Pajak Archives - RDN Consulting


Category filter:AllAkuntansiBlogEkonomiEventHukumInfografikKesehatanKeuanganKeuanganKonsultan PajakLaporan KeuanganManajemenPajakPajakTax ConsultationUncategorized
No more posts
July 27, 2021
WhatsApp-Image-2021-07-25-at-4.29.42-PM.jpeg

Jika berbicara dari segi pemungutan, pajak dikelompokkan menjadi dua jenis. Dua jenis itu adalah pajak langsung dan tidak langsung.

Adanya perbedaan dari segi pemungutan ini didasari juga oleh perbedaan sifat dan lembaga pemungut pajak.

Lantas apa perbedaan kedua metode pemungutan perpajakan ini? Mari simak jawabannya melalui artikel ini.

Pengertian Pajak Langsung dan Tidak Langsung

Di awal sudah disinggung bahwa penggolongan pajak langsung dan tidak langsung juga sering dipengaruhi oleh perbedaan sifat dan lembaga yang memungut.

Mari kenali terlebih dahulu perbedaan antara pajak berdasarkan sifat dan pajak berdasarkan lembaga yang memungut.

Dari segi sifat, pajak itu dibagi menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dibebankan kepada subjeknya dalam hal ini adalah Wajib Pajak. Contoh Pajak Penghasilan.

Sedangkan, pajak objektif adalah pajak yang dibebankan kepada objek pajaknya. Contoh Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.

Umumnya, pajak subjektif merupakan pajak yang dipungut secara langsung. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang umumnya dipungut secara tidak langsung.

Lanjut, perbedaan pajak dari segi kelembagaan atau siapa yang memungut yang terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah daerah.

Karena pajak daerah umumnya bersifat objektif. Sering kali pajak jenis ini diasosiasikan sebagai pajak tidak langsung.

Dari penjelasan kedua pengertian tersebut, sedikit demi sedikit Anda mungkin sudah mengetahui benang merahnya, perbedaan antara pajak langsung dan tidak langsung.

Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak bersangkutan dan sifatnya tidak bisa dialihkan kepada pihak lain.

Jadi, jika Anda memiliki beban pajak A misalnya, maka beban pajak itu Anda sendiri yang menanggung.

Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pemungutannya bisa dialihkan kepada pihak lain.

Maka dari itu, perbedaan pemungutan ini sering kali didasari oleh perbedaan sifat pajak.

Dengan kata lain, jika sifatnya itu objektif, maka siapa pun yang mendapatkan manfaat atas objek itu maka orang itu yang membayar pajak. Meski bukan orang itu yang memiliki atau memproduksi objek tersebut.

Lantas, jenis pajak apa saja yang termasuk ke dalam golongan pajak langsung dan tidak langsung?

Jenis Pajak Langsung

Berikut jenis-jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak langsung. Di antaranya sebagai berikut.

1. Pajak Penghasilan atau PPh

Seperti yang telah disinggung sebelumnya PPh termasuk ke dalam pajak langsung karena sifatnya yang subjektif.

Dimana PPh adalah pajak yang dikenakan kepada setiap orang atau Wajib Pajak yang memiliki tambahan kemampuan ekonomis, dalam hal ini penghasilan atau pendapatan.

Karena sifatnya yang sangat melekat pada individu dalam hal Wajib Pajak itu sendiri, maka pemungutan pajaknya tidak bisa diwakilkan.

Hal ini karena sudah pasti pihak lain juga dibebankan pajak yang sama apabila memang memiliki kemampuan ekonomis atas dirinya.

 

2. Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB

PBB adalah pajak yang dipungut karena ada keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi berupa hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, atau manfaat atas bangunan. Baik bagi Wajib Pajak Badan atau Pribadi.

Meski sifatnya objektif, namun pemungutan pajaknya sangat melekat pada Wajib Pajak yang memiliki hak atau manfaat atas sebidang tanah (bumi) atau bangunan.

Misalnya, Anda menyewakan sebuah bangunan. Maka tidak ada kewajiban bagi penyewa untuk membayarkan pajak bangunan tersebut.

Baca Juga: Pajak Bumi dan Bangunan: Objek Pajak dan Cara Menghitungnya

3. Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor bisa dibilang sebagai pertambahan nilai ekonomis suatu Wajib Pajak. Dimana kewajiban pajaknya sangat melekat bagi pemilik kendaraan tersebut.

Dengan kata lain, meski Anda menyewakan atau meminjamkan motor ke pihak lain, beban kewajiban pajak tetap dibebankan oleh pemilik asli kendaraan motor tersebut.

Anda bisa membaca dan mengunduh peraturan terkait Pajak Kendaraan Bermotor terbaru melalui Permendagri No.1 Tahun 2021 di sini.

Jenis Pajak Tidak Langsung

Apa saja yang termasuk ke dalam pajak tidak langsung? Berikut jenis-jenis pajaknya.

1. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN

PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam proses produksi maupun distribusi.

PPN biasanya dikenakan atas transaksi jual-beli barang atau jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Beban PPN ini sejatinya dibebankan kepada pihak yang memproduksi. Namun karena barang yang diproduksi tersebut dinikmati oleh pihak lain, dalam hal ini konsumen akhir maka pajak dapat dialihkan kepada konsumen akhir tersebut.

Salah satu contohnya ketika Anda menghadiri sebuah konser atau makan di restoran. Sering kali dalam struk pembelian terdapat tulisan PPN sekian persen. 

Itu berarti pajak atas objek yang memiliki beban pajak tersebut dialihkan kepada Anda, sebagai pihak yang menikmati objek tersebut.

Baca Juga: Apa Itu Pajak PPN? Cari Tahu Definisi, Objek, dan Tarifnya di Sini

2. Pajak Bea Masuk

Pajak yang dikenakan atas pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas barang yang masuk ke dalam daerah pabean.

Pungutan pajak ini tidak dikenakan oleh pihak-pihak yang berkontribusi yang memasukkan barang ke dalam daerah pabean seperti freight forwarder atau produsen. Namun dikenakan kepada orang yang melakukan transaksi atas barang tersebut.

Misal, Anda membeli barang A dari Jepang, maka pengenaan pajak bea masuknya dibebankan oleh Anda sebagai pembeli bukan produsen atau freight forwarder.

3. Pajak Ekspor

Sama halnya dengan bea masuk namun bedanya pajak ekspor dikenakan atas pungutan resmi yang dilakukan pemerintah atas barang yang akan dikeluarkan dari daerah pabean.

Pemungutan pajaknya pun sama, dibebankan kepada pihak yang hendak atau ingin mengekspor barangnya ke luar negeri. Bukan pihak yang memproduksi barang tersebut.

Itulah sedikit penjelasan dasar mengenai perbedaan pajak langsung dan tidak langsung. Semoga bisa memberikan pengetahuan kepada Anda terkait perpajakan.

Selain itu, jika Anda membutuhkan konsultan perpajakan untuk mengelola aktivitas perpajakan, Anda bisa menghubungi Rusdiono Consulting melalui tautan berikut ini.


July 25, 2021
Tax-Avoidance.jpeg

Tax avoidance menjadi isu yang cukup menarik untuk diperbincangkan setelah adanya fenomena Panama Papers beberapa tahun belakangan.

Meski isu ini seksi baru-baru ini, tax avoidance bukanlah perkara baru baik di Indonesia maupun dunia.

Istilah yang dianggap memiliki konotasi negatif ini juga sebenarnya memiliki kerancuan. Apakah melanggar hukum atau tidak?

Melalui artikel ini, kami akan mencoba menjelaskan apa itu tax avoidance dan statusnya di mata hukum

Apa itu Tax Avoidance?

Perlu diketahui bahwa pemungutan pajak merupakan pungutan yang bersifat quasi-voluntary

Itu artinya pemungutan pajak dilakukan secara sukarela karena ada paksaan yaitu melalui peraturan atau Undang-Undang yang mengatur perpajakan itu sendiri.

Sehingga secara naluri, Wajib Pajak akan mencoba “menghindari” pemungutan pajak. Salah satunya melalui tax avoidance.

Satu hal yang perlu diingat dan disepakati secara umum, tidak ada sistem yang aman. Begitu juga peraturan.

Di sini lah Wajib Pajak melakukan skema tax avoidance.

Secara umum. tax avoidance adalah skema penghindaran pajak yang bertujuan mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah yang ada pada ketentuan perpajakan.

Baik ketentuan perpajakan internasional maupun perpajakan dari negara bersangkutan.

Sehingga tidak heran, jika tax avoidance dianggap sebagai aktivitas legal karena memang secara harfiah pelaku tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan tax avoidance sebagai upaya yang dilakukan Wajib Pajak secara untuk mengurangi kewajiban perpajakannya tanpa melanggar hukum namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan.

Karakteristik Tax Avoidance

Menurut Ronen Palan seorang pakar politik dan ekonomi internasional, menjelaskan bahwa sebuah transaksi pajak bisa dianggap tax avoidance apabila memiliki karakteristik sebagai berikut:

  • Wajib Pajak berupaya untuk membayar pajak terutang lebih sedikit dari seharusnya dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak;
  • Wajib Pajak berupaya agar pajak dikenakan atas aset atau keuntungan yang dilaporkan bukan atas catatan sebenarnya;
  • Wajib Pajak selalu berusaha menghindari pembayaran pajak tepat waktu.

Meski dianggap wajar, semua pihak berpendapat dan sepakat bahwa tax avoidance merupakan praktik yang tidak dapat diterima.

