Pajak Archives - RDN Consulting


Category filter:AllAkuntansiBlogEkonomiEventHukumInfografikKesehatanKesehatanKeuanganKeuanganKonsultan PajakLaporan KeuanganManajemenPajakPajakTax ConsultationUncategorized
No more posts
August 18, 2022
WhatsApp-Image-2022-08-17-at-2.11.55-PM.jpeg

Bagi orang awam, DGT form mungkin terdengar asing. Formulir yang satu ini memiliki keterkaitan yang erat dengan tax treaty atau P3B. Anda yang ingin memanfaatkan eksistensi P3B perlu mengisi formulir ini sebagai syarat mutlak.

Dalam ulasan ini, kami akan menjelaskan perbedaan formulir DGT dan DGT 1, termasuk contoh pengisian dan masa berlaku form DGT-1.

Formulir DGT vs DGT 1

Formulir DGT digunakan untuk pajak sedangkan DGT 1 dan 2 diperuntukkan bagi retribusi. Dasar hukum retribusi sendiri menggunakan aturan PER-10/PJ/2017 sedangkan pajak menggunakan dasar hukum PER-25/PJ/2018.

Dalam retribusi, penggunaan formulir DGT ada dua yakni DGT Form 1 dan 2.

Perbedaan kedua formulir ini juga berbeda dalam penyampaiannya. Untuk form DGT 1 terbaru retribusi penyampaian manual dengan salinan yang dilegalisasi. Sedangkan form DGT pajak melalui aplikasi terpadu (elektronik).

Pemberlakuan kedua formulir ini juga berbeda. Masa berlaku form DGT-1 retribusi paling lama 12 bulan dan tidak mungkin melewati tahun kalender. Sebaliknya, untuk masa berlaku form DGT pajak paling lama 12 bulan dan mungkin untuk melewati tahun kalender.

Waktu penyampaian formulir DGT-1 retribusi bisa dilakukan setiap bulan dalam SPT Masa. Sementara form DGT untuk pajak penyampaian formulirnya hanya satu kali dalam periode yang tercakup dalam form. 

Baca Juga: Sekilas Tentang Pajak Internasional dan Contoh Kasusnya

 

Ketetapan dan Contoh Pengisian Form DGT

Dalam formulir ini ada beberapa bagian yang esensial dan perlu perhatian ekstra dalam pengisiannya. Bagian V, VI, dan VII. Di dalam bagian ini ada konsep GAAR (General Anti Avoidance Rules). Konsep atau ketentuan ini dirancang khusus agar tidak terjadi pengelaan pajak.

 

  • Bagian V

 

Pengisi bagian ini adalah wajib pajak luar negeri yang berstatus orang pribadi. Setiap pertanyaan di dalam bagian V harus Anda jawab dengan Ya atau Tidak.  Selain itu, ada juga pertanyaan terkait entitas usaha si wajib pajak. Pastikan Anda menjawab dengan benar.

 

  • Bagian VI

 

Jika bagian V diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi, maka bagian VI lebih kepada WP badan usaha. Poin-poin yang diisi kurang lebih sama. Sebagai informasi saja, bagian V dan VI ini bisa jadi bumerang bagi wajib pajak. Kesalahan pengisian akan membuat wajib pajak kehilangan kesempatan memanfaatkan tarif P3B . 

Untuk itulah bagian V dan VI ini juga dikenal sebagai principle purpose test dan treaty  abuse test

 

  • Bagian VII

 

Berbeda dengan dua bagian sebelumnya, bagian VII disebut sebagai Beneficial Owner Test. Tujuan tes ini sendiri untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut memang entitas penerima manfaat sesungguhnya.

Manfaat yang dimaksud di sini adalah apa saja jenis penghasilan perusahaan asing di Indonesia. Bentuknya bisa bunga, royalti, dividen, dan lain sebagainya.

Baca Juga: Penanaman Modal Asing: Tujuan, Syarat dan Prosedurnya

Semoga informasi mengenai DGT Form di atas bermanfaat untuk Anda. Yuk patuhi aturan pajak dan segera laporkan serta bayarkan kewajiban Anda di kantor pajak terdekat.


August 12, 2022
WhatsApp-Image-2022-08-07-at-3.01.54-PM.jpeg

Dalam perpajakan Anda pasti sering mendengar istilah P3B atau lebih dikenal dengan tax treaty. P3B adalah kependekan dari Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Secara umum ini adalah perjanjian internasional di bidang pajak antar dua negara dalam mengatur pembagian hak pemajakan.

Tujuan P3B adalah agar kedua negara sama-sama mendapat keuntungan dari perjanjian tadi. Selain itu harapannya tidak ada pemajakan ganda yang merugikan iklim dunia usaha. P3B juga menjadi cara agar investasi modal dari luar negeri semakin meningkat. Tarif yang lebih rendah selalu jadi tombak utama dari P3B.

