Manajemen Archives - Rusdiono Consulting

July 16, 2021
WhatsApp-Image-2021-07-10-at-2.43.08-PM.jpeg

Tidak ada yang tidak memiliki risiko. Begitu pun juga dengan bisnis. Apapun kondisinya, risiko tidak akan bisa Anda hindari. Tapi bisa Anda atur besar-kecil dampak yang ditimbulkan melalui manajemen risiko.

Untuk lebih jauh mengenal manajemen risiko dan kenapa hal tersebut menjadi penting, simak artikel berikut ini.

Apa itu Manajemen Risiko?

Definisi risiko sebenarnya sudah bisa dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Mari ambil contoh ketika Anda ingin berangkat ke kantor.

Ketika berangkat ke kantor, terdapat banyak risiko yang bisa saja terjadi kepada Anda.

Agar bisa mencapai kantor Anda dengan selamat, tanpa disadari Anda telah melakukan manajemen risiko.

Mulai dari kapan Anda harus berangkat dan mengambil rute terbaik. Kendaraan apa yang Anda pilih untuk pergi ke kantor. Bahkan apa yang Anda persiapkan dari rumah untuk pekerjaan di kantor.

Lalu, apa risikonya?

kecelakaan, terlambat kerja, atau risiko lupa untuk mempersiapkan materi pekerjaan atau presentasi.

Dari rentetan kegiatan dari contoh tersebut sebenarnya Anda sudah bisa menarik kesimpulan apa itu manajemen risiko.

Manajemen risiko adalah proses logis untuk mengelola potensi adanya kerugian sehingga potensi tersebut dapat dikurangi, dihindari atau bahkan memberikan peluang baru bagi subjek tertentu.

Subjek tertentu yang dimaksud adalah perorangan, organisasi, perusahaan, atau pemerintahan.

Lalu, apa saja yang dimaksud dengan proses logis itu?

Proses logis adalah rentetan aktivitas yang dilakukan secara sadar mulai dari mengidentifikasi, menganalisis, pencegahan, penanganan, hingga evaluasi.

Bentuk dan Sumber Risiko

Sebelum lebih jauh membahas tentang manajemen risiko, perlu diketahui bahwa risiko memiliki dua istilah penting. Peril dan Hazard.

Peril sendiri adalah potensi yang menyebabkan risiko atau kerugian itu terjadi. Sedangkan hazard adalah pemicu yang mampu meningkatkan potensi risiko.

Contoh ketika pandemi COVID-19. Pandeminya sendiri merupakan peril. Sedangkan bentuk hazard-nya adalah interaksi antar manusia yang menyebabkan penularan virus dan memperburuk kondisi pandemi.

Selain itu, risiko juga memiliki bentuk. Mengetahui bentuk risiko membantu Anda untuk merumuskan atau mengidentifikasi risiko yang terjadi.

Apa saja bentuk-bentuk risiko secara umum?

    • Risiko usaha – Meliputi risiko kerugian, risiko produksi, risiko SDM, kegagalan mesin, atau kerusakan data.
    • Risiko geografis – Misalnya cuaca, bencana alam seperti banjir, gempa, atau hama.
    • Risiko Ekonomi – Meliputi kondisi perekonomian negara yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi secara mikro.
    • Risiko politik – Meliputi kondisi politik dan kebijakan usaha.
    • Risiko legal – Meliputi gugatan seperti sengketa hak paten, bangunan, pajak, atau utang-piutang.

 

  • Risiko sosial dan budaya – Meliputi vandalisme, kerusuhan, budaya masyarakat yang tidak sesuai dengan cita-cita perusahaan, pemogokan pegawai, perampokan.

 

  • Risiko ketidakpastian – Misalnya kecelakaan kerja, kebakaran, atau pandemi.

Selain bentuk, ada juga identifikasi sumber risiko yang meliputi:

 

  • Sumber eksternal– Risiko yang bersumber dari luar. Meliputi perubahan perilaku konsumen, kekecewaan konsumen, persaingan bisnis, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, pemerintah
  • Sumber internal – Risiko yang bersumber dari dalam. Meliputi SDM, peralatan, hingga pengembangan teknologi.

 

Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko

Secara umum, tujuan manajemen risiko adalah sebagai dasar bagi entitas baik pribadi maupun organisasi untuk mengurangi adanya resiko yang akan berdampak langsung pada entitas tersebut.

Dengan kata lain, tujuan yang ditetapkan dapat dengan mudah tercapai.

Secara khusus, manajemen risiko memiliki tujuan sebagai berikut:

  • Sebagai sumber informasi potensi risiko kepada pihak yang berkaitan.
  • Mengontrol risiko termasuk mengurangi potensi kerugian yang ditimbulkan dari risiko.
  • Memastikan entitas perusahaan berjalan pada koridor yang semestinya.
  • Membantu perusahaan dalam mengefisiensikan anggaran.
  • Memberikan rasa aman.
  • Memberikan gambaran apakah risiko tersebut dapat dijadikan peluang yang menguntungkan bagi perusahaan atau tidak.
  • Membantu perusahaan mengelola sumber daya yang ada secara efisien.
  • Meningkatkan produktivitas dan keuntungan.
  • Membantu perusahaan dalam mengambil keputusan terutama pada keputusan-keputusan strategis.

Jadi sejatinya manajemen risiko bukan hanya dilakukan ketika ada potensi risiko. Namun ada atau tidak, perusahaan tetap harus memiliki master plan manajemen risiko.

Mengukur Risiko

Untuk memulai manajemen risiko, perusahaan perlu mengukur risiko yang akan terjadi untuk mengetahui seberapa besar potensi yang ditimbulkan dari risiko tersebut.

Selain itu, dengan mengukur risiko, perusahaan juga bisa melakukan ranking atau membuat daftar prioritas mana risiko yang relevan dan memiliki sifat urgensi.