Hal itu karena secara langsung, penghindaran pajak atau tax avoidance berdampak pada hilangnya basis pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan negara.

Sifatnya yang dianggap wajar padahal menentang perundang-undangan, tax avoidance secara hukum dianggap sebagai fraus legis.

Itu artinya tax avoidance berada pada wilayah abu-abu antara tax compliance (Kepatuhan Pajak) dan tax evasion (Penggelapan Pajak).

Jenis-Jenis Tax Avoidance

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, penghindaran pajak atau tax avoidance berada pada wilayah abu-abu. Berada di antara yang salah dan benar.

Hal itu juga yang membuat penghindaran pajak memiliki polarisasi pandangan oleh beberapa negara.

James Kessler, pakar perpajakan asal Inggris menyimpulkan kedua pandangan tersebut sebagai acceptable avoidance dan unacceptable avoidance.

Penghindaran pajak yang acceptable secara umum digambarkan sebagai aktivitas yang tetap berpegang pada spirit and intention of law.

Dengan kata lain penghindaran pajak masih dalam tujuan yang baik dan bukan semata-mata untuk menghindari pajak.

Berbeda dengan unacceptable tax avoidance dimana Wajib Pajak memiliki intensi untuk benar-benar menghindari pajak. Misalnya merekayasa transaksi agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian.

Namun perlu diingat, penjelasan kedua pandangan tersebut sifatnya umum dan belum tentu bisa mewakili penafsiran negara-negara lainnya.

Anda bisa menemukan perbedaan tax avoidance, tax evasion, dan tax planning melalui artikel kami yang berjudul Tax Evasion, Pengertian, Faktor, dan Contoh Praktiknya.

Skema Tax Avoidance

Kesempatan untuk melakukan tax avoidance diyakini dimiliki oleh perusahaan multinasional.

Hal tersebut karena perusahaan multinasional mampu memanfaatkan perbedaan aturan perpajakan yang berlaku di setiap negara tempat terjadinya transaksi.

Oleh karena itu, tax avoidance sering dimasukkan ke dalam isu perpajakan internasional.

Dalam konteks perpajakan internasional, ternyata praktik tax avoidance memiliki beberapa skema, yaitu:

1. Transfer Pricing

Transfer pricing adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga dalam transaksi baik barang maupun jasa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Transfer pricing biasanya dilakukan antara anak perusahaan dengan induk perusahaan.

Dengan transfer pricing, perusahaan bisa mengatur biaya operasional transaksi antar perusahaan yang nantinya berpengaruh pada pajak terutang.

Di Indonesia, transfer pricing diatur dalam Pasal 18 ayat 3 dan 4 UU PPh. 

Dimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menentukan kembali besaran penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal guna menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa.

Selain UU PPh, transfer pricing juga diatur dalam Perdirjen Pajak No.PER-32/PJ.2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa 

2. Thin Capitalization

Upaya penghindaran pajak dengan mengurangi beban pajak dengan menaikkan angka pinjaman yang berpengaruh terhadap besaran bunga sehingga mampu mengecilkan laba.

Sebagai pencegahan, Thin capitalization juga diatur di Indonesia melalui PMK No.169/PMK.03/2015 dan juga UU PPh Pasal 18 ayat 1 yang mengatur Penentuan Besarnya Perbandingan antara utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.

3. Treaty Shopping

Praktik tax avoidance yang dijalankan oleh Wajib Pajak yang di negaranya tidak melakukan tax treaty (Perjanjian penghindaran Pajak berganda) dengan mendirikan anak perusahaan di negara yang memiliki aturan tax treaty.

Selanjutnya, Wajib Pajak tersebut melakukan investasi melalui anak perusahaan sehingga investor dapat menikmati tarif pajak rendah.

Di Indonesia, praktik treaty shopping juga dapat dicegah melalui perdirjen Pajak No.PER-25/PJ/2010 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

4. Controlled Foreign Corporation (CFC)

Cara ini adalah cara yang belakangan populer yaitu Wajib Pajak mendirikan perusahan pada negara tax haven atau negara yang menerapkan pajak rendah atau bahkan tidak menerapkan pajak sama sekali.

Perusahaan yang didirikan masih dalam kendali perusahaan yang dimiliki oleh Wajib Pajak di luar negara tax haven tersebut.

Selain untuk mendapatkan pungutan pajak rendah bahkan nol, metode ini juga bertujuan untuk menunda pengakuan penghasilan.

Sama dengan transfer pricing, CFC juga diatur dalam Pasal 18 UU PPh dengan menetapkan penyertaan modal pada Badan Usaha di luar negeri ketika dividen diperoleh oleh Wajib Pajak tersebut.

Fenomena Tax Avoidance di Indonesia

Ada beberapa strategi atau skema penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak di Indonesia. Apa saja itu?

1. Distribusi beban Pajak

Wajib Pajak membagi objek pajak kepada Wajib Pajak lain yang masih memiliki hak atas kepemilikan objek tersebut.

Misalnya, membagi beban pajak atas kendaraan. 

Dikarenakan pajak kendaraan bersifat progresif yang artinya apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari dua kendaraan, maka kendaraan yang satu memiliki pajak yang lebih tinggi.

Untuk mengurangi beban tersebut, banyak Wajib Pajak di Indonesia yang membagi beban pajak progresif kepada Wajib Pajak lain.

2. Memanfaatkan Pengurangan Pajak

Pengurangan pajak sejatinya diatur dalam UU Perpajakan. Cara yang satu ini adalah dengan menekan biaya yang dikenakan pajak guna mengurangi jumlah pajak terutang.

3. Lokasi Kegiatan Operasi atau Perusahaan

Di Indonesia, lokasi Wajib Pajak berada akan memengaruhi jumlah pajak yang akan dibayarkan.

Dalam beberapa kasus, pemerintah memberikan insentif pajak pada daerah tertentu. Insentif yang diberikan berupa kompensasi kerugian, penyusutan, hingga pembebasan pajak.

Wajib Pajak yang ingin mendapatkan tagihan pajak lebih rendah akan memilih lokasi yang memiliki potensi insentif.

4. Menggunakan Metode Akuntansi

Jangan salah, metode pencatatan persediaan berpengaruh pada jumlah pajak tertagih.

Misalnya, metode rata-rata penilaian persediaan akan mempengaruhi harga penjualan pada kondisi tertentu.

Salah satunya adalah ketika inflasi tinggi maka harga penjualan juga akan tinggi. Sehingga penghasilan kena pajak menjadi lebih rendah.

Kasus Tax Avoidance di Indonesia

Jika dilansir beberapa media, contoh dugaan kasus tax avoidance di Indonesia biasanya dilakukan pada sektor pertambangan mineral dan batubara.

Kementerian Keuangan mencatat di tahun 2019 saja penerimaan dari sektor tersebut hanya 5,3% dari tax ratio sebesar 10,7%.

Hal ini ditegaskan juga oleh studi yang dilakukan oleh PRAKARSA terhadap besarnya aliran keuangan gelap sektor komoditas pertambangan selama 1989 – 2017 yang berasal dari aktivitas ekspor.

Dikutip melalui Katadata, ada sekitar US$41,8 miliar aliran dana gelap yang keluar dari Indonesia dan US$20.6 miliar aliran dana gelap yang masuk ke Indonesia.

Dengan kata lain, secara bersih terdapat aliran keuangan gelap ke luar negeri sebesar US$21,2 miliar dari total nilai ekspor batu bara.

Itu artinya, sepanjang tahun 1989-2017 Indonesia kehilangan potensi PDB sebesar US$21,2 miliar dan menunjukkan adanya indikasi praktik tax avoidance pada sektor pertambangan minerba.

Bukan hanya itu, Tax Justice Network juga melaporkan dalam laporan The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19 memperkirakan Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp68,7 triliun.

Dari angka tersebut, Rp67,6 triliun berasal dari pengindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan oleh korporasi sedangkan sisanya berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kontrol dan Pencegahan Tax Avoidance atau Anti-Avoidance Rule

Seperti yang sudah dijelaskan pada sub topik “Skema Tax Avoidance”, di Indonesia penanggulangan praktik ini dikontrol melalui UU PPh dan juga beberapa Peraturan baik dari Pemerintah, Dirjen Pajak (DJP), maupun Keputusan Menteri.

Bentuk-bentuk aturan pencegahan tersebut, oleh OECD disebut dengan Specific Anti Avoidance Rule (SAAR).

Dimana pencegahan dilakukan pada hal-hal yang lebih spesifik dan berkaitan dengan aktivitas bisnis.

Ada juga pencegahan yang lebih luas dan biasanya memiliki scope yang lebih kecil misalnya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang lebih jauh dikenal dengan General Anti Avoidance Rule (GAAR).

Di samping itu, pemerintah juga mengupayakan membangun komunikasi antara sesama negara tax treaties untuk melakukan pertukaran informasi atau Tax Information Exchange Agreements yang diinisiasi oleh OECD dan negara-negara G20 termasuk Indonesia.

Sebagai penutup, perlu diketahui bahwa Tax avoidance dan tax planning sejatinya berada pada garis yang sama namun di jalur yang berbeda.

Hal itu karena apabila tax planning dilakukan secara agresif bisa mengarah pada praktik tax avoidance.

Oleh karena itu, mengandalkan konsultan pajak menjadi alternatif bagi Anda apabila ingin menjalankan bisnis dan tetap taat perpajakan.