Tarif P3B

Tata cara pemanfaatan tax treaty ini telah diatur dalam peraturan direktur Jenderal Pajak. Dalam aturan tersebut diatur siapa saja yang berhak jadi pemungut pajak dan objek pemotongan pajak. Info lebih lanjut mengenai tarif P3B bisa Anda lihat di bawah ini:

 

 

1. Tarif P3B Lebih Kecil Dibanding Aturan PPh

 

Salah satu alasan kenapa tax treaty populer di kalangan pebisnis adalah tarifnya yang lebih kecil dari PPh yang berlaku di area domestik. Jika potongan PPh 26 di Indonesia mencapai 20%, maka beberapa negara yang memiliki perjanjian tax treaty dengan Indonesia mendapat tarif P3B di bawah 20%.

Contohnya, Jerman memiliki jalinan P3B dengan Indonesia dan tarifnya sebesar 7.5%. Kemudian ada Swiss dengan tarif 5% saja. UEA dan taiwan  juga memiliki tarif 5%

Untuk mendapat keringanan menggunakan tarif P3B ini, Anda sebagai subjek pajak luar negeri wajib menunjukkan SKD (Surat Keterangan Domisili). Tanpa surat ini, meski negara A sudah menjalin kerjasama P3B, maka aturan tarif tidak berlaku.

Indonesia sendiri saat ini telah memiliki P3B dengan lebih dari 60 negara hingga saat ini. Angkanya akan terus bertambah karena masih ada negara-negara lain yang masih dalam proses perundingan, tanda tangan, ratifikasi, maupun pemberlakuan.

Baca Juga: Sekilas Tentang Pajak Internasional dan Contoh Kasusnya

 

 

2. Tarif P3B Lebih Kuat Dari Tarif Pajak Domestik

 

Dalam pemungutan pajak di Indonesia, tentu peraturan pajak lokal adalah acuan utama. Namun ini berbeda jika kondisinya si subjek pajak merupakan warga luar negeri yang memiliki SKD.

Ketika dihadapkan pada hal ini maka tarif pajak domestik tidak berlaku. Sebaliknya, tarif P3B berdiri kokoh sebagai aturan utama. Syarat utama kondisi ini adalah negara asal subjek pajak sudah menjalin kerja sama P3B dengan Indonesia.

Jika belum ada jalinan kerja sama, maka aturan pajak domestik yang akan diberlakukan. 

Dari ulasan di atas, sudah bisa dilihat bahwa P3B tak hanya menjadi usaha pemerintah untuk memberikan kenyamanan bagi investor modal asing. Lebih dari itu, aturan ini dijalankan agar negara bisa memungut pajak lebih mudah. 

Aturan yang meringankan subjek pajak tentunya membuat mereka sukarela melaporkan harta dan membayar kewajiban bukan? Sekarang Anda paham kan, kenapa P3B adalah strategi penting dalam dunia perpajakan?


August 10, 2022
WhatsApp-Image-2022-08-07-at-2.36.56-PM.jpeg

Cara lapor SPT masa PPN nihil online sekarang sangat mudah dan cepat. Kamu tinggal menggunakan layanan e-faktur 3.0 web based. SPT nihil sendiri merupakan penghasilan yang kurang dari PTKP yang mana tidak kena PPh Pasal 21.

Aturan terkait penghasilan ini diatur pada PMK No. 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas PMK No. 234/PMK/0.3/2014. Ada tiga jenis yang bebas pelaporan SPT nihil yaitu PPh pasal 25, PPh pasal 21/26 dan PPN 1107 PUT.

 

Perlukan Melapor SPT Nihil ?

Seperti diungkapkan sebelumnya hanya boleh tiga jenis pajak yang dibebaskan untuk pelaporan SPT nihil diantaranya adalah :

 

1. PPh Pasal 21/26

 

Pajak ini dapat terjadi bila pekerja berstatus pekerja kontrak atau tidak tetap. Tidak adanya slip pembayaran gaji serta besaran pendapatan kurang dari Rp. 4.500.000 per bulan. Penghasilan yang dimaksud pada pasal ini meliputi gaji, upah, honor maupun pendapatan yang diterima terkait pekerjaan yang termasuk dalam PPh 21

Salah satu alasan status pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) nihil adalah karena penghasilan/upah/gaji yang diterima karyawan masih di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sehingga, wajib pajak yang statusnya sebagai karyawan di sebuah perusahaan melaporkan pajaknya dengan keterangan nihil. 

Dalam PMK No. 9/PMK.03/2018, salah satu pajak yang tidak wajib lapor atau bebas dari kewajiban lapor pajak SPT Nihil. Peraturan tersebut menegaskan bahwa PPh 21/26 ini tidak wajib lapor asalkan berada dalam kondisi-kondisi tertentu seperti berikut ini:

  • Tidak terdapat karyawan tetap maupun bukan pegawai;
  • Terdapat karyawan tapi tidak ada pembayaran gaji, dan/atau;
  • Penghasilan seluruh karyawan yang ada di perusahaan tersebut masih di bawah PTKP. 