Apa saja sih metode pengukuran risiko itu?

1. Pengukuran Probabilitas

Mengukur seberapa sering risiko terjadi pada rentetan peristiwa spesifik. Misalnya, seberapa sering petani mengalami gagal panen dalam satu periode tertentu.

2. Pengukuran Notional

 Bertujuan mengukur objek yang rentan mengalami risiko. Misalnya perusahaan meminjamkan uang kepada pihak lain sebesar Rp100juta, maka besarnya risiko kredit berdasarkan pendekatan notional adalah Rp100 juta.

3. Pengukuran Sensitivitas

Metode yang sama dengan pengukuran notional namun dipengaruhi dengan faktor atau variabel penentu.

Misalnya risiko aset keuangan yang diukur berdasarkan tingkat pengembalian aset yang bersangkutan terhadap perubahan tingkat pengembalian pasar.

4. Metode Volatilitas

Pengukuran apabila objek yang rentan terhadap risiko bernilai fluktuatif atau tidak tetap. Ukuran yang umum digunakan adalah menggunakan standar deviasi. 

Semakin besar deviasi maka semakin fluktuatif nilai tersebut. Itu berarti objek yang rentan terhadap risiko semakin berisiko.

5. Metode Value at Risk

Mengukur risiko berdasarkan kerugian maksimum yang akan dan bisa terjadi pada suatu objek yang rentan terhadap risiko.

6. Metode Matriks

Metode pengukuran yang cukup sederhana yaitu dengan membuat matriks dengan mengelompokkan risiko berdasarkan dua indikator yaitu frekuensi terjadinya risiko dan signifikansi dampak (severity) dari risiko.

 

Baca Juga: Pengertian Manajemen Biaya, Konsep hingga Langkah Penerapannya

Pendekatan atau Metode Manajemen Risiko

Salah satu tahapan terpenting dalam manajemen risiko adalah pengendalian risiko (risk control).

Risk control bisa dikatakan sebagai inti dari aktivitas manajemen risiko. Dimana perusahaan dalam hal ini mengelola risiko yang dan akan terjadi.

Dalam melakukan risk control, entitas bisnis atau perusahaan menggunakan beberapa pendekatan atau metode di antaranya sebagai berikut.

1. Penghindaran Risiko (Risk Avoidance)

 Pendekatan dengan cara menghindari objek-objek yang dapat menimbulkan risiko.

Contoh: untuk menghindari perusahaan berhenti beroperasi saat pandemi, perusahaan menerapkan work from home.

2. Segregasi

Memisahkan dua objek yang berpotensi menimbulkan risiko. Contohnya: Memisahkan beberapa karyawan yang tengah memiliki konflik.

3. Pencegahan Risiko (Loss Prevention)

Pendekatan dengan melakukan pencegahan akan timbulnya risiko. Misalnya: Perusahaan melakukan audit keuangan tiap tahunnya untuk mencegah adanya kerugian yang diakibatkan dari penyelewengan.

4. Pengurangan Risiko (Loss Reduction)

Metode pendekatan dengan mengurangi dampak kerugian yang terjadi. Misalnya: Mengurangi biaya produksi atau menjual harga murah pada barang-barang yang sukar terjual.

Dalam pengurangan risiko ada dua cara yaitu pre-loss reduction dan post-loss reduction.

pre-loss reduction adalah upaya meminimalkan risiko sebelum terjadinya risiko. Misalnya menyediakan alat pemadam kebakaran.

Sedangkan post-loss reduction adalah upaya meminimalkan risiko setelah terjadinya risiko. Misalnya menyelamatkan sisa barang akibat kebakaran.

5. Risk Retention

Upaya perusahaan untuk mempertahankan risiko karena dianggap objek berisiko memiliki biaya yang lebih besar dibanding dengan biaya risiko itu sendiri.

Dengan kata lain, perusahaan akan menanggung biaya risiko atau ganti rugi terhadap risiko itu sendiri.

Contohnya adalah ketika perusahaan rela mengembalikan uang yang dibayar pelanggan ketika produk yang dijual mengalami cacat.

6. Risk Transfer

Pendekatan ini dilakukan dengan membagi objek yang berpotensi risiko kepada pihak lain dengan memberikan jaminan kepada pihak yang bersangkutan.

Contohnya: Perusahaan mengandalkan konsultan bisnis untuk mengelola risiko perusahaan itu.

7. Non-Insurance Transfer

hampir sama dengan risk transfer yaitu dengan memberikan objek berisiko kepada pihak lain.

Bedanya, non-insurance transfer tidak memberikan jaminan kepada pihak yang menerima objek berisiko. 

Biasanya metode ini berjalan dengan kesepakatan atau aturan yang dibuat oleh masing-masing perusahaan.

Contoh metode ini adalah ketika Anda membeli barang dari supplier, maka barang tersebut menjadi tanggung jawab pengirim selama pengiriman.

 

Tahapan atau Proses Manajemen Risiko Perusahaan

Jika menjabarkan seluruh tahapan, proses manajemen risiko memiliki tahapan yang cukup kompleks.

Namun sebagai dasar, ada tiga tahapan utama yang wajib dilakukan perusahaan ketika ingin mengelola risiko.

Tiga tahapan itu adalah identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko. 

Untuk menjelaskan tahapan tersebut secara rinci, simak penjelasan di bawah berikut.

1. Identifikasi Risiko

Proses yang pertama adalah mengidentifikasi objek yang memiliki potensi risiko dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan objek berpotensi risiko tersebut.

Adapun beberapa aktivitas yang dilakukan meliputi:

  • Menentukan ruang lingkup yang akan diidentifikasi apakah lingkungan internal atau eksternal
  • Menetapkan dan membuat daftar objek yang memiliki potensi risiko. Baik yang sifatnya tidak berbentuk seperti keuangan dan penjualan maupun yang sifatnya fisik seperti aset atau SDM.
  • Melakukan diskusi untuk menentukan arah kebijakan terhadap objek yang berpotensi memiliki risiko.

