Pajak Archives - Rusdiono Consulting

May 5, 2021
WhatsApp-Image-2021-05-02-at-4.56.31-PM.jpeg

Kini, masyarakat dimudahkan dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online. Sebagai salah satu jenis pajak rutin tahunan dan lima tahunan, Anda yang memiliki kendaraan bermotor diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak. Namun, apa itu kendaraan bermotor? Bagaimana cara menghitung, cek, dan bayar pajak secara online? Simak artikel ini.

Apa itu Pajak Kendaraan Bermotor?

Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu  jenis pajak provinsi sebagai bagian dari Pajak Daerah. Jika mengacu pada Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 12 dan 13, maka pengertian pajak kendaraan bermotor adalah adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 

Pajak kendaraan bermotor dipungut oleh kantor bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT yang melibatkan 3 instansi pemerintah, yakni: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, serta PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

 

  • Objek Pajak 

 

Kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam hal ini, termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dijalankan di segala jenis jalan darat serta kendaraan bermotor yang dijalankan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) hingga GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

Kecuali, 

  • kereta api.
  • kendaraan bermotor yang dioperasikan demi keperluan pertahanan maupun keamanan negara.
  • kendaraan bermotor yang dipunyai dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing yang berasaskan timbal balik, serta lembaga-lembaga internasional yang mendapat fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.
  • Objek pajak lainnya yang tercantum pada Peraturan Daerah.

 

 

  • Subjek Pajak

 

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi maupun Badan yang mempunyai dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam hal ini, juga menjadi wajib pajaknya. Untuk wajib pajak, kewajiban perpajakan dari kendaraan bermotor dapat diwakili oleh pengurus atau kuasa badan yang bersangkutan.

 

 

  • Tarif Pajak

 

Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 pasal 5 telah mengatur penetapan batas bawah serta  batas atas tarif pajak kendaraan bermotor pribadi. Namun, untuk kepastian penetapan tarif pajak kendaraan bermotor disesuaikan pada peraturan daerah masing-masing provinsi.

Penetapan batas bawah serta batas atas tarif pajak kendaraan bermotor pribadi yakni:

  • Kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sejumlah 1% (satu persen) serta paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
  • Kepemilikan kendaraan bermotor kedua serta seterusnya tarif dapat dilakukan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) serta paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Dengan kepemilikan kendaraan bermotor sesuai nama dan/atau alamat yang sama. 

 

 

  • Masa Pajak

 

Sesuai Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 8, pajak kendaraan bermotor dikenai Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak pendaftaran kendaraan bermotor. 

Pembayaran pajak kendaraan bermotor sekaligus di muka. Bagi pajak kendaraan bermotor karena keadaan kahar (force majeure) yang masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka dilakukan restitusi atas pajak yang telah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui. 

Bagi kendaraan yang telah terdaftar, bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan restitusi telah dicantumkan dalam Peraturan Gubernur. 

Hasil pajak kendaraan bermotor setidaknya 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan terhadap kabupaten/kota, dialokasikan pada pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan, serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

 

Cara Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor 

Dalam menghitung pajak kendaraan bermotor, maka ada beberapa komponen yang perlu Anda perhitungkan sesuai daerah masing-masing. 

Misal untuk DKI Jakarta, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2010 stdd Perda Nomor 2 Tahun 2015 yaitu:

  • Nilai jual kendaraan bermotor
  • Bobot yang secara relatif mencerminkan tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan karena penggunaan kendaraan bermotor. 

Kemudian ada juga Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan atau SWDKLLJ yakni Rp143.000 untuk mobil dan Rp35.000 untuk motor.

Contoh perhitungan:

Motor Tuan A dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor senilai Rp30.000.000 (Kepemilikan kedua, dengan bobot koefisien = 1 untuk jenis kendaraan tersebut).

Maka perhitungan dengan pengenaan tarif pajak progresif karena kepemilikan kedua,

Pajak Kendaraan Bermotor 2,5% x Rp30.000.000 = Rp750.000

SWDKLLJ Motor = Rp35.000

Maka  total yang perlu dibayar sebesar Rp855.000

 

Cara Cek & Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Online

Namun, kini Anda dapat langsung mengecek dan membayar pajak kendaraan bermotor secara online melalui aplikasi dari pemerintah daerah sehingga wajib pajak tidak lagi diwajibkan datang langsung ke kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

Berikut cara mengecek pajak sesuai daerah masing-masing.

 

  • DKI Jakarta

 

  • Membuka situs Samsat DKI Jakarta, https://samsat-pkb2.jakarta.go.id/
  • Mengisi data nomor polisi kendaraan dan nomor induk kependudukan (NIK) pada kolom yang telah disediakan.
  • Mengklik proses.
  • Hasilnya akan memberi informasi nominal pajak yang perlu dibayar. Akan tetapi perlu diingat, nominal tersebut tidak termasuk denda keterlambatan dan tidak termasuk pajak progresif.
  • Setelah mendapat informasi yang Anda butuhkan mengenai pajak kendaraan, maka Anda dapat langsung membayar pajak kendaraan bermotor melalui ATM atau gerai bank DKI wilayah Anda.

 

 

  • Jawa Barat

 

  • Membuka situs https://bapenda.jabarprov.go.id/
  • Di bagian atas laman tersebut, pilih menu ‘Samsat’, kemudian ‘Info Pajak Kendaraan’.
  • Mengisi data nomor polisi kendaraan serta warna TNKB pada kolom yang disediakan. Keterangan warna TNKB ini terdapat pada STNK.
  • Masukkan kode captcha, lalu klik proses.
  • Hasilnya akan memberikan rincian mulai dari ‘Informasi Kendaraan’ dan Info Pajak Kendaraan dan PNBP’ termasuk nominal pajak kendaraan.
  • Jika plat nomor kendaraan telah ditemukan, berikutnya Anda akan mendapat detail informasi yang berisi merek kendaraan, model kendaraan, warna kendaraan, tahun, nomor mesin, nomor rangka, tanggal pajak, PKB, PKB denda, hingga total pajak tahunan yang perlu Anda bayarkan.

 

 

  • Jawa Timur

 

  • Membuka situs https://info.dipendajatim.go.id/esamsat/.
  • Di laman utama, Anda akan diminta untuk mengisi informasi kota tempat kendaraan Anda teregistrasi, SAMSAT tempat kendaraan terdaftar, serta nomor polisi kendaraan.
  • Jika informasi tentang kendaraan serta total pajak yang wajib Anda bayar sudah terlihat, kemudian klik tombol “Ya” untuk lanjut ke langkah selanjutnya yaitu membayar pajak.
  • Kemudian, masukan nomor rangka, nomor BPKB kendaraan, lokasi pengambilan nota, serta pengesahan STNK baru.
  • Pilih bank yang Anda gunakan untuk membayar pajak.
  • Apabila telah membayar pajak serta mendapat kode bayar, cetak serta simpan bukti transaksi untuk mengambil nota pembayaran di SAMSAT.

 

 

  • Jawa Tengah

 

  • Membuka situs http://dppad.jatengprov.go.id/info-pajak-kendaraan/.
  • Anda akan diminta mengisi nomor kendaraan.
  • Jika sudah, Anda dapat melihat informasi pajak kendaraan bermotor tahunan, info status blokir kendaraan bermotor, SWDKLLJ, serta PNPB STNK. 
  • Apabila ingin membayar pajak secara online, maka pilih fitur pembayaran online, mengisi data yang diperlukan, dan Anda dapat langsung mengikuti arahan yang tertera sampai menampilan kode bayar.

 

Demikian penjelasan mengenai pajak kendaraan bermotor, cara menghitung secara manual, hingga cara cek dan bayar pajak online sesuai daerah masing-masing. Jika daerah Anda belum disebutkan di artikel ini, Anda dapat mencari dengan kata kunci “e-samsat (nama daerah).


March 5, 2021
modern-house-earth-green-grass-with-blue-sky-background_42251-46.jpg

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu biaya yang perlu dibayarkan Wajib Pajak (WP) yang memiliki tanah serta bangunan dan memeroleh manfaat atas keberadaannya. Namun kini, seiring berkembangnya teknologi digital,  wajib pajak dapat bayar PBB secara online dimana dan kapanpun.

Melihat dari sifatnya, PBB adalah pajak yang miliki sifat kebendaan. Dalam artian, besaran pajak yang dikenakan sesuai dengan objeknya, yaitu bumi dan/atau bangunan yang sudah dipunyai seseorang, sementara subjeknya tidak disertakan dalam penentuan besaran barang.

Lalu untuk contoh objeknya sendiri, bumi dapat dicontohkan seperti ladang, sawah, tanah, tambang, dan pekarangan. Di sisi lain, contoh pajak dari bangunan yaitu rumah tinggal pusat perbelanjaan, bangunan usaha, hingga pagar mewah. 

Kemudian, subjek pajak dalam PBB yaitu orang pribadi maupun badan usaha yang memiliki hak atas bumi, mendapat manfaat bumi, mempunyai bangunan, menguasai bangunan, serta mendapat manfaat atas bangunan.

PBB telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak dan Bumi Bangunan. Jika menilik situs resmi Direktorat Jenderal Pajak yang berada dalam Kementerian Keuangan dipaparkan bahwa PBB adalah pajak pusat. Akan tetapi, hampir keseluruhan realisasi pemerolehan diberikan kepada Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota.

Oleh karena sejak 1 Januari 2014 PBB pedesaan serta perkotaan adalah pajak daerah, maka setiap daerah memiliki Peraturan Daerah masing-masing terkait PBB.

