Pajak Archives - Rusdiono Consulting

April 8, 2021
WhatsApp-Image-2021-04-04-at-7.04.52-AM.jpeg

Retur faktur pajak adalah sebutan untuk pengembalian faktur pajak guna memperbaiki kekeliruan pengisian data faktur oleh pihak yang mendapatkan faktur atau pihak pembeli. Terdapat dasar hukum, syarat, serta ketentuan yang perlu diketahui baik untuk retur pajak masukan maupun keluaran.

Apa itu Retur Faktur Pajak?

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, retur faktur pajak adalah sebutan untuk pengembalian faktur pajak guna memperbaiki kekeliruan pengisian data faktur oleh pihak yang mendapatkan faktur atau pihak pembeli. 

Retur faktur pajak pun dikenal sebagai retur BKP sebab proses retur atau pengembalian hanya dapat dilakukan khusus untuk barang. Adapun setiap  pengembalian barang selalu dilampirkan dengan retur faktur pajak dari barang terkait.

Dokumen dalam pengembalian faktur pajak juga disebut sebagai nota retur faktur pajak yang perlu diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pembeli kepada penjual.

Dasar hukum tentang retur faktur pajak tercantum pada:

 

  • Pasal 5A ayat 1 Undang-undang PPN

 

Pasal 5A Ayat 1 menerangkan bahwa PPN maupun PPnBM pada penyerahan BKP yang dikembalikan dapat dilakukan pengurangan dari PPN maupun PPnBM yang terutang dalam masa pajak terjadinya pengembalian BKP terkait. Biasanya, nilai retur PPN akan mengurangi pajak keluaran terutang bagi pihak penjual serta akan mengurangi pajak masukan pihak pembeli.

 

  • Pasal 3 dan 4 PMK-65/PMK.03/2010

 

Jika terdapat pengembalian barang kena pajak, pembeli perlu membuat serta menyampaikan nota retur untuk pengusaha kena pajak. Berdasarkan PMK No. 65/ PMK/03/2010, nota retur setidaknya perlu mengandung informasi berikut ini:

  1. Nomor urut nota retur.
  2. Nomor faktur pajak.
  3. Nama, alamat serta NPWP pembeli.
  4. Nama, alamat serta NPWP penjual.
  5. Jenis barang serta jumlah harga jual BKP yang dikembalikan.
  6. Tanggal pembuatan nota retur.
  7. Nama maupun tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur.

 

Jadi, setelah penjual memberikan faktur kepada pembeli, maka pembeli akan melakukan entry data faktur pada Daftar Pajak Masukan miliknya. Apabila ada item barang yang tidak sesuai penjelasan, maka pembeli dapat mengembalikan barang tersebut yang dilengkapi dengan Retur atas Pajak Masukan (entry serta upload data Retur pada menu Retur Pajak Masukan di aplikasi e-faktur pihak pembeli).

Teruntuk pihak penjual atau penerbit faktur, retur dari pembeli  diterima kemudian entry di menu Retur Pajak Keluaran. Kemudian, jumlah retur bernilai negatif serta akan mengurangi jumlah DPP-PPN pada masa pajak ketika data retur diposting.

Data retur wajib diunggah, baik dari pihak pembeli yang melakukan retur (sebelum disampaikan ke pihak penjual) maupun dari pihak penjual atau penerbit faktur. Perlu diketahui juga bahwa dokumen retur akan terposting pada masa pajak sesuai tanggal dokumen returnya.

Baca Juga: Retur Pembelian & Penjualan, Beserta Pencatatan Jurnal dan Contoh

Syarat Nota Retur Faktur Pajak 

  1. PKP pembeli yang mengajukan retur membuat Nota Retur.
  2. Nota Retur dibuat beriringan dengan pengembalian Barang Kena Pajak (BKP).
  3. Nota Retur berisikan nomor nota, nomor faktur pajak, identitas PKP pembeli maupun penjual, deskripsi, nilai BKP, dan nilai PPN terutang.
  4. Pembuatan retur faktur pajak tidak dilakukan apabila PKP penjual mengganti BKP yang dikembalikan.

Pengaruh Retur Faktur Pajak Masukan dan Keluaran

Lantas, apa pengaruh retur faktur pajak masukan dan keluaran kepada PKP serta pelaporan PPN? Berikut beberapa  hal yang disebabkan dengan diterbitkannya retur faktur pajak:

  • Berkurangnya PPN Keluaran PKP penjual, apabila sebelumnya sudah dilaporkan.
  • Dihitung ketika nota retur telah diterima.
  • Berkurangnya harta maupun biaya PKP pembeli, apabila PPN masukan tidak dapat dikreditkan hingga perlu dilakukan kapitalisasi ataupun pembebasan.
  • Berkurangnya PPN Masukan PKP pembeli apabila sebelumnya sudah dikreditkan.
  • Dihitung ketika nota retur sudah dibuat.
  • Berkurangnya harta maupun biaya, apabila sebelumnya sudah dilakukan kapitalisasi ataupun pembebanan bagi pembeli non PKP.

Contoh Kasus Retur Pajak Masukan maupun Keluaran

PT ABC di bulan Oktober 2020 menyerahkan BKP berikut ini:

  • Kepada PT XYZ dengan kontrak senilai Rp. 385.000.000 belum termasuk PPN.
  • Kepada PT MNO dengan kontrak senilai Rp 715.000.000 termasuk PPN.
  • Kepada Koperasi Sejahtera yang tidak termasuk PKP senilai Rp 275.000.000 termasuk PPN.

PT ABC menyampaikan laporan PPN Keluaran atas transaksi tersebut di SPT Masa Juni. Dengan detail di bulan Juli berikut ini:

  • PT XYZ melakukan retur senilai Rp 35.000.000,00 serta tidak ada penggantian.
  • PT MNO melakukan retur sejumlah 5% dari pesanan serta dilakukan penggantian dengan produk serupa.
  • Koperasi Sejahtera melakukan retur sejumlah 15% dari pesanan serta tidak dilakukan penggantian. 

Lalu, bagaimana pengaruh retur pada pengelolaan PPN masing-masing PT?

  • Pengaruh retur PT ABC

Bagi PT ABC , mengurangi PPN Keluaran di masa Juli. Bagi PT ABC, mengurangi PPN Masukan di masa Juli senilai 10% x 35.000.000 = 3.500.000

  • Pengaruh retur PT MNO

Baik PT ABC maupun bagi PT MNO tidak ada pengaruh, karena terdapat penggantian yang mengikuti retur.

  • Pengaruh retur Koperasi Sejahtera

Untuk PT ABC, mengurangi PPN Keluaran di masa Juli sejumlah  = 10/ 110 x 15% x 275.000.000 = 3.750.000. Semantara untuk Koperasi Sejahtera, mengurangi beban pajak maupun persediaan senilai 3.750.000.

Perbedaan Nota Retur Faktur Pajak dengan Nota Pembatalan Faktur Pajak

Apabila nota retur faktur pajak dipakai sebagai bukti ketika mengembalikan BKP yang sudah diserahkan oleh penjual terhadap pembeli PKP, bagaimana dengan pengembalian Jasa Kena Pajak (JKP)?

Pengembalian JKP telah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No.65/PMK.03/2010 yang mengartikan nota pembatalan sebagai suatu dokumen yang dipakai untuk pembatalan seluruh atau sebagian hak serta fasilitas oleh penerima JKP. Nota pembatalan faktur pajak dibuat ketika JKP dibatalkan.

Adapun PMK 65/PMK.03/2010 juga mengatur beberapa poin yang perlu ada saat membuat nota retur pembatalan faktur pajak, meliputi:

  1. Nomor urut nota pembatalan.
  2. Nomor, kode seri, serta tanggal pembatalan JKP.
  3. Nama, alamat, serta NPWP penerima jasa.
  4. Nama, alamat, dan NPWP PKP pemberi JKP.
  5. Jenis jasa beserta jumlah penggantian JKP yang dibatalkan.
  6. PPN atas JKP yang dibatalkan.
  7. Tanggal pembuatan nota pembatalan.
  8. Nama serta tanda-tangan pihak yang berhak menandatangani nota pembatalan faktur pajak.

Demikian penjelasan mengenai pengertian retur pajak, syarat dan ketentuan retur pajak, pengaruh retur pajak masukan dan keluaran, contoh kasus retur faktur pajak masukan dan keluaran, serta perbedaan nota retur pajak dengan nota pembatalan faktur pajak.

Ingin dapatkan insight seputar faktur dan perpajakan lain? Baca artikel Rusdiono Consulting lainnya! Bukan hanya artikel, kami menyediakan jasa konsultasi perpajakan individu maupun badan, termasuk pengurusan faktur perpajakan Anda.

Dengan konsultan yang berpengalaman, Anda tak lagi direpotkan dengan sejumlah dokumen yang tidak Anda mengerti. Biarkan Anda berfokus pada hal strategis lain di perusahaan.


April 7, 2021
WhatsApp-Image-2021-04-04-at-6.18.49-AM.jpeg

Faktur pajak pengganti tentu memakan waktu dan upaya lebih. Namun, apa boleh buat, PKP perlu membuat faktur pajak pengganti atas faktur pajak yang sebelumnya dibuat. Hal tersebut biasanya terjadi karena terdapat kesalahan pada faktur pertama. Untuk lebih jelasnya, berikut pengertian, faktur pajak pengganti beda tahun dan beda bulan, cara buat faktur pajak pengganti, dan contohnya.

 

Apa itu Faktur Pajak Pengganti?

Sebelum membahas faktur pajak pengganti, faktur pajak sendiri adalah bukti atas pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menjual Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Jadi, saat PKP menjual BKP atau PKP, maka PKP wajib membuat faktur pajak sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah melakukan pungutan pajak dari orang atau entitas yang membeli BKP atau JKP.

Sementara itu, faktur pajak pengganti adalah faktur yang diterbitkan atas revisi faktur yang sudah diterbitkan sebelumnya dalam transaksi yang sama. PKP membuat faktur pajak pengganti karena terdapat kesalahan pada faktur sebelumnya. Kesalahan seperti salah input harga barang.

Faktur pajak pengganti adalah suatu prosedur yang diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Dalam membuat faktur pajak pengganti, PKP tidak memakai Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang berbeda. Perbedaan antara faktur pertama dan pengganti yakni pada kode status faktur pajak. Ketika faktur pertama diberi kode 010, maka kode pada faktur pajak pengganti menjadi 011. Kode status tersebut akan tetap sama meskipun faktur pajak pengganti dibuat sebanyak 2-3 kali.