2. Analisis Risiko

Setelah melakukan identifikasi risiko, perusahaan selanjutnya melakukan analisis risiko untuk mengetahui dampak dan ukuran risiko serta dan metode yang akan digunakan untuk mengontrol risiko.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis risiko yaitu:

Menentukan metode analisis

Analisis kualitatif biasanya dilakukan untuk mengukur potensi risiko secara fisiko tanpa memerhatikan monetary value.

Sedangkan analisis kuantitatif merupakan analisis finansial yang memerhatikan monetary value.

Perbedaan kedua analisis ini adalah apabila Anda tidak memiliki data yang cukup, maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Mengukur tingkat risiko

Pada sub judul sebelumnya telah dibahas metode analisis untuk mengukur tingkat risiko dimana terdapat dua indikator utama dalam pengukuran tingkat risiko yaitu frekuensi dan signifikansi (severity).

3. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko (risk control) adalah proses inti dari manajemen risiko. Dimana perusahaan Anda melakukan mitigasi terhadap risiko.

Pendekatan pengendalian risiko juga sudah dibahas pada sub-judul sebelumnya.

Penggunaan pendekatan juga sangat bergantung pada kondisi perusahaan, jenis risiko, dan ukuran risiko

Selain melakukan mitigasi, ada tiga tahapan lain yang tidak kalah penting pada proses ini, yaitu:

 

  • Komunikasi dan delegasi – Rencana mitigasi risiko yang telah ditentukan kemudian dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang menyangkut dengan objek berisiko. Seperti manajemen, pekerja, atau pihak ketiga.
  • Memantau (Monitoring) – Proses mitigasi risiko selanjutnya dipantau apakah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
  • Evaluasi – Pada akhir periode tertentu, perusahaan akan mengevaluasi segala proses manajemen risiko. Apa saja yang berdampak, berapa kerugian yang terjadi, apakah ada peluang baru, hingga pembetulan metode yang digunakan.

 

Penutup

Setiap bisnis pasti memiliki risiko entah itu berskala kecil atau besar. Namun yang pasti, perusahaan mau-tidak-mau harus berupaya mengelola risiko tersebut.

Jika Anda sulit untuk mengelola risiko bisnis saat ini, Anda bisa mengandalkan konsultan bisnis yang saat ini sudah banyak tersedia di Indonesia.

Rusdiono Consulting sebagai salah satu konsultan bisnis dan perpajakan siap memberikan pendampingan dalam mengelola risiko bisnis Anda.


July 7, 2021
WhatsApp-Image-2021-07-04-at-8.11.42-AM-1.jpeg

Dalam berbisnis, pengusaha perlu memahami dalam mengelola persediaan yang akan dijual agar tidak tertimbun melalui analisis inventory turnover ratio. Memahami analisis inventory turnover berguna agar persediaan penjualan mampu berputar secara efektif dan efisien.

Jadi, apa itu inventory turnover dan bagaimana perhitungan analisisnya? Mari simak artikel berikut ini.

Apa itu Inventory Turnover?

Pertama-tama, apa sih sebenarnya inventor turnover itu?

Secara bahasa, inventory turnover atau biasa disebut stock turn ini memiliki arti sebagai perputaran persediaan.

Perputaran yang dimaksud adalah seberapa cepat atau sering persediaan dapat dijual dan tersedia kembali untuk dijual dalam satu periode jual.

Menurut Investopedia, inventory turnover digunakan untuk mengukur seberapa cepat perusahaan mampu menjual persediaan dalam periode tertentu dan membandingkannya dengan rerata industri.

Rasio inventory turnover yang rendah menandakan rendahnya penjualan dan memungkinkan adanya kelebihan persediaan.

Sebaliknya, jika rasio tinggi menandakan bahwa terjadinya tingkat penjualan yang tinggi.

Pentingnya Memahami Rasio Inventory Turnover

Ada beberapa hal kenapa Anda harus melakukan perhitungan rasio inventory turnover, yaitu:

1. Membantu Perusahaan Mengetahui Posisi Keuangan

Ada banyak tools keuangan yang bisa memahami bagaimana posisi keuangan bisnis Anda, salah satunya adalah rasio inventory turnover.

Menurut Francesca Nicasio dalam artikelnya Inventory Turnover 101: What It Is and How to Get it Right, rasio perputaran persediaan mampu memberikan gambaran bagi perusahaan bagaimana mereka bisa mencapai Key Performance Indicator (KPI).

Berapa banyak barang yang berhasil dijual pada satu periode tertentu? Apakah memenuhi KPI yang telah ditetapkan?

Di sisi lain, rasio inventory turnover juga membantu bank untuk mengetahui seberapa lancar aset yang dimiliki perusahaan.

Misalnya ketika perusahaan melakukan pinjaman ke bank. Mereka ingin tahu apakah produk yang akan dijual memiliki likuiditas yang tinggi sehingga perusahaan mampu membayar hutang pada waktu yang ditentukan.

2. Membantu Perusahaan dalam Mengambil Keputusan Bisnis

Memahami rasio inventory turnover juga membantu perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis berikut:

  • Berapa pinjaman yang akan diajukan kepada bank?
  • Barang apa saja yang harus diproduksi dalam satu periode tertentu?
  • Kapan waktu yang tepat untuk membeli bahan baku atau persediaan kepada vendor?
  • Strategi marketing seperti apa sehingga barang yang ditentukan cepat keluar dari persediaan?
  • Strategi pricing yang akan digunakan untuk menjual barang tersebut?