Dahulu, pembayaran PBB dilakukan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Namun kini, Anda dapat melakukan bayar PBB secara online melalui situs yang telah bekerja sama dengan Dirjen Pajak. Oleh karenanya, berikut penjelasan cara bayar PBB ke KPP dan cara mudah bayar PBB online. 

Baca Juga: Pajak Bumi dan Bangunan: Objek Pajak dan Cara Menghitungnya

Cara Bayar PBB ke Kantor Pelayanan Pajak

Dalam pendaftaran objek PBB baik milik pribadi maupun badan usaha, Anda dapat mendaftar dengan datang langsung ke KPP, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi (KP2KP) perpajakan di wilayah objek pajak Anda. Kemudian, minta Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang disediakan secara gratis. 

Sementara itu, jumlah besaran pajak yang dikenakan pada Anda berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) – harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah. Dengan bumi dan bangunan yang menjadi objek pajaknya. 

Penentuan NJOP pada objek bumi misalnya letak, peruntukkan, pemanfaatan, serta kondisi lingkungan. Sedangkan untuk objek bangunan didasarkan atas bahan yang digunakan, rekayasa, letak, serta kondisi lingkungan.

Ketentuan nilai tersebut berdasarkan harga pasar per wilayah, yang ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Keuangan. Besarnya PBB yang tertuang diperoleh dari perkalian tarif 0,5% dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). NJKP ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (jika NJOP kurang dari Rp1 miliar) atau 40% dari NJOP (jika NJOP senilai Rp1 miliar atau lebih).

Syarat Mengurus PBB

  1. Mengisi blangko Permohonan Pendaftaran Objek Baru.
  2. Mengisi blangko SPOP.
  3. Fotokopi KTP atau Kartu Keluarga (KK).
  4. Fotokopi Sertifikat Tanah.
  5. Fotokopi Akta Jual Beli.
  6. Fotokopi IMB / IPB.
  7. Surat Kuasa (jika dikuasakan).
  8. Surat Keterangan Lurah (jika tidak ada bukti kepemilikan).

Cara Cek dan Bayar PBB Online

Untuk bayar PBB online, terdapat 5 cara yang dapat dilakukan. Simak beberapa cara berikut ini.

 

1. Bayar melalui ATM

 

Fasilitas elektronik umum seperti mesin ATM tentu dapat Anda temui dan gunakan dengan mudah. Bayar PBB online via ATM dapat jadi pilihan terbaik jika Anda tidak sedang tidak terkoneksi maupun alami gangguan jaringan internet. Dalam memudahkan pembayaran PBB melalui ATM, berikut langkah yang dapat dilakukan.

  1. Cari menu pembayaran kemudian pilih.
  2. Cari menu pajak kemudian pilih.
  3. Masukkan Nomor Objek Pajak.
  4. Masukkan tahun pembayaran PBB.
  5. Lalu akan muncul informasi tentang objek pajak, tagihan, serta namanya.
  6. Periksa dengan teliti identitas serta jumlah pokok pajak yang perlu dibayar.
  7. Jika sudah sesuai, tekan tombol bayar.

Satu hal yang perlu diingat, simpan bukti pembayaran ketika membayar dengan metode online. 

2. Bayar melalui Mobile Banking

Cara bayar PBB online yang kedua yaitu via mobile banking. Kini, hampir seluruh bank menyediakan layanan pembayaran PBB melalui mobile banking seperti bank BCA, Mandiri, BRI, BNI, serta BTN. 

Panduan pembayaran pun mudah untuk dilakukan. Pertama-tama, klik menu pembayaran, lalu pilih pajak/MPN untuk tahapan awalnya. Kemudian, pilih rekening debet serta isi tahun pajak, kode bayar, serta nomor objek pajak.

Untuk informasi nomor kode bayar, Anda dapat mengecek di laman aplikasi pembayaran pajak daerah seperti berikut ini:

  1. DKI Jakarta: www.dpp.jakarta.go.id
  2. Bogor: https://pbb.kabbogor.net/login
  3. Depok: https://pbb-bphtb.depok.go.id/
  4. Semarang: https://e-pbb.semarangkota.go.id/
  5. Kutai Kartanegara: https://bapenda.kukarkab.go.id/

Akan tetapi, sebagian wilayah belum menyediakan layanan online. Oleh karena itu, silahkan cari dengan keyword “cek pbb spasi (nama daerah)”. Jika tidak ada, kemungkinan besar memang belum tersedia secara online. 

3. Bayar melalui Website

Bagi Anda yang belum familiar dengan cara mengecek dan bayar PBB online, sama seperti sebelumnya, Anda dapat mencari di internet dengan format “bayar pbb online (nama daerah). Lalu selanjutnya,  akan dipaparkan informasi ataupun panduan bagi Anda yang ingin membayar PBB online melalui website.

Sesudah menemukan situs cek PBB online sesuai daerah Anda, maka kemudian Anda akan diarahkan ke suatu laman untuk mengecek nominal pajak Anda. Kemudian selanjutnya, masukkan Nomor Objek Pajak (NOP) serta tahun pajak. Di sini, Anda akan diminta memasukkan kode verifikasi sebelum informasi yang dicari muncul.

4. Bayar Melalui Aplikasi

Bayar PBB online selanjutnya yaitu melalui aplikasi. Saat ini, aplikasi hanya berlaku di sebagian wilayah seperti, Kota Tangerang Selatan, Banjar, Cilegon, Majalengka, Kabupaten Subang, Kota Bekasi, Kabupaten Kuningan, serta Kota Bogor.

Cara cek PBB online memakai aplikasi pun telah tersedia. Hanya saja, masih mencakup daerah-daerah tertentu, serta hanya untuk pengguna smartphone bersistem Android. Untuk mengunduh iPBB, Anda dapat unduh aplikasinya di Google Play.

Jika Anda telah mengunduh aplikasi iPBB di smartphone, maka cara cek dan bayar tagihan PBB online adalah:

  1. Masukkan NOP serta tahun pada kolom yang tersedia, lalu klik “Kirim”.
  2. Data akan muncul pada layar smartphone Anda.
  3. Ketika data sudah ditemukan, maka Anda dapat bayar online sesuai dengan tagihan.

5. Cara Bayar PBB Online Lainnya

Selain keempat cara bayar PBB online sebelumnya, Anda dapat memakai cara lain untuk membayar PBB via supermarket serta ecommerce. 

Sejak tahun 2017, pemerintah DKI Jakarta meresmikan cara bayar PBB melalui salah satu supermarket terdekat rumah Anda. Namun, hanya untuk tagihan dibawah Rp5 juta. Jika tagihan lebih dari batas tersebut, maka dapat gunakan cara lainnya. 

Bahkan, bayar PBB online dapat dilakukan di situs e-commerce secara 24 jam. Namun, hanya beberapa wilayah seperti DKI Jakarta, Kota Depok, Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, Kabupaten Bandung, Kota Bekasi, Karawang, Cirebon, Majalengka, Tasikmalaya, Sukabumi, dan Batam. 

Baca Juga: Pajak Penjual dan Pembeli Rumah dalam Jual Beli Rumah

Demikian penjelasan singkat mengenai PBB serta cara bayar PBB langsung ke KPP serta cara bayar PBB secara online melalui beberapa platform. Semoga pembayaran PBB menjadi lebih mudah dan praktis, serta tidak terlambat apalagi sampai jatuh tempo.

Ketahui dunia perpajakan hanya di Rusdiono Consulting, sebagai jasa konsultan pajak terpercaya, kami terus mengupayakan untuk memberi solusi terbaik atas segala urusan perpajakan pribadi maupun badan usaha. Selain itu, Rusdiono Consulting pun memberi layanan konsultasi jasa akuntansi, transfer pricing documentation, layanan audit internal, analisa finansial dan pemodelan finansial, hingga layanan untuk UMKM di Indonesia.


February 5, 2021
WhatsApp-Image-2021-01-31-at-7.19.08-AM.jpeg

Sesuai namanya, penyusutan fiskal merupakan penyusutan yang didasarkan oleh ketentuan Undang-undang pajak penghasilan (PPh). Ada pun amortisasi merupakan alokasi perolehan harta yang tidak berwujud selama masa manfaat. 

Perihal penyusutan fiskal ini telah diatur di Pasal 11 Undang-undang PPh, sedangkan amortisasi ada di Pasal 11 A Undang-undang PPh.

Perbedaan Penyusutan Fiskal dan Komersial

Pada umumnya, yang membedakan penyusutan fiskal dan komersial adalah dari perbedaan umur atau metode penyusutan. Perbedaan tersebut diambil dari penggolongan menurut pajak dengan penggolongan dari perusahaan guna menyusutkan fixed asset-nya.

Akan tetapi, khusus metode penyusutan Double Declining Method, ada perbedaan dalam cara perhitungan secara komersial dan fiskal. Perhitungan komersial adalah yang dilaporkan sampai ke laporan keuangan, sedangkan perhitungan fiskal dapat dilihat melalui Report Depreciation List dan Difference Interim Depreciation sampai ke SPT Tahunan.

Manfaat Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

Setiap wajib pajak, wajib mengisi formulir daftar penyusutan dan amortisasi fiskal dalam format excel sebagai salah satu lampiran SPT Tahunan PPh Badan. Wajib pajak orang pribadi juga menggunakan formulir ini.

Formulir penyusutan dan amortisasi fiskal digunakan untuk melaporkan beberapa hal, di antaranya:

  1. Melaporkan harta berwujud yang dimiliki wajib pajak beserta besaran biaya penyusutan saat tahun pajak berjalan.
  2. Melaporkan harta tidak berwujud yang dimiliki beserta besaran biasa amortisasi pada tahun pajak berjalan.