Wajib pajak tidak perlu melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Nihil masa Januari-November, sedangkan untuk masa Desember, wajib pajak tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan SPT Masa 21/26, meski nihil. Namun, SPT Masa PPh Pasal 21/26 nihil karena adanya Surat Keterangan Domisili (SKD) dan SPT Masa PPh Pasal 21/26 nihil maupun terdapat potongan PPh Pasal 21/26 final, tetap wajib lapor pajak. 

Baca Juga: PPh Pasal 26: Tarif, Objek, Subjek, hingga Contoh Perhitungan yang Wajib Dipahami

 

 

2. PPh Pasal 25

 

Status SPT ini terjadi karena SPT tahunan PPh sebelumnya adalah nihil. Nihil bila dilihat dari laporan berkala, perhitungan wajib pajak dan laporan keuangan triwulan. SPT Masa PPh Pasal 25 bisa nihil karena 4 kondisi tertentu sebagai berikut: 

  • SPT Tahunan PPh sebelumnya nihil;
  • Nihil jika dilihat dari laporan berkala;
  • Laporan keuangan triwulan dan;
  • Dan perhitungan wajib pajak tertentu.

 

3. PPN 1107 PUT

 

SPT ini berstatus nihil sebab pajak masukannya nilainya sama dengan pajak keluaran sehingga tidak ada selisih sama sekali. Penyerahan yang tidak terutang PPN maupun PPnBM dapat menyebabkan status SPT menjadi nihil

SPT Masa PPN 1107 PUT atau PPN nihil ini tidak perlu dilaporkan dengan prakondisi tidak terdapat transaksi yang wajib dipungut PPN/PPnBM, termasuk pengertian tidak wajib dipungut, di antaranya: 

  1. Penyerahan yang tidak terutang PPN/PPnBM;
  2. Penyerahan yang dibebaskan PPN/PPnBM, dan;
  3. Penyerahan yang tidak dipungut PPN/PPnBM. 

 

Cara Setting Sertifikat Elektronik 

Untuk bisa menggunakan cara lapor PPN nihil dengan e-faktur perlu setting sertifikat digital dulu. Instal sertifikat PKP sekali saja kemudian pasang sertifikat NPWP bisa satu atau lebih. Masukan passphrase yang diberikan sebelumnya untuk menyelesaikan penyetingan sertifikat.

Cara Lapor SPT Masa PPN Nihil Online

Untuk lapor PPN nihil mulai dengan masuk dulu ke menu eFaktur. Pastikan dulu eFaktur aktif kemudian pilih masa pajak. Klik tab SPT masa PPN dan buka SPT masa.

Pilih tombol SPT post untuk kalkulasikan periodenya kemudian tunggu proses posting selesai. Jika sudah klik tombol lapor dan tunggu hingga bukti penerimaan elektronik atau nomor tanda terima elektronik muncul.

Bukti ini sebagai konfirmasi kamu sudah lapor PPN. Ada denda yang dikenakan bila tidak lapor SPT PPN. Besaran denda yang ditanggung adalah Rp. 500.000 per bulan. Sementara untuk SPT tahunan sebesar Rp. 100.000 untuk wajib pajak orang pribadi.

Ada pula denda senilai Rp. 100.000 untuk SPT masa lainnya. Sementara denda Rp. 1.000.000 dikenakan untuk keterlambatan SPT tahunan wajib pajak badan.

Cara lapor SPT masa PPN nihil online bisa dilakukan jika sudah mengaktifkan sertifikat elektronik. Apabila anda ingin fokus pada bisnis anda secara strategis, tanpa harus memikirkan kewajiban perpajakan perusahaan anda, anda dapat menghubungi kami di sini!


August 8, 2022
WhatsApp-Image-2022-08-07-at-2.19.56-PM.jpeg

Tidak semua orang beruntung bisa memiliki konsultan pajak yang bisa membantu menghitung dan mengelola pajaknya. Maka, tak heran jika akhirnya ada wajib pajak yang faktur pajak expired 3 bulan

Faktur pajak yang bisa expired di sini adalah PPN dan PPnBM. Jika pembuatannya tidak memenuhi ketentuan di UU PPN maka artinya si faktur expired. Jika Anda mengalami ini, tak perlu khawatir karena kami akan membeberkan konsekuensi dan solusinya.

Kapan Faktur Pajak Expired?

Pada dasarnya, faktur pajak harus dibuat oleh PKP penjual saat penyerahan BKP atau JKP. Sementara itu, ada juga faktur pajak yang dibuat saat menerima pembayaran sebelum penyerahan. Dalam UU PPN telah tertulis dengan jelas kondisi pembuatan ini. 

Namun, memang ada sedikit kelonggaran yakni PKP penerima atau pembeli boleh mengkreditkan pajak masukan di masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak bersangkutan. Catatannya, si pajak masukan belum dibebankan sebagai biaya dan belum ada pemeriksaan.

Jadi, jika faktur pajak masukan dibuat lewat dari waktu transaksi dan belum lewat 3 bulan dari waktu seharusnya, maka ini tidak bisa disebut faktur pajak expired.

