Billing yang disediakan oleh DJP atau penyedia jasa aplikasi perpajakan.
  2. Namun agar bisa mendapatkan ID Billing, Wajib Pajak harus melakukan registrasi terlebih dahulu di situs DJP Online.
  3. Setelah Wajib Pajak sudah terdaftar, langkah selanjutnya Wajib Pajak login ke situs DJP Online menggunakan NPWP dan password.
  4. Setelah masuk, pilih e-billing dan selanjutnya akan muncul formulir SSE yang kurang lebih kolom pengisiannya sama dengan SSP manual.
  5. Setelah formulir diisi dengan lengkap, klik submit untuk mendapatkan ID Billing.
  6. ID Billing ini nantinya akan digunakan sebagai identitas pembayaran pajak yang akan disetorkan kepada bank atau metode pembayaran lainnya.

Itulah penjelasan singkat mengenai Surat Setoran Pajak (SSP). Di era yang serba digital ini, penggunaan SSP sudah banyak ditinggalkan dan banyak Wajib Pajak beralih ke SSE.


June 29, 2021
37cerebralmatter2.jpg

Lupa EFIN saat ingin lapor SPT pajak melalui layanan e-Filing sepertinya memang dialami oleh sebagian besar Wajib Pajak ya.

Tapi jangan panik, lupa EFIN bukan berarti akhir segalanya. kasus lupa EFIN pajak ternyata bisa diatasi dengan mudah.

Jadi apa sebenarnya yang harus dilakukan jika Anda lupa EFIN saat ingin lapor SPT? Simak penjelasannya dan jawabannya di artikel ini, ya.

Apa itu EFIN Pajak?

EFIN merupakan akronim atau singkatan dari Electronic Filing Identification Number atau nomor identifikasi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bagi Wajib Pajak untuk bisa mengakses layanan perpajakan DJP terutama e-Filing.

e-Filing sendiri merupakan layanan portal pelaporan SPT pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Untuk mendapatkan EFIN, bagi WP orang pribadi bisa mengajukan permohonan aktivasi EFIN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

Sedangkan bagi WP badan harus mengajukan permohonan aktivasi EFIN ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Permohonan aktivasi EFIN diajukan dengan mengisi formulir dengan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan seperti KTP dan NPWP asli dan salinannya.

 

Baca Juga: Apa Itu EFIN Pajak dan Bagaimana Cara Mendapatkannya?

Aktivasi EFIN saat Pandemi

Meski Wajib Pajak yang ingin melakukan aktivasi EFIN harus melakukan permohonan ke KPP terdekat atau terdaftar, hal tersebut menjadi pengecualian ketika pandemi.

Hal ini karena sebagian besar KPP terdampak pandemi tidak membuka layanan on-site.

Oleh karena itu, DJP memberikan alternatif dengan melakukan aktivasi EFIN secara online melalui email pajak KPP.

Misalnya KPP Pratama Duren Sawit, Anda bisa mengirimkan email ke kpp.008@pajak.go.id

Dengan prosedur sebagai berikut:

  1. Wajib Pajak (WP) menyampaikan permohonan melalui email pajak KPP sesuai dengan lokasi KPP terdekat atau terdaftar.
  2. Catatan, satu email WP berlaku hanya untuk satu permohonan layanan aktivasi.
  3. WP mengirimkan swafoto atau foto selfie dengan memegang KTP dan Kartu NPWP.
  4. Setelah itu petugas melakukan pengecekan kesesuaian data.
  5. Apabila data sesuai, petugas akan memberikan EFIN dalam bentuk pdf yang akan dikirimkan melalui email.

Ingat, setelah Anda melakukan aktivasi EFIN, segera daftarkan pada portal layanan pajak yang digunakan.

Sebab, jika sudah lebih dari 30 hari tidak diaktivasi, maka WP harus kembali melakukan permohonan EFIN ulang.

Manfaat atau Fungsi EFIN

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, EFIN berfungsi sebagai credential Wajib Pajak dalam mengakses layanan perpajakan Direktorat Jenderal Pajak secara elektronik atau online.

EFIN juga dibutuhkan apabila WP ingin mengubah alamat email, lupa password, atau ingin melakukan reset password.

Aturan mengenai EFIN juga tertulis dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online yang telah diubah terakhir dengan Peraturan DJP Nomor PER-06/PJ/2019.

Solusi Lupa EFIN Pajak

Solusi lupa EFIN pajak sebenarnya mudah. Wajib Pajak tinggal mendatangi KPP terdekat atau terdaftar. Sama seperti ketika Wajib Pajak mengajukan aktivasi EFIN.

Namun, tidak semua Wajib Pajak punya waktu luang untuk mendatangi KPP hanya untuk meminta kembali EFIN.

Untuk itu, DJP memberikan berbagai macam alternatif solusi ketika Wajib Pajak kehilangan atau lupa EFIN pajak.

Hal ini juga dilakukan DJP agar tidak ada alasan lagi atas kelalaian pajak dan juga menegakkan ketertiban perpajakan.

Namun sebelumnya, Wajib Pajak harus mempersiapkan berkas persyaratan sebelum mengajukan EFIN kembali.

Persyaratannya yaitu:

  1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  2. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  3. alamat email atau nomor ponsel terdaftar pada saat registrasi atau aktivasi EFIN.
  4. Opsional untuk berjaga-jaga, Wajib Pajak juga perlu mempersiapkan tahun pajak SPT terakhir.

Adapun langkah-langkah yang bisa diambil ketika lupa EFIN Pajak terutama saat pandemi adalah sebagai berikut.

1. Telepon nomor resmi KPP

Teman-teman Wajib Pajak bisa menyampaikan permohonan lupa EFIN melalui nomor resmi KPP.

Nomor resmi KPP terdekat atau tempat Wajib Pajak terdaftar dapat dilihat melalui tautan berikut: https://www.pajak.go.id/unit-kerja.

Perlu diingat bagi teman-teman Wajib Pajak adalah satu panggilan telepon berlaku hanya satu kali permohonan layanan. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kode EFIN.

Untuk memastikan bahwa wajib pajak adalah benar yang bersangkutan, petugas akan melakukan verifikasi dan membutuhkan data PORO atau Proof of Recording Ownership.

Untuk itu rekan-rekan Wajib Pajak perlu mempersiapkan berkas yang bersangkutan seperti KTP, kartu NPWP, dan tahun SPT terakhir.

2. Email Resmi KPP

Teman-teman Wajib Pajak juga bisa mengajukan lupa EFIN pajak melalui surat elektronik atau email resmi KPP.

Jangan lupa, teman-teman Wajib Pajak harus melampirkan PORO dalam email berupa:

 

 

  • Foto identitas (KTP bagi WNI, KITAP/KITAS bagi WNA)
  • Foto Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau NPWP
  • Swafoto atau selfie dengan memegang KTP dan kartu NPWP.