Formulir daftar penyusutan ini wajib dilampirkan dalam laporan SPT Tahunan jika wajib pajak mempunyai harta berwujud atau tidak berwujud. Ada pun metode yang digunakan oleh wajib pajak guna menghitung biaya penyusutan adalah garis lurus dan saldo menurun.

Wajib pajak bisa memilih salah satu dari metode tersebut, tetapi harus konsisten dan tidak bisa berubah lagi di pembayaran pajak selanjutnya.

Tarif Penyusutan Fiskal

Berdasarkan data yang diambil dari Tabel Penyusutan Fiskal Dirjen Jenderal Pajak, tarif penyusutan fiskal ditentukan berdasarkan kelompok harta berwujud, masa manfaat, penghitungan tarif dengan metode garis lurus, dan metode saldo menurun.

Untuk kelompok 1, masa manfaatnya adalah 4 tahun dengan tarif penyusutan metode garis lurus sebesar 25% dan saldo menurun 50%. Kelompok 2, masa manfaatnya selama 8 tahun dengan metode garis lurus 12,5% dan saldo menurun sebesar 25%.

Pada kelompok 3, masa manfaat yang berlaku adalah 16 tahun dengan tarif penyusutan metode garis lurus 6,25% dan saldo menurun 12,5%. Untuk kelompok 4, masa manfaatnya 20 tahun dengan tarif penyusutan garis lurus sebesar 5% dan saldo menurun 10%.

Ada pun untuk kelompok harta berwujud bangunan, kategori permanen memiliki masa manfaat selama 20 tahun dengan tarif penyusutan metode garis lurus sebesar 5%. Sedangkan kategori tidak permanen, masa manfaatnya 10 tahun dengan tarif penyusutan metode garis lurus sebesar 10%.

Cara Menghitung Penyusutan Fiskal dan Komersial

Setelah mengetahui penjelasan mengenai penyusutan fiskal dan komersial, Anda perlu mengetahui cara menghitungnya. Mari belajar dari contoh kasus berikut.

  1. X membeli laptop pada 1 Januari 2018 yang merupakan kelompok 1 dengan harga Rp7.000.000. Berikut adalah penghitungan penyusutan tahun 2019 dengan metode garis lurus dan saldo menurun.
  • Penyusutan tahun 2019 dengan metode garis lurus:

Rp7.000.000 x 25% = Rp1.750.000

  • Penyusutan tahun 2019 berdasarkan metode saldo menurun:

Penyusutan tahun 2018 = Rp7.000.000 x 50% = Rp3.500.000

Penyusutan tahun 2019 = (Rp7.000.000 – Rp 3.500.000) x 50% = Rp1.750.000

Itulah tadi informasi mengenai penyusutan fiskal yang mungkin bermanfaat bagi Anda. Kini, Anda tidak perlu bingung lagi untuk melaporkan SPT pajak dan menghitung besaran penyusutan fiskal dan komersial. Apabila anda membutuhkan jasa konsultan pajak profesional dan terpercaya untuk mengurus pajak perusahaan anda, anda dapat menghubungi kami di sini.


November 19, 2020
aplikasi-efaktur-pajak-pemerintahan.jpg

Sejak tahun 2014, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mengeluarkan sebuah aplikasi untuk mempermudah pengelolaan faktur pajak yang disebut dengan e-Faktur.

Tercetusnya e-Faktur pajak bermula ketika banyak permasalahan yang terjadi dalam pembuatan faktur pajak misalnya, faktur fiktif, faktur pajak ganda, keterlambatan penerbitan, hingga penerbitan faktur dari orang yang tidak berhak atau berwenang.

Lalu apa sebenarnya aplikasi e-Faktur pajak? Apa saja fitur-fiturnya?

Pengertian e-Faktur Pajak

Seperti istilah-istilah lainnya yang menggunakan embel-embel “e” di depannya yang mengartikan sebuah kata “elektronik”, e-Faktur merupakan aplikasi pembuatan faktur pajak secara elektronik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau aplikasi mitra resmi DJP.

Salah satu aplikasi resmi yang dikelola DJP adalah eFaktur client desktop dan e-faktur pajak.go.id. Dimana Anda bisa membuat, menerbitkan, dan melaporkan faktur pajak.

Berdasarkan pasal 11 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2014, Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat dan melaporkan faktur pajak dengan cara mengunggah dan memperoleh persetujuan dari DJP.

Aplikasi e-Faktur Pajak DJP

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, e-Faktur pajak DJP merupakan aplikasi atau software pengelolaan faktur pajak dan laporan SPT Masa PPN 1111 dengan cara diunggah dan memperoleh persetujuan dari DJP.

Persetujuan yang dimaksud adalah DJP telah menyalin semua detail data faktur pajak, rekonsiliasi informasi faktur sesuai aturan berlaku, lalu memberikan approval melalui kode QR pada lembaran faktur pajak.

Perlu diingat bahwa Anda hanya bisa mencetak faktur setelah melalui proses persetujuan atau dalam status approval.

Selain proses approval, dalam aplikasi Anda juga bisa saja mendapatkan status rejected atau ditolak. Biasanya hal tersebut karena ada kesalahan data atau informasi dalam faktur yang diunggah.

Dengan aplikasi e-faktur ini, Anda dapat memantau proses validasi data faktur pajak keluaran sehingga data dapat terjamin keamanannya ketika data dikreditkan.

Selain itu dengan aplikasi e-faktur pajak, tidak ada lagi fraud atau kecurangan dalam penerbitan faktur. Para PKP juga dapat lebih mudah untuk mengelola faktur pajaknya karena proses dilakukan secara cepat dan efisien.

Baca juga: Yuk Ketahui Daftar Kode Harta Pajak!

Download e-Faktur dan Spesifikasinya

Baik, Anda telah memahami apa itu e-faktur sekarang pertanyaannya adalah dimanakah aplikasi atau software e-faktur bisa diunduh?

Anda dapat mengunduh atau download e-faktur pajak di situs efaktur.pajak.go.id/aplikasi melalui tautan tersebut, terdapat berbagai pilihan sistem operasi mulai dari Windows, Linux, dan juga Mac.

Mulai Oktober 2020, aplikasi e-faktur mengalami pembaruan yang disebut e-faktur 3.0 dengan fitur dan spesifikasi yang lebih baik dibanding patch pendahulunya yang akan dibahas selanjutnya.

Namun jika mengesampingkan versi terbarunya, aplikasi e-faktur memiliki beberapa fitur dan prasyarat seperti:

  • Terdapat pengaturan hubungan antar beberapa komputer melalui Local Area Network atau LAN untuk kolaborasi antar staf guna memasukkan data dan pemeriksaan.
  • Dilengkapi pengamanan lebih baik dari e-SPT PPN 1111 dengan menggunakan sistem sertifikasi digital, passphrase, password e-Nofa, kode aktivasi, username, password, nomor seri, dan variasi captcha.
  • Spesifikasi komputer yang dibutuhkan sejatinya tidak terlalu tinggi. Namun Anda perlu mempertimbangkan spesifikasi komputer yang lebih tinggi guna dapat menampung jumlah faktur yang banyak.
  • Anda bisa memperbarui aplikasi secara manual dengan cara mengekstrak file temporary yang terdapat dalam folder “update”

Selain itu Anda perlu memahami beberapa istilah file dalam aplikasi e-faktur. Pertama, etaxinvoice.exe. Jenis file ini digunakan untuk membuat faktur pajak elektronik dan harus diperbarui secara berkala.

Kedua, folder DB. Folder yang berisi database semua riwayat data faktur pajak yang pernah diterbitkan.

Di dalam folder (etaxinvoice)  ini terdapat enam file dimana Anda tidak diperkenankan memodifikasi file-file tersebut agar aplikasi berjalan secara normal.

Anda sebagai pengguna hanya diperkenankan membuat salinan pada file folder ‘db’ secara manual jika memerlukan back-up data tambahan.

Ketiga, file back-up. Dimana melalui file tersebut Anda bisa mendapatkan file cadangan dan hanya muncul ketika Anda telah mengisi data pada aplikasi.

Keempat, file folder update. Dimana folder ini akan muncul ketika sistem menemukan versi terbaru dari aplikasi.

Apabila terjadi masalah update, Anda bisa melakukannya secara manual dengan cara mengekstrak file temporary yang terdapat pada folder update. Kemudian pilih file EtaxInvoiceUpd.exe dan menempatkan file tersebut di dalam folder e-faktur. Kemudian jalankan file tersebut untuk memperbarui.

Kelima, file Mem-config.bat. File yang digunakan untuk mengatur secara manual alokasi RAM yang digunakan untuk menjalankan aplikasi e-faktur pajak.

Cara mengatur alokasi memori adalah dengan membuka file mem-config.bat dan menuliskan besar memori yang akan dialokasikan dalam satuan megabyte.

Baca juga: Kode Faktur Pajak, Bagian Faktur Pajak yang Wajib Dipahami PKP

e-Faktur 3.0: Patch Terbaru dengan Fitur Terbaru

Mulai tanggal 1 Oktober 2020, DJP secara resmi meluncurkan sistem aplikasi e-Faktur terbaru yang dinamakan e-Faktur 3.0. Peluncuran tersebut dilakukan secara bertahap dan merupakan proyek percontohan.

Setelah resmi diberlakukan secara nasional bagi seluruh Pengusaha Kena Pajak. Dimana seluruh pengguna harus melakukan pembaruan sistem e-Faktur 3.0 pada komputer.

Cara menggunakannya tentu Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib terdaftar terlebih dahulu sebagai pengguna e-Faktur 3.0.

Jika perusahaan tidak/belum ditunjuk tetapi sudah terlanjur instalasi e-Faktur 3.0, tenang. Anda tetap bisa menggunakannya tanpa harus kembali ke versi sebelumnya yaitu versi 2.2. Sayangnya Anda tidak bisa menggunakan fitur tambahan yang ada pada e-Faktur 3.0.