Dengan mengetahui inventory turnover, perusahaan mampu meningkatkan efektivitas barang sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Di samping itu, perusahaan mampu membandingkan bisnis lain di industri yang sama.

Apakah efisiensi operasional berdasarkan inventory turnover ratio dengan perusahaan lain sama, di bawah, atau melampaui berdasarkan rerata yang ditetapkan industri.

sehingga perusahaan mampu mendapatkan gambaran apa yang harus dilakukan perusahaan untuk meningkatkan keunggulan bisnis.

3. Mampu Menghemat Pengeluaran

Memahami rasio inventory turnover juga membantu perusahaan mengefisiensikan pengeluaran untuk memproduksi atau membeli persediaan.

Barang yang disimpan juga membutuhkan biaya. Apabila disimpan terlalu lama, maka beban biaya perusahaan juga akan meningkat.

Sebaliknya, pada waktu tertentu jika perputaran persediaan terlalu tinggi juga akan merugikan perusahaan.

Perusahaan akan sulit memenuhi permintaan, biaya transportasi yang tinggi, hingga adanya panic buying yang mampu merugikan perusahaan itu sendiri.

 

Baca Juga: Istilah Manajemen Persediaan beserta Metode dan Fungsinya

Cara Menghitung Inventory Turnover

Setelah memahami bagaimana pentingnya mengetahui rasio inventory turnover, mari simak bagaimana cara menghitungnya.

Ada beberapa rumus yang bisa digunakan untuk menganalisis inventory turnover.

Pertama adalah dimana harga pokok penjualan dibagi dengan rerata persediaan yang ada.

Jika digambarkan pada rumus akan seperti ini:

Rasio Inventory Turnover = HPP (Harga Pokok Penjualan) / Rata-Rata Barang Persediaan

Nilai rata-rata barang persediaan dapat dicari dengan membagi dua persediaan di awal periode ditambah perubahan persediaan di akhir periode.

Jika digambarkan pada rumus akan seperti ini:

Rata-rata Barang Persediaan = Persediaan di Awal Periode + Persediaan di Akhir Periode / 2

Setelah mengetahui rasio inventory turnover, perusahaan juga perlu mengetahui rata-rata waktu yang diperlukan perusahaan untuk mengubah persediaan.

Istilah ini juga disebut dengan Days Sales of Inventory (DSI), dengan rumus:

DSI = 365 hari / Inventory turnover 

atau

DSI = (Rata-Rata Persediaan / Harga Pokok Penjualan) x 365 hari

Contoh Sederhana Perhitungan Rasio Inventory Turnover

Untuk menyederhanakan perhitungan, contoh berikut akan menggunakan sistem just in time yang berarti barang akan dibuat sesuai dengan permintaan pada waktu tertentu.

Sebuah perusahaan bernama PT Maju Jaya memiliki laporan penjualan di tahun 2019 dan 2020 yang digambarkan dalam tabel sederhana berikut ini.

 

2019 2020
Penjualan Rp2.000.000 Rp2.500.000
Harga Pokok Penjualan Rp900.000 Rp1.000.000
Persediaan Awal Periode 200.000 300.000
Persediaan Akhir Periode 50.000 200.000

 

Berapa rasio inventory turnover (perputaran persediaan) dari masing-masing persediaan barang PT Maju Jaya?

 

  1. Rasio Perputaran Persediaan tahun 2019

 

= 900.000 / ((200.000 + 50.000) / 2) = 7.2

Days Sales of Inventory tahun 2019 = 365 / 7.2 = 51 hari

  1. Rasio Perputaran Persediaan tahun 2020 

= 1.000.000 / ((300.000 + 200.000) / 2) = 4

Days Sales of Inventory tahun 2020 = 365 / 4 = 91 hari

Jika dilihat dari perhitungan tersebut, perputaran persediaan di tahun 2020 memiliki rasio perputaran yang semakin kecil dan jumlah hari dalam memutar persediaan juga semakin besar yaitu dari 51 hari menjadi 91 hari.

Hal ini juga menegaskan bahwa semakin besar rasio inventory turnover maka semakin baik.

Namun apakah rasio inventory turnover yang tinggi menjadi tanda bahwa perputaran persediaan sebuah perusahaan menjadi sehat?

Inventory Turnover Rate yang Ideal

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, rasio perputaran persediaan atau inventory turnover rate mengacu pada industri di bisnis yang sama.

Sehingga rasio perputaran persediaan pada industri yang berbeda juga jelas akan berbeda.

Misalnya industri beras dan industri fashion.

Industri beras yang notabenenya menjadi kebutuhan pokok jelas memiliki permintaan yang cukup tinggi dan stabil.

Sehingga tingkat turnover yang rendah tidak menjadi masalah bagi industri beras.

Berbeda pada industri fashion yang sangat bergantung pada musim, tren, atau mode di bulan tertentu yang berubah-ubah sehingga perputaran barang yang tinggi menjadi nilai lebih.

Industri lain yang membutuhkan rasio inventory turnover yang tinggi adalah barang mentah, barang mudah rusak, atau barang-barang yang tidak bertahan lama lainnya jika disimpan pada waktu yang lama.

Lantas berapa rasio ideal dari sebuah inventory rate?

Dilansir dari Skubana, idealnya perusahaan melakukan perputaran persediaan berkisar antara 1 hingga 2 bulan.

Jika dirasiokan, maka angka yang paling ideal adalah 5 hingga 10. Namun beberapa sumber juga menyebutkan angka yang paling ideal adalah 4 hingga 7.

Namun menurut Quickbooks, angka ideal dari sebuah inventory turnover rate bisa dicari menggunakan rumus berikut:

Inventory Turnover Rate x Gross Profit Margin (%)

Jika hasil persentase di bawah 100%, maka perputaran persediaan bisa dikatakan ideal.