3. Agen Kring Pajak

Teman-teman Wajib Pajak juga bisa mengajukan permohonan lupa EFIN melalui Agen Kring Pajak melalui saluran telepon 1500200, Twitter @kring_pajak, dan live chat pada portal https://pengaduan.pajak.go.id/

Sama seperti cara lainnya, Wajib Pajak perlu mempersiapkan kelengkapan dokumen seperti KTP, kartu NPWP, foto SKT, dan informasi tahun SPT sebelumnya.

Untuk layanan Twitter, cukup mention sekali untuk masuk ke dalam antrean lupa EFIN dan silahkan cek DM pada hari kerja berikutnya.

Untuk layanan telepon dan live chat dapat diakses pada hari Senin – Jumat pukul 08.00 sampai 16.00 WIB.

 

4. Media Sosial Kantor Pelayanan Pajak

Bagi teman-teman Wajib Pajak muda, tentu tidak asing lagi dengan media sosial. Untuk memudahkan layanan, beberapa Kantor Pelayanan Pajak membuka akun media sosial resmi melalui Facebook, Twitter, dan juga Instagram.

Sama seperti cara sebelumnya, Wajib Pajak tinggal mengirimkan pesan permohonan lupa EFIN melalui direct message media sosial resmi KPP terdekat atau terdaftar.

Contohnya, untuk KPP Matraman, akun instagramnya adalah @pajakmatraman, akun twitternya adalah @pajakmatraman, dan akun Facebooknya KPP Pratama Jakarta Matraman.

 

Nah, itulah solusi bagi Anda yang lupa EFIN pajak. Pastikan Anda menyimpan kode EFIN di tempat yang mudah diingat dan jika perlu pasang alarm yang berisi kode EFIN setiap masa pelaporan SPT pajak datang.


June 28, 2021
WhatsApp-Image-2021-06-27-at-1.34.30-PM.jpeg

Tahukan Anda, ketika membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) juga melampirkan surat yang lebih jauh disebut dengan Surat Keterangan Terdaftar atau SKT?

Jadi apa sebenarnya SKT dan bagaimana dengan kedudukannya? Apakah sama dengan NPWP?

 

Pengertian SKT Pajak

SKT adalah singkatan dari Surat Keterangan Terdaftar yang merupakan surat yang diperuntukan bagi Wajib Pajak baik perorangan maupun badan ketika memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020, Surat Keterangan Terdaftar atau SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP sebagai pemberitahuan bahwa Wajib pajak telah terdaftar pada administrasi DJP.

Penerbitan SKT juga diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2003.

Dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan apabila Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak telah mengisi, menandatangani serta menyampaikan formulir pendaftaran dengan persyaratan, maka KPP wajib memproses dan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan kartu NPWP pada saat itu juga.

Dalam kondisi persyaratan dan kelengkapan dokumen pengajuan belum dilengkapi oleh pemohon NPWP, maka SKT pun juga belum bisa diterima oleh Wajib Pajak.

Perlu diingat, dalam penerbitan SKT dan NPWP, Wajib Pajak tidak dipungut biaya sepeser pun.

Isi SKT Pajak

Surat Keterangan Terdaftar pajak berisi informasi terkait kewajiban pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak.

Adapun isi dari Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pajak adalah sebagai berikut.

  1. Kop surat yang berisi logo Kementerian Keuangan dan Nama Kantor Pelayanan Pajak.
  2. Nomor Surat Keterangan Terdaftar Pajak.
  3. Nama – diisi oleh nama penerima SKT atau Wajib Pajak.
  4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  5. Nomor Induk Kependudukan (NIK).
  6. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) utama. Dalam hal kegiatan usaha lebih dari satu, maka diisi KLU utama.
  7. Alamat tempat tinggal Wajib Pajak.
  8. Kategori Wajib Pajak. Apakah Badan, Joint Operation, Kantor Perwakilan Dagang Asing (KPDA), Orang Pribadi, Hidup Berpisah, Pisah Harta, Memilih Terpisah, Warisan Belum Terbagi.
  9. Tanggal Wajib Pajak Mulai Terdaftar.
  10. Kewajiban Pajak. Diisi sesuai dengan keadaan wajib pajak. Di dalamnya terdapat Pajak Penghasilan (PPh) sendiri, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pemotongan PPh lainnya.

Khusus untuk Pemungutan PPN hanya diisi untuk Bendahara dan Pemungut PPN. Sedangkan PPN Kegiatan Membangun Sendiri diisi dalam hal penerbitan NPWP secara Jabatan dalam rangka penerbitan SKPKB PPN KMS.

  1. Keterangan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar secara administratif.
  2. Kolom tanda tangan dan keterangan Kepala Seksi Pelayanan Pajak yang berisi nama, tanda tangan, dan NIP.

Adapun Anda bisa mengunduh contoh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) melalui tautan berikut ini.

Perbedaan SKT Pajak dan SPPKP

Selain Surat Keterangan Terdaftar (SKT), Wajib Pajak juga mengenal istilah SPPKP atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Kedua dokumen resmi perpajakan ini memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai bukti sebuah Wajib Pajak secara administratif terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak.

Keduanya juga sama-sama memuat identitas kewajiban perpajakan. Lantas apa perbedaan keduanya?

Simak lengkap tentang SPPKP di: Pengertian SPPKP dan Cara Mendapatkannya

Perbedaannya adalah dari subjek penerima. SKT diterima oleh semua Wajib Pajak baik itu perorangan maupun badan.

Sedangkan SPPKP diterima oleh Wajib Pajak yang memiliki badan usaha dan dinyatakan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan kata lain, Entitas atau Wajib Pajak yang menerima SPPKP juga menerima SKT. Namun tidak semua penerima SKT juga menerima SPPKP.

Saatnya Manfaatkan Jasa Konsultan Pajak

Bagi Anda Wajib Pajak badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tentu sering kesulitan dalam mengelola perpajakan perusahaan.

Rusdiono Consulting sebagai konsultan bisnis dan perpajakan siap membantu perusahaan untuk melaksanakan kepatuhan pajak bagi PKP. Mulai dari perhitungan berbagai jenis pajak, pelaporan pajak, hingga pembayaran pajak sesuai dengan aturan berlaku.

Konsultasikan masalah perpajakan Anda bersama kami dengan klik tautan berikut ini.


June 16, 2021
cara-membuat-npwp-pribadi.jpg

NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak mungkin jadi satu dari sekian banyak dokumen selain KTP yang sering mengalami kerusakan atau hilang.

Padahal, NPWP adalah dokumen penting yang harus selalu ada di tangan wajib pajak. Tidak lain untuk mengurus perpajakan.

Di samping itu, NPWP juga kerap digunakan sebagai lampiran untuk aktivitas penting misalnya melamar kerja atau membuka rekening bank.