Hal tersebut juga berlaku bagi perusahaan yang telah ditunjuk untuk menggunakan 3.0 dan sudah melakukan instalasi, maka tidak bisa lagi menggunakan e-Faktur 2.2.

Perubahan pada e-Faktur 3.0

Ada beberapa poin yang menjadi perubahan dan pembaruan pada e-Faktur 3.0 yang lebih baik dibanding e-Faktur 2.2, di antaranya;

  • Input data e-Faktur 3.0 tidak lagi bekerja secara manual.
  • e-Faktur 3.0 terintegrasi data DJP dengan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk mengakomodasi kegiatan ekspor-impor.
  • e-Faktur 3.0 memiliki fitur prepopulated dalam pengolahan datanya.

Dengan sistem otomatisasi input data, PKP tidak lagi mengisinya secara manual. Sistem DJP menyediakan data pajak masukan secara otomatis ketika PKP mendapatkan faktur pajak dari lawan transaksi.

Tugas PKP kini hanya mengawasi dan mencocokkan data faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran pada akhir periode suatu masa pajak.

Lalu apa fitur prepopulated?

Prepopulated artinya pengolahan atau penyediaan data berdasarkan database yang sudah ada sebelumnya. Anda sebagai PKP tinggal melacak, mencocokkan, dan mengkonfirmasi data yang disajikan.

Dengan e-Faktur 3.0, Anda bisa melakukan prepopulated untuk Pajak Masukan, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), SPT Masa PPN, dan juga sinkronisasi kode cap fasilitas.

Baca juga: Bekerja di Luar Negeri, Apakah Wajib Lapor SPT?

Cara Update Aplikasi e-Faktur Pajak 3.0

Ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan untuk melakukan update patch aplikasi e-Faktur 3.0. Berikut langkah-langkahnya;

  1. Lakukan back-up e-Faktur versi sebelumnya.
  2. Unduh aplikasi e-Faktur 3.0 di situs https://efaktur.pajak.go.id.
  3. Pilih aplikasi yang sesuai dengan sistem operasi perangkat Anda.
  4. Extract file aplikasi e-Faktur terbaru untuk mendapatkan “ETaxInvoice”, “ETaxInvoiceMain”, dan “ETaxInvoiceUp”.
  5. Copy ketiga file dan paste ke folder e-Faktur 2.2. Nanti akan muncul notifikasi atau pemberitahuan, kemudian klik “Replace the files”.
  6. Klik “ETaxInvoice”, pilih “database”, pilih “local database”, lalu klik “Connect”.
  7. login ke aplikasi e-Faktur.
  8. Jika berhasil, akan muncul menu baru pada aplikasi e-Faktur, yaitu “Prepopulated Data”.
  9. Masuk menu ‘Setting’ untuk mengatur referensi Sertifikat Elektronik.

Itulah penjelasan terkait e-Faktur. Semakin berkembangnya teknologi, tentunya DJP memberikan inovasi terbaru terkait dalam pengelolaan pajak terutama dalam rangka mempermudah wajib pajak untuk melaporkan atau membayar pajak.


November 18, 2020
218-1280x848.jpg

Memiliki hunian adalah mimpi semua orang apalagi jika dibangun dari nol secara mandiri. Namun apakah Anda tahu bahwa di Indonesia terdapat pajak yang mengatur pembangunan hunian sendiri atau PPN KMS (Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun sendiri)?

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri

Dalam ketentuan pajak, kegiatan membangun sendiri yang dimaksud adalah membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam rangka untuk kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain.

Perhitungan PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) agak berbeda dengan perhitungan PPN pada umumnya. Selain itu, tidak semua kegiatan membangun sendiri terutang pajak. Hal tersebut karena ada kriteria tertentu dalam pengenaan pajaknya.

Baca juga: Pajak Bumi dan Bangunan: Objek Pajak dan Cara Menghitungnya

Dasar Hukum dan Kriteria PPN KMS

Sama seperti pajak yang lain, Pajak Pertambahan Nilai untuk Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS) merupakan pajak terutang. Itu artinya, wajib pajak harus membayar dan melaporkan pajaknya pada waktu yang telah ditentukan.

Segala aturan terkait pajak pertambahan nilai untuk membangun sendiri juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 163 Tahun 2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Sendiri.

Sebagai catatan, aturan tersebut tidak mencakup kegiatan pembangunan sebagai kontraktor atau pengembang.

Berbicara terkait kriteria yang sebelumnya disebutkan, PMK tersebut juga menjelaskan kriteria bangunan sendiri yang terkena pajak yaitu:

    1. Konstruksi bersifat permanen, dimana sebagian besar materialnya terbuat dari batu bata, kayu, beton, besi baja, serta material sejenis yang bersifat kokoh. Hal tersebut berlaku juga apabila konstruksi merupakan gabungan dari beberapa material yang telah disebutkan.
    2. Digunakan, maksudnya adalah bangunan tersebut dapat dimanfaatkan seperti hunian maupun tempat usaha pribadi misalnya ruko atau warung.
    3. Ukuran tertentu, Bangunan yang dibangun setidaknya memiliki luas keseluruhan mencapai lebih dari 200 m2

Satu hal yang perlu diingat adalah kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu-kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tidak lebih dari dua tahun.

Kenapa Harus Membayar PPN atas Membangun Sendiri?

Alasan kenapa pembangunan sendiri dikenakan pajak karena pada dasarnya seluruh barang mengalami pertambahan nilai, dan bangunan tidak terlepas dari itu.

Contohnya begini, Anda telah membeli tanah senilai Rp 200.000.000 dan memutuskan membangun rumah di atasnya. Dalam prosesnya, Anda mengeluarkan biaya sekitar Rp 100.000.000 yang digunakan untuk membeli material dan membayar pekerja.

Dari nilai yang tadinya Rp 200.000.000 kini bertambah menjadi Rp 300.000.000 bahkan lebih. Hal tersebut karena rumah yang telah Anda bangun memiliki nilai yang lebih dari angka tersebut.

Nilai yang dimaksud adalah nilai pemanfaatan misalnya sebagai tempat tinggal atau bisa saja sebagai tempat bisnis Anda. Sehingga tanah Anda yang kini menjadi hunian mengalami pertambahan nilai. Sehingga wajib bagi Anda pemilik rumah untuk membayar pajak.

Kapan saat Terutang PPN?

PPN KMS terutang saat bangunan mulai dibangun termasuk saat menggali pondasi atau memasang tiang hingga pembangunan selesai. Waktu pembangunan juga bisa dilakukan secara bertahap dan tidak melebih waktu dua tahun.

Sama dengan penerapan pajak lainnya, berdasarkan PMK No. 163 Tahun 2012, apabila kegiatan membangun sendiri tidak atau kurang menyetorkan pajak pertambahan nilai, Ditjen Pajak berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sesuai hasil pemeriksaan atau verifikasi.

Bagaimana Jika Dikerjakan oleh Kontraktor?

Biasanya pembangunan tidak dilakukan sendiri dan banyak dilakukan oleh kontraktor. Lantas, bagaimana aturan pajaknya?

Hal tersebut tergantung dengan status kontraktor tersebut apakah kontraktor merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau bukan.

Apabila kontraktor merupakan Pengusaha Kena Pajak, wajib bagi kontraktor memungut PPN atas nilai kontraknya. pemungutan PPN biasanya didasari Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati antara pihak yang membangun dan kontraktor.

Sebaliknya jika kontraktor merupakan non-PKP, maka kontraktor tidak wajib memungut PPN namun Anda sendiri sebagai pemilik bangunan yang akan menyetor dan melapor PPN tersebut.

Baca juga: Tarif dan Cara Menghitung PPh Final Jasa Konstruksi Terbaru

Tarif PPN untuk Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)

PPN untuk kegiatan membangun sendiri adalah 2%. Tarif tersebut efektif yang berasal dari tarif PPN sebesar 10% yang dikalikan berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membangun bangunan.

Ingat: perhitungan PPN KMS tidak termasuk harga perolehan tanah

Cara Menghitung PPN untuk Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)

Seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, perhitungan PPN KMS meliputi perkalian tarif PPN dan dasar pengenaan pajak.

PPN KMS Terutang = 10% x DPP (20% x biaya pembangunan rumah tidak termasuk tanah)

Untuk lebih jelasnya Anda bisa menyimak contoh perhitungan sebagai berikut;

Contoh 1

Bapak Budi memiliki sebidang tanah dengan luas 300 meter per-segi dengan nilai Rp 100.000.000. Kemudian Bapak Budi berniat membangun rumah dengan rincian sebagai berikut:

  1. Upah mandor: Rp 80.000.000
  2. Biaya keseluruhan bahan: Rp 100.000.000

Lalu berapakah PPN terutang atas pembangunan sendiri itu?

Sesuai dengan PMK No. 163 tahun 2012 tarif PPN terutang atas KMS adalah:

= PPN x DPP

= 10% x (20% x 80.000.000 + 100.000.000)

catatan: karena harga perolehan tanah tidak dihitung, hanya biaya keseluruhan pembangunan saja yang dihitung.

= 10% x 36.000.000

= 3.600.000

Maka, besaran PPN KMS terutang bapak Budi adalah Rp 3.600.000

Contoh 2

Perhitungan juga berlaku apabila seorang pembangun rumah bertingkat dan jika dihitung memiliki luas total yang masuk kriteria perhitungan yaitu lebih dari 200 m2.