Baca Juga: Mengenal Faktur Penjualan, Cara Membuat & Fungsinya dalam Transaksi

Konsekuensi Faktur Pajak Expired

Ada beberapa konsekuensi dari faktur pajak yang dibuat terlambat. Jika sudah melebihi batas maksimal yakni 3 bulan maka ada denda sekitar 2% dari DPP yang diterima PKP penerbit faktur pajak.

Tak hanya itu, konsekuensi ini juga bisa berpengaruh ke PKP lawan transaksinya. Apa pengaruhnya?

PKP penerima BKP atau JKP mendapat konsekuensi berupa pajak masukan yang diterima tidak dapat dikreditkan. Sama-sama rugi kan ya?

Sebagai informasi tambahan, kedua sanksi ini bisa Anda temukan di PP Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 19 Ayat (3). Jadi, dasar hukumnya kuat.

Solusi Faktur Pajak Expired

Lalu apa yang bisa jadi solusi dari masalah ini?

Pertama, untuk PKP penerbit faktur tidak ada solusi yang membantu. Mereka tetap perlu membayar denda 2% dari total DPP.

Kedua, beruntung PKP penerima atau pembeli masih bisa mendapat solusi yang efektif. Meski konsekuensi awal faktur pajak masukan tidak dapat dikreditkan, namun PKP penerima bisa menempuh 2 jalan.

  1. PKP penerima perlu membuat pembetulan SPT masa pajak sebelumnya. Dengan ini maka faktur pajak masukan bisa dikreditkan. Sayangnya, solusi pertama ini memakan waktu cukup lama.
  2. Selain itu, PKP penerima juga bisa membuat laporan dalam formulir 1111 B3 di SPT Masa PPN. Catatannya, SPT Masa ini dibuat di periode yang sama dengan faktur pajak expired diterima. Dalam laporan ini PKP penerima perlu mengakuinya sebagai biaya.

 

Baca Juga: Jenis-Jenis Sanksi Pajak yang Wajib Anda Ketahui

Jika Anda ada di posisi PKP penerima atau pembeli, cara mana yang ditempuh jika mendapat faktur pajak expired 3 bulan?


July 29, 2022
gianandrea-villa-KWrNwBE87EY-unsplash-1280x853.jpg

Semua orang atau badan yang memiliki penghasilan diatas PTKP akan dikenai pajak. Tanpa kecuali para Youtuber. Lalu berapa dan bagaimana perhitungan pajak Youtuber ? cek selengkapnya dibawah ini !

Aturan Pajak Youtuber

Penghasilan Youtuber diperoleh dari jumlah tayangan iklan yang dipasang pada konten video. Umumnya per 1000 tayangan iklan mampu mendapatkan penghasilan sebesar 1 dolar AS. ada pula yang mendapatkan lebih dari tarif tersebut tergantung dari negara dimana kanal Youtube dibuat.

Pekerjaan sebagai Youtuber sendiri sehubungan dengan pekerjaan wajib pajak orang pribadi atau sering disingkat WP-OP. Umumnya yang masuk dalam kategori ini adalah foto model, pemain musik, pembawa acara, kru film, penari dan masih banyak lagi lainnya.

Pengenaan WP OP ialah penghasilan yang sehubungan dengan kegiatan usaha beromzet lebih dari Rp. 4.8 miliar rupiah. Dengan catatan penghasilan bruto- biaya–+ dengan koreksi fiskal.

Penghasilan WP-OP juga dikenakan pada jasa sehubungan dengan kegiatan usaha kurang dari Rp. 4.8 miliar dengan catatan penghasilan bruto x PPN. Aturan ini disesuaikan dengan PPh Final PP No.23 tahun 2018.

Batas Waktu Pembayaran Pajak Youtuber

Ada pula batas waktu pembayaran pajak ini baik untuk badan maupun orang pribadi. Bagi pelaporan SPT PPh badan paling lambat hingga 30 April setiap tahunnya. Sementara pada orang pribadi paling lambat pada 31 Maret setiap tahunnya.

Untuk SPT masa paling lambat pada 20 hari setiap akhir tahun pajak. Bila kewajibannya tidak dipenuhi maka ada denda keterlambatan yang perlu dibayarkan wajib pajak. Jika wajib pajaknya badan maka dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000 dan Rp. 100.000 untuk orang pribadi.

Perhitungan Pajak Penghasilan Youtuber

Perhitungan menganut pada PMK No 101/PMK.010/2016 terkait dengan penyesuaian PTKP. Artinya penghasilan pribadi yang lebih dari Rp. 4.5 juta sebulan akan dikenakan pajak. Dengan rincian jika lajang sebesar Rp. 54.000.000.

Bila ada wajib pajak berstatus kawin ada tambahan pengurangan Rp. 4.500.000. Bila ada tanggungan anak maka perlu dikurangi PTKP per anak sebesar Rp. 4.500.000 hingga anak ketiga.