Cara Meningkatkan Rasio Inventory Turnover

Ada beberapa cara untuk meningkatkan rasio inventory turnover. Di antaranya sebagai berikut:

1. Lakukan Pivot pada Strategi Bisnis Anda

Hal pertama yang dilakukan adalah mengatur ulang strategi bisnis yang sudah ada salah satunya mengatur ulang bagaimana Anda menyusun strategi penjualan.

Seperti yang diketahui strategi marketing atau penjualan akan sangat mempengaruhi bagaimana persediaan barang Anda berputar.

Contoh: Meningkatkan retensi konsumen, meningkatkan kualitas SDM, dan mengatur ulang strategi harga.

2.Perbaiki Sistem Manajemen Stok Barang

Kedua, perusahaan harus mampu mengidentifikasi masalah pada manajemen stok barang.

Perusahaan.

Perusahaan juga dituntut untuk bisa membaca kondisi pasar sehingga mampu memprediksi persediaan barang pada periode tertentu.

Cara lainnya adalah dengan memberikan kategori pada setiap stok barang. Mana yang harus keluar terlebih dahulu, mana barang yang memiliki usia produk lebih lama, atau barang yang memiliki permintaan tertinggi.

3. Andalkan Teknologi

Perusahaan juga bisa mengandalkan teknologi terkait supply chain management atau teknologi akuntansi.

Dengan menggunakan teknologi, perusahaan bisa dengan mudah memperhitungkan persediaan secara otomatis bahkan terintegrasi.

Hal ini karena masalah pada persediaan barang kerap kali muncul dari human error dan penggunaan teknologi menjadi jawabannya.

4. Gaet Konsultan Keuangan

Terakhir, Anda bisa meminta pihak ketiga seperti konsultan keuangan.

Dengan menggunakan konsultan keuangan, Anda bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait kondisi bisnis terutama keuangan Anda saat ini.

Salah satu konsultan keuangan yang bisa Anda percaya adalah Rusdiono Consulting.

Selain sebagai konsultan keuangan, Rusdiono Consulting juga berperan sebagai jasa konsultan pajak yang siap mendampingi Anda dalam mengelola pajak.


July 6, 2021
WhatsApp-Image-2021-07-04-at-7.43.54-AM.jpeg

Gaji ke-13 mungkin sudah tidak asing lagi bagi Anda. Namun, apakah Anda tahu bahwa ada ragam bonus tahunan lain dan salah satunya adalah tantiem.

Tantiem sendiri adalah salah satu jenis bonus tahunan yang diterima karyawan dari perusahaan. Namun apa yang membedakan tantiem dengan jenis bonus karyawan lainnya? 

Jenis-Jenis Bonus Tahunan

Bonus tahunan karyawan biasanya diberikan apabila terdapat hal positif yang terjadi pada perusahaan.

Entah karena nilai perusahaan dalam satu periode kerja bernilai positif, prestasi karyawan, atau keberhasilan atau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Tanpa berlama-lama lagi, berikut jenis bonus tahunan yang umum diberikan oleh perusahaan.

1. Bonus Tahunan secara Umum

Bonus tahunan secara umum merupakan kompensasi variabel berupa uang tunai yang biasanya sudah dianggarkan oleh perusahaan.

Itu artinya, bonus tahunan dianggap selalu ada di setiap tahunnya dengan catatan apabila nilai keuangan perusahaan bernilai positif atau mengalami keuntungan.

Bonus tahunan juga biasanya diberikan secara proporsional.

Bagi Pegawai Negeri Sipil, bonus tahunan sering disebut juga sebagai Gaji ke-13 karena dianggap “pasti” pemberiannya oleh instansi terkait.

2. Bonus Prestasi Karyawan

Bonus prestasi biasanya diberikan untuk memberikan apresiasi bagi karyawan yang berkinerja baik atau mampu melampaui target yang diberikan perusahaan.

Untuk beberapa kasus, bonus prestasi tidak hanya diberikan secara tunai namun dalam bentuk lain seperti perjalanan insentif, emas, atau barang-barang berharga lainnya.

3. Bonus Referral

Bonus yang merupakan imbalan bagi karyawan yang berhasil merekomendasikan karyawan baru bagi perusahaan.

Karena tingkat turnover atau kebutuhan akan karyawan yang cukup tinggi, perusahaan biasanya mengadakan program referral bagi karyawan untuk mendapatkan calon kandidat.

Apabila berhasil, karyawan yang merekomendasikan akan mendapatkan bonus yang disesuaikan dengan jabatan dan jumlah karyawan yang berhasil direkomendasikan.

4. Bonus Retensi

Tingkat turnover yang tinggi menjadi ancaman laten bagi perusahaan. Oleh karena alasan tersebut, muncullah bonus retensi.

Bonus retensi adalah bonus yang diberikan dalam rangka mempertahankan karyawan.

Lantas, kapan bonus retensi diberikan? 

Bonus retensi diberikan apabila karyawan hendak ingin mengundurkan diri atau ketika karyawan sudah mengabdi pada perusahaan pada waktu yang cukup lama.

5. Tantiem

Terakhir adalah Tantiem. Istilah yang sempat disinggung pada awal paragraf juga termasuk ke dalam bonus tahunan karyawan.

Apa yang membedakan tantiem dengan bonus karyawan lainnya?

Apabila bonus umumnya diberikan kepada seluruh karyawan, tantiem hanya diberikan kepada jajaran direksi dan komisaris oleh pemegang saham berdasarkan persentase atau jumlah tertentu dari laba bersih.

Tantiem juga diatur dalam UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa sebagian atau seluruh laba bersih dapat digunakan untuk pembagian dividen dan tantiem.

Jika begitu, lantas apa yang membedakan tantiem dengan dividen?