 

Baca Juga: Kode Faktur Pajak, Bagian Faktur Pajak yang Wajib Dipahami PKP

 

Walau sudah diterbitkan, faktur pajak pertama tidak hilang karena keduanya sudah masuk ke database. 

Namun, apa saja kesalahan yang biasanya terjadi sehingga perlu dibuat faktur pajak pengganti?

  • Kesalahan dalam detail transaksi yakni pada nomor faktur pajak.
  • Nama lawan transaksi.
  • Alamat lawan transaksi.
  • Pencantuman jumlah barang dan/atau jasa.
  • Harga per satuan dari BKP/JKP.
  • Pencantuman nilai DPP, PPN, dan PPnBM.

Dampak dan Konsekuensi Faktur Pajak Pengganti

Faktur pajak pengganti memang memberi konsekuensi, yaitu ketika pelaporan SPT Masa PPN. Hal tersebut berlaku baik bagi PKP yang memperdagangkan BKP ataupun JKP, maupun PKP yang membeli BKP ataupun JKP.

Pihak yang memperdagangkan atau menjual BKP/JKP, perlu membetulkan SPT Masa PPN pada saat terjadi kesalahan penerbitan faktur pajak. Pembetulan yaitu dengan cara memberi keterangan yang sebenarnya. 

Sementara itu, kepada pihak yang membeli BKP atau JKP yang telah mengkreditkan faktur pajak pengganti, harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN pada Masa Pajak ketika faktur pajak pertama dilaporkan.

Akan tetapi, dengan syarat SPT Masa PPN faktur pajak pertama belum diperiksa serta yang bersangkutan belum mendapatkan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi.

Baca Juga: Apa Itu Pajak PPN? Cari Tahu Definisi, Objek, dan Tarifnya di Sini

 

Cara Buat Faktur Pajak Pengganti

Cara buat faktur pajak pengganti melalui aplikasi e-Faktur desktop yaitu sebagai berikut:

  1. Masuk ke aplikasi e-faktur.
  2. Memilih menu Faktur Pajak Keluaran dan klik Administrasi Faktur. Lalu akan muncul data pajak keluaran.
  3. Kemudian, klik faktur yang sudah disetujui lalu ganti dengan cara klik “Faktur”. Lalu akan terlihat tombol menu. Maka pilih “Pengganti”.
  4. Ikuti cara-cara pada wizard yang telah tersedia serta ubah data (apabila ada yang ingin diubah). Kemudian, klik “Lanjutkan” dan user akan diarahkan pada halaman “Detail Transaksi”.
  5. Pada “Detail Transaksi”, user dapat merubah data faktur dengan memilih “Ubah Transaksi”.
  6. Jika sudah merubah data pada faktur, lalu pilih “Simpan”. Maka user akan diarahkan kembali ke halaman “Detail Transaksi”. Pada halaman ini, Anda klik “Simpan”.

Jika Anda telah mengikuti keenam langkah tersebut, faktur pajak pengganti pada aplikasi e-Faktur telah berhasil diterbitkan. Kemudian, user atau PKP hanya perlu mengunduh e-Faktur pengganti melalui server Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Selain itu, terdapat beberapa ketentuan yang perlu Anda perhatikan dalam membuat faktur pajak pengganti yang benar, meliputi:

  1. Dalam kesalahan pengisian nomor urut, buat faktur pajak pengganti dengan nomor urut pada kode serta NSFP dengan nomor urut sebenarnya.
  2. Kode status pada faktur pajak pengganti adalah kode status 1.
  3. Tahun penerbitan pada NSFP adalah tahun penerbitan faktur pajak pertama.
  4. Tanggal penerbitan faktur pajak pengganti sama dengan tanggal penerbitan faktur pajak pertama.
  5. Dalam faktur pajak pengganti, berikan cap yang memperlihatkan kode dan NSFP dan tanggal faktur pajak pertama.
  6. Faktur pajak pengganti serta faktur pajak pertama disatukan dalam satu berkas.
  7. PKP perlu membetulkan SPT Masa PPN pada masa pajak yang sama dengan masa pajak pelaporan faktur pajak pertama.

Contoh Kasus Faktur Pajak Pengganti Beda Tanggal, Beda Bulan, dan Beda Tahun

Apa yang perlu dilakukan pada faktur pajak pengganti beda tanggal, beda bulan, dan beda tahun? Berikut penjelasannya.

 

  • Faktur Pajak Pengganti Beda Tanggal

 

Faktur pajak pengganti beda tanggal adalah istilah yang digunakan untuk faktur pajak yang dibuat sesuai tanggal penggantiannya. Contoh, PKP menerbitkan faktur pajak pertama pada 5 Agustus 2020. 

Akan tetapi, PKP melihat kesalahan pada penulisan nominal transaksi. Untuk memperbaiki kesalahan tersebut, PKP menerbitkan faktur pajak pengganti pada 5 September 2020.

Sejatinya, faktur pajak pengganti beda tanggal tidak sulit. Pencatatan faktur pajak didasarkan atas tanggal penerbitan faktur pajak pengganti yaitu 5 September 2020. PKP tidak harus membetulkan SPT Masa PPN, sebab batas akhir pelaporan SPT Masa Pajak PPN masa pajak Agustus jatuh pada 30 September 2020.

 

  • Faktur Pajak Pengganti Beda Bulan 

 

Faktur pajak pengganti beda bulan umumnya diterbitkan setelah akhir pelaporan SPT Masa PPN. Berikut contoh faktur pajak pengganti beda bulan.

PKP menerbitkan faktur pajak. Tanggal yang tercantum pada faktur pajak terkait adalah 15 Agustus 2020. Lalu, PKP menyadari terdapat kesalahan, PKP yang bersangkutan membuat faktur pajak pengganti pada 5 Oktober 2020. Tentu, tanggal terbit faktur pajak pengganti tersebut sudah berbeda bulan dengan masa akhir pelaporan SPT Masa.

Pencatatan faktur pajak pengganti beda bulan didasari atas tanggal terbitnya, yakni 5 Oktober 2020. Akan tetapi, PKP pembuat faktur pajak pengganti perlu membetulkan SPT Masa PPN masa pajak Agustus.

Sementara untuk PKP yang mendapat faktur pajak pengganti beda bulan, harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN pada masa pajak yang sama ketika faktur pajak pengganti dilaporkan.

 

  • Faktur Pajak Pengganti Beda Tahun

 

Berikut adalah contoh faktur pajak pengganti beda tahun.

PKP membuat faktur pajak pada 10 Desember 2020. Akan tetapi, PKP pembuat faktur kemudian membetulkan faktur pajak pada 20 Januari 2021.

Perlakuan faktur pajak pengganti beda tahun tidak dibedakan dari faktur pajak pengganti beda tanggal. Hal ini berarti, pembuat faktur pajak hanya mengganti saja karena belum melewati SPT Masa PPN Desember yang paling lambat jatuh pada 31 Januari 2021.

Lalu apabila faktur pajak pengganti dibuat pada 13 Februari 2021, perlakuannya tidak berbeda daripada faktur pajak pengganti beda bulan. Hal ini berarti, baik PKP maupun penerima faktur pajak pengganti beda tahun wajib membetulkan SPT PPN Masa Desember.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian faktur pajak pengganti adalah faktur yang diterbitkan sebagai revisi atas faktur pertama pada transaksi yang sama, kode status faktur pajak pengganti 011. Selain itu, sudah dijelaskan pula bagaimana cara buat faktur pajak pengganti beserta contoh faktur pajak pengganti beda bulan, tanggal, dan tahun. Semoga bermanfaat.

 

Jika Anda masih bingung dan kesulitan dalam mengurus faktur maupun SPT pribadi maupun badan, Anda dapat berkonsultasi dengan jasa konsultasi pajak seperti Rusdiono Consulting.

Para konsultan yang berpengalaman di dunia perpajakan serta memiliki lisensi, memudahkan Anda dalam urus perpajakan dan membantu Anda terhindar dari sanksi dan denda yang dapat merugikan di kemudian hari. Hubungi kami di sini!


April 6, 2021
WhatsApp-Image-2021-04-04-at-5.58.45-AM.jpeg

Sebagian wajib pajak belum memahami apa itu penagihan pajak. Tidak jarang pula ketidaktahuan tersebut menyebabkan tagihan pajak yang diabaikan oleh wajib pajak. Padahal, seorang penunggak pajak dapat disandera atau disita harganya jika terus mengabaikan prosedurnya. Lantas, apa pengertian penagihan pajak? Bagaimana dasar hukum, proses, tata cara, biaya, serta penagihan pajak dengan surat paksa?

Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah proses tindakan yang dilaksanakan terhadap penanggung pajak agar membayar utang pajak serta biaya penagihan pajak. 

Pengertian penagihan pajak menurut Soemitro (1996), yaitu tindakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak sebab wajib pajak tidak mengikuti ketentuan Undang Undang pajak, terutama tentang pembayaran pajak terutang.

Sementara itu menurut Rusdji (2004), penagihan pajak rangkaian tindakan yang dilakukan agar wajib pajak membayar utang pajak serta biaya penagihan pajak dengan peneguran ataupun peringatan, melaksanakan penagihan seketika & sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, menyita, menyandera, serta menjual barang yang disita.

Sementara itu, penanggung pajak adalah orang maupun badan yang memiliki tanggung jawab atas pembayaran pajak. Lalu pejabat adalah orang yang memiliki wewenang untuk mengangkat serta memberhentikan juru sita pajak, dan juru sita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang mencakup penagihan seketika & sekaligus. 

Dasar hukum penagihan pajak telah dicantumkan dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-undang ini mulai diberlakukan sejak 23 Mei 1997. Undang-undang kemudian diamandemen dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2000 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2001.

 

Jenis Penagihan Pajak

Terdapat beberapa jenis penagihan, yakni penagihan pajak pasif dan aktif, ataupun penagihan seketika. Apa perbedaan ketiga jenis penagihan tersebut? Apa konsekuensi yang diterima wajib pajak? Berikut penjelasannya.

 

  • Penagihan Pasif

 

Untuk jenis penagihan pajak pasif, DJP menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SK Pembetulan, SK Keberatan, serta Putusan Banding yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar. 