Misalnya bapak Andri ingin membangun rumah tingkat dengan luas tanah sebesar 150 m2 dengan nilai tanah sebesar Rp 150.000.000 dengan biaya total mencakup upah mandor dan biaya material sebesar Rp 200.000.000. Berapa PPN terutang untuk KMS bapak Andri?

= PPN x DPP

= 10% x (20% x 200.000.000)

= 10% x 40.000.000

= Rp 4.000.000

Maka, PPN terutang bapak Andri atas kegiatan membangun sendiri sebesar Rp 4.000.000.

Cara Pembayaran PPN dalam Kegiatan Membangun Sendiri

Berdasarkan PMK No. 163 tahun 2012, cara pembayaran PPN KMS bisa dilakukan dengan cara berikut:

  • Dilakukan setiap bulan sebesar 2% dikalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan pada tiap bulannya
  • Pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak dengan kode: 411211 – 103
  • Dalam hal tempat bangunan didirikan berada di wilayah kerja KPP Pratama tempat orang pribadi atau badan yang melakukan KMS terdaftar, kolom NPWP yang tercantum pada Surat Setoran Pajak diisi dengan NPWP pribadi atau badan tersebut.
  • Dalam hal tempat bangunan didirikan berada di wilayah KPP pratama yang berbeda dengan KPP tempat pribadi atau badan, kolom NPWP diisi dengan: 00.000.000.0-KPP-000 (KPP diisi dengan 3 digit kode KPP) dan pada kolom “penyetor” diisi nama dan NPWP pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri.

Perlu dicatat, bahwa paling lambat pembayaran tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Anda bisa membayar ke bank persepsi atau kantor pos terdekat.

Baca juga: SPPKP: Keuntungan, Syarat, dan Cara Mendapatkannya

Cara Pelaporan

Bagi pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan PPN KMS menggunakan SPT masa PPN dan masa pelaporan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Wajib pajak berstatus PKP melaporkan SPT masa PPN dengan melampirkan SSP lembar ketiga ke KPP terdaftar.

Apabila dilakukan pada wilayah berbeda dengan wilayah KPP terdaftar, Anda dapat menambah laporan SSP lembar ketiga ke Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Anda membangun bangunan.

Orang pribadi atau badan bukan PKP yang melakukan pembayaran PPN terutang atas KMS dan telah mendapatkan validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dianggap telah melaporkan PPN sesuai tanggal validasi.

Jadi, jika Anda bukan PKP, validasi NTPN dari bank atau pos dianggap sebagai bentuk pelaporan sehingga Anda tidak perlu lapor lagi ke kantor pajak.


November 18, 2020
5-1280x853.jpg

Aktivitas ekspor-impor (eksim) tidak terlepas dari aktivitas berbisnis saat ini. Sehingga aktivitas eksim wajib dikenakan pajak. Berbeda dari aktivitas lain, pajak pada kegiatan satu ini diatur dengan menyesuaikan kurs pajak bea cukai.

Sebenarnya, apa itu kurs pajak bea cukai?

Pengertian Kurs Pajak

Sebelum Anda mengetahui apa itu kurs pajak, satu hal yang perlu dipahami bahwa ekspor-impor merupakan aktivitas yang melibatkan negara lain.

Sehingga transaksi yang terjadi juga melibatkan mata uang asing yang tentu berbeda dengan nilai mata uang Indonesia.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kurs pajak adalah nilai tukar yang digunakan untuk menilai pengenaan pajak dari transaksi antar-negara.

Namun menurut pengertian resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kurs pajak merupakan nilai tukar yang diterapkan pada transaksi perpajakan di Indonesia yang menjadi dasar pelunasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, bea keluar, maupun Pajak Penghasilan (PPh) atas pemasukan barang.

Berbeda dengan kurs Bank Indonesia (BI), kurs pajak ditetapkan dan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri keuangan.

Baca juga: PPh Pasal 22, Pajak Ekspor Impor yang Wajib Diketahui

Fungsi Kurs Pajak

Satu hal yang perlu diingat bagi pelaku bisnis bahwa kurs pajak selalu diperbarui setiap satu minggu sekali dan berlaku pada periode tersebut. Anda juga bisa mengakses informasi kurs pajak di situs beacukai.go.id.

Kurs pajak yang dirilis tiap minggunya oleh Kemenkeu berisi informasi nilai konversi 25 mata uang asing ke rupiah. Mulai dari nilai tukar Dolar AS (USD), Yuan Tiongkok, dan Won Korea Selatan.

Bagaimana jika nilai mata uang transaksi tidak ada di dalam daftar yang diterbitkan oleh Kemenkeu?

Apabila nilai mata uang transaksi tidak ada dalam kurs yang diterbitkan Kemenkeu, maka nilai transaksi tersebut dikonversikan terlebih dahulu ke dolar AS.

Hal tersebut karena dolar AS dinilai sebagai mata uang yang paling stabil dan menjadi mata uang yang paling banyak digunakan sebagai acuan konversi oleh banyak negara.

Setelah itu, wajib pajak mengkonversikan nilai mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah sesuai dengan nilai kurs pajak yang berlaku pada tanggal diterbitkannya kurs pajak.

Baca juga: Memahami Aspek Pajak Koperasi, Mulai dari PPh Hingga PPN

Hal itu dilakukan agar pengenaan pajak sesuai dengan hitungan berdasarkan acuan nilai tukar terkini yaitu pada periode satu minggu sehingga tidak merugikan pihak manapun termasuk Anda.

Oleh karena itu, melihat data terbaru kurs pajak tiap minggunya penting bagi Anda pelaku bisnis ekspor-impor.

Transaksi-transaksi yang melibatkan perhitungan pajak di antaranya adalah:

  • Dasar pelunasan bea masuk (BM)
  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa
  • Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
  • bea keluar (BK)
  • Pajak Penghasilan (PPh)

Dasar Hukum Kurs Pajak

Peraturan kurs pajak tercantum dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM.

Dimana sebelumnya peraturan tersebut mengalami perubahan yaitu UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Baca juga: PPh Pasal 26: Tarif, Objek, Subjek, hingga Contoh Perhitungan yang Wajib Dipahami

Pengertian Bea Cukai

Berbicara kurs pajak bea cukai, tentu tidak lepas dari istilah bea cukai itu sendiri. Bea cukai sendiri merupakan dua istilah yang berbeda.

Bea merupakan pungutan yang dikenakan pemerintah kepada barang-barang yang diekspor maupun diimpor.

Sedangkan cukai merupakan pengenaan tarif kepada barang-barang yang memiliki karakteristik tertentu. Misalnya barang-barang yang penggunaannya perlu diawasi dan dikendalikan seperti rokok dan alkohol.

Peraturan tentang cukai bisa Anda lihat dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang cukai.

Perhitungan Pajak yang Memerlukan Kurs Pajak

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada lima poin yang menjadi dasar perhitungan pajak yang memerlukan kurs pajak. Di antaranya sebagai berikut.

Bea Masuk

Bea masuk sendiri adalah pungutan atas barang impor yang masuk ke Indonesia dan diatur dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).

Cara perhitungannya yaitu Anda harus menghitung Nilai Dasar Pengenaan Bea Masuk (NDPBM) yang telah disesuaikan dengan nilai kurs pajak yang berlaku.

Biasanya NDPBM terdiri dari harga barang ditambah nilai asuransi dan ditambah ongkos kirim. Namun sekali lagi, nilai tersebut disesuaikan dengan kurs pajak yang berlaku.

Setelah itu Anda dapat menghitung tarif bea masuk dengan menggunakan rumus: Bea Masuk: NDPBM x Tarif Bea masuk

Bea Keluar

Berbeda dengan bea masuk, bea keluar merupakan pungutan atas barang-barang ekspor yang nilainya diatur dalam Undang-Undang Pabean.

Berikut rumus perhitungan bea keluar: Tarif Bea Keluar x Harga Ekspor per-Satuan Barang x Kuantitas Barang x Nilai Kurs Pajak

Pajak Penghasilan (atas Impor)

PPh atas impor disebutkan dalam pasal 22 UU Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 sebagai bentuk pungutan pajak yang dilakukan oleh satu pihak terhadap wajib pajak yang berkaitan dengan perdagangan barang.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM)

Sebenarnya PPN dan PPnBM memiliki definisi yang serupa. Hanya saja yang membedakan adalah objek pajak dan tarifnya.

Misalnya begini, secara umum tarif PPN dikenakan sebesar 10% dan itu pun besarannya bervariasi antara 5% hingga 15% sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku.

Sementara tarif PPnBM ditetapkan sekurang-kurangnya 10% dan sebesar-besarnya 20%. Namun sebagai catatan, tarif PPN dan PPnBM untuk ekspor barang dan jasa adalah sebesar 0%.


November 17, 2020
1.-02-10Leander-Devi-Y-Pengertian-Laporan-Keuangan-Yang-Perlu-Anda-Ketahui-ACC.jpg

Keuangan bisa dibilang merupakan sebuah aspek penting dalam kehidupan sehingga perlu dikelola melalui manajemen keuangan.

Secara umum, para ahli sepakat bahwa manajemen keuangan merupakan seni mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu.

Baik secara sadar maupun tidak, sebenarnya Anda telah menggunakan manajemen keuangan dalam kehidupan sehari-sehari.

Misalnya untuk memenuhi kebutuhan bulanan. Anda biasanya menghitung anggaran apa saja yang akan dibelanjakan, ditabung, atau diinvestasikan selama satu tahun berdasarkan pemasukan Anda tiap bulannya.

Bisa juga hal kecil lainnya, ketika Anda sedang berlibur ke sebuah kota dengan membawa uang sekian rupiah dan mengatur uang tersebut agar bagaimana bisa bertahan memenuhi kebutuhan selama liburan. Itu semua merupakan bagian dari manajemen keuangan.