July 14, 2021
WhatsApp-Image-2021-07-10-at-2.19.15-PM.jpeg

Tahukah Anda bahwa bagi pebisnis yang memiliki jumlah penghasilan tertentu dalam setahun wajib memiliki NPPKP?

Apa sebenarnya NPPKP dan kenapa pengusaha wajib memilikinya?

Melalui artikel ini, Rusdiono Consulting akan menjelaskan apa itu NPPKP mulai dari fungsi hingga cara pengajuannya.

Pengertian Nomor Pengukuhan PKP (NPPKP)

NPPKP atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah nomor identitas yang dimiliki oleh Wajib Pajak (WP) yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Alasan kenapa WP dikukuhkan sebagai PKP adalah berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang dikenakan.

Hal tersebut karena kewajiban perpajakan WP yang tidak dikukuhkan sebagai PKP berbeda dengan yang dikukuhkan yang lebih nanti akan dibahas pada sub judul Kewajiban bagi Pemilik NPPKP.

NPWP dan NPPKP, Apa Bedanya?

Baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas bahwa orang yang bersangkutan merupakan subjek pajak.

Dengan kata lain, orang yang sudah memiliki kewajiban perpajakan wajib memiliki NPWP sebagai tanda identitas.

Sedangkan NPPKP seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan Nomor Identitas bagi WP Orang Pribadi atau Badan yang dikukuhkan sebagai PKP.

Singkatnya, seluruh pemegang NPPKP sudah pasti memiliki NPWP dan sebaliknya pemegang NPWP belum pasti memiliki NPPKP.

Baca Juga: Syarat Pembuatan NPWP Perseorangan

Fungsi NPPKP

Adapun fungsi Nomor Pengukuhan PKP adalah sebagai berikut:

  1. Sebagai identitas WP yang telah dikukuhkan sebagai PKP
  2. Sebagai penanda dan pengawasan kewajiban administrasi perpajakan dalam hal memenuhi kewajiban Pajak pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
  3. Sebagai bukti legalitas dan kredibilitas PKP sehingga mampu mengikuti transaksi usaha yang berkaitan dengan pemerintah.

Sama dengan Surat Ketetapan Pajak yang mencantumkan NPWP, NPPKP juga tercantum dalam Surat Pengukuhan PKP yang berisi juga terkait identitas, NPWP, Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), hingga status usaha.

Kewajiban bagi Pemilik NPPKP

Kepemilikan NPPKP merupakan tanda bahwa WP telah dikukuhkan sebagai PKP. Otomatis, hal itu juga merubah status kewajiban WP itu sendiri.

Adapun kewajiban-kewajiban tersebut meliputi:

  1. Pemungutan PPN dan PPnBM terutang
  2. Menyetorkan PPN kurang bayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dibanding pajak masukan yang dapat dikreditkan serta penyetoran PPnBM terutang.
  3. Pelaporan PPn dan PPnBM terutang.

 

Baca Juga: Apa Itu Pajak PPN? Cari Tahu Definisi, Objek, dan Tarifnya di Sini

Syarat Mendapatkan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Lalu, apa syaratnya untuk mendapatkan NPPKP atau dengan kata lain dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)?

Tidak semua pebisnis atau pengusaha wajib atau berhak mendapatkan pengukuhan PKP.

Direktorat Jenderal Pajak menetapkan pengusaha yang berhak dan diwajibkan mendapatkan pengukuhan PKP adalah pengusaha yang memiliki omzet atau peredaran bruto sebesar Rp4,8 miliar per tahun.

Kurang dari itu, pemilik usaha tidak wajib untuk mengajukan atau dikukuhkan sebagai PKP.

Lalu bagaimana syarat untuk mengajukan pengukuhan PKP?

Wajib Pajak yang ingin dikukuhkan sebagai PKP dan mendapatkan NPPKP wajib melampirkan dokumen yang dibutuhkan antara lain sebagai berikut.

Wajib Pajak Pribadi

  • Fotokopi atau pindaian Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI.
  • Fotokopi paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi WNA yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang.
  • Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
  • Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat Pemerintahan Daerah sekurang-kurangnya setingkat Lurah atau Kepala Desa.

Wajib Pajak Badan

  • Fotokopi akta pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang.
  • Fotokopi kartu NPWP salah satu pengurus atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah setingkat Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing.
  • Dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
  • Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah setingkat Lurah atau Kepala Desa.

Wajib Pajak Badan Berbentuk Kerja Sama Operasional (KSO)

  • Fotokopi Perjanjian Kerja sama atau Akta pendirian sebagai bentuk Kerja Sama Operasional yang dilegalisir pejabat berwenang.
  • Fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota Kerja Sama Operasional.
  • Fotokopi Kartu NPWP orang Pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota Kerja Sama Operasional atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab Warga Negara Asing.
  • Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
  • Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya setingkat Lurah atau Kepala Desa.

Di samping persyaratan-persyaratan tersebut, petugas biasanya juga meminta dokumen persyaratan tambahan berupa:

  • Bukti sewa atau kepemilikan tempat usaha.
  • Foto ruangan atau tempat usaha.
  • Denah tempat usaha.
  • Peta lokasi.
  • Spesimen penandatanganan faktur yang disediakan formulirnya oleh KPP.
  • Daftar harta atau inventaris kantor.
  • Laporan keuangan.

Kelengkapan dokumen tersebut disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Setelah itu, pengusaha yang mengajukan pengukuhan akan menerima bukti penerimaan surat.

Perlu dicatat juga, jangka waktu permohonan pengukuhan PKP paling lambat 10 hari kerja setelah permohonan diterima.

Setelah permohonan disampaikan, maka pemohon tinggal menunggu sampai petugas pajak melakukan survei lapangan.

Apabila permohonan diterima, maka KPP memberikan Surat Pengukuhan PKP yang berisi Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).


July 13, 2021
WhatsApp-Image-2021-07-10-at-2.01.32-PM.jpeg

Formulir perubahan data wajib pajak adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak ketika ingin mengubah data dan informasi perpajakannya.

Perubahan data Wajib Pajak yang diakomodasi melalui formulir tersebut meliputi perubahan data Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, maupun Bendahara.

Di samping itu formulir perubahan data wajib pajak juga berlaku untuk semua urusan jenis pajak.

Aturan Formulir Perubahan Data wajib Pajak

Pada awal paragraf sudah disebutkan mengenai fungsi dari formulir perubahan data Wajib Pajak. 

Lalu, bagaimana aturan mengenai formulir perubahan data Wajib Pajak?

Formulir perubahan data Wajib Pajak sejatinya diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Dalam peraturan tersebut, Wajib Pajak dapat melakukan permohonan perubahan data yang terdapat dalam administrasi perpajakan dengan keadaan yang sebenarnya.

Dengan catatan, perubahan data yang dimaksud tidak mengakibatkan pemindahan tempat Wajib Pajak bersangkutan.

Data yang Bisa Diubah dengan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak

Masih dari peraturan yang sama, Perdirjen Pajak No.PER-04/PJ/2020 menjelaskan data-data apa saja yang bisa diubah oleh Wajib Pajak. Di antaranya sebagai berikut.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, meliputi:

  1. Perubahan identitas Wajib Pajak termasuk nama, tempat tanggal lahir, status perkawinan, kebangsaaan, dan informasi kontak.
  2. Perubahan alamat tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha dalam wilayah kerja KPP yang sama.
  3. Perubahan sumber penghasilan Wajib Pajak.
  4. Perubahan Wajib Pajak menjadi Wajib Pajak Warisan belum Terbagi.
  5. Terdapat kesalahan tulis data Wajib Pajak pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Bagi Wajib Pajak Badan

Selain alasan kesalahan tulis data Wajib Pajak pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak Badan bisa mengubah data-data yang meliputi:

  1. Perubahan identitas Wajib Pajak yang tidak mengubah bentuk badan hukum.
  2. Perubahan alamat tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha dalam wilayah kerja KPP yang sama.
  3. Perubahan jenis usaha Wajib Pajak.
  4. Perubahan struktur permodalan atau kepemilikan Wajib Pajak Badan yang tidak mengubah bentuk badan hukum.
  5. Terdapat perbedaan antara data terkait kategori dan bentuk badan pada basis data perpajakan dengan kategori atau bentuk badan usaha Wajib Pajak yang sebenarnya dan yang seharusnya tercatat dalam basis data perpajakan dari sejak terdaftar sesuai dengan dokumen yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Perubahan data juga berlaku bagi instansi pemerintah apabila ingin merubah Kepala Instansi Pemerintah dan/atau pejabat Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan.

Cara Ajukan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak secara Konvensional

Cara mengajukan permohonan perubahan data Wajib Pajak dapat dilakukan dengan 2 cara.

Melalui metode konvensional atau tertulis dan metode permohonan secara online.

Untuk permohonan data Wajib Pajak tertulis, pemohon dapat mengisi dan menandatangani Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan melampirkan dokumen pendukung.

Pemohon bisa mengajukan permohonan perubahan data Wajib pajak yang dapat disampaikan dengan cara berikut ini:

  • Mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak Terdaftar
  • Apabila di wilayah Anda sulit untuk menjangkau KPP, bisa mendatangi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
  • Mengirim permohonan perubahan Data Wajib Pajak melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
  • Mengirim melalui jasa ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Agar memperjelas permohonan perubahan data Anda sebagai Wajib Pajak, Formulir Perubahan Data Wajib Pajak harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon.