Dalam  jenis ini,, fiskus hanya menyampaikan kepada wajib pajak bahwa terdapat pajak terutang. Apabila dalam jarak satu bulan sejak dikeluarkannya STP ataupun surat sejenis lainnya, wajib pajak tidak membayar utang pajaknya, maka fiskus akan menerapkan penagihan aktif.

 

  • Penagihan Aktif

 

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, penagihan aktif adalah proses selanjutnya setelah penagihan pasif tidak berhasil. Dalam penagihan aktif, fiskus dan juru sita pajak memiliki hak dan berperan aktif untuk tindakan sita serta lelang.

 

  • Penagihan Seketika & Sekaligus

 

Penagihan seketika & sekaligus ini adalah penagihan pajak yang dijalankan oleh fiskus maupun juru sita pajak terhadap wajib pajak langsung tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pelunasan pajak. Penagihan pajak pun mencakup keseluruhan utang pajak dari segala jenis pajak, masa pajak, serta tahun pajak.

Tujuan penagihan pajak seketika & sekaligus adalah guna mencegah terjadinya pajak terutang yang tidak dapat ditagih. Apabila saat penagihan seketika & sekaligus wajib pajak tidak membayar, maka juru sita pajak akan menunggu sampai tanggal jatuh tempo.

Baca Juga: Ini 5 Jenis Surat Ketetapan Pajak yang Perlu Anda Ketahui

 

Tata Cara dan Proses Penagihan Pajak

Terdapat beberapa tindakan maupun langkah yang dijalankan oleh juru sita pajak dalam menjalankan penagihan pajak. Berikut tata cara dan proses penagihan pajak serta  penjelasannya. 

 

  • Penagihan dengan Surat Teguran

 

Surat teguran atau biasa disebut juga surat peringatan adalah surat yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan pajak. Apabila dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal jatuh tempo penanggung pajak atau wajib pajak tidak melunasi pajak terutang, maka surat teguran akan sampai ke tangan penanggung pajak.

Tujuan surat teguran adalah memberikan peringatan terhadap penanggung pajak agar segera membayar utang pajak sehingga tidak perlu dilakukan penagihan secara paksa.

 

  • Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

 

Surat paksa adalah surat yang akan dikeluarkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran, si penanggung jawab pajak belum melunasi utang pajaknya.

Dengan terbitnya surat paksa, wajib pajak harus membayar utang pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam agar tidak ada tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri, maupun penyanderaan paksa badan (dengan catatan, diragukan itikad baiknya serta mempunyai utang pajak minimal Rp100.000.000). Pengeluaran surat paksa ini dikenakan biaya penagihan pajak sebesar Rp25.000.

 

  • Penagihan dengan Surat Sita

 

Surat sita adalah surat yang dikeluarkan apabila dalam waktu 2 x 24 jam sejak dikeluarkannya surat paksa, penanggung pajak tidak melunasi pajaknya. Terdapat biaya penagihan pajak yang dibebankan untuk surat sita yaitu Rp75.000. Biaya yang diperuntukkan untuk pelaksanaan sita.

Penyitaan bukan semata-mata bertujuan untuk memperdagangkan barang milik penanggung pajak, melainkan petugas memanfaatkan barang-barang tersebut sebagai jaminan agar penanggung pajak membayar pajak terutangnya.

Dengan demikian, penanggung pajak masih berkesempatan untuk membayar utang pajaknya dalam waktu 14 hari sejak terhitung dari penyitaan harta penanggung pajak. Apabila dalam 14 hari penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, maka akan dikeluarkan pengumuman lelang.

Penyitaan dilakukan oleh juru sita pajak yang disaksikan oleh 2 orang yang dianggap sudah dewasa sebagai saksi, berkewarganegaraan Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak, serta dapat dipercaya.

 

  • Penagihan dengan Lelang

 

Lelang akan dilaksanakan apabila dalam waktu 14 hari setelah dikeluarkannya pengumuman lelang, penanggung pajak belum melunasi pajak terutangnya.

 

Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak dibagi sesuai jenis pajaknya. Berikut dasar-dasar yang perlu diketahui:

 

  • Dasar Penagihan PPh, PPN, PPnBM, serta Bunga Penagihan

 

  1. Surat Tagihan Pajak.
  2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
  3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
  4. Surat Keputusan Pembetulan.
  5. Surat Keputusan Pemberatan.
  6. Putusan Banding.
  7. Putusan Peninjauan Kembali sehingga total pajak yang perlu dilunasi bertambah.

 

  • Dasar Penagihan PBB

 

  1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
  2. Surat Ketetapan.
  3. Surat Tagihan Pajak.

Baca Juga: SPHP Pajak: Prosedur dan Format Surat yang Perlu Anda Ketahui

Daluarsa Penagihan Pajak

Penagihan pajak disebut daluarsa apabila sudah melewati batas waktu penagihan, yakni 5 tahun terhitung sejak diterbitkannya dasar penagihan pajak. Jika sudah daluarsa, maka hal tersebut tidak dapat lagi dilakukan karena hak penagihan atas utang pajak tersebut telah dianggap gugur.

Jadi, dapat tertangguh atau melampaui 5 tahun jika:

  • Diterbitkan Surat Paksa.
  • Terdapat pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung ataupun tidak langsung, contohnya mengajukan permohonan pengangsuran/penundaan pelunasan.
  • Diterbitkannya SKPKB atau SKPKBT sebab wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan serta tindak pidana lain yang merugikan pendapatan Negara.
  • Terdapat penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Kewajiban Wajib Pajak dalam Penagihan

Wajib pajak memiliki kewajiban:

  1. Melakukan pelunasan utang pajak sebelum jatuh tempo.
  2. Berkomitmen dalam membayar angsuran maupun penundaan pembayaran pajak.
  3. Bersifat kooperatif dalam tindakan penagihan pajak.
  4. Tidak melanggar UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa saat penagihan pajak yang menyebabkan tindak pidana, misalnya memindahtangankan, menyembunyikan, menghilangkan, maupun memindahkan hak atas barang yang disita.

Demikian penjelasan penagihan pajak, mulai dari pengertian, jenis, tata cara, proses, dasar hukum, hingga daluarsa penagihan. Untuk mempermudah perihal penagihan pajak, konsultasi dengan jasa konsultan pajak Rusdiono ConsultingKonsultan yang berpengalaman serta selalu update di dunia perpajakan membuat Anda memiliki informasi aktual mengenai pajak. Selain itu, konsultan pajak membuat berbagai aktivitas perpajakan Anda menjadi lebih efisien. Segera hubungi kami.


March 30, 2021
WhatsApp-Image-2021-03-28-at-6.21.37-AM-1.jpeg

Nota retur biasanya terjadi pada transaksi perdagangan. Namun apakah Anda tahu bawah dalam perpajakan ada istilah nota retur pajak?

Nota retur biasanya terjadi apabila adanya pengembalian pada sebuah transaksi jual-beli yang diperoleh oleh pembeli kepada penjual.

Nah untuk kasus nota retur pajak, biasanya terjadi apabila transaksi tersebut melibatkan barang kena pajak dan telah dilaporkan dan telah memiliki faktur pajak.

Untuk lebih jelasnya apa itu nota retur pajak, dasar hukum hingga jenis-jenisnya, simak artikel ini.

Pengertian Nota Retur Pajak

Nota retur pajak adalah dokumen yang wajib disertakan ketika terjadi pengembalian barang atau pembatalan jasa kena pajak dari pembeli kepada penjual.

Dikutip melalui situs DJP, Secara lengkap nota retur pajak dijelaskan dalam ketentuan PMK No.65/PMK.03/2010 bahwa nota retur adalah nota pembatalan dibuat oleh pembeli Barang Kena Pajak (BKP).

Nota retur pajak sendiri terdiri dari tiga (3) rangkap yang masing-masing ditujukan bagi PKP Penjual, PKP Pembeli dan Kantor Pelayanan Pajak tempat pembeli terdaftar.

Dasar Hukum Nota Retur Pajak

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, nota retur pajak memiliki dasar hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65/PMK.03/2010.

Dimana peraturan tersebut mengatur tentang tata cara pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang dikembalikan atau dibatalkan.

Pada peraturan tersebut, dengan adanya nota retur pajak dapat mengurangi pajak keluaran dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual dan mengurangi pajak masukan dari Pengusaha Kena Pajak Pembeli.

Baca Juga: Apa Itu Pajak PPN? Cari Tahu Definisi, Objek, dan Tarifnya di Sini

Alasan Dibuatnya Nota Retur Pajak

Seperti yang telah dijelaskan, adanya nota retur terjadi karena adanya pengembalian atau pembatalan barang dari PKP penjual.

Umumnya hal yang terjadi adalah transaksi tersebut sudah dilaporkan dan faktur pajak transaksi tersebut telah dibuat.

Biasanya ada beberapa penyebab kenapa barang dikembalikan kepada penjual adalah:

  • Barang tidak sesuai dengan kesepakatan transaksi.
  • Barang mengalami kerusakan atau cacat.
  • Adanya pembatalan karena alasan khusus yang telah didiskusikan.
  • Adanya kesalahan informasi barang yang harus dikoreksi.

Selain itu nota retur pajak dianggap tidak ada karena beberapa kondisi seperti:

  • Barang kena pajak yang dikembalikan diganti dengan barang yang sama baik dalam jenis, jumlah, maupun harga.
  • Pengembalian terjadi di saat yang sama dengan penyerahan BKP. Dalam kondisi tersebut, penjual dapat langsung memberikan surat pembatalan/perbaikan faktur pajak.

Hal yang Harus Diperhatikan Ketika Membuat Nota Retur Pajak

Dalam membuat nota retur, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nota retur setidaknya harus mencantumkan unsur-unsur berikut;

  • Nomor urut nota retur;
  • nomor, kode seri, dan tanggal faktur pajak dari Barang Kena Pajak (BKP) yang dikembalikan;
  • nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penjual;
  • jenis barang, jumlah harga jual BKP yang dikembalikan;
  • PPN atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan, atau PPnBM atas BKP yang dikembalikan;
  • tanggal pembuatan nota retur;
  • nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur.

Selain itu, nota retur harus dibuat pada saat Barang Kena Pajak (BKP) dikembalikan. Bentuk nota retur juga tidak baku dan dibuat sesuai dengan kebutuhan administratif.

Berikut contoh bentuk nota retur yang umum.