Sebelum membahas lebih jauh terkait manajemen keuangan terutama untuk ranah bisnis, Anda perlu memahami apa itu manajemen keuangan, konsep, fungsi dan juga ruang lingkup-nya.

Baca juga: Pengertian Manajemen Biaya, Konsep hingga Langkah Penerapannya

Pengertian Manajemen Keuangan

Banyak pengertian dan teori yang berseliweran tentang manajemen keuangan. Namun menurut ahli, J.F Brandley, manajemen keuangan bagian dari manajemen bisnis.

Beliau meneruskan, aktivitas manajemen keuangan adalah aktivitas pengelolaan sumber daya yang ada dan dilakukan secara cermat sehingga pengeluaran yang dilakukan sejalan dengan tujuan bisnis.

Sedikit berbeda dari pandangan J.F Brandley, Joseph Massie melihat financial management sebagai metode pengelolaan sumber daya yang efektif untuk mendapatkan proses yang efisien.

Sedangkan Guthman dan Dougal dalam bukunya Corporate Financial, mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah keseluruhan yang menyangkut perencanaan, pengawasan, pengembangan, dan administrasi keuangan yang digunakan pada bisnis.

Dari ketiga definisi menurut pakar sebenarnya tidak ada definisi baku. Namun manajemen keuangan selalu mengarah ke satu hal: Salah satu cara agar setiap aktivitas yang Anda jalankan sesuai dengan goals yang telah ditentukan melalui pengelolaan sumber daya yang baik dan efisien.

Tujuan Manajemen Keuangan

Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa tujuan utama manajemen keuangan adalah memberikan arahan kepada organisasi untuk memaksimalkan sumber daya yang ada secara efisien untuk meraih tujuan.

Namun bagaimana tujuan umum dari manajemen keuangan jika dirunutkan secara komprehensif?

  1. Memaksimalkan keuntungan dengan menekan biaya agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien.
  2. Memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional terutama dalam mencapai tujuan perusahaan.
  3. Sebagai alat pengawasan, kontrol, dan perencanaan terutama dalam hal pengadaan dan pemanfaatan dana.
  4. memastikan pengembalian yang memadai kepada pemegang saham yang akan bergantung pada kapasitas penghasilan, harga pasar saham, ekspektasi pemegang saham.
  5. Memastikan keamanan dalam berinvestasi dan memanfaatkan aset yang ada.

Ruang Lingkup Manajemen Keuangan

Sebelum mengetahui ruang lingkupnya, Anda perlu mengetahui bahwa ada dua pendekatan umum dalam memahami manajemen keuangan; pendekatan konvensional dan modern.

Pendekatan konvensional memahami manajemen keuangan sebagai sistem yang berputar hanya pada pengelolaan uang.

Sedangkan pendekatan modern memiliki arti yang lebih luas dimana financial management mempengaruhi tiga keputusan strategis yaitu keuangan, investasi, dan dividen.

Nah, ketiga aspek ini yang menjadi ruang lingkup umum manajemen keuangan. Apa saja ketiga aspek tersebut?

Financial Decision

Financial decision atau keputusan finansial adalah keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan dan peningkatan keuangan yang bersumber dari berbagai modal.

Keputusan tersebut nantinya berpengaruh pada bagaimana sebuah organisasi mendapatkan modal atau dana dan juga cara mereka mengeluarkan biayanya.

Ada dua jenis financial decision yaitu jangka panjang (struktur modal) dan jangka pendek (modal kerja).

Modal kerja yang dimaksud berkaitan dengan dana yang nantinya digunakan dalam operasional bisnis. Tujuan utamanya adalah bagaimana dana yang ada nantinya tetap ada ketika dibutuhkan.

Jika modal kerja berhubungan dengan ketersediaan dana, struktur modal berhubungan dengan sumber modal baik secara eksternal maupun internal.

Investment Decision

Keputusan investasi berhubungan dengan bagaimana perusahaan atau organisasi memanfaatkan aset yang ada untuk mencapai tujuan.

Sama halnya dengan financial decision, keputusan investasi juga memiliki keputusan jangka panjang dan pendek.

Keputusan jangka panjang sangat erat kaitannya dengan aset tetap atau fixed asset. Sedangkan keputusan jangka panjang hal yang paling mempengaruhi langsung terhadap likuiditas perusahaan melalui aset tidak tetap (current asset)

Dividend Decision

Ruang lingkup keputusan dividen yaitu meliputi keputusan pembagian keuntungan kepada masing-masing pemegang saham perusahaan. Selain itu keputusan tersebut mempengaruhi proporsi dana yang akan disimpan untuk melakukan ekspansi dan diversifikasi perusahaan.

Fungsi Manajemen Keuangan

Anda telah memahami tiga ruang lingkup atau prinsip dasar dari manajemen keuangan. Berdasarkan ketiga ruang lingkup tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan memiliki fungsi-fungsi berikut;

1. Dasar Perencanaan, Keputusan dan Kontrol keuangan

Manajemen keuangan berfungsi sebagai dasar perencanaan, keputusan dan kontrol keuangan agar perusahaan perusahaan bisa mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Biasanya para manajer keuangan menggunakan beberapa metode dalam melakukan manajemen keuangan seperti forecasting, analisis rasio keuangan, analisis laba-rugi, dan lain-lain.

2. Pemanfaatan Aset

Dengan melakukan manajemen keuangan, perusahaan atau organisasi mampu mengatur aset yang mampu memberikan nilai keuntungan bagi kelangsungan usaha baik secara jangka panjang maupun pendek.

3. Pengelolaan Modal

Memperkirakan kebutuhan modal untuk organisasi dari masa-ke-masa. Selain itu dengan manajemen keuangan perusahaan bisa mengidentifikasi berapa modal yang dibutuhkan dan darimana saja sumber modal yang bisa didapat.

4. Pengelolaan Surplus

Surplus harus dikelola secara bijak agar perusahaan bisa berkembang atau setidaknya melakukan diversifikasi.

Biasanya ada beberapa pilihan dalam pengelolaan surplus. Ada yang digunakan sebagai dividen, menjual surplus aset, atau berinvestasi secara produktif.

5. Pengelolaan Arus Kas

Dengan manajemen keuangan, perusahaan bisa memantau beberapa elemen yang mempengaruhi stabilitas arus kas misalnya saja utang dan piutang.

6. Manajemen Risiko

Manajemen keuangan memungkinkan perusahaan untuk meramal risiko usaha di masa depan baik yang mempengaruhi langsung keuangan maupun hal-hal di luar keuangan.

Baca juga: Ternyata Ini Tujuan Dibuatnya Laporan Keuangan!

Prinsip Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan memegang beberapa prinsip agar proses mengelola keuangan tersebut mampu memberikan dampak signifikan, di antaranya adalah;

1. Prinsip Konsistensi

Mengelola keuangan perusahaan atau organisasi sebaiknya dilakukan secara konsisten dan tidak berubah-ubah bahkan di saat kondisi yang tidak pasti.

2. Prinsip Akuntabilitas

Mampu memberikan gambaran hukum dan moral mengenai penggunaan dana atau kewenangan yang diberikan dalam mengelola keuangan.

Baik perusahaan maupun orang-orang yang terlibat di dalamnya wajib mempertanggungjawabkan segala yang terjadi dalam pengelolaan keuangan.

3. Prinsip Transparansi

Pihak manajemen mampu memberikan informasi mengenai kegiatan pengelolaan keuangan kepada semua pihak. Tentu hal ini juga sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan lainnya.

4. Prinsip Kelangsungan Hidup

Pengelolaan keuangan harus mampu memberikan gambaran terhadap kesehatan keuangan perusahaan baik saat ini dan di masa depan agar perusahaan tetap bisa hidup.

5. Prinsip Integritas

Setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan keuangan mampu bekerja secara maksimal yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang akurat dan mampu dipertanggungjawabkan.

6. Prinsip Standar Akuntansi

Pengelolaan keuangan wajib sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum.

Baca juga: Format-format Laporan Keuangan yang Wajib Diketahui

Kesimpulan

Manajemen keuangan secara umum sama baik secara pribadi, organisasi, maupun perusahaan: sama-sama bagaimana modal yang dimiliki mampu memberikan nilai lebih untuk mencapai motivasi atau tujuan.

Secara garis besar, manajemen keuangan perusahaan memiliki tiga aktivitas penting yaitu; memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset.

Memperoleh dana salah satunya adalah aktivitas bagaimana perusahaan mampu mendapatkan sumber dana baik dari internal seperti ekuitas maupun eksternal (pinjaman).

Setelah memperoleh dana, perusahaan akan memanfaatkan dana menjadi sebuah bentuk aset.

Terakhir, perusahaan mampu mengelola aset yang ada menjadi nilai yang mampu memberikan manfaat bagi perusahaan agar tujuan perusahaan mampu tercapai secara efisien dan efektif.


November 16, 2020
329-1280x853.jpg

Tidak hanya hukum secara umum yang punya pengadilan, pajak pun memiliki lembaga tersendiri untuk mengatur sengketanya yaitu pengadilan pajak.

Pengertian Pengadilan Pajak

Tidak banyak yang mengetahui tentang pengadilan pajak. Padahal, lembaga yang mengatur sengketa pajak ini sudah ada di Indonesia sejak tahun 2002.

Seperti namanya, pengadilan pajak merupakan badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa pajak

Penyebab Sengketa Pajak

Lalu, apa saja yang menyebabkan atau menimbulkan sengketa pajak? Ada beberapa alasannya yaitu:

  1. Adanya kebijakan perpajakan yang dikeluarkan oleh DJP (Ditjen pajak) berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang namun wajib pajak merasa tidak puas dengan kebijakan tersebut sehingga mengajukan upaya hukum. Tentu, hal tersebut diperbolehkan dan diatur dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak.
  2. Adanya perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan DJP mengenai aturan perundang-undangan.
  3. Perbedaan metode perhitungan jumlah pajak yang harus disetor.
  4. Keberatan atas sanksi denda pajak.