Berdasarkan pasal 17 ayat 1 UU Pph No.36/2008 ada pula tarif progresif. Besaran tarifnya adalah sebagai berikut :

  1. Penghasilan sampai dengan Rp. 60.000.000 per tahunnya dikenakan 5 %
  2. Pendapatan Rp.60.000.000-Rp. 250.000.000 memiliki tarif pajak 15 %
  3. Penghasilan Rp. 250.000.000-Rp. 500.000.000 dikenakan tarif pajak 25 % 
  4. 30 % untuk penghasilan diatas Rp. 500.000.000 per tahunnya

Baca Juga: Memahami Endorsement dari Segi Pengenaan Pajak

Tidak ada yang diistimewakan dalam perpajakan termasuk Youtuber. Pajak Youtuber dapat dikenakan pajak progresif tergantung besaran penghasilan kanal Youtubenya. Namun, apabila anda seorang Youtuber dan content creator yang ingin kewajiban perpajakannya ditangani oleh tim kami yang profesional, hubungi Rusdiono Consulting di sini.


June 27, 2022
WhatsApp-Image-2022-06-26-at-5.25.31-PM.jpeg

Bagi orang yang sering berbelanja, tentu tidak asing dengan istilah PPN atau Pajak Pertambahan Nilai. Namun selain itu, Anda mungkin juga pernah menjumpai istilah GST dalam perpajakan. Sebenarnya, apa itu?

Apa itu GST (Good and Service Tax)?

Istilah PPN dalam bahasa Inggris adalah VAT atau Value Added Tax. Adapun Goods and Services Tax atau GST adalah pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa tertentu untuk konsumsi dalam negeri. GST juga dikenal sebagai VAT (Value Added Tax) terhadap barang, jasa, dan layanan publik.

Goods and Services Tax merupakan pajak tidak langsung. Artinya, pajak tersebut tidak disetorkan secara langsung oleh konsumen ke pemerintah, melainkan disetorkan oleh pedagang.

Jadi, total harga yang harus dibayar oleh konsumen adalah harga barang atau jasa yang dibeli ditambah dengan pajak. Goods and Services Tax tersebut nantinya akan disetorkan oleh pedagang ke pemerintah.

Goods and Services Tax merupakan pajak yang umum digunakan oleh sebagian besar negara di dunia. Prancis adalah negara pertama yang menerapkannya pada tahun 1954. Sejak saat itu, diperkirakan 160 negara mengadopsi sistem pajak ini dalam beberapa bentuk atau yang lainnya.

Mengacu pada penjelasan di atas, Goods and Services Tax ini memiliki kemiripan dengan PPN. Ya, pada dasarnya GST adalah nama lain dari PPN.

 

Baca juga: Apa Itu Pajak PPN? Cari Tahu Definisi, Objek, dan Tarifnya Di Sini

GST di Indonesia dan Dunia

Di Indonesia, Goods and Services Tax disebut dengan PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dan sudah diterapkan sejak 1 Juli 1984. Adapun GST adalah istilah yang digunakan di negara lain, seperti Singapura misalnya. Singapura menerapkan Goods and Services Tax untuk pertama kalinya pada tahun 1994.

Di Malaysia, istilah GST juga pernah digunakan. Akan tetapi, istilah tersebut kemudian diganti dengan SST (Sales and Service Tax) pada tahun 2018.

Untuk besarannya, PPN di Indonesia mengalami kenaikan dari 10% ke 11% yang berlaku mulai 1 April 2022. Dan rencananya, tarif ini akan naik lagi menjadi 12% pada tahun 2025.

Di negara lain, PPN/VAT/GST atau pajak tidak langsung lain yang setara dengan PPN tentunya memiliki tarif yang berbeda-beda. Untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara, tarifnya adalah sebagai berikut sebagaimana dilansir Katadata.

  1. Filipina: 12%
  2. Indonesia: 11%
  3. Malaysia: 10%
  4. Vietnam: 10%
  5. Kamboja: 10%
  6. Singapura: 7%
  7. Laos: 7%
  8. Thailand: 7%
  9. Myanmar: 5%
  10. Brunei Darussalam: tidak ada PPN.

Itu dia penjelasan mengenai apa itu GST. Kesimpulannya Goods and Services Tax memiliki konsep dasar yang sama dengan PPN. Dapat dikatakan kalau keduanya sama. Hanya saja, penamaan tersebut mengikuti preferensi masing-masing negara apakah mau disebut PPN, GST, atau nama lain yang ekuivalen.

Jika Anda membutuhkan bantuan terkait perpajakan, jangan ragu untuk menggunakan jasa perpajakan dari RDN Consulting. RDN Consulting menyediakan berbagai jenis layanan perpajakan, seperti: konsultasi pajak, perencanaan pajak, tinjauan kepatuhan pajak, administrasi pajak, pengisian pajak bulanan dan tahunan, serta penyelesaian sengketa pajak.


June 24, 2022
WhatsApp-Image-2022-06-19-at-4.29.01-PM.jpeg

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai adalah jenis pajak yang dikenakan pada transaksi yang dilakukan PKP atau Pengusaha Kena Pajak. Penjualan aktiva tetap yang sebelumnya tidak untuk diperjualbelikan akan dikenakan PPN. Pengenaan PPN dalam penjualan aktiva tetap ini sudah diatur dalam pasal UU 16D PPN. Penjelasan menyeluruh bisa disimak di bawah ini.