Sementara jika perubahan data dilakukan secara jabatan, formulir permohonan wajib ditandatangani pengusul.

Perlu dicatat juga, Wajib Pajak hanya bisa mengisi formulir pada bagian data yang ingin diubah saja.

Di samping itu, Wajib Pajak juga perlu melampirkan atau membawa dokumen-dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perubahan data.

Misalnya Wajib Pajak ingin merubah sumber penghasilan utamanya. Maka yang perlu dibawa adalah surat keterangan dari perusahaan.

Apabila Formulir Perubahan Data Wajib Pajak tertulis beserta berkas pendukung telah diterima secara lengkap, KPP akan memberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS).

Cara Mengubah Data Wajib Pajak secara Online/Elektronik

Selain dengan cara konvensional, Wajib Pajak yang ingin melakukan pemutakhiran data perpajakan juga bisa melakukan perubahan data secara elektronik.

Pada Pasal 13 dan 14 Perdirjen Pajak No.PER-04/PJ/2020, Pemohon bisa mengajukan permohonan perubahan data melalui:

    • Aplikasi registrasi atau e-Reg Pajak.

 

  • Contact Center

 

  • Saluran elektronik tertentu lainnya yang ditentukan dan mendapatkan otoritas dari Direktorat Jenderal Pajak.

Lalu bagaimana caranya?

  1. Anda bisa mengisi Formulir Perubahan Data Wajib Pajak  melalui aplikasi registrasi e-reg pajak melalui https://ereg.pajak.go.id/login
  2. Permohonan perubahan data yang telah diisi melalui aplikasi registrasi dianggap telah ditandatangani secara elektronik dan memiliki kekuatan hukum.
  3. Untuk berkas pendukung, Wajib Pajak perlu mengunggah (upload) salinan digital atau softcopy berkas tersebut melalui aplikasi registrasi perpajakan.
  4. Jika dokumen dan permohonan diterima oleh KPP, Wajib Pajak akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).
  5. Apabila melakukan permohonan perubahan data melalui contact center, Wajib Pajak wajib memenuhi proses validasi identitas untuk membuktikan bahwa Wajib Pajak sendiri yang mengajukan permohonan yang dimaksud.
  6. Perubahan data yang diajukan melalui contact center dianggap diterima apabila Wajib Pajak telah mengafirmasi setiap pernyataan atas perubahan data secara sungguh-sungguh.

Apabila permohonan tidak ditanggapi oleh KPP dalam jangka waktu 14 hari kerja semenjak permohonan diajukan, maka permohonan tersebut dianggap tidak diterima.

KPP juga akan menyampaikan pemberitahuan melalui email terdaftar Wajib Pajak apabila permohonan perubahan data yang dianggap tidak diterima, 

Bagaimana Cara Ketahui Perubahan Data telah Dilakukan oleh Pejabat KPP?

Apabila seluruh permohonan pengajuan perubahan data diterima dan telah diubah, selanjutnya pejabat KPP akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data kepada Wajib Pajak.

Surat Pemberitahuan Perubahan Data akan dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui email terdaftar Wajib Pajak, secara langsung, melalui pos dengan Bukti Pengiriman Surat, atau melalui perusahaan ekspedisi.

Penutup

Itulah fungsi dan cara melakukan perubahan data melalui Formulir Perubahan Data Wajib Pajak.

Sebagai Wajib Pajak, tetaplah taat terhadap aktivitas perpajakan termasuk memenuhi kewajiban perpajakan Anda.

Bagi rekan Wajib Pajak yang menjalankan bisnis dan kesulitan dalam mengelola kewajiban perpajakan, Rusdiono Consulting bisa menjadi rekan konsultan terbaik Anda.


July 9, 2021
logo-e-form-2018.jpg

Belakangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merilis metode pelaporan SPT Tahunan baru dalam laman DJP Online, yaitu e-Form PDF.

Penyelenggaraan aplikasi pelaporan SPT Tahunan melalui e-Form ini dilakukan agar Wajib Pajak yang sulit mengakses aplikasi e-Filing bisa tetap melakukan kewajibannya.

Jadi, apa itu e-Form pada DJP Online? Simak penjelasannya melalui artikel berikut ini.

Mengenal e-Form Pajak pada Sistem DJP Online

Metode pelaporan SPT Tahunan melalui e-Form sejatinya bukan hal baru. 

Dimana sebelumnya, e-Form memiliki format .xfdl yang harus dibuka dengan IBM Viewer dan tidak bisa dibuka pada sistem operasi Mac.

Namun pada versi belakangan ini, DJP Online mengganti format formulir dari .xfdl menjadi .pdf yang lebih mudah diakses.

Karena formatnya .pdf, e-Form pada DJP dapat dilakukan tanpa harus terhubung dengan internet.

Seperti tagline-nya, “Isi SPT Offline, Submit Online” sehingga meski pengisian SPT bisa dilakukan secara offline, Wajib Pajak tetap harus mengirim atau menyampaikan SPT secara online.

Bukan hanya itu, pada e-Form terbaru Wajib Pajak juga bisa melakukan impor data CSV untuk daftar harga, bukti potong, dan lainnya.

Kemudian data yang disajikan juga bersifat prepopulated untuk formulir 1770 dan 1770s orang pribadi.

itu artinya data akan disesuaikan berdasarkan data yang sudah terekam sebelumnya.

Apa Saja Keunggulan e-Form DJP Online yang Baru?

Sebelumnya formulir hanya bisa diakses melalui software form viewer. Namun Wajib Pajak kini bisa membuka formulir melalui adobe reader atau browser.

Selain lebih fleksibel, keunggulan lain dari e-Form DJP terbaru, secara lengkap adalah sebagai berikut:

  1. Token dapat dikirimkan melalui SMS dan juga email menggunakan kode OTP;
  2. Terdapat validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Pemindahbukuan saat submit;
  3. Dapat dibuka pada sistem operasi Mac;
  4. Bisa melakukan fitur impor data CSV untuk data-data tubular seperti bukti potong.

Apa yang Membedakan e-Form dengan e-Filing?

Sejatinya keduanya sama-sama digunakan untuk pengisian SPT Pajak. Namun yang membedakan keduanya adalah aksesibilitas.

Jika e-Filing membutuhkan koneksi internet untuk melakukan pengisian data, e-Form tidak memerlukan koneksi internet.

Seringkali Wajib Pajak disulitkan dengan koneksi internet yang tidak lancar yang mengakibatkan pengisian e-Filing terganggu.

Bahkan, apabila koneksi tiba-tiba terputus mau-tidak-mau Wajib Pajak harus mengisi ulang kembali formulir.

Di sini lahh e-Form hadir untuk memberikan solusi atas risiko kehilangan data saat mengisi SPT pada layanan e-Filing.

Cara Isi SPT Tahunan melalui e-Form Pajak

e-Form pajak dapat digunakan untuk formulir SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan.

Sebagai pengingat, terdapat dua jenis formulir SPT Tahunan Orang Pribadi yaitu 1770S dan 1770.

Formulir 1770S diperuntukkan bagi WP berpenghasilan lebih dari Rp 60 Juta per tahun atau lebih dari pemberi kerja dalam negeri lainnya dan luar negeri dan/atau dikenakan PPh Final.

Formulir 1770 diperuntukkan bagi WP dengan penghasilan berasal dari usaha atau pekerjaan bebas dari satu atau lebih pemberi kerja.

Lantas, bagaimana cara isi SPT Tahunan melalui e-Form pajak?

Bagi SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

  • Kunjungi portal DJP Online pajak.go.id
  • Klik Login yang terletak pada pokok kanan atas atau klik banner Layanan Digital pada laman utama
  • Kemudian Anda akan dialihkan ke laman djponline.pajak.go.id
  • Sama seperti e-filing, Anda diharuskan mengisi NPWP dan kata sandi. Lalu klik Login.
  • Setelah berhasil login, klik menu Lapor. Dibagian paling atas akan muncul e-Form Pajak versi baru dan versi lama. Klik salah satu (Kami menyarankan untuk klik versi terbaru).
  • Setelah itu akan muncul perintah untuk mengunduh formulir dan pilih salah satu jenis formulir.
  • Selanjutnya Anda tinggal mengisi formulir SPT tersebut secara offline.
  • Setelah diisi lengkap, selanjutnya formulir dilaporkan secara online dengan membuka situs yang sama, kemudian login.
  • Masukkan kode verifikasi yang dikirim melalui email, kemudian klik tombol submit.
  • Terakhir, jika berhasil Anda akan menerima bukti penerimaan elektronik melalui email Anda.

Bagi SPT Tahunan Wajib Pajak Badan

Langkahnya sama dengan pengisian e-form Pajak bagi Orang Pribadi. Namun yang membedakan Anda akan diminta untuk melampirkan scan laporan laba rugi dalam bentuk .pdf.

Formulir yang digunakan pun berbeda yaitu formulir 1771 untuk Wajib Pajak Badan.

 

Baca Juga: Ketahui Cara Lapor dan isi SPT Tahunan Badan Di Sini!

Lapor SPT Tahunan Tepat Waktu

Kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan oleh DJP seharusnya membuat Wajib Pajak semakin sadar untuk melaporkan SPT Tahunan tepat waktu.

Bagi yang memiliki usaha dan kesulitan dalam mengurus dokumen administratif perpajakan, Anda bisa mengandalkan Kami, Rusdiono Consulting sebagai konsultan pajak terpercaya.