Lalu bagaimana jika NPWP yang Anda miliki terlanjur hilang? Berikut solusi cara urus NPWP yang rusak atau hilang.

Kenapa NPWP Penting?

Sempat disinggung pada paragraf-paragraf awal bahwa fungsi dari NPWP adalah sebagai dokumen pernyataan wajib pajak untuk mengurus keperluan perpajakan.

Di samping itu, NPWP sering menjadi dokumen terlampir dalam mengurus berbagai jenis administrasi.

Misalnya keperluan pinjaman bank, pencetakan rekening koran, pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan, atau melamar pekerjaan.

Alasan lainnya kenapa NPWP penting bagi Wajib Pajak (WP) adalah karena menurut Undang-Undang Nomor  36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bahwa WP yang tidak memiliki NPWP tetapi memperoleh penghasilan akan dikenakan pemotongan PPh yang lebih tinggi.

Tarif PPh yang dipungut 20% lebih besar dibanding WP yang sudah memiliki NPWP.

Cara Urus NPWP Hilang atau Rusak

Apabila kartu NPWP hilang atau rusak maka Wajib Pajak bisa meminta untuk melakukan pencetakan ulang kartu di KPP terdekat.

Lalu, apa saja dokumen yang perlu dipersiapkan?

Dilansir situs DJP, dokumen wajib yang perlu dibawa adalah KTP asli dan mengisi formulir permohonan yang nantinya diserahkan ke KPP terdekat.

Namun untuk berjaga-jaga, Wajib Pajak bisa meminta surat kehilangan dari pihak berwajib terdekat dan surat pernyataan bermaterai apabila Anda memiliki usaha.

Apabila NPWP Anda rusak, maka sebaiknya melampirkan kartu NPWP yang rusak tersebut ke KPP terdekat.

Bagaimana jika NPWP yang hilang adalah atas nama Wajib Pajak Badan?

Jika yang hilang adalah NPWP atas nama Wajib Pajak Badan, dokumen yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut:

  • Fotokopi KTP pengurus
  • Fotokopi NPWP pengurus
  • Fotokopi Akta Perusahaan
  • Surat pernyataan bermaterai terkait kegiatan usaha
  • Jika proses cetak ulang NPWP diwakilkan, maka dibutuhkan surat kuasa.

Meski tidak wajib dan untuk berjaga-jaga, Anda juga bisa meminta surat kehilangan dari pihak berwajib terdekat.

Bagaimana proses pengajuannya di KPP?

Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Anda nantinya akan diminta untuk mengisi formulir permohonan pencetakan ulang kartu NPWP yang dibubuhi dengan materai.

Perlu diingat, KPP tidak menyediakan materai sehingga alangkah baiknya Anda mempersiapkan materai Rp10.000 dari rumah.

Setelah mengisi formulir, WP bisa mengambil nomor antrean dan menyerahkan dokumen yang dibutuhkan kepada petugas loket.

Pencetakan ulang NPWP biasanya berlangsung selama satu hari kerja. 

Bagaimana jika NPWP hilang di luar kota?

Pencetakan ulang bisa dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak terdekat. Itu artinya Anda bisa mengajukan permohonan pencetakan ulang di KPP di tempat Anda berada saat itu atau di tempat tinggal Anda saat ini.

 

Baca Juga: Mudah dan Nyaman, Ini Cara Daftar NPWP Secara Online!

Permohonan Cetak Ulang NPWP secara Elektronik

Dalam kondisi pandemi, beberapa Kantor Pelayanan Pajak tidak membuka layanan on-site dengan alasan keamanan.

Lalu bagaimana caranya mengajukan pencetakan ulang NPWP apabila Kantor Pelayanan Pajak tidak membuka layanan on-site?

Caranya adalah WP bisa mengajukan permohonan cetak ulang NPWP secara elektronik melalui situs DJP www.pajak.go.id

Bagi yang sudah memiliki akun DJP dan kode EFIN, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

    • Klik login di pojok kanan atas website dan WP akan diarahkan ke halaman DJP online (https://djponline.pajak.go.id/account/login
    • Masukkan Nomor NPWP, kata sandi (password), dan kode keamanan yang diminta.
    • Setelah berhasil login, pilih menu Informasi
    • Selanjutnya akan muncul informasi NPWP elektronik dan klik kirim e-mail.

 

  • Cara Urus NPWP Hilang atau Rusak

 

  • Setelah itu sistem akan mengirimkan NPWP elektronik langsung ke email Wajib Pajak yang terdaftar.
  • Jika berhasil, Wajib Pajak akan mendapatkan notifikasi NPWP elektronik telah dikirimkan ke e-mail terdaftar pada sistem.
  • Silahkan cek inbox email, unduh lampiran email yang berisi informasi cetak NPWP elektronik.

 

Bagi yang belum memiliki akun DJP Online, Anda bisa membuat akun terlebih dahulu dengan mengajukan EFIN ke Kantor Pelayanan Pajak atau mengajukannya secara elektronik melalui email.

Fungsi dari NPWP elektronik sama dengan kartu NPWP fisik dan tidak mengurangi nilai fungsi yang ada pada kartu NPWP fisik.

Kegunaan lainnya apabila Anda mencetak NPWP elektronik adalah dari segi keamanan apabila suatu saat terjadi lagi kasus kehilangan NPWP lagi.


June 3, 2021
bea_materai.jpg

Di tahun 2021, pemerintah melalui UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai mulai memberlakukan bea materai tunggal sebesar Rp 10.000.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, mulai tanggal 1 Januari bea materai Rp 6.000 dan Rp 3.000 sudah tidak berlaku lagi dengan masa transisi satu tahun atau hingga bulan Desember 2021.

Itu artinya bea materai Rp 6.000 dan Rp 3.000 masih bisa digunakan untuk menggantikan bea materai Rp 10.000 atau minimal Rp 9.000 hingga akhir tahun 2021.

Lantas, apa itu bea materai dan kenapa materai selalu digunakan dalam membuat dokumen penting? Simak jawabannya melalui artikel ini.

Apa itu Bea Materai?

Bea materai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dokumen bermaterai bisa juga ditujukan atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak.

Dalam Pasal 3 UU No. 10 Tahun 2020 lebih dijelaskan bahwa bea materai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat penerang suatu kejadian yang bersifat perdata atau digunakan sebagai alat bukti pengadilan.

Dokumen perdata yang dimaksud meliputi:

  • surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat sejenis lainnya;
  • akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
  • akta Pejabat pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
  • surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  • dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  • dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
  • dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari Rp 5.000.000 yang menyebutkan penerima uang atau berisi pengakuan terkait dokumen tersebut.
  • dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pihak Terutang

Seperti yang telah dijelaskan bahwa dalam transaksi pajak bea materai ada pihak yang terutang.