Contoh Nota Retur Pajak

*) Khusus untuk retur BKP tidak berwujud, kolom tersebut tidak perlu diisi

 

Selain itu ada beberapa hal yang membuat nota retur pajak dianggap tidak sah di antaranya:

  1. Nota retur tidak mencantumkan informasi secara lengkap.
  2. Nota tidak dibuat pada saat Barang Kena Pajak tersebut dikembalikan.
  3. Nota retur tidak disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat pembeli terdaftar.

Bagaimana Jika Nota Retur Pajak Beda masa?

Pada kasus-kasus tertentu banyak transaksi pengembalian yang berlangsung ketika masa berlangsung cukup lama. Pada Peraturan Menteri Keuangan pun tidak membuat batas waktu kapan retur bisa dilakukan.

Namun satu hal yang perlu diingat adalah nota retur pajak dibuat saat adanya pengembalian Barang Kena pajak (BKP).

Meski tidak diatur berapa lama nota retur bisa dibuat, satu hal yang perlu diingat adalah sifat kewajaran dan perjanjian pada saat transaksi.

Sifat kewajaran yang dimaksud adalah tidak semua PKP penjual mau menerima retur yang dimana transaksi sudah berjalan cukup lama.

Selain itu, biasanya pada saat transaksi pembelian ada perjanjian jangka waktu pengembalian barang dimana pihak pembeli hanya bisa melakukan retur pada jangka waktu yang disepakati.

Pada intinya, pembuatan nota retur pajak beda masa perlakuannya sangat bergantung pada nilai kewajaran atau kesepakatan saat adanya transaksi.

 

Perbedaan Nota Retur Faktur Pajak dan Nota Pembatalan Faktur Pajak

Jika nota retur faktur pajak digunakan ketika adanya pengembalian Barang Kena Pajak (BKP) maka nota pembatalan faktur pajak merupakan bentuk “pengembalian” atas Jasa Kena Pajak (KJP).

Hal tersebut karena sangat tidak mungkin bahwa produk jasa bisa dikembalikan karena sifatnya yang sangat intangible dan terikat waktu.

Sama dengan nota retur pengembalian, nota pembatalan juga dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.65/PMK.03/2010. Dimana nota pembatalan merupakan dokumen yang digunakan untuk membatalkan seluruh hak dan fasilitas oleh penerima Jasa Kena Pajak (JKP).

Sama halnya dengan nota retur pajak pengembalian, nota retur pembatalan juga dibuat rangkap tiga yang diperuntukkan untuk Pengusaha Kena Pajak Pemberi Jasa, Penerima Jasa, dan Kantor Pelayanan Pajak tempat Penerima Jasa terdaftar.


March 29, 2021
WhatsApp-Image-2021-03-28-at-5.53.04-AM.jpeg

Ketika Anda berada di wilayah Indonesia, tentu menjadi suatu kewajiban bagi Anda untuk membayar pajak. Mulai dari pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, pajak barang mewah, hingga pajak lainnya. Namun, apa dasar dari pengertian hukum pajak itu sendiri? Bagaimana sejarah, asas, pembagian, fungsi, sumber, hingga landasan hukum pajak di Indonesia? Simak artikel berikut ini.

Pengertian Hukum Pajak Menurut Para Ahli

Hukum pajak adalah kumpulan aturan yang berisi peraturan hak serta kewajiban maupun hubungan wajib pajak dengan pemerintah sebagai pemungut pajak. Walau tafsir apa itu hukum pajak begitu variatif, setidaknya terdapat beberapa pengertian hukum pajak dari para ahli berikut ini. 

Santoso Brotodihardjo

Hukum pajak adalah aturan seputar hak atau wewenang pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang serta memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara.

Berarti, hukum pajak adalah hukum publik yang mengelola hubungan orang pribadi maupun badan hukum yang mempunyai kewajiban dalam menunaikan kewajiban pajak kepada negara. 

Bohari

Hukum pajak adalah kumpulan aturan undang undang yang mengatur rakyat sebagai pihak yang membayar pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak.

Rachmat Soemitro

Hukum pajak adalah kumpulan aturan yang mengatur hubungan rakyat sebagai pembayar pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak.

Erly Suandy

Hukum pajak yang dapat disebut sebagai hukum fiskal adalah bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan rakyat sebagai wajib pajak dan penguasa atau pemerintah sebagai pemungut pajak. 

Dr. Soeparman Soemahamidjaja

Hukum pajak adalah hukum yang mengatur permasalahan pajak guna meringankan biaya produksi barang serta jasa demi mencapai kesejahteraan umum.

Hartono Hadisoeprapto

Hukum pajak adalah rangkaian aturan yang mengatur bagaimana pemungutan pajak, atas keadaaan maupun peristiwa apa pajak tersebut dibebankan, dan seberapa besar atau jumlah pajak yang dikenakan.

 

Sejarah dan Sumber Hukum Pajak

Pada mulanya, pajak bukan sebuah pungutan, melainkan pemberian secara sukarela yang diberi oleh rakyat kepada raja yang sudah menjaga kepentingan negara, melindungi negara dari serangan musuh, membayar pegawai kerajaan, dan lain-lain.

Umumnya, warga negara yang tidak memberikan penyetoran dalam bentuk natura diharuskan untuk mengerjakan hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dalam periode yang telah ditentukan.

Adapun untuk warga negara yang mempunyai status sosial lebih tinggi dan mempunyai harta yang cukup dapat dibebaskan dari kewajiban tersebut dengan menyetor uang ganti rugi.

Di Indonesia, pajak mulanya adalah sebuah upeti atau pemberian secara cuma-cuma dari rakyat kepada penguasa di kala itu. Akan tetapi, upeti hanya dipakai guna kepentingan penguasa saja, tidak dipakai untuk kepentingan rakyat.

Seiring berjalannya waktu, pemberian upeti oleh rakyat tidak lagi dipakai demi kepentingan suatu pihak saja, melainkan mulai mengarah ke kepentingan rakyat.

Dengan demikian, pemberian harta dari rakyat dipakai demi kepentingan rakyat juga. Contoh, menjaga keamanan rakyat, membangun saluran air dan sarana sosial, maupun yang lainnya.

Selain itu, pada akhirnya dibuat sebuah aturan yang lebih baik dengan memedulikan unsur keadilan. Oleh sebab itu, rakyat pun dilibatkan dalam pembuatan aturan-aturan pemungutan pajak sebab hasil pajak tersebut nantinya dipakai demi kepentingan rakyat.

Landasan dan Kedudukan Hukum Perpajakan di Indonesia

Sejauh ini, terdapat delapan undang undang yang menjadi landasan hukum pajak di Indonesia. Aturan tersebut meliputi:

 

  • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.
  • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
  • Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Penghasilan.
  • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah.
  • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak  dengan Surat Paksa.
  • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
  • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Fungsi dan Asas Hukum Pajak 

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, pajak mempunyai beberapa fungsi yang didasari pada asas – asas guna menyejahterakan rakyat. Adapun fungsi hukum pajak meliputi hal berikut:

 

  1. Hukum pajak memiliki fungsi sebagai dasar dan acuan dalam membuat sistem pemungutan pajak yang dilandaskan atas asas keadilan, efisien, dan diatur dengan jelas dalam undang undang mengenai hukum pajak itu sendiri.
  2. Hukum pajak memiliki fungsi sebagai sumber yang menjelaskan mengenai siapa subjek serta objek yang wajib atau tidak wajib dijadikan sumber pungutan dalam hukum pajak guna meningkatkan potensi pajak secara menyeluruh.
  3. Hukum pajak berfungsi guna memakmurkan serta menyejahterakan rakyat. Bagaimanapun, negara yang berhasil adalah negara yang membuat rakyat maupun masyarakatnya merasa bahagia secara umum baik melalui sudut pandang ekonomi maupun sosial kemasyarakatan.
  4. Hukum pajak guna menciptakan ketertiban dalam menciptakan sebuah kondisi lingkungan yang memiliki nuansa kondusif dan damai, sehingga diperlukan pemeliharaan atas ketertiban umum yang didukung secara penuh oleh rakyat.
  5. Hukum pun membuat suatu negara merasa aman dan melindungi dari gangguan maupun ancaman dari luar negeri atau dalam negeri.
  6. Tidak berbeda dari hukum lain, hukum perpajakan juga menegakkan keadilan. Negara membuat susunan lembaga peradilan yang dipakai sebagai wadah warga negara dalam meminta keadilan dalam perpajakan.

Pembagian dan Jenis Hukum Perpajakan

Terdapat 2 pembagian atau jenis hukum pajak yang ada, yakni meliputi:

 

Hukum Pajak Formal

 

Hukum perpajakan formal adalah hukum yang berisikan ketentuan dalam perwujudan hukum pajak material agar menjadi kenyataan. Hukum perpajakan formal mengandung tata cara maupun prosedur penetapan jumlah utang perpajakan, hak-hak fiskus dalam mengadakan evaluasi.

Hukum pajak formal juga memberikan ketentuan para wajib pajak untuk harus mengadakan pembukuan, dan prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding. Salah satu contoh hukum pajak formal yaitu Tata Cara Perpajakan.

 

Hukum Pajak Material

 

Hukum pajak material adalah hukum yang mengandung ketentuan dalam keadaan yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang akan dibebankan pajak (subjek pajak), serta siapa yang dikecualikan dari pajak dan jumlah yang perlu disetorkan (tarif pajak). Contoh hukum pajak material yaitu Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

 

Baca Juga: Kenali 8 Jenis Pajak Penghasilan di Indonesia

 

Demikian penjelasan singkat tentang pengertian hukum pajak, sejarah, landasan hukum, dan fungsi hukum pajak. Semoga bermanfaat untuk Anda.

Jika Anda pelaku usaha, tentu Anda harus tunduk pada setiap hukum negara termasuk perpajakan. Anda perlu mempertimbangkan sanksi dan denda jika terus mengabaikan kewajiban Anda. 

Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam menghitung dan melaporkan pajak, Anda dapat berkonsultasi dengan jasa konsultan pajak Rusdiono Consulting. Rusdiono Consulting siap membantu dan mengurus segala urusan perpajakan Anda. Biarkan Anda fokus kepada hal-hal yang lebih strategis di bisnis Anda. 

Tertarik untuk konsultasi dengan Rusdiono Consulting? Segera hubungi kami sekarang juga!