 

Baca Juga: 10 Tunjangan Karyawan yang Dapat Diberikan Selain Gaji Pokok

Perbedaan Tantiem dan Dividen

Secara definisi tantiem dan dividen merupakan hal yang sama. Namun keduanya adalah hal yang berbeda.

Tantiem diberikan atas kebijakan yang dibuat oleh perusahaan sedangkan dividen dibagi berdasarkan proporsi kepemilikan saham.

Bahkan, khusus perusahaan BUMN, tantiem diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020

Dimana syarat pemberian tantiem adalah dengan capaian KPI paling rendah sebesar 80%, kondisi perusahaan tidak semakin merugi, dan penilaian audit minimal adalah Wajar Dengan Pengecualian.

Di sisi lain, dividen merupakan perolehan diterima secara pasif sedangkan tantiem diperoleh dari usaha aktif penerima sebagai bentuk penghargaan.

Perbedaan antara tantiem dan dividen juga bisa dilihat dari pengenaan pajaknya.

Sama seperti bonus-bonus lainnya, tantiem dikenakan PPh Pasal 21 yang juga hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-31/PJ/2009, Sedangkan dividen dipotong berdasarkan PPh Pasal 23.

Jadi, itulah pengertian tantiem dan perbedaannya dengan dividen serta jenis bonus tahunan lainnya.


July 5, 2021
caroline-hernandez-gfDQ9GmjNFI-unsplash-1-1280x852.jpg

Sebagai pengusaha, Anda perlu memahami bahwa kewajiban yang harus dipenuhi bukannya hanya terkait gaji namun juga komponen lain salah satunya Jaminan Pensiun.

Jaminan Pensiun adalah satu dari sekian banyak program jaminan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).

Tidak asal, Jaminan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan ini juga memiliki perhitungan dan aturannya.

Lebih jelas mengenai Jaminan Pensiun, mari simak artikel berikut ini.

Tentang Jaminan Pensiun

Program Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya.

Jaminan yang diberikan berupa manfaat atau penghasilan  berupa uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total, atau meninggal dunia.

Jaminan Pensiun sendiri diatur dalam PP No.45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

Perbedaan Jaminan Pensiun dengan Jaminan Hari Tua

Banyak yang masih mengira bahwa Jaminan Pensiun sama dengan Jaminan Hari Tua (JHT). Padahal keduanya adalah dua program yang berbeda dan terpisah.

Perbedaan pertama adalah dari segi pemberian manfaat. JHT diberikan secara akumulatif atau sekaligus dari iuran yang dibayarkan baik oleh perusahaan maupun karyawan.

Sedangkan Jaminan pensiun dibayarkan setiap bulan seperti halnya gaji.

Perbedaan lainnya adalah dari rumus perhitungan. Rumus perhitungan total JHT adalah 5,7% dari upah yang diterima termasuk tunjangan tetap.

Dimana 3,7% dibayar oleh perusahaan sedangkan 2% dibayar oleh karyawan.

Sedangkan perhitungan Jaminan Pensiun adalah 3% yang terdiri dari 2% dibayar oleh perusahaan dan 1% dibayar oleh karyawan.

Perbedaan ketiga adalah unsur pengalinya. Unsur pengali JHT adalah total gaji karyawan sedangkan Jaminan Pensiun total pengalinya adalah batas atas upah yang disesuaikan dengan tingkat inflasi.

Kepesertaan Program Jaminan Pensiun

Menurut PP No.45/2015, peserta Program Jaminan Pensiun merupakan pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara.

Pemberi kerja yang dimaksud bisa berupa perusahaan swasta maupun perseorangan yang memiliki usaha.

Bagi pengusaha, perlu diingat bahwa Anda wajib mendaftarkan karyawan Anda ke dalam program Jaminan Pensiun paling lambat 30 hari semenjak mereka mulai bekerja untuk Anda.

Syarat Pemberian Uang Pensiun

Meski menjadi kewajiban, pemberian uang pensiun juga memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerimanya.

Syarat pertama, penerima setidaknya telah mengikuti iuran selama 180 bulan atau setidaknya telah mengikuti kepesertaan selama 15 tahun.

Lantas bagaimana jika seseorang pindah-pindah pekerjaan?

Perlu diingat bahwa kepesertaan Jaminan Pensiun tidak serta-merta berhenti ketika pekerja berhenti bekerja sebelum memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau cacat total.

Menurut Pasal 11 PP No.45/2015, apabila peserta bekerja di tempat baru, maka peserta wajib dan berhak memberitahukan kepesertaannya kepada tempat kerja barunya dengan menunjukkan kartu kepesertaan yang dimilikinya.

Pemberi kerja atau perusahaan baru yang dimaksud dilarang menolak untuk tidak meneruskan kepesertaan pekerja tersebut dan wajib melaporkan kartu kepesertaan dan membayar Iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Jadi meski karyawan berpindah-pindah tempat kerja, iuran Jaminan Pensiun tetap bisa berjalan dan menjadi tanggung jawab baik karyawan maupun perusahaan.

Syarat kedua, peserta atau karyawan telah memasuki usia pensiun yaitu 57 tahun dan selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya hingga mencapai usia pensiun 65 tahun.

Mekanisme Iuran Program Jaminan Pensiun

Ada beberapa mekanisme yang harus diperhatikan baik oleh perusahaan maupun karyawan terkait program Jaminan Pensiun sebagai berikut:

  1. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, besaran iuran Jaminan Pensiun sebesar 3% terdiri dari 2% iuran ditanggung pemberi kerja dan 1% oleh pekerja.
  2. Upah pengali yang dijadikan dasar perhitungan iuran semenjak tahun 2015 tidak lagi menggunakan upah pokok dan tunjangan tetap namun batas atas upah yang ditetapkan setiap tahunnya yang bergantung pada tingkat inflasi dan pertumbuhan PDB.
  3. Mekanisme pembayaran iuran mengikuti program paket.
  4. Pemberi kerja wajib membayar iuran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
  5. Pemberi kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran iuran dikenakan denda sebesar 2% tiap bulan keterlambatan.