Lantas siapa pihak terutang yang dimaksud? Berikut penjelasannya.

  • Apabila dokumen dibuat secara sepihak, maka pihak terutang merupakan orang yang menerima dokumen tersebut.
  • Jika dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih, maka pihak terutang adalah masing-masing pihak yang menerima dokumen.
  • Dokumen berupa surat berharga, bea materai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga.
  • Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti pengadilan, bea materai terutang oleh pihak yang mengajukan dokumen.
  • Pihak yang menerima atau mendapatkan manfaat dokumen, kecuali ada kesepakatan antara pihak yang bersangkutan.

Pembayaran bea materai sendiri dapat dilakukan dengan dua cara yaitu menggunakan materai yang biasa dijual di toko alat tulis dan juga menggunakan surat setoran pajak.

Bentuk materai biasanya terdiri dari gambar lambang negara Garuda Pancasila, frasa “materai” dan angka yang menunjukkan nilai materai itu sendiri.

Fungsi Bea Materai

Banyak yang berpikir bahwa materai adalah sebagai tanda bukti sah atau tidaknya sebuah dokumen.

Namun sejatinya, materai digunakan sebagai bukti adanya pungutan terhadap suatu dokumen atas dasar adanya manfaat.

Bisa dikatakan bea materai berfungsi sebagai objek pemasukan kas negara yang berasal dari dokumen tertentu.

Lalu, apa buktinya bahwa bea materai bukan sebagai sah atau tidaknya sebuah dokumen?

Pertanyaan tersebut bisa dijawab melalui Pasal 1320 KUHPerdata dimana menurut Pasal tersebut terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian.

Syarat tersebut adalah kata sepakat, kecakapan para pihak, adanya objek perjanjian, dan suatu sebab yang halal.

Meski seseorang menggunakan materai namun dokumen tersebut tidak memenuhi empat persyaratan itu, dokumen dianggap tidak sah.

Jadi jelas ya, selama ini penggunaan materai bukan sebagai alat sah atau tidaknya suatu dokumen tapi sebagai objek pemasukan kas negara.

Sebagai alat bukti di hadapan pengadilan

Di sisi lain, seperti dalam definisinya yang tertuang dalam Undang-Undang, penggunaan materai juga dilakukan sebagai alat bukti di hadapan pengadilan.

Tanpa adanya materai, dokumen tersebut tidak bisa digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan terutama dalam hal perdata.

Dokumen yang Tidak Dikenakan Bea Materai

Tidak semua dokumen dikenakan oleh bea materai di antaranya adalah sebagai berikut.

  • Dokumen terkait lalu lintas orang dan barang seperti surat inventaris, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti pengiriman barang, dan surat-surat  sejenis.
  • Segala bentuk ijazah.
  • Tanda terima pembayaran seperti gaji, pensiunan,tunjangan, struk, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja.
  • Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara.
  • Kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, pemda, bank, dan lembaga lainnya.
  • Tanda penerimaan uang untuk keperluan intern organisasi.
  • Dokumen terkait simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpanan bank, koperasi dan badan lainnya.
  • Surat gadai.
  • Tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga.
  • Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka kebijakan moneter.

 

Baca Juga: BPHTB, Pungutan yang Ditanggung oleh Pembeli Tanah dan/atau Bangunan

Aturan Bea Materai Terbaru

Di awal paragraf Anda sudah mengetahui bahwa di tahun 2021, bea materai memiliki tarif tunggal sebesar Rp 10.000 yang semula dibagi menjadi Rp 6000 dan Rp 3000.

Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.

Selain untuk meningkatkan pemasukan kas negara, Alasan dinaikkannya bea materai menjadi Rp 10.000 adalah sebagai bentuk penyetaraan tarif untuk dokumen kertas dan elektronik.

Lalu apakah materai Rp 6.000 dan Rp 3.000 masih berlaku?

Jawabannya Iya hingga akhir tahun 2021 dengan catatan nilai nominal minimal Rp 9.000 sebagai pengganti bea materai Rp 10.000.

Menurut DJP ada tiga cara untuk menyetarakan materai Rp 6.000 dan Rp 3.000 dengan materai Rp 10.000.

Pertama, menggunakan tiga buah materai Rp 3.000 yang ditempel berdampingan dalam satu dokumen.

Kedua, menempelkan materai Rp 3.000 dengan Rp 6.000 berdampingan dalam satu dokumen. Cara terakhir menempelkan dua buah materai Rp 6.000 berdampingan dalam satu dokumen.


June 2, 2021
WhatsApp-Image-2021-05-31-at-5.21.52-PM.jpeg

Musisi, penulis, atau pekerja kreatif lain sewajarnya memiliki passive income berupa penerimaan royalti. Tapi apakah Anda tahu bahwa royalti yang diterima juga dikenakan pajak?

Pungutan pajak atas royalti yang diterima oleh para pekerja tertentu disebut dengan pajak royalti yang diatur dalam PPh Pasal 23/26.

Lantas, bagaimana pengaturan pajak royalti di Indonesia dan bagaimana cara perhitungannya?

Sekilas Tentang Royalti

Sebelum lebih jauh memahami pajak royalti, mari pahami tentang apa itu royalti berdasarkan tiga sumber definisi.

Pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, royalti adalah uang jasa yang dibayarkan oleh orang atas barang yang diproduksi kepada orang yang memiliki hak paten atas barang tersebut.

Sedangkan hak paten itu adalah hak kepemilikan yang diberikan pemerintah secara eksklusif bagi individu atas hasil karya individu tersebut.

Kedua, menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hal terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Ketiga, berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat 1 huruf h, royalti adalah suatu jumlah yang dibayar atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas beberapa hal berikut:

  1. Bidang kesusastraan, kesenian, karya ilmiah, paten, desain, model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, dan bentuk hak kekayaan intelektual serupa;
  2. Hak penggunaan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
  3. pemberian pengetahuan atas informasi di bidang ilmiah, teknik, industri, atau komersial;
  4. Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekamanan suara atau keduanya atas poin sebelumnya (baca poin 1, 2, 3) yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi serupa.
  5. Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya atas poin sebelumnya (poin 1, 2, 3) untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi serupa.
  6. Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi.
  7. Penggunaan atau hak menggunakan film atau sinematografi, atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio.
  8. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya yang disebutkan pada poin-poin di atas.

Jadi dapat disimpulkan bahwa royalti merupakan upah yang didapat oleh seseorang atas karya intelektualnya.

Misalnya, Joni seorang pencipta lagu sekaligus musisi. Lagu yang diciptakan Joni ternyata diputar oleh salah satu stasiun radio swasta dengan izin dan sepengetahuan Joni.