March 15, 2021
WhatsApp-Image-2021-03-14-at-7.55.06-AM.jpeg

Dalam mengukur performa bisnis atau keuangan sebuah perusahaan, banyak alat ukur yang digunakan salah satunya adalah EBITDA.

Istilah EBITDA sebenarnya tidak asing apabila Anda seorang manajer keuangan. Namun istilah ini cukup asing bagi sebagian orang.

Sebenarnya apa itu EBITDA dalam laporan keuangan sebuah perusahaan? Bagaimana rumusnya dan kapan alat ukur ini bisa digunakan?

Untuk mengetahui lengkap tentang alat ukur keuangan tersebut, simak penjelasan berikut.

 

Pengertian EBITDA

EBITDA adalah akronim dari Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization atau dalam bahasa Indonesia merupakan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi.

Umumnya, secara sederhana perusahaan hanya menghitung laba sebelum bunga dan pajak saja. Namun pebisnis biasanya menggunakan EBITDA untuk melihat gambaran keuangan perusahaan yang lebih “besar” karena terdapat faktor depresiasi dan amortisasi.

Selain itu, perhitungan EBITDA biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki keuntungan yang tidak begitu besar atau perusahaan yang baru berkembang untuk menyiasati laporan keuangan yang nantinya disajikan kepada investor.

Oleh karena itu, EBITDA tidak termasuk dalam General Accepted Accounting Principle (GAAP) atau praktik akuntansi dasar.

Perhitungan menggunakan EBITDA dinilai sangat fleksibel karena setiap perusahaan memiliki faktor perhitungan yang berbeda-beda.

 

Perbedaan EBIT dan EBITDA

Perbedaan EBIT dan EBITDA adalah terdapat pada subyektifitas bisnis salah satunya yang berasal dari biaya depresiasi dan amortisasi.

Jika EBIT merupakan perhitungan laba operasional, EBITDA lebih memperhitungkan hal-hal yang sifatnya lebih aktual.

EBIT biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan capital-intensive seperti perusahaan manufaktur atau minyak dan gas.

Sedangkan EBITDA biasanya digunakan oleh perusahaan yang masih berkembang atau perusahaan yang memiliki keuntungan tidak terlalu besar.

Satu hal lagi yang membedakan kedua tools tersebut adalah EBITDA cenderung digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan modal.

Sedangkan EBIT menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan operasional bisnisnya.

Intinya, baik EBIT maupun EBITDA keduanya merupakan alat ukur dalam menganalisis performa keuangan sebuah perusahaan tergantung tujuan perusahaan dalam melakukan analisis keuangannya.

Baca Juga: 5 Jenis Laporan Keuangan dan Pengertiannya

 

Komponen-Komponen EBITDA

Sebelum lebih jauh kepada perhitungan EBITDA, Anda perlu memahami komponen-komponen perhitungannya. Adapun komponennya adalah sebagai berikut;

 

1. Bunga (Interest)

Secara umum, bunga merupakan kewajiban perusahaan yang harus dikeluarkan atas utang dari pihak ketiga dalam rangka menjalankan kegiatan operasional bisnisnya.

Bunga setiap perusahaan juga berbeda-beda tergantung struktur modal atau pendanaan yang digunakan.

Hal tersebut tentu nantinya akan memengaruhi akurasi perhitungan keuntungan dari setiap perusahaan pembandingnya.

Oleh karena itu, banyak perusahaan yang menambahkan bunga lagi yang dibebankan dan mengabaikan struktur modal karena dianggap lebih mudah dalam hal membandingkan performa bisnis. Meski begitu, perusahaan tetap bisa mengambil keuntungan dari faktor tersebut.

Baca Juga: Kenali Pajak Bunga Tabungan, Salah Satu Objek Pajak Penghasilan

 

2. Pajak (Tax)

Seperti halnya bunga, pajak yang dibebankan oleh setiap perusahaan juga berbeda-beda tergantung dari jenis beban dan wilayah operasional perusahaan.

Pajak sendiri merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh negara kepada wajib pajak baik secara perorangan maupun badan.

Banyak para analis keuangan menganggap analisis EBITDA sangat efektif dalam membandingkan perusahaan lintas negara.

 

3. Depresiasi

Depresiasi merupakan penyusutan nilai suatu aset perusahaan dimana beban non-tunai atau aset bisnis terus mengalami penurunan secara bertahap.

Hal tersebut depresiasi dinilai dari nilai historis suatu aset perusahaan bukan dari kinerja yang telah berlangsung.

Biasanya depresiasi berbentuk aset tetap misalnya peralatan atau bangunan. Di sisi lain, depresiasi setiap perusahaan juga berbeda-beda.

 

4. Amortisasi

Amortisasi memiliki kesamaan dengan depresiasi hanya saja amortisasi merupakan penyusutan nilai aset tidak berwujud dalam waktu umur ekonomis yang lama misalnya saja hak paten.

Fungsi amortisasi adalah sebagai gambaran nilai aset perusahaan saat akan dijual kembali.

Amortisasi juga bisa disebut sebagai proses pelunasan utang dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan secara bertahap.

 

Cara Menghitung dan Rumus EBITDA

Pada dasarnya, cara menghitung dan rumus EBITDA lebih sederhana dibanding alat ukur keuangan lainnya karena perhitungan berdasarkan penjumlahan seluruh faktor-faktor penyusun EBITDA itu sendiri.

Umumnya, EBITDA dihitung dengan menjumlahkan laba operasional atau EBIT (Earnings Before Interest and Tax) dengan depresiasi dan amortisasi. Jika disederhanakan akan membentuk rumus berikut.

= EBIT (Laba Operasional) + Biaya Depresiasi + Biaya Amortisasi

Jika dijabarkan, rumus EBITDA bisa juga seperti berikut.

= Laba Bersih + Bunga + Pajak + Biaya Depresiasi + Biaya Amortisasi

Jika dilihat dari rumusnya, bunga ditambahkan kembali untuk mengabaikan jumlah utang dan efek lainnya yang dihasilkan dari biaya pajak.

Hal tersebut membuat perhitungan EBITDA sejatinya tidak menggambarkan posisi keuangan perusahaan sebenar-benarnya dan digunakan untuk menyiasati laporan keuangan yang akan diberikan kepada calon investor.

 

Analisis Perhitungan EBITDA

Metode analisis perhitungan EBITDA cukup sederhana. Semakin besar nilainya, maka perusahaan semakin baik dalam meraih laba.

Sebagai perbandingan antar perusahaan, jika rata-rata EBITDA sebuah perusahaan lebih tinggi dibanding pesaingnya, maka perusahaan tersebut lebih baik dalam meraih keuntungan dibanding perusahaan pesaing lainnya.

Selain itu, ketika nilai EBITDA sebuah perusahaan semakin besar setiap tahunnya, maka perusahaan tersebut dapat berpeluang meningkatkan keuntungannya.

 

Fungsi dan Kelebihan EBITDA

Sama halnya dengan komponen keuangan lainnya, perhitungan EBITDA memiliki fungsi untuk mengukur kondisi keuangan sebuah bisnis.

Namun secara lengkap EBITDA memiliki fungsi sebagai berikut.

  1. Sebagai pembanding performa bisnis perusahaan di bidang yang sama
  2. Bagi perusahaan yang tidak memiliki keuntungan besar, EBITDA mampu mendongkrak gambaran keuangan perusahaan
  3. Sebagai perbandingan atau opsi antar komponen pembentuk laporan keuangan
  4. Membandingkan pendapatan dan nilai perusahaan dalam rasio valuasi.

Bagi perusahaan yang sedang berkembang dan mencari investor, analisis EBITDA menjadi tools yang bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut ke depannya memiliki potensi keuntungan yang baik.

 

Kekurangan Perhitungan EBITDA

Perhitungan EBITDA yang memiliki fleksibilitas yang tinggi menjadi salah satu kekurangannya. 

Hal ini karena perhitungan EBITDA mengesampingkan faktor-faktor penting keuangan lainnya seperti aset, utang, dan pembiayaan lainnya. Hal tersebut juga bisa membuat perusahaan tidak sensitif terhadap beban yang sebenarnya.

Contohnya adalah EBITDA mengabaikan biaya yang dibutuhkan untuk mengganti peralatan yang mengalami depresiasi.

Misalnya begini, Anda telah menjual sekian barang dan mendapatkan keuntungan sekian rupiah. Tapi biaya yang dikeluarkan untuk peralatan dalam membuat barang untuk memenuhi target penjualan terabaikan dalam perhitungan.

Contoh lainnya adalah ketika ingin menginvestasikan peralatan yang sudah ada dengan peralatan yang lebih canggih. Namun Anda hanya melihat laba bersihnya saja tanpa melihat seberapa besar Anda mengeluarkan peralatan baru tersebut.

Selain itu, mengesampingkan beban bunga juga menjadi hal yang cukup berisiko dan bisa berakibat pada laba yang didapat.

 

Kesimpulan

Pada akhirnya EBITDA merupakan salah satu komponen keuangan dalam rangka mengukur dan membandingkan performa perusahaan.

Selain itu EBITDA dianggap tidak mencerminkan likuiditas atau keuntungan sebuah perusahaan sebenarnya yang seringkali dianggap menyesatkan baik bagi perusahaan maupun investor.

EBITDA juga tidak masuk ke dalam perhitungan resmi sesuai standar akuntansi. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan tidak menggunakan komponen tersebut sebagai satu-satunya jalan dalam mengukur performa bisnis.


March 4, 2021
business-man-team-analyzing-financial-statement-planning-financial-customer-case-office_1423-3365.jpg

Istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tentu sudah sering terlintas di telinga kita. Dari tahun ke tahun, jumlah APBN seringkali lebih tinggi daripada pendapatan negara. Lalu bagaimana pemerintah mendapat dana agar menutup defisit anggaran tersebut? Salah satunya dengan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Namun, apa itu SPN? Bagaimana perpajakan dalam SPN? Simak artikel berikut ini.

Apa itu Surat Perbendaharaan Negara (SPN)?

SPN adalah Surat Utang Negara (SUN) dengan jangka waktu paling lama 12 bulan yang dibayar dengan pembayaran bunga secara diskonto. 

Dengan kata lain, suku bunga SPN adalah imbalan yang didapatkan oleh pembeli atau investor SPN yang dihitung dalam persentase terhadap jumlah pokok utang dalam waktu setahun. Akan tetapi, bayarannya dapat dilakukan secara tiga bulan sekali atau diskonto.