Namun, tidak semuanya harus diselesaikan pada pengadilan pajak. Ada beberapa yang bisa diselesaikan melalui Ditjen Pajak. Seperti;

  1. Pembetulan ketetapan pajak.
  2. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak.
  3. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
  4. Keberatan terhadap kebijakan.

Namun jika masalah tersebut sulit diselesaikan pada Ditjen Pajak, Wajib Pajak bisa melakukan banding atau gugatan melalui pengadilan pajak.

Tugas dan Wewenang Pengadilan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002, pasal 31, 32, dan 33 pengadilan pajak memiliki beberapa wewenang sebagai berikut;

  1. Pengadilan pajak memiliki kewenangan yang bersifat administratif;
  2. Bertanggung-jawab memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan di tingkat banding kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa pajak yang menjadi objek pemeriksaan adalah sengketa yang dikemukakan pemohon banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam putusan keberatan;
  3. Berwenang memeriksa dan memutus permohonan banding atas putusan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang sepanjang peraturan perundanng-undangan yang terkait mengatur demikian;
  4. Berwenang memeriksa dan memutus sengketa gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak.
  5. Bertanggung-jawab untuk mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan pajak.

Pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam menyelesaikan sengketa pajak sebagaimana diatur juga dalam pasal 31 UU No.14 tahun 2002.

Karena pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, segala proses peradilan tidak dapat diajukan kepada lembaga peradilan lainnya seperti pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara, atau badan pengadilan lain kecuali putusan tersebut berupa “tidak dapat diterima”.

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, pengadilan pajak mendapatkan pembinaan dari dua institusi  berbeda yang sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No. 14 tahun 2002.

Pertama oleh mahkamah agung untuk pembinaan teknis peradilan. Kedua, kewenangan pembinaan terkait organisasi, administrasi, dan keuangan berada dibina oleh Kementerian Keuangan.

Baca juga: Ketahui Proses Likuidasi Perseroan!

Struktur Organisasi

Dari segi organisasi, pengadilan pajak terdiri dari pimpinan, hakim anggota, sekretaris, dan panitera.

Pimpinan pengadilan sendiri terdiri dari seorang ketua dan diwakili paling banyak oleh lima orang wakil ketua.

Jumlah ketua didasari pada jumlah sengketa pajak yang harus diselesaikan. Apabila jumlah sengketa pajak sudah tidak dapat ditangani oleh satu orang wakil, diperlukan lebih dari satu wakil ketua.

Apabila wakil ketua lebih dari satu, maka tugas setiap wakil ketua disesuaikan dengan jenis pajak, wilayah kantor perpajakan, dan/atau jumlah sengketa pajak.

Kedudukan Pengadilan Pajak

Pengadilan pajak dibentuk atas dasar Undang-Undang No 14 Tahun 2002 dan berkedudukan di ibu kota negara.

Selain di ibu kota negara, pengadilan pajak saat ini juga berkedudukan di Yogyakarta yang dibentuk tahun 2012, dan di Surabaya pada tahun 2013.

Perlu dicatat bahwa proses pengadilan pajak hanya bisa dilakukan di wilayah kedudukannya. Namun, tempat sidang dapat dilakukan di tempat lain dengan pertimbangan urgensi sesuai dengan prinsip penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Berdasarkan Pasal 9A UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa pengadilan pajak tergolong dalam pengadilan khusus yang merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan PTUN (peradilan tata usaha negara) dimana berpuncak pada Mahkamah Agung.

Baca juga: Kepatuhan Wajib Pajak dan Surat dari KPP, Apa Hubungannya?


November 10, 2020
2-1-1280x853.jpg

Pernah menemui istilah kredit pajak? Apa yang dimaksud dengan istilah tersebut? Apa saja jenis dan ketentuannya? Mari membahasnya secara lengkap di artikel ini.

Pengertian Kredit Pajak

Kredit pajak adalah jumlah pembayaran pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak, setelah ditambah dengan pajak yang dipungut oleh pihak lain dan dikurangkan dari seluruh pajak terhutang termasuk apabila ada jumlah pajak atas penghasilan yang terhutang di luar negeri.

Dalam setiap tahun pajak berjalan, wajib pajak harus membayar pajak terutang yang terhitung pada periode tersebut. Pembayaran pajak terutang itu akan dilakukan melalui pembayaran pajak oleh wajib pajak atau melalui pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak berwenang.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan sebagaimana diubah dengan peraturan terbaru yaitu UU Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), wajib pajak dapat mengkreditkan pajak yang telah dipungut untuk mengurangi jumlah pajak terutang pada akhir tahun.

Baca juga: Ini 5 Jenis Surat Ketetapan Pajak yang Perlu Anda Ketahui

Jenis Kredit Pajak

Berdasarkan Pasal 28 UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan hingga terakhir UU Nomor 36 Tahun 2008, berikut ini adalah jenis-jenis kredit pajak:

  • Pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan sesuai ketentuan dalam Pasal 21.
  • Pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha sesuai ketentuan dalam Pasal 22.
  • Pemotongan pajak atas penghasilan berupa bunga, dividen, royalti, sewa, dan imbalan lain sesuai ketentuan dalam Pasal 23.
  • Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sesuai ketentuan dalam Pasal 24.
  • Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri untuk tahun pajak terkait sesuai ketentuan dalam Pasal 25.
  • Pemotongan pajak atas penghasilan sesuai ketentuan dalam Pasal 26 ayat 5.

Namun, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, tidak boleh dikreditkan dengan pajak terutang.

Contoh Kredit Pajak

Berikut ini adalah contoh penghitungan kredit pajak:

Pajak Penghasilan Terutang Rp90,000,000
Kredit Pajak
Pemotongan PPh Pasal 21 Rp5,000,000
Pemotongan PPh Pasal 22 Rp5,000,000
Pemotongan pajak dari modal (PPh Pasal 23) Rp10,000,000
Kredit Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 24) Rp10,000,000
Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Rp15,000,000
Jumlah Pajak Penghasilan yang Dapat Dikreditkan Rp45,000,000
Sisa Pajak Penghasilan yang Harus Dibayarkan Rp45,000,000

Atas contoh kredit pajak ini, jumlah pajak terutang masih lebih besar daripada kredit pajak. Karena itu, Wajib Pajak wajib membayar kekurangan pajak terutang sebelum SPT Tahunan pajak penghasilan disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian SPT Tahunan.

Baca juga: Sanksi Tak Lapor SPT Tahunan Pajak!

Pengembalian Pembayaran Pajak

Jika jumlah pajak terutang dalam suatu tahun pajak lebih kecil dari jumlah kredit pajak, kelebihan pembayaran pajak akan dikembalikan setelah perhitungan dengan utang pajak dan sanksi-sanksinya. Namun, pihak DJP atau pihak yang ditunjuk berwenang harus mengadakan pemeriksaan sebelum dilakukan pengembalian atau penghitungan kelebihan pajak.

Hal-hal yang harus menjadi pertimbangan sebelum dilakukan pengembalian atau penghitungan kelebihan pajak adalah:

  • Kebenaran materiil tentang besarnya pajak penghasilan yang terutang
  • Keabsahan bukti-bukti pungutan dan bukti-bukti potongan pajak serta bukti pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri selama dan untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Pemeriksaan ini untuk memastikan kalau uang yang akan dibayar kembali pada Wajib Pajak sebagai restitusi adalah benar hak Wajib Pajak.

Penghitungan kredit pajak ini boleh jadi membingungkan sebagian orang, terutama bagi Anda yang mengurusi banyak pajak. Namun jangan khawatir, Anda selalu dapat menyerahkan masalah hitung kredit pajak ini pada jasa konsultan pajak Rusdiono Consulting.

Sebagai jasa konsultan pajak yang berpengalaman, Rusdiono Consulting dapat membantu Anda menyelesaikan urusan perpajakan Anda, mulai dari penghitungan pajak, pembayaran dan pelaporan, urusan terkait administrasi perpajakan, hingga sengketa pajak. Tidak hanya itu, Rusdiono Consulting memiliki jasa financial yang dapat membantu usaha Anda. Hubungi Rusdiono Consulting untuk mengetahui lebih lanjut.


November 10, 2020
1068-1280x853.jpg

Dalam mengumpulkan dan membuat bukti, auditor perlu membuat kertas kerja audit. Kertas kerja yang dibuat sebagai mata rantai yang mengkoneksikan catatan klien auditor dengan laporan audit. Maka dari itu, kern tas kerja juga dikenal sangat penting bagi seorang auditor. Untuk lebih lengkapnya, mari simak penjelasan mengenai kertas kerja audit berikut.

Semantara kertas kerja aduit disimpan dengan 2 macam pengarsipan. Jenis pertama yakni arsip permanen, diperuntukkan untuk kertas kerja yang berisi informasi relatif dan tak mengalami perubahan. Jenis kedua yaitu arsip kini atau current file, diperuntukkan untuk kertas kerja yang hanya digunakan dalam sebuah audit yang telah selesai.

Apa itu Kertas Kerja Audit?

Mengacu pada SA Seksi 339 Kertas Kerja paragraf 3, pengertian kertas kerja audit adalah:

“Berbagai catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuh-nya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya sehubungan dengan audit-nya”

Beberapa contoh kertas kerja audit antara lain:

  1. Hasil pemahaman terhadap struktur atau susunan pengendalian intern,
  2. Program audit,
  3. Analisis,
  4. Surat confirms,
  5. Memorandum,
  6. Representasi klien,
  7. Ikhtisar dari berbagai dokumen organisasi,
  8. Daftar atau komentar yang didapatkan dibuat oleh auditor.