Pasal UU 16D PPN Pada Periode Januari 1995 s/d April 2010 sesuai dengan UU No. 11 tahun 1994

Di periode pertama ini, pasalnya menjelaskan jika PPN diberlakukan pada penjualan aktiva oleh PKP yang sebelumnya tidak untuk dijual atau dibeli, selama saat perolehannya PPN yang dibayar itu bisa dikreditkan. Contoh penjualannya adalah penjualan peralatan, perabotan, mesin, bangunan, atau aktiva lainnya.

Pasal 16 pada undang-undang PPN di periode ini juga menjelaskan penjualan aktiva tidak terkena pajak bila pada saat perolehannya PPN yang dibayar tidak bisa dikreditkan. Pengecualiannya bila alasan tidak bisa dikreditkan itu karena persyaratan administratif yang tidak terpenuhi, contohnya faktur pajak yang tidak diisi dengan lengkap sesuai ketentuan.

Ada ketentuan dalam pengenaan PPN pada aktiva yang sebelumnya bukan untuk diperjualbelikan di pasal ini, yaitu:

  • Penjualannya dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
  • Penjualan aktiva itu harus berupa Barang Kena Pajak.
  • Bila saat membeli aktiva tidak terkena PPN akibat pembelian dari Non PKP dan proses pembelian itu dilakukan sebelum UU PPN tahun 1984 berlaku, maka penjualan aktivanya tidak terkena PPN.

Periode Setelah April 2010 yang sesuai dengan UU PPN No. 42 tahun 2009

Pasal tentang penjualan aktiva tetap menurut pajak ini diperbarui di periode kedua lewat UU PPN No. 42 pada tahun 2009. Pada UU baru ini telah diatur bahwa penjualan BKP yang sebelumnya tidak untuk diperjualbelikan akan dikenakan pajak.

Sama seperti masa sebelumnya, ada beberapa ketentuan yang berlaku pada pengenaan PPN di pasal ini, di antaranya adalah:

  • PKP adalah pihak yang menjual.
  • Penjualan aktivanya harus berupa BKP.
  • Jika saat pembelian PPN tidak dikenakan karena membeli dari Non atau bukan PKP dan sebelum berlakunya UU PPN tahun 1984, penjualannya tidak terkena PPN.
  • Seluruh penjualan aktiva yang mempunyai pajak masuk akan terkena PPN. Kecuali, bila pajak masuk pada penjualan aktiva tidak dikreditkan akibat berupa sedan dan station wagon (bukan barang yang disewakan atau dagangan) serta aktiva yang tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan atau proses usaha.

Jurnal Penjualan Aktiva Tetap

Jurnal penjualan aktiva tetap perlu dipahami untuk keberhasilan pencatatan laporan keuangan. Hal yang perlu diketahui untuk pencatatan jurnalnya adalah PPH atas penjualan aktiva tetap, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, kas, aset yang dijual, rugi atas pelepasan aset (jika terjadi selisih) dan laba atas pelepasan aset (bila mengalami keuntungan).

 

Baca Juga: Mengenal Aktiva dan Jenis-jenisnya di Dalam Perusahaan

 

Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pasal 16D UU PPN yang mengatur pajak atas penjualan aktiva tetap. Dari sini, pembaca bisa mengetahui ketentuan mengenai PPN yang berlaku pada penjualan aktiva tetap dan pencatatan jurnal penjualan aktivanya.


June 17, 2022
WhatsApp-Image-2022-06-11-at-2.57.21-PM.jpeg

Rasio pajak atau tax ratio adalah Dalam beberapa tahun terakhir ini, Indonesia mengalami penurunan akibat terjadi pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, ketika pandemi Covid-19 sedang naik-naiknya, rasio pajak Indonesia menyentuh angka 8,33%. Namun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat tax ratio Indonesia tahun 2021 lalu mengalami peningkatan hingga 9,11%. Hal itu menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia perlahan mulai membaik. Jauh dibanding ketika awal pandemi. 

Namun apa sebenarnya tax ratio itu dan bagaimana perkembangannya di Indonesia? Bagi kamu yang sedang mempelajari tentang pajak, kamu harus simak artikel ini dengan baik ya! 

Apa Itu Tax Ratio?

Rasio pajak adalah perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). PDB dalam konteks ini meliputi belanja konsumen, pengeluaran pemerinta, investasi, hingga ekspor bersih. Rasio pajak dapat menjadi suatu ukuran kinerja penerimaan pajak suatu negara. Namun, beberapa literatur menyebutkan bahwa rasio pajak bukanlah satu-satunya indikator yang dapat mengukur kinerja pajak. Meski begitu, adanya rasio pajak ini menjadi sebuah gambaran umum tentang perpajakan dan menilai kapasitas menilai sistem perpajakan dari suatu negara. 