July 2, 2021
WhatsApp-Image-2021-06-27-at-2.40.13-PM.jpeg

Banyak yang tidak tahu, sebagai muslim ternyata zakat yang Anda bayarkan bisa menjadi pengurang pajak.

Ya, salah satu kewajiban bagi seorang muslim ini bisa menjadi pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan.

Lantas, kenapa aturan ini berlaku? Bagaimana aturan dan penerapannya? Simak selengkapnya melalui artikel ini.

Sekilas Tentang Zakat

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat muslim dalam menyempurnakan keislamannya.

Secara harfiah, zakat dalam bahasa arab adalah menyucikan.

Dalam hal ini zakat merupakan upaya untuk menyucikan diri dengan merelakan sebagai hartanya kepada orang yang berhak menerima zakat.

Hal tersebut juga ditegaskan dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi,

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.”

Secara lengkap Imam Malik mendefinisikan zakat sebagai bentuk mengeluarkan harta yang dimiliki oleh seseorang yang mencapai batas atau nisab kepada orang yang berhak.

Syarat lainnya adalah barang yang dizakatkan sudah mencapai haul atau satu tahun apabila barang tersebut berupa hasil tambang, pertanian, atau barang temuan.

Zakat juga termasuk dalam rukun Islam yang artinya zakat menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk menunaikannya.

Nilai dan Jenis Zakat

Dilihat dari nilai manfaat, zakat memiliki dua nilai yaitu nilai keimanan dan nilai sosial.

Nilai keimanan berarti zakat merupakan bentuk penghambaan diri atau ketaatan diri sebagai seorang muslim kepada Allah.

Kedua, nilai sosial. Di mana zakat menjadi sumber atau alat untuk menyejahterakan masyarakat terutama dalam upaya melakukan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Bagaimana jenis atau bentuk zakat yang dikenal dalam Islam?

Pertama, Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh umat Muslim di bulan Ramadhan hingga menjelang hari raya Idulfitri.

Besaran zakat Fitrah setara dengan beras sebanyak 3,5 liter atau 2,7 kilogram.

Kedua, Zakat Maal atau harta. Dimana zakat yang ditunaikan berupa pendapatan atau penghasilan, hasil pertanian, ternak, hingga tambang.

Syarat pengeluaran tersebut diatur dalam nisab yaitu 2,5% dari harta yang tersimpan.

Di samping itu, batas ukuran dan kepemilikan harta yang disimpan telah mencapai haul atau satu tahun lamanya atau 85 gram emas.

Dasar Hukum Zakat Sebagai Pengurang Pajak

Apa yang mendasari bahwa menunaikan zakat mampu mengurangi Penghasilan kena Pajak?

Jawabannya adalah pada Pasal 22 UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa Zakat yang dibayarkan oleh Muzakki (Pemberi Zakat) kepada BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) dikurangi dari Penghasilan Kena Pajak.

Aturan ini juga ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (3) poin (a.1) UU No.36/2008 tentang Pajak Penghasilan.

Dimana bantuan atau sumbangan termasuk pajak yang diterima oleh badan zakat yang disahkan oleh pemerintah dikecualikan dari objek pajak.

Kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 9 ayat (1) huruf G dimana zakat bisa menentukan Penghasilan Kena Pajak apabila zakat diserahkan kepada Badan atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.

Jadi, jika zakat tidak dibayarkan kepada lembaga Amil Zakat resmi maka zakat tersebut tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto.

Aturan tersebut lebih jelas dapat Anda lihat melalui PP No.60/2010 di sini.

Bagaimana dengan “Zakat” pada Agama Lain?

Tidak hanya pada agama Islam, aturan sumbangan sebagai pengurang pajak juga bisa diterapkan pada agama lain.

Aturan tersebut diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-11/PJ/2018 dimana pengurang pajak juga bisa berasal dari lembaga lain sejenis bagi masyarakat yang memeluk agama selain Islam.

Misalnya Persepuluhan pada agama Kristen yang diberikan kepada Lembaga Badan Amal Kasih Katolik (BAKKAT).

Tujuan Diberlakukannya Zakat sebagai Pengurang Pajak

Tujuan diberlakukan aturan zakat sebagai pengurang pajak adalah agar umat muslim yang hendak mengeluarkan zakat tidak mendapatkan beban ganda atas pajak.

Di samping itu, aturan tersebut diharapkan mampu mendorong umat muslim untuk bisa mengeluarkan zakat sekaligus taat terhadap aspek perpajakan.

Bagaimana Penerapan Zakat Pengurang Pajak?

Penerapan zakat pengurang pajak di Indonesia diatur dalam Peraturan DJP No.PER-05/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat.

Dimana Wajib Pajak yang ingin melakukan pengurangan pajak wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak dilakukannya pengurangan pajak atas zakat.

Kedua Wajib Pajak juga melampirkan bukti setor atau bayar zakat baik berupa bukti pembayaran langsung maupun melalui ATM.

 

Baca Juga: Ketahui Cara Lapor dan isi SPT Tahunan Badan Di Sini!

Penerapan dan Kendala di Indonesia

Penerapan zakat sebagai pengurang pajak di Indonesia sejatinya menjadi kendala juga di Indonesia.

Hal ini karena pengurang pajak atas zakat di Indonesia tidak dilakukan secara langsung namun melalui perhitungan penghasilan bruto sehingga pengurangannya dianggap tidak terlalu efektif.

Kenda lainnya adalah budaya dan prinsip religi dari agama Islam itu sendiri. Dimana banyak Wajib Pajak yang enggan mencantumkan nama pada bukti setor untuk menghindari riya.

Terakhir adalah kurangnya literasi masyarakat terkait aturan tersebut yang tentu ini menjadi tugas bersama baik bagi masyarakat maupun instansi terkait.


June 30, 2021
WhatsApp-Image-2021-06-27-at-2.03.50-PM.jpeg

Sering muncul pertanyaan apakah penulis juga dikenakan pajak? Jika Iya, berapa besaran pajak penulis?

Penulis adalah profesi yang menggunakan royalti sebagai penghasilannya. Nantinya penerimaan royalti inilah yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Lantas apa landasan hukum pengenaan pajak bagi penulis? Bagaimana cara menghitungnya? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari simak artikel berikut ini.

Pengenaan Pajak bagi Penulis

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, penulis merupakan sebuah profesi mandiri.

Sama seperti pekerja seni, profesi penulis biasanya dilakukan tanpa terikat oleh perusahaan dan pemasukan utamanya adalah royalti.

Royalti sendiri didapat dari hasil penjualan buku atau produk tulisan yang dijual oleh penulis.

Meski mekanisme penghasilannya tidak sama dengan pekerjaan in-house atau pekerjaan kantoran, penulis tetap dikenakan pajak.

Lantas apa yang mendasari penulis dikenakan pajak?

Mari kita lihat Pasal 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Dimana dalam Pasal tersebut disebutkan yang menjadi objek pajak merupakan penghasilan berupa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam Pasal 4 ayat 1 poin (h) juga disebutkan bahwa royalti termasuk ke dalam objek pajak. Hal ini juga cukup menegaskan bahwa penulis adalah profesi yang juga menjadi subjek pajak.

Besaran pajak bagi penulis dalam hal ini berarti adalah penerimaan royalti juga diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 dimana penghasilan royalti dikenakan sebesar 15%.

Mekanisme Pemungutan Pajak bagi Penulis

Apa yang membedakan pemungutan pajak bagi pekerja in-house dengan penulis?

Untuk menjawab hal itu mari kita membuka kembali Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Wajib Pajak Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan wajib melakukan pencatatan.

Di sisi lain, dalam peraturan tersebut pekerja bebas juga diperbolehkan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau NPPN.

NPPN ini lah yang sebenarnya mampu meringankan beban pajak bagi penulis.

Lalu, bagaimana mekanismenya?

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan perhitungan penghasilan neto wajib pajak penulis yaitu:

  • Apabila melakukan Wajib Pajak melakukan pembukuan, penghasilan neto ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
  1. Biaya langsung maupun tidak langsung; dan
  2. Biaya sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 6 poin (b) hingga (m) termasuk di dalamnya pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh hak cipta di bidang kesusastraan dengan masa manfaat lebih dari satu tahun.

Dengan catatan, biaya untuk memperoleh hak cipta tersebut nantinya diamortisasi menggunakan metode dalam bagian yang sama setiap tahun selama masa manfaat atau dalam bagian yang menurun setiap tahun dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas nilai sisa buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) UU PPh.

  • Bagi Wajib Pajak yang memiliki penghasilan bruto dari hasil menulis dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00, penghasilan neto dapat dihitung menggunakan NPPN dengan syarat:
  1. Wajib melakukan pencatatan sesuai Peraturan DJP No. PER-4/PJ/2009 yang telah disinggung sebelumnya;
  2. Wajib melaporkan penggunaan NPPN kepada DJP paling lama 3 bulan sejak awal Tahun Pajak yang bersangkutan;
  3. Besaran NPPN bagi penulis berdasarkan Peraturan DJP PER-17/PJ/2015 (Kegiatan Pekerja Seni KLU:90002) adalah sebesar 50% dari penghasilan bruto, baik honorarium maupun royalti yang diterima dari penerbit.
  • Penghasilan bruto yang diterima oleh penulis meliputi penghasilan royalti yang diterima dari penerbit dan hak cipta di bidang kesusastraan yang dimiliki oleh penulis.
  • Pajak yang diperkirakan terutang dalam suatu tahun pajak dilunasi oleh Wajib Pajak melalui pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain dan/atau pembayaran secara mandiri oleh Wajib Pajak.