Atas dasar itu, Stasiun radio yang memutar lagu Joni wajib membayar royalti kepada Joni dan berhak atas upah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Nah di saat Joni dan stasiun radio itu melakukan perjanjian atas royalti, maka Joni memiliki pajak terutang berupa pajak royalti atau PPh 23/26.

Tarif Pajak Royalti di Indonesia

Sebelumnya sudah dibahas apa saja yang menjadi bagian dari royalti dan pengenaan pajak atas royalti. Lantas berapa tarif pajak royalti terutang bagi pemiliknya?

Jika mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan, imbalan royalti dikenakan pajak atas PPh 23.

Di samping itu, berdasarkan PMK No.141/PMK.03/2015, tarif pajak PPh 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan sebesar 15% dari penghasilan bruto.

Hingga saat ini besaran tarif tersebut tidak bersifat final dan bisa berubah sewaktu-waktu.

Catatan bagi teman-teman wajib pajak adalah apabila wajib pajak yang dikenakan tidak memiliki NPWP, maka tarif naik menjadi 30%.

Siapa subjek pemotongan PPh 23 atas royalti?

Subjek pemotongan PPh 23 atas royalti adalah subjek dalam negeri baik orang pribadi maupun badan termasuk yang dikenakan Badan Usaha Tetap (BUT).

Kapan saat terutang?

Wajib Pajak terutang di saat penandatanganan kontrak/perjanjian atau faktur atas royalti.

Bagaimana dengan jenis imbalan royalti yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri?

Bagi objek intelektual dalam negeri yang digunakan oleh wajib pajak luar negeri, hal ini diatur juga pada PPh pasal 26 dengan penyesuaian aturan pajak negara tersebut atau disesuaikan dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Selain itu pemotongan pajak royalti memiliki pengecualian yang tercantum pada Pasal 23  ayat 4 UU PPh yaitu pemotongan pajak kepada pihak bank sebagai subjek pajak dalam negeri.

Tata Cara Pemotongan dan Pelaporan

Adapun cara pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan atas royalti adalah sebagai berikut.

1. Membuat Bukti Potong

Pertama, pembayar royalti melakukan pemotongan PPh 23 dengan bukti potong yang dilakukan pada akhir bulan.

Dimana ketika pembayar royalti mendapatkan penghasilannya, disediakan untuk dibayarkan penghasilan, atau jatuh tempo pembayaran penghasilan yang bersangkutan tergantung kapan peristiwa tersebut terjadi terlebih dahulu.

2. Melakukan Penyetoran

Melakukan penyetoran PPh dengan membuat kode billing 411124 dan kode jenis setoran 103 untuk pembayaran PPh pasal 23 yang tercantum dalam SPT PPh 23.

3. Lapor SPT Masa PPh 23

Pelaporan SPT Masa PPh 23 paling lama dilakukan tanggal 20 bulan berikutnya.

 

Baca Juga: Mengenal Bukti Potong PPh 23 dalam Perpajakan Indonesia

Perbedaan Royalti dan Jasa Teknik 

Sering kali para wajib pajak keliru antara pajak atas royalti dan jasa teknik. Padahal keduanya jelas berbeda. Pengenaan pajaknya pun berbeda.

Dalam Undang-Undang PPh, jasa teknik dikenai pajak 2% sedangkan royalti 15% dan tidak bersifat final.

Lantas apa lagi perbedaan keduanya?

  1. Royalti bersifat passive income sedangkan jasa teknik active income.
  2. Royalti merupakan transfer pengetahuan teknik yang berhubungan dengan intelektual sedangkan jasa teknik adalah pemberian bantuan teknis melalui penyediaan royalti yang berhubungan dengan keahlian tertentu yang dapat diberikan dalam bentuk training atau metode produksi tertentu.
  3. Pemegang royalti tidak bertanggungjawab terhadap hasil yang diperoleh atas pengaplikasian intelektualitas sedangkan penyedia jasa teknis ikut bertanggungjawab atas hasil yang didapat.
  4. Hubungan pemberi royalti dan penerimanya hanya sebatas persentase penjualan, sedangkan jasa teknik terdapat hubungan efektif antara kedua belah pihak.

Contoh kasus Penerapan Pajak Royalti

Untuk lebih memahami terkait pajak royalti, berikut contoh kasus penerapannya:

Pamungkas merupakan seorang musisi yang memiliki hak intelektual atas lagunya yang berjudul To The Bone. Pamungkas pun sebagai Warga Negara Indonesia yang baik memiliki NPWP 01.234.567.8.910.000.

Pada 12 Februari 2021, Salah satu media streamer lagu membayar royalti kepada Pamungkas sebesar Rp 50.000.000.

Maka Berapakah pajak atas royalti yang dikenakan oleh Pamungkas untuk lagunya tersebut?

= 15% x 50.000.000 = Rp 7.500.000

Dengan saat terutang pada akhir bulan tanggal 28 Februari 2021. Saat penyetoran paling lambat tanggal 10 Maret 2021 dan saat pelaporan paling lambat 20 Maret 2021.

Konsultasikan Pajak Royalti Anda

Apabila Anda memiliki masalah terkait pengelolaan Pajak Penghasilan pasal 23 atau pasal 26 yang membutuhkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka konsultasikan pada ahli pajak.

Konsultasikan masalah perpajakan Anda bersama kami, Rusdiono Consulting. Kami siap memberikan layanan terkait mulai dari perencanaan, tax compliance, hingga pendampingan sengketa pajak.


May 31, 2021
WhatsApp-Image-2021-05-31-at-4.05.00-PM.jpeg

Dalam dunia perpajakan, dividen bukan lagi hal yang asing. Suatu hasil laba usaha yang dibagikan kepada para pemilik saham, termasuk dalam objek pajak. Begitu juga dividen, PPh dividen adalah objek pajak PPh.

Akan tetapi, tak setiap dividen termasuk dalam objek pajak. Terdapat beberapa dividen yang dikecualikan bahkan terdapat pula yang bersifat final. 

Oleh karena itu, berikut penjelasan lebih lengkap mengenai pajak dividen, tarif pajak, serta contoh perhitungan pajak dividen yang dapat Anda pahami.

 

Apa itu Pajak Dividen?

Pajak dividen adalah potongan atau pungutan pajak dari penerimaan laba bagi pemegang saham, pemegang polis asuransi, maupun anggota koperasi yang menerima bagian dari hasil suatu usaha.

Mengacu pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, pasal 4 ayat 1 (g) mengenai objek pajak penghasilan, pengertian dividen yakni:

“Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.”

Jenis-Jenis Dividen

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, dividen merupakan pembagian laba bagi pemegang saham sesuai banyaknya saham yang dipunyai. 

Menurut undang undang perpajakan, dividen termasuk dalam objek pajak, serta dikenai potongan atau pungutan pajak penghasilan (PPh). 