Setiap negara akan memiliki cara perhitungan rasio pajaknya secara masing-masing. Namun perhitungan tersebut mengacu pada definisi berdasarkan IMF (International Monetari Fund) atau OECD (Organisation for Economic CO-operation and Developmenet). 

Lalu bagaimana perkembangan rasio pajak di Indonesia? Perhitungan mana yang diadaptasi oleh Indonesia? 

Baca Juga: Apa itu Tax Avoidance dan Bagaimana Skema yang Sering Terjadi

Perkembangan Tax Ratio di Indonesia

Di Indonesia menganut dua paham perhitungan komponen rasio pajak, yaitu dalam makna sempit dan makna luas. Dalam makna sempit artinya dengan melakukan perhitungan penerimaan perpajakan dari pemerintah pusat. Penerimaan tersebut meliputi tiga hal yaitu, pajak, kepabeanan, dan cukai. Perhitungan makna sempit ini digunakan beberapa tahun lalu, namun belakangan ini pemerintah mulai menggunakan perhitungan dalam makna luas. 

Pehitungan makna luas tersebut mengadopsi perhitungam dari OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). Dalam perhitungan ini, tidak hanya tiga hal yang ada dalam makna sempit saja yang dihitung, melainkan segala jenis penerimaan yang dibayarkan oleh warga negara termasuk penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak daerah dan SDA

Tax Ratio Indonesia dalam Dekade Terakhir

Seperti yang sudah dibahas di awal tadi, bahwa rasio pajak di Indonesia sempat mengalami penurunan pada awal pandemi Covid-19. Meskipun baru-baru ini rasio pajak mulai naik, tetapi jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, jelas saja penurunan ini sangat signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh pemberian insentif fiskal, penegakan hukum di bidang perpajakan, dan dinamika ekonomi dan harga komoditas global.

Pada sekitar 10 tahun yang lalu, rasio pajak di Indonesia sempat mencapai level yang sangat tinggi karena adanya booming harga komoditas, yaitu mencapai 18,59%.

Demikianlah beberapa ulasan mengenai tax ratio serta perkembangannya di Indonesia.


June 13, 2022
PPh-pasal-24-1280x646.jpg

Dalam dunia perpajakan, dikenal istilah kredit pajak luar negeri. Untuk menghindari pengenaan pajak berganda dan perlakuan pemajakan yang sama, maka atas penghasilan yang diterima dari luar negeri dapat dikreditkan melalui pajak yang terutang pada tahun yang sama. Kredit pajak luar negeri tersebut diatur dalam PPh Pasal 24.

Lalu apa saja yang dibahas di dalam PPh Pasal 24 dan bagaimana perhitungan PPh Pasal 24? Untuk kamu yang sedang belajar tentang pajak, simak artikel ini dengan baik ya! Artikel ini akan membahasnya secara jelas dan rinci. 

Apa Itu PPh Pasal 24

PPh Pasal 24 adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur hak wajib pajak dalam memanfaatkan kredit luar negeri. Hal ini dilakukan untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Seperti yang sudah dibahas di awal, bahwa dengan adanya pemanfaatan kredit pajak luar negeri dan diatur dalam PPh Pasal 24 adalah agar tidak terkena pajak ganda. 

Dalam pasal ini, disebutkan bahwa subjek pajak adalah Wajib Pajak dalam negeri yang wajib membayar pajak atas keseluruhan penghasilannya. Adapun sumber penghasilan yang dimaksud bisa saja diperoleh dari luar negeri ataupun dalam negeri. Kemudian dalam UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan menjelaskan beberapa detail sumber penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan. 

Sumber Penghasilan Luar Negeri yang Dapat Dikreditkan

  1. Penghasilan dari saham dan surat berharga lainnya, serta profit yang diperoleh dari hasil saham maupun surat berharga lainnya.
  2. Penghasilan yang berupa sewa, bunga, dan royalti yang berhubungan dengan penggunaan harta gerak.
  3. Penghasilan sewa dan berkaitan dengan penggunaan  harta tak gerak.
  4. Penghasilan imbalan yang berkaitan dengan kegiatan, pekerjaan, dan jasa.
  5. Penghasilan dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) di luar negeri.
  6. Penghasilan yang diperoleh dari pengalihan seluruh atau sebagian hak penambahan maupun permodalan dalam perusahaan
  7. Keuntungan atas pengalihan harta tetap
  8. Keuntungan atas pengalihan harta yang merupakan bagian dari BUT

Baca Juga: Bekerja di Luar Negeri, Apakah Wajib Lapor SPT?

Perhitungan PPh Pasal 24

Ada sedikit contoh untuk menggambarkan bagaimana perhitungan PPh Pasal 24. Misalnya sebuah PT X di tahun 2017 mendapatkan pendapatan neto dalam negeri Rp25.000.000.000 dan luar negeri Rp10.000.000.000. Maka total penghasilan PT X adalah Rp35.000.000.000. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 25%. 

Total PPh terutang:

25% x Rp35.000.000.000= Rp7000.000.000. 