Contoh Perhitungan Iuran Jaminan Pensiun

Sebagai contoh, Ali merupakan karyawan dengan gaji sebesar Rp10.000.000 per bulan. Maka perhitungan Jaminan Pensiun-nya adalah sebagai berikut.

  1. Iuran dari Perusahaan = 2% x Rp8.939.700 = Rp178.794 per bulan
  2. Iuran dari peserta = 1% x Rp8.939.700 = Rp89.397 per bulan.

Dari mana angka Rp8.939.700?

Angka tersebut merupakan batas atas gaji yang ditetapkan pada tahun 2020 yang didasari dengan tingkat inflasi dan PDB.

Jadi jika gaji peserta lebih dari angka batas atas yang ditetapkan, maka perhitungannya tetap menggunakan angka batas atas tersebut. 

Tapi jika gaji peserta kurang dari angka batas atas, maka perhitungannya menggunakan gaji yang sebenarnya.

 

Baca Juga: Kenali 8 Jenis Pajak Penghasilan di Indonesia

Manfaat Program Jaminan Pensiun

1. Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT)

Manfaat uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta dengan masa iuran 15 tahun saat memasuki usia pensiun yaitu 57 tahun.

2. Manfaat Pensiun Cacat (MPC)

Manfaat uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta yang mengalami cacat total tetap dengan minimal menjadi peserta selama 1 bulan dan density rate minimal 80%.

3. Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD)

Manfaat uang tunai bulanan yang diberikan kepada janda/duda yang menjadi ahli waris hingga peserta meninggal atau menikah lagi,

4. Manfaat Pensiun Anak (MPA)

Manfaat uang tunai bulanan yang diberikan kepada anak yang menjadi ahli waris peserta dengan maksimal dua orang anak yang didaftarkan hingga anak tersebut mencapai usia 23 tahun.

5. Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT)

Manfaat yang diberikan kepada orang tua yang menjadi ahli waris peserta lajang. 

Bila masa iur peserta lajang kurang dari 15 tahun, masa iuran yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi minimal kepesertaan 1 tahun dan density rate 80%.

Cara Cek Saldo Jaminan Pensiun

Ada beberapa cara yang yang bisa dilakukan untuk melakukan pengecekan saldo Jaminan Pensiun yaitu sebagai berikut.

1. Melalui Website BPJS Ketenagakerjaan

untuk mengetahui saldo, Anda bisa mengunjungi website resmi BPJS Ketenagakerjaan atau ke portal https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id

Pada lama tersebut Anda diminta login menggunakan email yang telah terdaftar sebelumnya dan password yang digunakan.

Jika belum memiliki akun, Anda klik “Buat Akun Baru” kemudian muncul laman baru berupa kolom “segmen” dan “email”

Pada kolom “segmen” Anda diminta untuk memilih segmen yang terdiri dari PU (Penerima Upah), BPU (Bukan Penerima Upah), dan PMI (Pekerja Migran Indonesia).

Pada kolom “email” masukkan email yang ingin didaftarkan dan selanjutnya klik “kirim”.

Sistem nantinya akan mengirimkan kode aktivasi ke email Anda dan selanjutnya Anda diminta untuk mengisi formulir.

2. Melalui Aplikasi BPJSTKU Mobile

Anda juga bisa menggunakan aplikasi BPJSTKU yang saat ini sudah bisa Anda unduh di Playstore.

Prosesnya sama melalui situs BPJSTK, Anda diminta untuk membuat akun dan mengaktivasi akun.

Jika Anda berhasil terdaftar, selanjutnya Anda bisa login menggunakan email terdaftar dan juga password.

Pada bagian menu, klik “lihat saldo” untuk mengecek saldo BPJS Ketenagakerjaan Anda.

3. Melalui SMS

Anda juga bisa mengecek saldo BPJS Ketenagakerjaan Anda khususnya Jaminan Pensiun melalui SMS 2757.

Namun sebelumnya, Anda diminta untuk melakukan registrasi terlebih dengan mengirim SMS: Daftar(SPASI)SALDO#NO_KTP#TGL_LAHIR(DD-MM-YYYY)#NO_PESERTA#EMAIL kemudian kirim ke 2757.

Jika sudah terdaftar, peserta bisa mengirim SMS dengan format SALDO(SPASI)No. Peserta lalu kirim ke 2757.

4. Melalui ATM BNI

Cara lainnya untuk mengecek saldo Jaminan Pensiun BPJSTK adalah melalu ATM BNI dimana Anda bisa klik menu “Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan”.

5. Datang Langsung ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan Terdekat

Bila Anda tidak yakin dan mungkin ingin menanyai langsung terkait saldo kepada petugas BPJS Ketenagakerjaan, Anda bisa langsung mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat.

Pencairan Jaminan Pensiun Setelah Resign 

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa pencairan dana pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS ketenagakerjaan hanya bisa dilakukan ketika memenuhi syarat tertentu yang telah disebutkan di awal artikel ini.

Namun jika Anda membutuhkan dana cepat setelah resign kerja, Anda bisa mencairkan uang Jaminan Hari Tua (JHT).

Caranya, Anda bisa mendatangi langsung kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau melalui portal Lapak Asik (Layanan Tanpa Kontak Fisik) yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan melalui https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id/

Adapun syarat dokumen yang harus disertakan adalah:

  1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
  2. KTP
  3. Kartu keluarga
  4. Surat Keterangan Berhenti kerja
  5. Buku Rekening 
  6. Foto Diri Terbaru
  7. Formulir Pengajuan JHT
  8. NPWP.