Contoh Kasus

Ratidya Kida merupakan penulis asal Indonesia yang telah menjual banyak buku di Indonesia dan selalu menjadi best seller di setiap perilisannya.

Saat ini Ratidya Kida sudah berkeluarga dan memiliki dua orang anak.

Di awal tahun 2020, Ia meluncurkan buku terbarunya dimana per-eksemplarnya dijual dengan harga Rp 25.000 dan menerima royalti tiap tiga bulan sebesar 10% dari harga jual.

Berdasarkan laporan penjualannya pada tahun 2020, berikut penjualan bukunya Ratidya Kida.

Triwulan Buku Terjual Omzet Royalti PPh 23
I Rp20.000 Rp500.000.000 Rp50.000.000 Rp7.500.000
II Rp25.000 Rp625.000.000 Rp62.500.000 Rp9.375.000
III Rp30.000 Rp750.000.000 Rp75.000.000 Rp11.250.000
IV Rp35.000 Rp875.000.000 Rp87.500.000 Rp13.125.000
Total Rp110.000 Rp2.750.000.000 Rp275.000.000 Rp41.250.000

 

 * Nilai dari PPh 23 merupakan 15% dari nilai royalti.

Sebelum ke dalam perhitungan, perlu dicatat bahwa terdapat dua rumus sesuai dengan bahasan pada sub-bab Mekanisme Pemungutan Pajak bagi Penulis dalam artikel ini.

Pertama, apabila penulis memiliki omzet lebih dari Rp4,8 miliar (4.800.000.000) atau memilih pembukuan, maka rumus yang digunakan adalah:

PPh Terutang = (Pendapatan Bruto – Biaya – PTKP) x Tarif Progresif Pasal 17

Kedua, apabila penulis memiliki omzet kurang dari Rp 4,8 miliar (4.800.000.000) dan memilih pencatatan dengan menggunakan NPPN, maka rumus yang digunakan adalah:

 

  • PPh Terutang = ((Pendapatan Bruto x NPPN 50%) – PTKP) x Tarif Progresif Pasal 17

 

Sebagai catatan, nilai PTKP sesuai dengan Peraturan DJP yang dapat Anda lihat melalui artikel PTKP.

Baik, kembali lagi pada perhitungan omzet buku Ratidya Kida sebelumnya.

Berdasarkan laporan tersebut, total royalti yang diterima oleh Ratidya Kida tidak melebihi Rp4.800.000.000 per tahun dan memutuskan untuk mencatat sendiri. Maka rumus yang digunakan adalah rumus yang kedua.

Untuk detail perhitungannya adalah sebagai berikut:

 

Penghasilan Bruto Rp275.000.000
Penghasilan Netto:

(Pendapatan Bruto x NPPN 50%)

Rp275.000.000  x 50%

= Rp137.500.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP):

(Rp137.500.000 – PTKP (karena Ratidya memiliki tiga tanggungan, maka kualifikasi PTKP yang digunakan sebesar Rp72.000.000))

Rp137.500.000 – Rp72.000.000 

= Rp65.500.000

PPh Terutang:

PKP x Tarif Progresif (Pasal 17)

Tarif progresif Pasal 17 dihitung dengan cara membagi tiap lapisan PKP.

5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000

15% x Rp15.500.000 = Rp2.325.000

= Rp4.825.000

Kredit PPh Pasal 23 Rp41.250.000
Pajak yang Lebih Dibayar Rp41.250.000 – Rp4.825.000 

= Rp36.425.000 

 

Dengan begitu, Ratidya Kida melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi menggunakan formulir SPT Tahunan 1770 dengan status lebih bayar Rp36.425.000.

Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut, Ratidya Kida dapat mengajukan pengembalian pendahuluan lebih bayar pajak berdasarkan Pasal 17D Undang-Undang KUP dengan cara mencentang kolom restitusi pada formulir SPT Tahunan 1770.

Masalah yang Dihadapi Penulis Terkait Pajak yang Dibebankan

Selain masalah besaran pajak penulis yang dianggap terlalu besar dan membebani penulis, ada masalah lain yang sebenarnya dihadapi oleh para rekan penulis.

Masalah pertama adalah pengetahuan terkait perhitungan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) yang sebenarnya bisa meringankan pengenaan pajak bagi penulis.

Dimana dengan penghitungan tersebut penghasilan dari rekan penulis tidak langsung dihitung menggunakan pajak progresif sehingga cukup meringankan pengenaan pajak.

Masalah kedua adalah penafsiran ganda yang dari perhitungan NPPN itu sendiri antara pihak kantor pajak dan pemohon.

Kasus yang sering terjadi adalah laporan pajak menggunakan NPPN sering kali ditolak oleh kantor pajak yang bersangkutan.

Alasan yang sering terjadi adalah penggunaan NPPN untuk perhitungan pajak dilakukan untuk pendapatan non-royalti atau dengan kata lain yang bersifat aktif.

Padahal pendapatan aktif seorang penulis adalah berasal dari royalti. Nah, penafsiran ganda ini yang sering kali menjadi masalah bagi Wajib Pajak penulis.

Sehingga penafsiran ganda tersebut harus menjadi perhatian serius bagi Direktorat Jenderal Pajak.


June 25, 2021
WhatsApp-Image-2021-06-20-at-3.15.47-PM-1.jpeg

Bagi pengusaha startup yang mendirikan usaha dalam bentuk CV mungkin bertanya-tanya, apakah ketentuan pajak CV sama dengan perusahaan berbentuk PT?

Ternyata ketentuan pajak CV dan PT berbeda dari segi pengenaan objek pajak tapi memiliki pelaksanaan perpajakan yang sama.

Lantas, bagaimana ya ketentuan perpajakan bagi perusahaan berbentuk CV dan apa yang membedakannya dengan pengenaan pajak PT?

Sekilas Tentang Perbedaan CV dan PT

Mungkin di bangku sekolah rekan Wajib Pajak pernah mempelajari perbedaan antara CV dan PT.

Namun sebagai penyegaran, Rusdiono Consulting akan mencoba memberikan gambaran sekilas perbedaan antara bentuk usaha CV dan juga PT.

CV merupakan singkatan dari Commanditaire Vennootschap yang merupakan istilah bahasa Belanda yang disebut dengan persekutuan komanditer.

CV adalah badan usaha yang dibangun oleh dua orang atau lebih untuk terciptanya tujuan bisnis dengan peran dan tingkat keterlibatan berbeda antara orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Tingkat keterlibatan yang dimaksud adalah pihak satu mempercayakan uang atau barang kepada pihak yang menjalankan perusahaan tersebut. Sehingga ada pihak aktif dan juga pasif.

Atas dasar pengertian ini CV juga disebut dengan usaha persekutuan terbatas yaitu ada sekutu aktif dan pasif.

Sedangkan PT merupakan singkatan dari Perseroan Terbatas. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, Perseroan Terbatas adalah perusahaan berbadan hukum yang dibentuk dari persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya berbentuk saham.

Perusahaan dalam bentuk PT juga wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan.

Aset atau kekayaan pada usaha Perseroan Terbatas juga dipisah antara kekayaan pribadi dan pemegang saham.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa usaha PT dan CV memiliki perbedaan di antaranya adalah:

CV PT
Usaha tidak berbadan hukum Usaha berbadan hukum
Kepemilikan usaha merupakan pribadi Kepemilikan usaha dibagi atas saham
Kekayaan merupakan kepemilikan pribadi Kekayaan dibagi kepemilikan pribadi dan pemegang saham
Tidak ada modal minimal Terikat ketentuan modal minimal

 

Pengenaan Pajak bagi Perusahaan CV

Jika membandingkan perbedaan antara pajak yang dikenakan oleh perusahaan CV dan PT maka yang perlu dilihat adalah status subjek pajak itu sendiri.

Maka dari itu mari kilas balik pada PAsal 2 ayat 1 Undang-Undang PPh terkait subjek pajak yaitu:

  1. Orang Pribadi
  2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
  3. Badan
  4. Bentuk usaha Tetap (BUT) 

Oleh karena suatu perusahaan dianggap sebagai subjek pajak badan, maka baik PT dan CV sama-sama memiliki kesamaan dalam pelaksanaan pajak.

Apa buktinya bahwa perusahaan CV dianggap sebagai Badan?

Mari kilas balik lagi pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) tentang definisi badan, yaitu:

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Dari definisi tersebut terdapat kata perseroan komanditer dan persekutuan. Dengan kata lain, menurut kacamata Undang-Undang Perpajakan, CV adalah badan yang menjadi subjek pajak meskipun secara definitif CV tidak berbadan hukum.

Perbedaan Pengenaan Pajak CV dan PT

Seperti yang telah dijelaskan secara definitif apa itu usaha CV, dimana kekayaan dari usaha CV merupakan milik pribadi dan tidak berbadan hukum.

Dengan kata lain pemasukan yang masuk pada usaha CV dianggap sebagai laba usaha yang nantinya sebagian ditarik menjadi aset atau dana milik pribadi yang di dalam ilmu akuntansi disebut dengan prive.

Singkatnya, objek pajak dari perusahaan bentuk CV adalah laba usaha.

Sedangkan PT, aset perusahaan terbagi ke dalam saham-saham. Pemilik perusahaan tidak lain adalah para pemilik saham.