Sementara itu, PPh maksimum yang bisa dikreditkan adalah 

(Penghasilan luar negeri/penghasilan total) x PPh terutang = (Rp10.000.000.000/ Rp35.000.000.000) x Rp7.000.000.000= Rp2.000.000.000

Maka, dapat disimpulkan bahawa PPh terutang yang telah dibayar di luar negeri adalah Rp2.000.000.000. Nominal inilah yang nantinya dapat dijadikan bukti pengurangan pajak dalam negeri. 

Demikianlah ulasan mengenai PPh Pasal 24 dan cara perhitungan PPh Pasal 24. Apabila anda membutuhkan tenaga profesional dan ahli dalam mengurus dan mengelola administrasi perpajakan anda, anda dapat menghubungi kami di sini.


June 10, 2022
WhatsApp-Image-2022-06-05-at-2.56.18-PM.jpeg

Dalam dunia perpajakan, sebagai wajib pajak Anda harus mengetahui tentang pajak penghasilan, atau sering disebut dengan PPh. Pajak penghasilan telah diatur dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2008. Berbagai jenis pajak penghasilan bisa Anda temukan di sana, salah satunya ialah PPh pasal 29. Pada artikel kali ini kita akan membahas pajak penghasilan pasal 29 tersebut.

Tentang PPh Pasal 29

Jenis pajak penghasilan cukup banyak, salah satunya pajak penghasilan pasal 29. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan jenis pajak penghasilan tersebut?

Pajak penghasilan pasal 29 (PPh pasal 29) disebut juga dengan pajak penghasilan kurang bayar. Pajak tersebut merupakan selisih dari sisa PPh terutang dengan kredit PPh pasal 21, 22, 23, 24, serta PPh pasal 25. Hal tersebut tertulis pada spt tahunan PPh. Pembayaran pajak penghasilan kurang bayar harus lunas sebelum adanya surat pemberitahuan tahunan PPh.

Perbedaan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29?

Perlu diketahui, bahwa PPh pasal 25 berkaitan erat dengan pasal 29. Adapun perbedaan PPh pasal 25 dan PPh pasal 29 ada pada pembahasannya. Telah kita ketahui bahwa pajak penghasilan pasal 29 merupakan pajak kurang bayar, sedangkan pajak penghasilan pasal 25 membahas mengenai angsuran pajak penghasilan yang terutang. Maka dari itu, biaya yang harus wajib pajak bayar mengenai pajak penghasilan pasal 29 ialah sisa dari PPh pasal 25.

 

Baca Juga: Mengenal Jenis Pajak Perusahaan yang Wajib Diketahui Pebisnis

Perhitungan PPh Pasal 29 yang Berlaku

Ketentuan dari UU PPh, pelunasan pajak kurang bayar harus dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan sebelum menerima spt tahunan PPh. Selain itu, berikut perhitungan PPh pasal 29 yang perlu Anda ketahui sebagai wajib pajak;

1. Tarif PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

Berikut ketentuan PPh pasal 25/29 orang pribadi;

  • PPh pasal 25 yang terbayar = 0,75 x jumlah penghasilan per bulan
  • PPh pasal 29 yang wajib dibayar = PPh terutang – PPh 25 yang terbayar

2. Tarif PPh Pasal 25/29 Badan Usaha

Berbeda dengan pajak orang pribadi, berikut ketentuan PPh pasal 25/29 badan usaha;

  • Angsuran PPh pasal 25 = PPh Terutang tahun sebelumnya x 12 bulan
  • PPh pasal 29 yang wajib dibayar = PPh terutang – total angsuran PPh pasal 25

Aturan Pelaporan SPT Tahunan PPh pasal 29

Adapun ketentuan mengenai pelaporan spt tahunan PPh pasal 29, yaitu dilakukan ketika tahun pajak berakhir. Untuk orang pribadi, pelaporan dilakukan di akhir bulan maret, sedangkan untuk badan usaha, pelaporan dilakukan di akhir bulan april sesuai undang-undang yang berlaku. Berikut beberapa aturan pelaporannya;

1. Aturan Sanksi Telat Laporan SPT Tahunan

Ada aturan baru mengenai sanksi apabila telat melapor spt tahunan PPh. Aturan yang baru tercantum pada Undang-undang nomor 11 tahun 2020 mengenai cipta kerja yang menjadi acuan pembayaran setiap bulan.

2. Sanksi dan Denda

Denda yang diperoleh jika wajib pajak terlambat dalam melunasi PPh kurang pajak sebesar suku bunga acuan dan ditambah 10%. Hasil tersebut nantinya akan dibagi 12 bulan atau paling lambat 24 bulan.

Sedangkan apabila wajib pajak tidak melunasi dan mendapatkan SKPKB, akan dikenai denda sebesar suku bunga acuan ditambah 15%. Hasil tersebut nantinya akan dibagi 12 bulan atau paling lambat 24 bulan.

Itulah ulasan singkat mengenai PPh pasal 29. Anda juga bisa memakai jasa konsultan pajak RDN untuk penanganan terbaik. Semoga bermanfaat!


Send this to a friend