Sementara itu, SUN adalah surat berharga dengan bentuk surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing dengan pembayaran bunga serta pokoknya dijamin oleh Negara Republik Indonesia.

Dengan diterbitkannya SUN, pemerintah melakukan pinjaman dana dari para investor yang akan dipakai untuk keperluan APBN. Sebaliknya, investor akan menerima keuntungan yang disebut sebagai kupon (bunga) dari penempatan dana di SBN terkait.

Surat utang negara diberlakukan sesuai masa waktu yang disepakati, yang terbagi atas SPN dan Obligasi Negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, SPN termasuk ke dalam salah satu jenis SUN.

Ketika SPN diklasifikasikan menurut kepemilikan, maka terbagi atas :

  • SPN milik Bank Pemerintah
  • SPN milik Bank Swasta Nasional
  • SPN milik Campuran
  • SPN milik Bank Asing
  • SPN milik Bank Pembangunan Daerah (BPD)
  • SPN milik Bank Indonesia
  • SPN milik Nasabah.

Perpajakan dalam SPN

Penghasilan yang diterima wajib pajak yakni diskonto SPN dengan potongan PPh yang bersifat final. Sementara cara menghitung diskonto SPN yaitu sebagai berikut:

  1. Selisih lebih antara nilai nominal saat jatuh tempo dengan harga perolehan di pasar (perdana atau sekunder),
  2. Selisih lebih antara harga jual di pasar sekunder dengan harga perolehan di pasar sekunder atau pasar perdana. Mudahnya, selisih lebih antara harga perolehan dengan harga jual.

Pasar perdana adalah kegiatan menawar dan menjual SUN dalam pertama kali, sedangkan pasar sekunder adalah kegiatan perdagangan SUN yang telah dijual di pasar perdana. 

Sumber data final pasar sekunder untuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN), dapat diakses di website yang yang dipublikasikan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Tarif PPh Final atas diskonto SPN sebesar 20 persen bagi wajib pajak dalam negeri serta Bentuk Usaha Tetap (BUT). Sementara penerima diskonto SPN yang berstatus wajib pajak luar negeri, maka ketentuan potongan PPh sebesar 20 persen atau sesuai dengan tax treaty yang berlaku, termasuk ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang diberlakukan terhadap wajib pajak yang berkedudukan di luar negeri.

Baca Juga: Tarif dan Cara Menghitung PPh Final Jasa Konstruksi Terbaru

Jika mengacu pada PP 11 Tahun 2006, pemotong PPh Final atas diskonto SPN adalah Bank Indonesia sebagai agen pembayar bunga serta pokok SUN. Kini, berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008, pemotong PPh Final yakni:

  1. Emiten atau kustodian dengan diskonto SPN yang diterima oleh pemegang SPN pada saat jatuh tempo.
  2. Broker ataupun bank dengan diskonto SPN yang diterima di pasar sekunder.

Namun, terdapat beberapa pengecualian pengenaan PPh Final tersebut, yakni ketika penerima diskonto:

  1. Bank dalam negeri atau di dalam negeri.
  2. Dana Pensiun yang telah diakui Menteri Keuangan.
  3. Reksadana yang terdaftar pada Bapepam LK.

Demikian penjelasan mengenai SPN beserta aturan perpajakan dalam SPN. Semoga dapat bermanfaat dan membantu Anda lebih memahami surat utang negara termasuk surat perbendaharaan negara.

Berbicara mengenai perpajakan, Anda sebagai investor maupun pebisnis dapat mulai berkonsultasi dengan jasa konsultan pajak Indonesia seperti Rusdiono Consulting. Dengan para profesional berlisensi yang berpengalaman selama bertahun-tahun, Anda dapat mendapat saran terbaik mengenai urusan pajak bisnis maupun pribadi.

Selain pajak, Anda juga dapat berkonsultasi mengenai jasa akuntansi, layanan audit internal, hingga analisa dan pemodelan finansial. Segera hubungi kami untuk dapatkan solusi bisnis terbaik.


March 3, 2021
hand-putting-coin-coin-stack-growing-graph-with-green-bokeh-investment-concept_34936-3167.jpg

Sesuai dengan PPh Pasal 4 Ayat 2, penghasilan yang berasal dari tabungan serta bunga deposito termasuk objek pajak yang bersifat final. Potongan PPh Final dari tabungan serta bunga deposito dilakukan oleh bank yang berada di negara Indonesia, bank Indonesia, atau bank cabang luar negeri. Tak banyak yang tahu, keduanya sama-sama dikenakan pajak penghasilan. Namun, artikel kali ini akan berfokus pada pembahasan pajak bunga tabungan. 

Pengertian dari tabungan sendiri yakni simpanan di bank dengan nama apapun, termasuk giro, yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank. 

Terlebih bagi Anda yang mempunyai usaha maupun bisnis, tentu perlu membuat tabungan khusus demi menjaga kelangsungan usaha yang dijalankan. 

Apa Perbedaan Deposito dengan Tabungan?

Walau sama-sama dikenakan pajak penghasilan berdasar PPh Pasal 4 Ayat 2, ketahui terlebih dahulu secara garis besar perbedaan antara deposito dan tabungan berikut ini:

  1. Deposito termasuk produk investasi, sedangkan tabungan adalah produk simpanan bank.
  2. Suku bunga deposito lebih tinggi daripada tabungan atau simpanan bank.
  3. Tabungan dapat diambil kapan saja, sementara deposito tak dapat menarik uang sampai masa jatuh tempo yang telah ditentukan.
  4. Deposito untuk investasi, sedangkan tabungan untuk menabung.
  5. Ketika membuka tabungan, Anda menerima buku tabungan dengan fasilitas kartu debit sebagai bukti Anda mempunyai tabungan di bank. Sementara di deposito, Anda mendapat tanda bukti berupa bilyet deposito.

Namun, aturan yang terkait dengan penerapan potongan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas penghasilan berupa bunga deposito serta bunga tabungan adalah:

  1. Undang Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015.
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2016

Dasar Pengenaan Tarif Pajak Bunga Tabungan dan Deposito

Terkait pengenaan pajak penghasilan atas bunga dari tabungan serta deposito, meliputi beberapa hal berikut ini:

1. Pajak atas bunga dari deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat (AS), dengan sumber dana yang berasal dari Devisa Hasil Ekspor (DHE), yang ditempatkan di bank dalam negeri maupun cabang bank di luar negeri, maka PPh yang bersifat final dikenakan tarif sebagai berikut:

  • Tarif 10 persen dari jumlah bruto, dengan deposito yang memiliki masa tempo 1 bulan.
  • Tarif 7,5 persen dari jumlah bruto, dengan deposito yang memiliki masa tempo 3 bulan.
  • Tarif 2,5 persen dari jumlah bruto, dengan deposito yang memiliki masa jatuh tempo 6 bulan.
  • Tarif 0 persen dari jumlah bruto, dengan deposito yang memiliki masa jatuh tempo lebih dari 6 bulan.

2. Pajak atas bunga dari deposito dengan mata uang rupiah yang memiliki sumber dana dari DHE serta ditempatkan pada bank dalam maupun cabang di luar negeri, dikenakan tarif pajak berikut:

  • Tarif 7,5 persen dari jumlah bruto, dengan deposito yang memiliki jangka waktu 1 bulan.
  • Tarif 5 persen dari jumlah bruto, dengan deposito yang memiliki jangka waktu 3 bulan.
  • Tarif 0 persen dari jumlah bruto, dengan deposito yang memiliki jangka waktu 6 bulan atau lebih.

3. Pajak atas pajak bunga tabungan serta bunga deposito, sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka tarif PPh bersifat final dikenakan tarif sebagai berikut:

  • Tarif 20 persen dari jumlah bruto, bagi wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap.
  • Tarif 20 persen dari jumlah bruto atau tarif berdasar Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang diberlakukan, bagi wajib pajak luar negeri.

Pengecualian bagi Pajak Bunga Tabungan

Namun, terdapat beberapa objek pajak yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 yakni bunga dari tabungan dengan jumlah yang tidak melebihi Rp7.500.000, serta bukan merupakan jumlah yang terpecah-pecah.

Kemudian, dengan bunga yang diterima dari bank yang didirikan di Indonesia atau cabang luar negeri di Indonesia. Pun dengan orang pribadi yang termasuk dalam subjek pajak dalam negeri dengan jumlah total penghasilan termasuk bunga yang tidak melebihi jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak selama 1 tahun.

Baca Juga: Ini Besaran Tarif PTKP 2020 dan Contoh Penghitungannya

Lalu bunga tabungan yang diterima dana pensiun dengan pendirian yang sudah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan, sesuai Undang Undang Nomor 11 Tahun 1992 Pasal 29 Tentang Dana Pensiun.

Pun dengan bunga tabungan dari bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka kepemilikan rumah sederhana serta sangat sederhana, kavling siap bangun untuk rumah sederhana serta sangat sederhana, sesuai ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri. 

Contoh Perhitungan Pajak Bunga Tabungan 

Berdasarkan saldo terendah yang terjadi pada bulan laporan, maka perhitungan pajak bunga tabungan dengan bunga 6 persen per tahun yakni:

Perhitungan bunga = (Jumlah saldo terendah x suku bunga % x jumlah hari pada bulan laporan) / Jumlah hari dalam 1 tahun

Ketika saldo terendah terjadi di Rp10.000.000, maka perhitungannya:

Bunga tabungan = Rp 10.000.000,- X 6% x 30 / 365 = Rp 49.315,-

Bunga =  Rp 49.315,- adalah bunga gross (belum dipotong pajak).

Pajak bunga tabungan = 20% x Rp 49.315 = Rp 9.863,-

Jadi pemerolehan bunga oleh nasabah: Rp 49.315,- – Rp 9.863,- = Rp 39.452,-

Berdasarkan saldo rata-rata harian pada bulan berjalan, maka perhitungan pajak bunga tabungan sebagai berikut:

Perhitungan bunga = (Saldo rata-rata harian x suku bunga % x jumlah hari pada bulan berjalan) / Jumlah hari dalam 1 tahun.