Tidak seperti CV, harta pribadi pemilik bagi pengurus atau pemegang saham tidak terlibat dalam kegiatan usaha.

Pemilik saham perusahaan mendapatkan keuntungan berupa dividen yang termasuk ke dalam objek pajak.

Maka, objek pajak dari perusahan bentuk PT adalah dividen.

Meski terdapat perbedaan objek pajak, baik CV maupun PT tetap harus memotong pajak atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya.

Hal tersebut diatur pada Pasal 21 ayat 1 dijelaskan bahwa pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Hal ini juga berlaku apabila PT atau CV melakukan penyewaan atau penjualan tanah atau bangunan, maka dikenakan juga pajak penghasilan tersebut.

Lebih jelasnya, rekan Wajib Pajak bisa lihat tabel berikut terkait pajak yang harus dipenuhi oleh perusahaan CV selain angsuran PPh Pasal 25.

Terkait gaji, honor, dan tunjangan karyawan PPh Pasal 21
Apabila CV dikukuhkan sebagai PKP Pemungutan PPN sebesar 10%
Apabila CV bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah Pemungutan PPN dan PPh Pasal 22/23
Apabila CV melakukan penjualan/penyewaan tanah dan abngunan PPh Pasal 4 ayat 2 bersifat final
Memperoleh penghasilan dari luar negeri dengan pemotongan pajak dari negeri tersebut yang potongan tersebut dianggap sebagai kredit pajak PPh Pasal 24

 

Satu hal yang perlu diingat bagi rekan Wajib Pajak adalah harta yang termasuk dalam penyetoran modal bagi pajak CV tidak termasuk dalam objek pajak.

Kesimpulan

Itulah ketentuan pajak bagi perusahaan CV di Indonesia. Baik CV dan PT keduanya memiliki mekanisme pengenaan pajak yang sama yang membedakan adalah objek pengenaan pajaknya. Dimana dalam usaha berbentuk PT terdapat pajak dividen yang dipotong sebesar 15% dari penghasilan bruto.

Bagi rekan Wajib Pajak yang kesulitan dalam mengelola perpajakan terutama dalam pendampingan sengketa pajak, rekan Wajib Pajak bisa mengandalkan konsultan pajak.

Salah satu yang telah dipercaya oleh banyak Wajib Pajak Badan adalah Rusdiono Consulting. Selain konsultasi pajak, Rusdiono Consulting juga siap memberikan konsultasi dan audit keuangan.

Tertarik dengan Kami? Konsultasikan masalah bisnis Anda dengan klik tautan berikut ini.


June 24, 2021
WhatsApp-Image-2021-06-20-at-2.59.10-PM.jpeg

Layanan DJP online seperti e-filing dan e-billing sering kali mengalami error yang membuat proses pelaporan tidak berjalan semestinya.

Ada beberapa penyebab kenapa DJP online di antaranya situs sedang mengalami maintenance, jaringan, atau masalah teknis pada sistem.

Untuk bisa mengakses layanan DJP online secara maksimal, Anda perlu memahami penyebab dan kode error pada layanan DJP online tersebut. Lantas apa saja itu?

Layanan DJP Online

Layanan DJP online adalah layanan berbasis internet yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna mempermudah proses aktivitas perpajakan.

Wajib pajak bisa mengakses layanan DJP online melalui situs www.pajak.go.id

Adapun layanan yang diberikan oleh DJP online meliputi pelaporan SPT yaitu e-filing dan pembayaran pajak, e-billing.

Penyebab Layanan DJP Online Error

Berikut alasan kenapa layanan DJP Online mengalami kendala atau error.

1. Situs Layanan DJP Online Melambat

Situs Layanan DJP Online Melambat

Penyebab pertama merupakan kendala yang paling umum terjadi ketika Wajib Pajak mencoba mengakses layanan DJP Online.

Melambatnya kecepatan situs bisa jadi karena traffic yang tinggi terhadap website tersebut. Itu artinya pada saat itu banyak Wajib Pajak yang sedang mengakses layanan DJP Online.

Tidak ada solusi pasti akan masalah ini. Namun masalah ini biasa terjadi pada detik-detik terakhir pelaporan SPT.

Jadi, bagi Anda yang ingin melakukan pelaporan pajak secara damai, lakukan aktivitas perpajakan lah pada awal-awal waktu, ya!

2. Peringatan Error 404

DJP Error 404

Error 404 terjadi karena browser Anda tidak menemukan alamat yang dituju. Bisa konten yang telah diubah atau alamat website yang salah. Untuk layanan DJP Online, pastikan Anda mengunjungi situs yang tepat yaitu  www.pajak.go.id

Jika masih terjadi error, Anda bisa menghapus cache pada browser. Hal ini karena bisa jadi error 404 muncul karena terjadi masalah pada caching browser.

Cara menghapus cache pada browser Chrome, klik titik tiga di pojok kanan atas browser. Lalu pilih Privacy and SecurityKemudian Klik Clear Browsing Data. Lalu centang Cached Images and Files lalu klik Clear Data.

3. Peringatan Error 500

djp online error 500

Peringatan 500 juga dikenal dengan internal server error. Dimana biasanya disebabkan oleh server internal website itu sendiri. Misalnya perbaikan atau perubahan konten website.

Langkah pertama yang bisa diambil adalah sama halnya dengan error 404 yaitu dengan menghapus cache browser.

Jika tidak ada perubahan, maka mau-tidak-mau Anda menunggu hingga website benar-benar bisa pulih atau menghubungi Kring Pajak untuk meminta kepastian.

4. Peringatan 405 not Allowed

Error 405 terjadi apabila URL yang diisi sudah benar tapi server tidak mengizinkan Anda untuk membuka halaman.

Tidak ada penyebab pasti dari adanya error 405. Namun yang jelas, error dengan penomoran depan angka 4 terjadi karena adanya masalah dari sisi pengguna dalam hal ini adalah Anda.

Berarti bisa saja yang bermasalah adalah browser atau jaringan internet Anda.

Langkah pertama adalah sama dengan error-error lainnya yaitu menghapus cache browser. Jika tetap tidak berhasil Anda bisa mengubah browser Anda ke mode incognito.

Mode incognito berfungsi agar pencarian yang Anda lakukan dapat dilakukan dengan lebih aman.

Hal ini karena situs menganggap jaringan yang Anda gunakan terlalu berisiko sehingga dibutuhkan jaringan atau pencarian yang lebih aman.

Selain itu pada portal e-Filing juga terdapat error 405. Hal ini terjadi apabila Wajib Pajak tidak dapat membuat SPT karena status NPWP-nya.

Maka hal yang dilakukan adalah menghubungi AR di KPP terdaftar untuk mengkonfirmasi status NPWP saat ini.

5. Kesalahan Teknis pada Sistem Layanan DJP Online

Kesalahan teknis yang dimaksud adalah kesalahan ketika Anda sudah berada pada layanan DJP online itu sendiri. Misalnya kesalahan password atau pengisian data.

Ketika portal layanan DJP Online mengalami error, biasanya akan muncul kode-kode error. Adapun kode yang dimaksud sebagai berikut

Login

Kode Keterangan Penyebab Solusi
SO001 NPWP tidak ditemukan
  1. NPWP tidak terdaftar
  2. NPWP non aktif
  1. Registrasi NPWP 
  2. Perubahan data ke KPP terdaftar
  3. Lapor ke Kring Pajak
SO002 Data pengguna tidak ditemukan Wajib Pajak belum terdaftar di DJP online Registrasi akun DJP Online di www.pajak.go.id
SO003 Password tidak sesuai Cukup jelas Isi password dengan benar atau reset password jika lupa
SO004 Pengguna belum aktif Cukup jelas Kirim ulang link aktivasi dan klik link aktivasi yang terkirim ke email Wajib Pajak
SO005 Email sudah digunakan Ada orang yang telah menggunakan email yang sama Reset password sekaligus mengubah email
SO006 Kegagalan autentikasi Cukup jelas Lakukan refresh atau lapor ke Kring Pajak
SO007 Invalid credential
  1. NPWP tidak lengkap
  2. Password tidak diisi
  1. Lengkapi isian NPWP (15 digit angka)
  2. Lengkapi isian password

.