Dengan demikian, setiap Wajib Pajak yang memperoleh dividen, baik laba dari saham, laba polis asuransi, ataupun laba hasil usaha koperasi, wajib membayar pajak.

Akan tetapi, tidak setiap dividen termasuk objek pajak. Dalam kondisi tertentu, sebagian laba yang diperoleh tidak termasuk ke objek pajak sehingga tidak ada potongan pajak penghasilan. Oleh sebab itu, dividen terdiri atas dua jenis: dividen objek pajak serta dividen bukan objek pajak.

 

1. Dividen Bukan Objek Pajak

 

Jika melihat pasal 4 ayat 3 huruf F, dividen yang diperoleh Wajib Pajak yaitu Perseroan Terbatas (PT), koperasi, BUMN maupun BUMD, dari penyertaan modal atas badan usaha yang berdiri serta berkedudukan di Indonesia, tidak menjadi objek pajak jika:

  1. Dividen bersumber dari cadangan laba yang ditahan.
  2. PT, BUMN atau BUMD yang memperoleh dividen mempunyai saham paling rendah 25% dari jumlah penyetoran modal.

Kemudian, jika melihat pasal yang sama pada huruf F, dividen dari modal sebagai dana pensiun juga tidak termasuk ke objek pajak.

 

2. Dividen Objek Pajak

 

Sesuai yang telah disinggung sebelumnya, maka dividen dengan kondisi maupun syarat yang tidak disebutkan dalam pasal maupun ayat tersebut termasuk dalam dividen objek pajak. 

Akan tetapi, penghasilan dividen yang dikenai potongan PPh inipun terdiri atas dua kemungkinan:

  1. Penghasilan dividen menjadi objek pajak, tetapi tidak dikenai potongan atau pungutan pajak penghasilan.
  2. Penghasilan dividen menjadi objek pajak serta dikenai potongan atau pungutan pajak penghasilan.

Pembagian Dividen Objek Pajak dan Tarif Pajaknya

Berikut penjelasan lebih lanjut tentang pembagian dividen objek pajak. 

 

1. Dividen Objek Pajak Tidak Dikenakan Pemotongan PPh

 

Sesuai pasal 23 ayat 4, potongan pajak tidak diberlakukan pada penghasilan yang:

  1. penghasilan yang dibayar maupun terutang kepada bank;
  2. sewa yang dibayarkan maupun terutang yang berhubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
  3. dividen sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 4 ayat (3) huruf f serta dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
  4. dihapus;
  5. bagian laba sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (3) huruf i;
  6. sisa hasil usaha koperasi yang dibayar oleh koperasi terhadap anggotanya;
  7. dihapus; dan
  8. pembayaran penghasilan maupun terutang badan usaha atas jasa keuangan sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Apabila dividen termasuk ke ayat pasal ini, maka laba tersebut tidak dikenai potongan pajak penghasilan.

 

2. Dividen Objek Pajak Dikenakan Pemotongan PPh

 

Terdapat tiga pasal yang mengatur potongan serta  kondisi dividen yang termasuk objek pajak dan dikenai pajak penghasilan. 

 

  • PPh Pasal 4 ayat 2

 

Dividen yang diterima/diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan PPh senilai 10% serta bersifat final. Dividen adalah dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi atas pemegang polis, serta pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada anggota koperasi.

 

  • PPh Pasal 23

 

Penerima penghasilan dividen ini adalah wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap (BUT). Pemotongan laba ini senilai 15% dari jumlah dividen, kecuali pembagiannya untuk orang pribadi yang pengenaannya final, bunga serta royalti.

Baca Juga: Mengenal PPh Pasal 23: Objek, Tarif, dan Perhitungannya

 

  • PPh Pasal 26

 

Penerima penghasilan dividen adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di luar negeri, perusahaan di luar negeri yang menjalankan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan perusahaan di luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui bentuk usaha tetap. Tarif pemotongan pajak penghasilan senilai 20% atas jumlah bruto dividen.   

Contoh Perhitungan Pajak Dividen

  1. Pelangi (tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia) di tanggal 4 Mei 2020 mengumumkan pembagian dividen dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Pada 13 Agustus 2020 perusahaan membagikan dividen tunai pada setiap pemegang saham dengan sumber cadangan laba yang ditahan. 

Total jumlah dividen yang dibagikan adalah senilai Rp.1.000.000.000,-. Susunan pemegang saham dan persentase kepemilikan sahamnya sebagai berikut:

 

Pemegang Saham % Kepemilikan Saham
PT Biru (Memiliki NPWP) 35%
PT Merah (BUMN) 24%
PT Cokelat (Tidak memiliki NPWP) 11%
CV Putih 5%
Google Pte, Ltd 25%

Maka perhitungan pajak dividen yaitu:

Pemegang Saham % Saham Jumlah Dividen PPh Pasal 23/26/4(2)
PT Biru (Memiliki NPWP) 35% Rp350.000.000 Tidak terutang PPh 23 sebab kepemilikan >= 25%
PT Merah (BUMN) 24% Rp240.000.000 Non-objek pajak karena BUMN
PT Cokelat (Tidak memiliki NPWP) 11% Rp110.000.000 PPh 23, 15% x Rp110.000.000 = Rp33.000.000
CV Putih 5% Rp50.000.000 PPh 4(2), 10% x Rp50.000.000 = Rp5.000.000
Google Pte, Ltd 25% Rp250.000.000 PPh 26, Non Tax Treaty, 20% x Rp250.000.000 = Rp50.000.000

 

Demikian penjelasan mengenai pajak dividen, tarif pajak hingga contoh perhitungan. Semoga bermanfaat dan membantu Anda dalam menentukan pajak penghasilan atas dividen yang diperoleh.

Jika Anda masih tidak mengerti atau ragu, Anda dapat langsung berkonsultasi dengan jasa konsultan pajak terpercaya di Indonesia, Rusdiono Consulting. Dengan konsultan berpengalaman serta bersertifikasi, Anda tidak lagi takut salah dalam mengurus perpajakan pribadi maupun usaha.


May 26, 2021
Akuntansi-Perpajakan.jpg

Sejatinya, dunia pajak tidak mengenal akuntansi dan hanya terdapat pencatatan serta pembukuan saja. Akan tetapi, di era modern, sistem akuntansi sangat diperlukan. Maka muncul istilah akuntansi perpajakan, yang berarti segala pencatatan serta penyusunan segala transaksi keuangan agar tahu jumlah pajak yang perlu dibayar Wajib Pajak (WP).

Simak rangkuman Rusdiono Consulting berikut untuk mengenali lebih lanjut tentang akuntansi perpajakan. 

Apa itu Akuntansi Perpajakan?

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, akuntansi perpajakan adalah suatu kegiatan mencatat keuangan di suatu badan usaha maupun lembaga guna mengetahui besaran pajak yang perlu dibayar.

Sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi, akuntansi perpajakan memiliki cara kerja yang hampir sama seperti akuntansi lainnya. Akan tetapi, akuntansi memberi hasil laporan keuangan sedangkan akuntansi perpajakan memberi hasil laporan pajak.

Fungsi Akuntansi Perpajakan 

Akuntansi perpajakan bukan hanya bermanfaat untuk mengetahui besaran pajak yang harus dibayarkan wajib pajak, tetapi juga mempunyai fungsi lain yang cukup berperan, yaitu:

 

  • Strategi 

 

Akuntansi perpajakan memiliki fungsi untuk strategi dalam merencanakan perpajakan di masa mendatang berdasarkan data pembayaran pajak dan sebagai bahan penilaian kinerja perusahaan dari periode sebelumnya.

 

  • Analisis

 

Selain strategi, manfaat selanjutnya adalah bahan analisis guna mengetahui besaran pajak sebagai tanggungan perusahaan di masa yang akan datang agar memudahkan perusahaan ketika mengurus perpajakan.

 

  • Publikasi

 

Kemudian, akuntansi perpajakan memiliki fungsi dalam laporan keuangan ketika terdapat investor maupun keperluan publikasi yang lain. Dengan laporan pajak yang baik, perusahaan pun dapat dinilai mempunyai performa yang baik pula.

 

  • Pembanding

 

Fungsi lainnya adalah sebagai dokumentasi perpajakan per tahun yang dapat dipakai sebagai perbandingan dalam memahami riwayat perkembangan keuangan perusahaan.

 

Prinsip-Prinsip yang Perlu Diketahui

Terdapat beberapa prinsip akuntansi perpajakan yang perlu dipahami agar perusahaan tidak melakukan kesalahan saat memproses penghitungan pajak, diantaranya sebagai berikut ini.

 

  • Kesatuan

 

Prinsip kesatuan berarti perusahaan adalah satu kesatuan ekonomi yang tidak dapat disatukan dengan entitas ekonomi lain yakni pemilik perusahaan maupun lembaga lain yang secara hukum tidak mempunyai hak.

 

  • Historis

 

Prinsip historis mewajibkan untuk mencatat keuangan secara real terhadap pembiayaan suatu barang ataupun aset. Contoh, jika perusahaan membeli suatu bangunan seharga Rp250.000.000 tetapi saat proses negosiasi mendapat harga Rp200.000.000, maka pencatatan adalah senilai Rp200.000.000 sesuai kesepakatan yang dibayar.

 

  • Pengungkapan Penuh

 

Agar menghasilkan akuntansi perpajakan yang akurat, setiap aktivitas keuangan yang dicatat wajib disajikan secara informatif serta detail. Bahkan, tambahkan catatan kaki serta lampiran penting sebagai referensi.

Setelah memahami prinsip-prinsip penting tersebut, diharapkan risiko kesalahan serta ketidakakuratan pencatatan data pajak dapat diminimalkan, bahkan dihilangkan.

Klasifikasi Pajak

Sebelum membahas contoh perhitungan akuntansi perpajakan, suatu perusahaan atau lembaga wajib mengetahui jenis pajak terutang. Berikut adalah klasifikasi pajak berdasarkan cara pemungutannya:

 

  • Pajak Langsung

 

Pajak langsung adalah pengenaan pajak yang didasarkan atas jumlah penghasilan maupun kekayaan yang dipunyai suatu perusahaan atau lembaga. Adapun jumlahnya sudah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Pajak langsung umumnya wajib dibayar oleh wajib pajak serta tidak dapat diwakilkan maupun dibebankan pada orang atau instansi lain.

 

  •  Pajak Tidak Langsung

 

Pajak tidak langsung adalah besaran pajak pada saat terjadi suatu transaksi keuangan. Pajak semacam ini dapat diwakilkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh sederhana pajak tidak langsung yaitu ketika membeli pembelian barang di pusat perbelanjaan. Harga yang dibayar umumnya sudah termasuk pajak sehingga WP tidak perlu lagi membayar pajak ke pemerintah.

Baca Juga: Apa Itu Pajak PPN? Cari Tahu Definisi, Objek, dan Tarifnya di Sini

Contoh Perhitungan Akuntansi Perpajakan

Ketika telah mendalami konsep dasar mengenai akuntansi perpajakan, yang harus dilakukan sekarang adalah mempelajari cara menghitung dengan benar.

Dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, terdapat beberapa variabel yang harus dilengkapi. Apabila ingin menghitung jumlah pajak terutang, harus diketahui terlebih dahulu  jumlah setoran pajak penghasilan karyawan, penghasilan kena pajak, maupun jumlah wajib pajak di perusahaan.

Simak rumus dalam menghitung jumlah pajak terutang berikut ini:

PKP x 25% = PPh Badan

PPh Badan – PPh – PPh Pasal 23 = Pajak Terutang

Contoh Kasus Perhitungan

PT ABC menerima penghasilan kotor senilai Rp100.000.000.000. Lalu diketahui besaran PPh senilai Rp5.000.000.000, PPh Pasal 23 senilai 3 milyar, dan pengeluaran senilai Rp40.000.000.000. Cara mengetahui jumlah PKP perusahaan adalah dengan mengikuti rumus berikut ini.

Penghasilan Kotor – Pengeluaran = PKP Perusahaan

Rp100.000.000.000 – Rp40.000.000.000 = Rp60 miliar.

Dengan demikian, cara menghitung pajak terutang PT ABC yaitu:

Rp60.000.000.000 x 25% = Rp15.000.000.000

Maka besaran jumlah pajak yang wajib dibayarkan PT ABC

Rp15.000.000.000 – Rp5.000.000.000 – Rp3.000.000.000 = Rp7.000.000.000

Demikian pengertian, fungsi, klasifikasi, serta contoh akuntansi perpajakan. Namun, kini Anda tidak perlu bingung lagi dalam mengurus dunia perpajakan terlebih untuk badan. Jasa konsultan pajak Rusdiono Consulting memberi Anda tips dan solusi terbaik atas segala urusan pajak perusahaan. Biarkan kami yang membantu urusan pajak Anda, sehingga Anda dapat berfokus pada hal-hal lain dalam bisnis.


May 24, 2021
WhatsApp-Image-2021-05-22-at-3.42.20-PM.jpeg

Hiburan adalah industri yang paling seksi dan erat kaitannya dengan gaya hidup dan sosial sehingga perlu diatur juga salah satunya melalui pengenaan pajak hiburan.

Satu hal yang perlu diingat bahwa fungsi pajak bukan hanya sebagai sumber penerimaan negara, namun sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah yang bersifat ekonomis dan sosial.

Bioskop, event, tempat karaoke adalah sekian dari salah satu objek hiburan yang menjadi objek pengenaan pajak juga.