Misal dengan saldo rata-rata harian:

10.000.000 x 3 hari (tgl 1-3) =          30.000.000

15.000.000 x 2 hari (tgl 4-5)              =          30.000.000

22.000.000 x 9 hari (tgl 6-14)           =          198.000.000

12.000.000 x 2 hari (tgl 15-16)       =          24.000.000

11.000.000 x 11 hari (tgl 17-27)        =          121.000.000

14.000.000 x 4 hari (tgl 28-31)        =          56.000.000

Jumlah                                            =          459.000.000

Saldo rata-rata harian = 459.000.000 / 31 = 14.806.452

Bunga              = (14.806.452 x 6% x 31) / 365 = Rp 75.452,- (belum dipotong pajak).

Pajak bunga tabungan = 20% x Rp 75.452,- =  Rp 15.090,-

Pemerolehan bunga tabungan oleh nasabah = Rp 75.452,- – Rp 15.090,- = Rp 60.362,-

 

Demikian penjelasan mengenai tabungan bank, perbedaannya dengan deposito, termasuk pajak bunga tabungan serta deposito. Namun, hal yang perlu Anda perhatikan adalah Perhitungan bunga bank satu dengan yang lainnya dapat berbeda, yang berpengaruh juga pada pajak yang dikenakan.


March 2, 2021
close-up-account-working-about-financial-with-calculator-office-calculate-expenses-accounting-concept_1645-177.jpg

Bagi Anda yang tidak ingin mengambil risiko tinggi dalam berinvestasi, tentu deposito menjadi salah satu jenis investasi yang dapat Anda pilih. Deposito memang terkenal akan keamanannya, tetapi sebagian besar pengguna deposito tidak menyadari bahwa terdapat pajak bunga deposito yang perlu dibayarkan. 

Pada dasarnya, deposito mirip dengan tabungan. Namun, deposito mempunyai perjanjian terikat antara nasabah dengan bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Anda tidak dapat mengambil dana yang telah didepositokan dalam waktu yang telah disepakati.

Mulai dari 1,3, 6, 12, hingga 24 bulan. Jika Anda menarik dana sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan pinalti ataupun biaya tambahan yang besarannya sesuai kebijakan bank terkait. 

Lalu selain keamanan, banyak masyarakat memilih menjadi pengguna deposito karena semakin besar uang yang didepositokan dengan jangka waktu yang lama, maka semakin besar pula bunga yang akan diterima.

Maka dari itu, hadir pajak deposito atau pajak atas bunga yang Anda terima. Untuk lebih lengkapnya, simak pembahasannya di bawah ini.

 

Apa itu Pajak Deposito?

Pajak deposito adalah salah satu jenis pajak yang tercantum sesuai PPh Pasal 4 ayat 2 yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yakni pajak penghasilan atas penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final serta tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang. 

Jadi, dasar hukum yang berlaku yakni:

  • PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diatur dalam PP 131 Tahun 2000 (diberlakukan sejak 1 Januari 2001 dan ditetapkan melalui SE-01/PJ.43/2001).
  • Pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diatur dalam KMK-51/KMK.04/2001(diberlakukan sejak 1 Januari 2001).

Dengan tarif pajak sebesar 20 persen untuk Anda yang memiliki deposito lebih dari Rp7,5 juta. Oleh karenanya, suku bunga yang Anda dapatkan nantinya akan dikurangi oleh besaran pajak tersebut. 

Hal ini juga termasuk bunga yang diterima dari deposito maupun tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang luar negeri di Indonesia. Besarannya sama seperti sebelumnya yang telah dijelaskan, 20 persen jika mencapai Rp7,5 juta.

Sementara itu, suku bunga deposito akan berubah pada setiap bank dalam periode waktu tertentu. Agar mendapat keuntungan, nasabah biasanya menentukan pilihan pada bank yang memberikan suku bunga tinggi. 

Hal yang perlu Anda ketahui adalah, dana akhir yang Anda dapatkan, sudah dikenakan potongan pajak. Jadi jangan heran ketika mencairkan deposito, suku bunga yang diterima tidak sama persis dengan perhitungan karena telah dikurangi untuk membayar pajak.

Dan cara perhitungan pajak deposito sesuai suku bunga, bukan jumlah total deposito. Oleh karena itu, penerimaan suku bunga yang  besar berbanding lurus dengan pajak yang semakin besar. 

Sementara itu, suku bunga deposito akan berubah pada setiap bank dalam periode waktu tertentu. Agar mendapat keuntungan, nasabah biasanya menentukan pilihan pada bank yang memberikan suku bunga tinggi. Jadi, bagaimana cara menghitung pajak bunga deposito?

Baca Juga: Kenali 8 Jenis Pajak Penghasilan di Indonesia

Cara Menghitung Pajak Bunga Deposito 

Dalam perhitungan pajak deposito, sebetulnya cukup sederhana. Anda hanya perlu mengalikan 20 persen dari jumlah suku bunga yang didapatkan. Contoh, Anda mempunyai deposito sebesar Rp60.000.000 di bank, lalu menerima bunga deposito sebesar 5 persen setiap tahun. Maka, cara menghitung pajak bunga deposito Anda yakni seperti berikut:

Bunga deposito per tahun : Rp60.000.000 x 5% = Rp3.000.000

Bunga deposito per bulan : Rp3.000.000 : 12 = Rp250.000

Pajak deposito per bulan : Rp250.000 x 20% = Rp50.000

Pajak deposito per tahun :  Rp50.000 x 12 = Rp600.000

Sederhana bukan? Setelah Anda paham pajak deposito, maka Anda dapat menghitung serta mengkalkulasikan berapa jumlah suku bunga yang Anda terima setiap bulan ataupun setiap tahun. 

Aturan Tertentu Mengenai Pajak Bunga Deposito

Menurut Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 tentang pengecualian pemotongan PPh atas Bunga Deposito, tabungan, serta diskonto tidak dikenakan pajak deposito jika jumlahnya tidak melebihi Rp7,5 juta. Dengan kata lain, suku bunga yang Anda peroleh menjadi utuh tanpa pengurangan pajak.

Caranya, Anda hanya perlu mencari bank yang mempunyai produk deposito dengan nominal kurang dari Rp7,5 juta. 

Kemudian, akhir-akhir ini baru saja terdapat aturan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak mengenai pajak bunga deposito. Aturannya adalah Peraturan Dirjen Pajak No PER-01/PJ/2015 tentang Penyerahan Bukti Potong Pajak atas Bunga Deposito.

Aturan yang berisikan kewajiban pelaku perbankan atau bank agar melaporkan Bukti Potong Pajak atas Bunga Deposito dan tabungan para nasabah secara terperinci. Jadi sebelumnya, bank hanya melaporkan bukti potong pajak secara umum saja, tidak secara terperinci. 

Bahkan dalam aturan tersebut, pelaku perbankan harus menyertakan data mengenai PPh, termasuk bukti potongannya kepada aparatur pajak. Akan tetapi pada akhirnya, aturan tersebut dicabut karena dasar hukum yang tidak memadai. 

Tips Memulai Deposito

Deposito memang memiliki banyak peminat karena suku bunga serta keamanan yang tinggi. Apakah Anda juga berminat untuk memulai deposito? Simak tips ringkas dibawah ini.

  1. Memilih bank dengan reputasi yang baik dan sehat demi menjamin keamanan dana Anda. Ketahui pula pinalti atau biaya tambahan jika mencairkan dana dengan lebih cepat.
  2. Tentukan jangka waktu deposito sesuai dengan kebutuhan Anda. Tersedia 1 hingga 24 bulan. 
  3. Perhatikan dengan baik perjanjian deposito. Seperti pencairan dana hingga pewarisan dana deposito.
  4. Ketahui pula berapa persen suku bunga yang akan Anda dapatkan.

Demikian beberapa hal mengenai pajak deposito yang perlu Anda ketahui. Semoga artikel ini membantu Anda untuk mendalami lebih jauh deposito terutama pajak yang dikenakan. Ingin dapatkan insight perpajakan yang lain? Anda dapat membaca artikel pajak dari Rusdiono Consulting lainnya. 

Bahkan, Rusdiono Consulting menjadi salah satu jasa konsultan pajak terpercaya di Indonesia yang sudah memiliki banyak klien serta berpengalaman di perpajakan. Mudahkan urusan pajak bersama kami, mari taat bayar pajak demi pembangunan negeri.


March 1, 2021
close-up-business-man-signing-contract-making-deal_38480-175.jpg

Dari sekian banyaknya jenis investasi, obligasi jadi salah satu produk investasi yang dapat dijadikan pilihan. Dengan nama lain surat utang, obligasi dapat Anda pilih untuk rencana hidup jangka panjang. Namun, apa itu obligasi? Apa perbedaan saham dan obligasi? Serta berapa tarif pajak bunga obligasi? Simak selengkapnya di artikel berikut ini.

Pengertian Obligasi

Obligasi atau bond adalah sebuah istilah dalam pasar modal untuk menyebut surat utang penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Dengan kata lain, penerbit obligasi merupakan pihak yang memiliki utang, lalu pemegang obligasi merupakan pihak yang memiliki piutang. Ringkasnya, obligasi adalah utang berbentuk sekuriti. 

Para ahli mengatakan bahwa pengertian obligasi adalah sebuah surat utang berharga atau bersertifikat  dengan tanda pengakuan utang yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau pemerintah terhadap pihak pemberi pinjaman atau investor. 

Menurut Keppres RI No. 775/KMK/001/1982, obligasi merupakan sebuah jenis efek dengan bentuk surat pengakuan utang atas pinjaman uang dari masyarakat yang diterima dengan wujud tertentu, dengan tenor minimal tiga tahun serta menjanjikan imbalan bunga dengan jumlah dan pembayarannya telah ditetapkan.

Jatuh tempo pembayaran utang dan bunga (kupon) tertulis pada obligasi dan menjadi kewajiban penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Di Indonesia, obligasi yang diberlakukan umumnya dalam jangka waktu 1 sampai 10 tahun. Jika kurang dari sepuluh tahun, maka disebut Surat Perbendaharaan.

Hal lain yang dapat tercantum dalam obligasi yakni identitas pemegang obligasi, pembatasan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penerbit. 

Sementara Negara, melihat obligasi sebagai sumber pendanaan dalam pembiayaan sebagian defisit anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan saham, obligasi dapat diperjualbelikan. Namun, ada perbedaan yang perlu Anda ketahui antara obligasi dan saham. Berikut penjelasannya.