Registrasi, Password, Aktivasi, dan Profil

 

Kode Keterangan Penyebab Penyelesaian
REG001 NPWP tidak terdaftar
  1. NPWP tidak terdaftar
  2. NPWP non aktif
  1. Registrasi NPWP 
  2. Perubahan data ke KPP terdaftar
  3. Lapor ke Kring Pajak
REG003 NPWP dalam kategori non aktif NPWP sudah dinonaktifkan Mengajukan perubahan data melalui KPP terdaftar
REG004 Status NPWP tidak ada Lapor ke Kring Pajak
REG005 EFIN tidak ditemukan Wajib Pajak belum memiliki EFIN Melakukan aktivasi EFIN baik secara online maupun melalui KPP terdekat
REG006 EFIN belum diaktivasi Sama dengan solusi error REG005
REG007 NPWP sudah terdaftar Wajib Pajak sudah terdaftar pada SSE atau eNofa login pada sistem DJP online atau jika lupa password, silahkan reset.
REG008 NPWP sudah terdaftar Wajib Pajak sudah terdaftar dan aktif pada DJP Online Sama dengan solusi error REG007
REG009 Email sudah digunakan pada sistem DJP Online Gunakan email lain, atau jika lupa password, silahkan reset.
REG010 Email sudah digunakan pada sistem DJP Online Sama dengan solusi error REG009
REG011 kode keamanan tidak sesuai captcha yang dimasukkan salah Isi captcha sesuai dengan petunjuk
REG013 Registrasi user tidak berhasil refresh website DJP online
REG014 Reset password gagal dilakukan Coba kembali
REG015 Anda belum terdaftar pada sistem DJP Online Registrasi DJP Online di www.pajak.go.id
REG016 Panjang password minimal 6 karakter tanpa spasi Cukup jelas
REG017 Password baru berbeda dengan konfirmasi password pastikan isian password baru sama dengan konfirmasi password
REG018 Proses reset password gagal Coba kembali
REG019 Belum memiliki email Pengguna ingin melakukan perubahan email namun tidak ada data email yang baru Isikan data email yang baru.
REG020 Link reset password tidak dapat dikirim ke email Coba kembali
REG021 Perubahan profil gagal Data email dan/atau data nomor HP tidak diisi Silahkan isi data email dan/atau nomor HP sebelum melakukan perubahan profil
REG025 link aktivasi akun expired link aktivasi hanya berlaku selama 1 x 24 jam Kirim ulang link aktivasi melalui sistem DJP Online
REG026 Nomor handphone telah digunakan sebelumnya Gunakan nomor HP lain
REG027 Nomor handphone telah digunakan sebelumnya Gunakan nomor HP lain
REG031 EFIN tidak sesuai EFIN yang dimasukkan salah jika lupa EFIN silahkan lapor ke Kring Pajak atau mengajukannya ke KPP terdaftar
REGO32 Anda tidak dapat melakukan reset password, silahkan lakukan aktivasi terlebih dahulu Wajib Pajak belum melakukan aktivasi akun sehingga tidak dapat melakukan reset password
  1. Klik link aktivasi yang dikirimkan ke email
  2. kirim ulang link aktivasi
REG023

REG023A

REG029

REG029A

REG029B

REG030

Aktivasi akun DJP online tidak berhasil Lapor ke Kring Pajak

 

Baca Juga: 5 Manfaat Menggunakan e-Filing Online untuk Lapor Pajak Anda

 

Itulah beberapa masalah atau kendala error pada sistem DJP Online beserta dengan solusinya. Semoga melalui artikel ini dapat membantu Anda apabila terjadi kendala dalam melakukan aktivitas perpajakan melalui DJP Online.

 


June 23, 2021
WhatsApp-Image-2021-06-20-at-2.35.26-PM.jpeg

Sering menjadi pertanyaan orang-orang, kenapa negara melakukan pemungutan pajak dan apa asas dibalik pemungutan pajak?

Untuk jawaban pertanyaan pertama yaitu kenapa negara melakukan pemungutan pajak adalah karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara. Fasilitas umum yang kita nikmati saat ini seperti jalan, pendidikan, kesehatan bersumber dari pajak.  Untuk pertanyaan kedua terkait asas pemungutan pajak, mari simak jawabannya melalui artikel ini.

 

Asas Pemungutan Pajak

Pada paragraf pembuka sudah disebutkan bahwa peran pemungutan pajak penting bagi sebuah negara. Tanpa adanya pungutan pajak, sebuah negara akan kesulitan dalam melakukan pembangunan yang pada akhirnya akan berdampak langsung bagi masyarakat.

Dengan kata lain pemungutan pajak adalah dari rakyat untuk rakyat. Karena sifat pajak yang sangat krusial ini, maka aktivitas perpajakan perlu ditegakkan dan diatur sedemikian rupa melalui payung hukum dan asas pemungutan pajak.

Jadi bisa dikatakan asa perpajakan adalah dasar dan pedoman yang digunakan oleh pemerintah dalam membuat peraturan atau pemungutan pajak.

Secara garis besar, terdapat tiga asas pemungutan pajak yang lazim digunakan oleh semua negara di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Asas Domisili

Pemungutan pajak yang dilakukan kepada warga negara yang bertempat tinggal di negara tersebut atau bagi perusahaan yang memiliki kedudukan di negara tersebut.

Dalam asas ini, negara mengabaikan dari mana wajib pajak mendapatkan penghasilan yang akan dikenakan pajak.itu.

Hal tersebut membuat negara akan menggabungkan asas domisili dengan konsep pungutan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara tersebut atau dari luar negara.

2. Asas Sumber

Negara akan memungut pajak atas suatu penghasilan yang diterima oleh orang pribadi maupun badan di negara tersebut. Asas ini tidak mempersoalkan siapa dan apa status wajib pajak yang memperoleh penghasilan. Sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang berasal dari negara tersebut.

3. Asas Kebangsaan, Nasionalisme, dan Kewarganegaraan

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan Kebangsaan atau status kewarganegaraan wajib pajak. Sama seperti asas domisili, pengenaan pajak bisa dilakukan dengan cara menggabungkan asas kebagsaan dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri.

 

Baca Juga: 3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia Beserta Contohnya

Asas Pemungutan Pajak yang Berlaku di Indonesia

Banyaknya perbedaan teori terkait asas pemungutan pajak membuat penerapannya di tiap-tiap negara juga berbeda salah satunya di Indonesia.

Apa saja asas pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia? Berikut penjelasannya.

1. Asas Umum

Pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan atas keadilan umum. Itu artinya pemungutan pajak dilakukan dengan perhitungan yang cermat sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat secara adil sesuai dengan porsinya.

2. Asas Yuridis

Asas yuridis yang dimaksud adalah bahwa pungutan pajak di Indonesia didasari oleh asas hukum yang telah dibuat oleh negara melalui perundang-undangan.

Dasar pengenaan pajak di Indonesia sendiri didasari melalui Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yang diikuti dan dijabarkan melalui Undang-Undang berikut:

  • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan bangunan (PBB).
  • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Aturan dan Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
  • Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
  • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang Berlaku di Indonesia.
  • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
  • Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Adanya asas yuridis juga membuat aktivitas perpajakan di suatu negara bisa berjalan dengan adil dan sewajarnya. Asas yuridis juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan mengacu pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di negara Indonesia.

Asas kebangsaan juga mengatur pemungutan pajak bagi warga negara asing yang tinggal dan berada di Indonesia dengan syarat.

Syarat tersebut adalah warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan/atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (6 bulan) dalam 1 tahun.

4. Asas Wilayah atau Domisili

Asas wilayah adalah asas pemungutan pajak berdasarkan lokasi tempat tinggal wajib pajak berada.

Itu artinya, wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di wilayah negara Indonesia, maka wajib mematuhi aturan perpajakan di wilayah tersebut.

Sebagai contoh Ibu Zubaidah merupakan WNI yang tinggal di Hongkong. Maka menurut asas wilayah, baik properti maupun penghasilan yang dimiliki oleh Ibu Zubaidah tidak wajib dipungut pajak oleh pemerintah Indonesia.

Sebaliknya bagi WNA yang tinggal di Indonesia dengan aturan tertentu maka WNA tersebut wajib dikenakan pajak berdasarkan hukum pajak di Indonesia.

5. Asas Sumber

Asas sumber adalah dasar pemungutan pajak sesuai dengan asal objek pajak yang dikenakan.

Jika objek pajak itu berasal dari negara atau wilayah A maka negara atau wilayah A tersebut wajib mengenakan pajak atas objek pajak tersebut.

Sebagai contoh, Erwin merupakan Warga Negara Filipina dan bertempat tinggal di Filipina memiliki penghasilan berupa dividen dari perusahaan yang berasal di Indonesia.

Maka penghasilan dividen tersebut dianggap sebagai objek pajak dari negara Indonesia karena dianggap sebagai sumber penghasilan berada.

6. Asas Ekonomis

Asas ekonomis yang dimaksud adalah bahwa pengenaan pajak harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum dan efisien.

Asas ini mengatur bahwa dasar pengenaan pajak tidak boleh melebihi dari penerimaan pajak itu sendiri yang mungkin menyebabkan kemerosotan kondisi perekonomian masyarakat.

Asas ekonomis juga mengatur bahwa penerimaan pajak diharapkan mampu berkontribusi terhadap pembangunan negara tanpa harus melalui skema penerimaan lain misalnya utang negara.

7. Asas Finansial

Asas finansial adalah prinsip dasar pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan kondisi keuangan atau pendapatan yang diterima oleh wajib pajak.

Oleh karena itu di Indonesia diatur perbedaan besaran pungutan pajak penghasilan berdasarkan beban keluarga dan jumlah pendapatan dalam setahun.

Contoh: Bapak Resa bekerja sebagai konsultan pajak dengan pendapatan Rp300.000.000 per-tahun dan memiliki beban satu orang anak, sedangkan Ibu Septi bekerja sebagai guru dengan penghasilan Rp50.000.000 per-tahun.

Berdasarkan asas finansial, besaran pajak yang dikenakan oleh kedua orang tersebut akan berbeda.

Berdasarkan asas ini pula, pajak yang dipungut dari kedua orang tersebut tidak boleh lebih dari pendapatan mereka dalam satu tahun.

Hal ini juga berlaku bagi orang yang memang belum memiliki penghasilan maka tidak diwajibkan untuk membayar pajak.

 

Jadi, jelas ya membayar pajak itu tidak akan membuat seseorang menjadi miskin. Maka tetaplah taat bayar pajak.

Itu dia tujuh asas pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Sesuai perundang-undangan bahwa sifat pajak adalah wajib sehingga agar tidak membebani warga negara yang dikenakan maka perlu diatur melalui asas pemungutan pajak.


Send this to a friend