Melalui artikel ini, Anda akan diberi gambaran mengenai apa itu pajak hiburan dan bagaimana dasar pengenaan dan perhitungannya.

 

Pengertian Pajak Hiburan

Dikutip dari Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Pajak hiburan yang dimaksud adalah meliputi jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya.

Lebih detail mengenai pengelompokkan hiburan, Pasal 42 ayat 2, objek pajak yang dikenakan Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:

  • Tontonan film;
  • Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 
  • Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
  • Pameran;
  • diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
  • sirkus, akrobat, dan sulap’
  • permainan biliar, golf*, dan boling;
  • Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
  • Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran;
  • Pertandingan olahraga.

*) Belakangan pada bulan Juli 2012, Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi yang diajukan oleh Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia dan pengusaha golf terkait penarikan golf dari objek Pajak Hiburan.

Selain itu, meski UU PDRD menulis hal-hal yang menjadi objek pajak hiburan, namun pemerintah daerah bisa mengatur sendiri misalnya mengecualikan beberapa poin yang tertera pada UU PDRD.

 

Fungsi Pajak Hiburan

Seperti yang telah disebutkan pada pembuka artikel ini, pajak hiburan bukan hanya berfungsi sebagai salah satu pemasukan negara namun juga mencegah atau membatasi acara hiburan tertentu.

Selain itu, pengenaan pajak hiburan juga dimaksudkan untuk mendorong aktivitas hiburan yang kurang ekonomis.

 

Dasar Pengenaan Pajak

Subjek pajak dari pengenaan Pajak Hiburan adalah wajib pajak pribadi dan badan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan hiburan baik penikmat maupun penyelenggara.

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah sejumlah uang yang diterima oleh penyelenggara hiburan termasuk di dalamnya potongan atau tiket gratis (cuma-cuma).

Jadi, voucher atau bentuk promosi yang berkaitan dengan penyelenggaraan hiburan tetap dikenakan pajak. 

Misal Anda mendapatkan tiket gratis konser BTS. Bukan berarti tiket tersebut bebas pajak. Namun tetap dikenakan pajak sebagai Pajak Hiburan yang dalam hal ini ditanggung oleh penyelenggara.

Khususnya di Jakarta dalam Pergub DKI Jakarta No. 92 Tahun 2011 secara detail Anda bisa melihat beberapa jenis transaksi pengenaan Pajak Hiburan yang meliputi:

 

  • Room charge;

 

    • Tanda masuk yang di dalamnya tiket, first drink charge, cover charge, dan sejenisnya;
    • Kartu Anggota/Membership;

 

  • Food & Beverage; dan
  • Service charge.

 

Tarif Pengenaan Pajak

Dalam Pasal 45 UU PDRD, pemerintah telah menetapkan batas pengenaan Pajak Hiburan dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Tarif pajak Hiburan paling tinggi adalah 35%.
  • Khusus untuk hiburan seperti penyelenggaraan busana, kecantikan, diskotik, klab, karaoke, permainan ketangkasan, panti pijat, spa tarif maksimalnya adalah 75%.
  • Tarif untuk kesenian rakyat atau tradisional maksimal 10%.

Meski begitu, dasar pengenaan tarif tiap daerah bisa saja berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah daerah itu sendiri.

Perbandingan Tarif Pajak Hiburan di Berbagai Daerah

Seperti yang diketahui, tiap daerah tarif pengenaan pajaknya bisa berbeda-beda tergantung keputusan dan kebijakan pemerintah daerah.

Anda bisa melihat perbandingan tarif Pajak Hiburan daerah melalui contoh pengenaan tarif dari daerah DKI Jakarta, Bogor, dan Bandung.

Jenis Hiburan Tarif Pajak
Jakarta Bogor Bandung
Pertunjukan Film 10% 10% Harga tiket antara 10.000 – 50.000 (10%)

Harga tiket di atas 50.000 (15%)

Pagelaran seni, musik, tari, dan busana Tradisional (0%)

Nasional (5%)

Internasional (15%)

Pagelaran (5%)

Konser musik (15%)

10%
Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya Tradisional (0%)

Nasional (5%)

Internasional (15%)

10% binaraga (25%)

kecantikan (35%)

Pemeran Non-Komersial (0%)

Komersial (10%)

10% Non-Komersial (0%)

Komersial (15%)

Hiburan malam (karaoke, diskotik, pub, klab malam) 25% Karaoke (30%)

diskotik, pub, klab malam (75%)

35%
Sirkus, akrobat, dan sejenisnya Nasional (0%)

Internasional (10%)

10% 10%
Biliar dan Boling 10% Biliar (10%)

Boling (15%)

15%
Pacuan Kuda atau Kendaraan Bermotor Lokal (5%)

Nasional dan Internasional (15%)

Kendaraan bermotor (15%)

10% 25%
Permainan Ketangkasan 10% Manual (10%)

Mekanik dan digital (20%)

air non alam (10%)

ketangkasan dewasa (25%)

ketangkasan anak (10%)

Panti pijat, spa, dan pusat kebugaran panti pijat dan spa (35%)

pusat kebugaran (10%)

panti pijat dan spa (25%)

pusat kebugaran (10%)

panti pijat dan spa (25%)

pusat kebugaran (10%)

Pertandingan olahraga lokal (0%)

nasional (5%)

internasional (15%)

10% 10%

Baca Juga: Pajak Daerah: Ketahui Karakteristik, Jenis, Hingga Tarif Pajak Anda

Cara Menghitung Pajak Hiburan

Cara menghitung pungutan pajak hiburan terutang sejatinya cukup sederhana yaitu dengan mengalikan besaran uang yang diterima penyelenggara dengan tarif pajak yang berlaku.

Itu artinya meski mendapatkan diskon atau bahkan mendapatkan hadiah voucher hiburan, penikmat dianggap telah membayar pajak berdasarkan nilai dasar pengenaan pajak seharusnya.

Contoh perhitungannya:

Budi membeli tiket nonton paket romantic suit di Bandung dengan harga Rp 100.000. Maka penghitungan pajak yang dikenakan Budi adalah:

Rp 100.000 x 15% = 15.000

Rp 100.000 + Rp 15.000 = Rp 115.000

Jadi besaran uang yang harus Budi bayar ke bioskop adalah Rp 115.000.

Namun sangat jarang bahkan hampir tidak ada pemotongan pajak secara kotor (gross) oleh perusahaan penyelenggara hiburan. Pemotongan pajak yang lazim dihitung secara net.

Misalnya sebuah bioskop menerapkan tiket Rp 100.000. Maka jumlah harga tersebut sudah termasuk dalam pemotongan pajak.

Bagi penyelenggara hiburan, penting untuk melaporkan pajak hiburan dan tertib terhadap pemungutan pajak karena itu adalah sebuah kewajiban bagi wajib pajak.


Send this to a friend