 

Perbedaaan Saham dan Obligasi

Jika Anda ingin membeli saham, hanya perlu mencari tahu di Bursa Efek Indonesia (BEI), sementara jual beli obligasi tidak dilakukan di BEI.

Selain itu, pemilik saham adalah bagian dari pemilik perusahaan penerbit saham, sementara pemegang obligasi hanya pemberi pinjaman atau kreditur bagi penerbit obligasi.

Saham dapat Anda miliki selamanya, sedangkan obligasi mempunyai jangka waktu yang telah ditentukan.

Mengenal Istilah dalam Obligasi

 

  • Nilai Nominal

 

Nilai nominal (nilai muka obligasi) merupakan jumlah pinjaman Penerbit Obligasi dari investor.

 

  • Bunga (Kupon)

 

Suku bunga yang wajib dibayarkan Penerbit Obligasi terhadap investor dikalikan dengan nilai nominal obligasi. Contoh, Kupon 3% x Nilai Nominal Rp1 miliar = Pembayaran bunga tahunan Rp30 juta.

 

  • Pendapatan Tetap

 

Jumlah yang didapatkan dari kupon dengan interval teratur adalah pendapatan tetap investor per tahun.

 

  • Hasil Saat Ini

 

Obligasi umumnya dapat diperjualbelikan. Sebab, harga pasar berbeda dari nilai nominal, hasil obligasi saat ini merupakan pembayaran bunga obligasi tahunan yang terdiri atas  harga pasar obligasi berjalan.

 

  • Callable

 

Callable merupakan situasi ketika penerbit bisa membeli kembali obligasi, dengan melakukan pembayaran kepada investor uang pokoknya sebelum tanggal jatuh tempo.

 

  • Step-up

 

Step-up adalah situasi ketika utang kupon naik pada tanggal yang ditentukan.

Kelebihan Investasi Obligasi

Sebagai salah satu produk investasi, obligasi menawarkan sejumlah keuntungan bagi para pemegang obligasi, yakni sebagai berikut.

  1. Memeroleh keuntungan dari bunga (kupon) yang terdiri dari 3 jenis. Kupon tetap (fixed coupon), kupon mengambang (floating/variable coupon), serta obligasi yang tidak memberlakukan kupon (zero coupon bond). Imbal balik (yield) dari obligasi yang diterima dapat besar sesuai dari jangka waktu obligasi. Semakin lama, semakin untung.
  2. Memperoleh keuntungan dari selisih harga obligasi (dalam persentase) setelah diperjualbelikan. Contoh, harga obligasi awalnya 100%. Saat akan dijual, harga obligasi naik menjadi 115%. Dengan demikian, Anda dapat untung 15%, dengan istilah capital gain 15%.
  3. Obligasi adalah investasi yang aman, sebab pembayaran kupon serta pokok terjamin oleh UU No. 24 Tahun 2002 dan UU No. 19 Tahun 2008.
  4. Mendapat bunga (kupon) yang lebih tinggi daripada bunga deposito.
  5. Menjual obligasi mudah di Pasar Sekunder, dengan mekanisme BEI atau transaksi di luar bursa.
  6. Menjadikan obligasi sebagai jaminan agunan, misalnya obligasi negara.

Kekurangan Investasi Obligasi 

Memang, hingga kini tak ada produk investasi yang tak mempunyai kekurangan. Termasuk obligasi. Berikut kekurangan obligasi yang perlu Anda perhatikan.

  1. Penerbit obligasi memiliki risiko gagal bayar sehingga konsekuensi investor bukan hanya tak mendapat untung, namun juga tidak mendapat kembali keseluruhan pokok utang. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku pada obligasi negara karena dilindungi oleh undang undang.
  2. Memiliki kerentanan pada perubahan suku bunga, ekonomi, serta kondisi politik yang tak stabil. Hal ini karena perubahan tersebut memiliki efek pada pasar keuangan. 
  3. Menjual obligasi di Pasar Sekunder sebelum jatuh tempo mengakibatkan kerugian bagi investor. Hal ini karena harga jual lebih rendah dibandingkan harga beli.

Jenis dan Contoh Obligasi

Obligasi mempunyai banyak jenis yang didasarkan atas penggunaan tolak ukur. Terdapat sepuluh hal yang menjadi tolak ukur, yakni dipandang dari nilai nominal, sisi penerbit, sistem pembayaran bunga, hak penukaran atau opsi, jaminan, perhitungan imbal hasil, waktu jatuh tempo, bentuk, serta sifat yang bisa ditukar dengan saham. Berikut beberapa penjelasan dari jenis dan contoh obligasi.

 

  • Obligasi Berdasarkan Nominal

 

Berdasarkan nominalnya, obligasi terbagi atas obligasi konvensional dan obligasi ritel. 

Obligasi konvensional yakni surat utang yang memiliki nilai nominal besar, kurang lebih Rp1 miliar per lot. Sementara obligasi ritel, yakni surat utang yang memiliki nominal kecil, misalnya Rp2 juta.

 

  • Obligasi Berdasarkan Penerbit

 

Berdasarkan penerbit, obligasi terdiri atas corporates bonds, government bonds, dan municipal bonds. 

Corporates bonds adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan tertentu, baik Pemerintah seperti BUMN ataupun swasta dengan masa jatuh tempo minimal satu tahun. Contoh obligasi jenis ini yakni PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) melakukan penerbitan obligasi yang memiliki nilai Rp2 triliun di tahun 2014 dengan tingkat bunga tetap (fixed coupon) dan jangka waktu lima tahun.

Government bonds adalah jenis obligasi dengan penerbit Pemerintah. Di Indonesia, obligasi ini pertama kali diterbitkan Agustus 2006. Obligasi pemerintah Indonesia terdiri atas beberapa jenis lain seperti Obligasi Negara Ritel Indonesia (ORI), Sukuk Ritel (SukRi), Saving Bond Ritel (SBR) dan Sukuk Negara Tabungan (ST).

Municipal Bonds adalah jenis obligasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah guna membiayai pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

 

  • Obligasi Berdasarkan Sistem Pembayaran Bunga

 

Berdasarkan sistem pembayaran bunga (kupon). Obligasi terbagi atas obligasi kupon,  obligasi kupon tetap (fixed coupon), obligasi kupon mengambang (floating coupon), serta obligasi tanpa bunga (zero coupon bond).

Obligasi kupon merupakan surat utang yang memberi bunga (kupon) secara berkala terhadap investor. Selain itu, setiap kupon mewakili nominal tertentu tergantung kesepakatan antara penerbit obligasi dengan investor.

Obligasi kupon tetap (fixed coupon) merupakan obligasi yang memberikan tingkat suku bunga yang bernilai tetap hingga waktu jatuh tempo dari surat utang tersebut.

Obligasi kupon mengambang (floating coupon) merupakan obligasi yang memberikan kupon yang dapat berubah besaran bunganya sesuai dengan indeks pasar uang. Selain itu, kupon batas minimal berarti kupon pertama yang ditetapkan akan menjadi besaran kupon minimal yang diberlakukan hingga waktu jatuh tempo.

Obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) merupakan surat utang yang tidak menawarkan bunga serta tidak menawarkan kupon secara berkala. Biasanya, investor akan menerima keuntungan dari selisih harga jual diskonto serta nilai awal saat surat utang diperjualbelikan. Jatuh tempo dari obligasi zero coupon bond ini beragam, mulai dari di bawah satu tahun sampai diatas sepuluh tahun. 

 

  • Obligasi Berdasarkan Imbal Hasil

 

Berdasarkan imbal hasil. obligasi terbagi atas obligasi konvensional dan obligasi syariah (sukuk). 

Obligasi konvensional adalah surat utang dengan pihak tertentu sebagai penerbit guna menerima pinjaman untuk tambahan modal dengan memberi bunga atau imbal hasil terhadap pihak investor pada jangka waktu yang telah ditentukan.

Obligasi syariah (sukuk) adalah surat utang yang menawarkan imbal hasil yakni uang sewa dengan perhitungan yang didasarkan atas prinsip syariah Islam serta tak mengandung unsur riba. Imbal hasil sukuk diberikan secara berkala pada periode yang telah ditentukan.

 

Tarif Pajak Bunga Obligasi

Setiap penghasilan yang didapat menjadi objek pajak atau dikenal sebagai objek pajak penghasilan (PPh), termasuk penghasilan bunga obligasi. Namun, bunga obligasi dikenakan pajak bersifat final. Berikut penjelasan singkatnya.

 

  • Bunga Obligasi dengan Kupon

 

Wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap (BUT) dikenakan tarif 15%. Sementara wajib pajak luar negeri selain BUT dikenakan tarif 20% atau sesuai tarif berdasar persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B). 

 

  • Diskonto Obligasi Tanpa Bunga

 

Wajib pajak dalam negeri dan BUT dikenakan 15 %, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan 20% atau sesuai tarif berdasar P3B.

 

  • Diskonto Obligasi dengan Kupon

 

Wajib pajak dalam negeri serta BUT dikenakan tarif 15 persen, sedangkan wajib pajak luar negeri selain BUT dikenakan 20% atau sesuai tarif berdasar P3B. Dasar pengenaan pajak berdasarkan selisih harga jual atau nominal di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan.

 

  • Bunga dan/atau Diskonto Obligasi 

 

Wajib pajak reksa dana dan wajib pajak investasi infrastruktur dengan bentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat dengan bentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan dikenakan tarif 5% hingga tahun 2020 dan 10% mulai tahun 2021 dan selanjutnya. Dengan dasar pengenaan pajak berdasar selisih lebih harga jual atau nilai nominal.

Baca Juga: Kenali 2 Cara Membayar Pajak Penghasilan, Apa Saja?

Demikian penjelasan lengkap tentang obligasi, perbedaan saham dan obligasi, jenis dan contoh obligasi, hingga tarif pajak bunga obligasi. Berbicara mengenai pajak bunga obligasi, tentu bukan hal yang mudah apalagi jika Anda baru saja terjun di investasi obligasi.

Oleh karenanya, untuk menghindari kerugian atas sanksi maupun denda, Anda dapat dengan mudah untuk berkonsultasi dengan jasa konsultan hukum Rusdiono Consulting. Kami memberi jasa konsultasi untuk masalah perpajakan agar lebih efisien dan efektif.

Kami juga meminimalkan kewajiban perpajakan serta memberi cara mendapat manfaat perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Segera hubungi kami dan dapatkan solusi perpajakan Anda.