Selain itu, kertas kerja audit juga dapat berupa informasi atau data yang tersimpan dalam pita magnetic, film, dan lain-lain.

Jadi, kertas kerja audit adalah sarana yang digunakan oleh auditor agar dapat membuktikan pekerjaan lapangan yang dilakukan oleh seorang auditor sesuai standar yang berlaku.

Pada umumnya, kertas kerja adalah milik kantor akuntan publik bukan milik pribadi auditor maupun klien. Kertas kerja tak diizinkan untuk diungkap kepada pihak selain klien tanpa izin tertulis klien, kecuali dikehendaki oleh negara, hukum, atau profesi.

Baca juga: Ketahui Proses Likuidasi Perseroan!

Apa Isi dari Kertas Kerja Audit?

Jika mengacu pada SA Seksi 339 Kertas Kerja pada paragraf 5, kertas audit setidaknya dapat atau cukup untuk menunjukkan suatu catatan akuntansi sudah cocok dengan laporan keuangan atau laporan lain sudah sesuai dengan standar auditing yang diterapkan.

Sementara isi dari kertas audit sendiri, dapat berisikan dokumen yang menunjukkan hal-hal berikut ini, diantaranya:

  1. Telah melakukan standar pekerjaan lapangan pertama yakni memeriksa pekerjaan apakah sudah sesuai rencana dan telah disupervisi dengan baik.
  2. Telah melakukan standar pekerjaan lapangan pertama yakni cukup memahami struktur pengendalian intern agar dapat melakukan perencanaan audit dan penentuan sifat, saat, serta ruang lingkup pengujian yang telah dijalankan.
  3. Telah melakukan standar pekerjaan lapangan ketiga yakni mendapat bukti audit, telah melakukan pengaplikasian prosedur audit, serta melakukan pengujian yang memberi bukti yang cukup kompeten sebagai dasar memadai dalam pernyataan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

Agar mempermudah dalam menelaaah kertas kerja, maka kertas kerja perlu disusun secara sistematis. Adapun susunan yang umumnya dikerjakan yakni:

  1. Draft laporan audit
  2. Laporan keuangan auditan
  3. Ringkasan informasi bagi penelaah
  4. Program audit
  5. Laporan keuangan atas neraca lajur yang dibuat klien
  6. Ringkasan jurnal penyesuaian
  7. Working trial balance
  8. Daftar utama
  9. Daftar pendukung

Tujuan Membuat Kertas Kerja Audit

Dalam pembuatan kertas kerja audit, terdapat beberapa tujuan dan alasan kenapa kertas kerja audit perlu dibuat. Diantaranya:

  1. Mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan yang diaudit.
  2. Menguatkan berbagai kesimpulan auditor dan kompetensi auditnya.
  3. Mengkoordinasi dan mengorganisasi keseluruhan proses audit.
  4. Memberi landasan dalam pelaksanaan audit di kemudian hari.

Syarat Membuat Kertas Kerja Audit

Kecakapan teknis serta keahlian profesional dari seorang auditor dapat terlihat dari kertas kerja audit yang pernah dibuat olehnya.

Oleh karena itu, dalam memenuhi standar auditing, terdapat 5 persyaratan kertas kerja audit yang harus diperhatikan baik-baik. Kelima syarat tersebut yaitu:

  • Lengkap

Lengkap berarti berisi keseluruhan informasi atau data penting yang perlu dicantumkan dan tidak membutuhkan penjelasan lisan lebih lanjut.

  • Teliti

Teliti berarti memperhatikan penulisan dan perhitungan dalam laporan dengan seksama. Jangan sampai ada salah tulis dan hitung sedikit pun.

  • Ringkas

Ringkas berarti ada pembatasan pada data atau informasi yang dilaporkan, perlunya membahas hal pokok yang relevan dengan tujuan audit, sehingga penyajiannya disampaikan secara ringkas.

  • Jelas

Penyusunan dan penyajian informasi harus memiliki kejelasan. Tak memunculkan makna ganda. Oleh karena itu, sajian data atau informasi secara sistematik perlu dilakukan.

  • Rapi

Kertas kerja audit perlu disajikan secara rapi dan teratur, sehingga mudah direview oleh berbagai pihak lain.

Macam-macam Kertas Kerja Audit

Secara garis besar, terdapat 5 jenis kertas kerja yang dilakukan oleh seorang auditor:

  • Program Audit

Program audit adalah sebuah daftar prosedur audit yang diperuntukkan untuk segala audit dengan unsur tertentu. Prosedur audit yang dimaksud adalah sebuah instruksi detail dalam pengumpulan jenis bukti audit tertentu yang perlu didapat dalam proses audit.

  • Working Trial Balance

Working trial balance adalah sebuah daftar yang mengandung beragam saldo akun dari buku besar akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya, kolom penyesuaian, penggolongan kembali sebagai usulan auditor, serta beragam saldo setelah dikoreksi auditor yang akan muncul dalam audit laporan keuangan.

Baca juga: 13 Pengguna Laporan Keuangan dan Tujuan Penggunaannya 

  • Ringkasan Jurnal Adjustment (Penyesuaian)’

Ketika memproses audit, auditor dapat saja menemukan kesalahan dalam laporan milik kliennya. Oleh karenanya, auditor dapat membuat draft jurnal penyesuaian yang akan dibicarakan lebih lanjut dengan kliennya. Auditor juga akan membuat jurnal penggolongan kembali untuk unsur-unsur yang tak ada kesalahan dalam catatan klien.

  • Skedul Utama

Skedul utama adalah kertas kerja audit yang digunakan dalam meringkas informasi yang dicatat dalam skedul pendukung untuk beragam akun yang berhubungan. Skedul utama digunakan dalam penggabungan berbagai akun dalam buku besar sejenis, yang total saldonya akan disajikan dalam laporan keuangan satu jumlah.

  • Skedul Pendukung

Kertas kerja pendukung juga diperlukan oleh seorang auditor guna menguatkan informasi keuangan maupun operasional yang telah dikumpulkan. Skedul pendukung juga perlu menyajikan beragam kesimpulan yang telah dibuat auditor.

Contoh Kertas Kerja Audit Pengeluaran Kas

Jika masih bingung, berikut contoh format kertas kerja audit pengeluaran kas.

#1: Tanggal 05 Februari 2020

Nomor Bukti: CPV 010/1/20

Keterangan: Biaya transport minggu 10 Januari 2020

Jumlah: Rp 1.250.000 Vo

Account Debited: 203 (Biaya y.m.h dibayar)

 

#2: Tanggal 12 Februari 2020

Nomor Bukti: BK No.54550010

Keterangan: PT Cempaka Gemilang, pelunasan utang pembelian bahan baku Januari 2020

Jumlah: Rp 7.500.000 Vo

Account Debited: 201 (Utang Usaha)

 

#3: Tanggal 15 Februari 2020

Nomor Bukti: BK No.54550011

Keterangan: Kas Negara, Setoran PPN Januari 2020

Jumlah: Rp 2.300.000 V/

Account Debited: 205 (Utang PPh 21)

 

#4: Tanggal 15 Februari 2020

Nomor Bukti: BK No.54550012

Keterangan: Kas Negara, setoran PPh 21 Januari 2020

Jumlah: Rp 13.500.000 V

Account Debited: 206 (Utang PPN Desember)

Setelah dilakukan scanning pada buku pengeluaran kas, 1 Januari 2020 – 31 Januari 2020, maka pengeluaran kas yang berkaitan dengan transaksi Januari 2020 telah diperiksa bukti-buktinya. Ternyata, utang atau biaya y.m.h dibayar dan semuanya telah dicatat dengan benar per 31 Januari 2020 oleh klien.

Vo = Periksa bukti pengeluaran kas (cash payment voucher).

V/ = Periksa bukti pengeluaran kas (CPV) dan SSP.

Apabila elemen kertas kerja diatas digabungkan, maka bentuknya sebagai berikut:

Tanggal Nomor Bukti Keterangan Jumlah Account Debited
05/02/2020 CPV 010/1/20 Biaya transport minggu 10 Januari 2020 Rp 1.250.000 Vo 203 (Biaya y.m.h dibayar)
12/02/2020 BK No.54550010 PT Cempaka Gemilang, pelunasan utang pembelian bahan baku Januari 2020 Rp 7.500.000 Vo 201 (Utang Usaha)
15/02/2020 BK No.54550011 Kas Negara, Setoran PPN Januari 2020 Rp 2.300.000 V/ 205 (Utang PPh 21)
15/02/2020 BK No.54550012 Kas Negara, setoran PPh 21 Januari 2020 Rp 13.500.000 V/ 206 (Utang PPN Januari)
Kami telah melakukan scanning terhadap buku pengeluaran kas 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020. Pengeluaran kas yang berkaitan dengan Januari 2020 telah kami periksa bukti-buktinya. Ternyata, yang berkaitan dengan utang atau biaya y.m.h telah dibayar. Semuanya sudah dicatat dengan benar per 31 Januari 2020.
Vo = Periksa bukti pengeluaran kas (cash payment voucher).

V/ = Periksa bukti pengeluaran kas (CPV) dan SSP.

Dibuat

Tanggal:

Di-review

Tanggal:

Klien:

Schedule:

Periode: Indeks:

VI

Sekian pembahasan mengenai kertas kerja audit. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat. Jika Anda masih bingung tentang kertas kerja audit, Anda dapat hubungi Rusdiono Consulting.