Itulah serba-serbi mengenai program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh BPJSTK. Sebagai pengusaha, Anda perlu memahami bahwa program Jaminan Pensiun adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh perusahaan.

Sedangkan bagi karyawan, Anda juga perlu memahami bahwa Jaminan Pensiun juga menjadi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.


July 1, 2021
WhatsApp-Image-2021-06-27-at-2.25.59-PM.jpeg

Lembur merupakan salah satu dinamika dalam pekerjaan. Sebagai karyawan tentu Anda juga wajib memahami bagaimana aturan dan perhitungan lembur di Indonesia.

Lembur sendiri dikenal selama ini sebagai jam kerja tambahan bagi karyawan karena urusan tertentu. Baik itu yang sifatnya tuntutan dari perusahaan maupun kemauan dari karyawan itu sendiri.

Untuk lebih jelas memahami tentang aturan dan perhitungan lembur, mari simak artikel ini.

Kapan itu Waktu Lembur?

Secara umum, jam kerja bisa disebut dengan lembur apabila karyawan bekerja lebih dari jam kerja biasanya yang sudah ditentukan oleh perusahaan.

Namun bagaimana menurut Undang-Undang?

Pertama, merujuk pada UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kedua, PP No.35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Secara lengkap dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi;

  1. 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu; atau
  2. 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu; atau
  3. Waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan/atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.

Seperti yang telah dijelaskan pada paragraf pembuka, waktu lembur ditetapkan baik oleh perusahaan bersangkutan maupun secara pribadi dengan mengajukan lemburan kepada perusahaan.

Ketentuan Waktu Lembur

Jika mengacu pada Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, waktu maksimal lembur adalah 3 jam sehari dan 14 jam dalam seminggu.

Namun, pada ketentuan terbaru yang diatur dalam PP No.35/2021 waktu maksimal lembur ditambah menjadi 4 jam sehari dan 18 jam seminggu.

Ketentuan waktu kerja lembur tersebut tidak termasuk kerja lembur pada waktu istirahat yang diberikan tiap minggu dan/atau pada hari libur resmi.

Pengecualian lainnya untuk ketentuan waktu kerja lembur adalah bagi perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri.

Apa Saja Sektor Usaha atau Pekerjaan Tertentu?

Dalam Pasal 23 PP No.35/2021, sektor usaha atau pekerjaan tertentu memiliki karakteristik sebagai berikut:

  1. Pekerjaan dapat diselesaikan kurang dari 7 jam dalam sehari dan kurang dari 35 jam dalam seminggu;
  2. Waktu kerja fleksibel atau karyawan dapat mengatur jam kerjanya sendiri;
  3. Pekerjaan dapat dilakukan di luar lokasi kerja.

Dalam peraturan itu juga disebutkan bahwa sektor usaha dan pekerjaan tertentu mengacu pada Peraturan Menteri.

Sejauh ini Peraturan Menteri yang dimaksud adalah Keputusan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP-233/MEN/2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan dan Dijalankan secara Terus Menerus.

Pekerjaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

  1. Pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan;
  2. Bidang pelayanan jasa transportasi dan perbaikan alat transportasi;
  3. Bidang jasa pariwisata;
  4. Bidang jasa pos dan telekomunikasi;
  5. Bidang penyediaan tenaga listrik, pelayanan air bersih, dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi;
  6. Bidang di usaha swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya;
  7. Bidang media massa;
  8. Bidang pengamanan;
  9. Lembaga konservasi;
  10. Pekerjaan yang apabila dihentikan mampu mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan butuh pemeliharaan alat produksi.

Kewajiban Perusahaan dalam Menyikapi Jam Kerja Lembur

Di sisi lain, perusahaan juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada karyawan yang lembur.

Hal tersebut juga diatur dalam PP No.35/2021 dimana perusahaan memiliki tiga kewajiban utama yaitu:

  • Membayar Upah Kerja Lembur;
  • Memberikan kesempatan untuk istirahat secukupnya; dan
  • Memberikan makanan dan minuman paling sedikit 1.400 Kilo Kalor, apabila kerja lembur dilakukan selama 4 jam lebih dan tidak dapat diganti dalam bentuk uang. 

 

Baca Juga: Ini 5 Komponen Gaji Karyawan yang Perlu Anda Ketahui

Perhitungan Upah Kerja Lembur

Salah satu kewajiban perusahaan kepada karyawan yang lembur adalah membayar upah lembur.

Pemberian upah lembur pun juga memerlukan perhitungan dan hal tersebut juga diatur dalam UU Cipta kerja atau Pasal 31 PP No.35/2021.

Dimana aturan yang berlaku adalah sebagai berikut:

  • Jam kerja lembur pertama sebesar 1,5 kali Upah dalam satu jam;
  • Jam kerja lembur berikutnya sebesar 3 kali Upah dalam satu jam;

1. Upah Lembur untuk 6 Hari Kerja

Catatan lain, apabila lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 hari kerja dan 40 jam seminggu juga memiliki perhitungan tersendiri yaitu:

  • Jam pertama hingga jam ketujuh dibayar 2 kali upah sejam;
  • Jam kedelapan, dibayar 3 kali upah sejam;
  • Jam kesembilan hingga kesebelas dibayar 4 kali upah sejam.

2. Upah Lembur untuk 5 Hari Kerja

Apabila lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 hari kerja dan 40 jam seminggu, maka ketentuannya sebagai berikut:

  • Jam pertama hingga jam kedelapan dibayar 2 kali upah sejam;
  • Jam kesembilan, dibayar 3 kali upah sejam; dan
  • Jam kesepuluh hingga kedua belas dibayar  4 kali upah sejam.

3. Upah Lembur di Hari Libur Resmi atau Nasional

Jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, maka perhitungannya sebagai berikut:

  • Jam pertama sampai dengan jam kelima, dibayar 2 kali upah sejam;
  • Jam keenam, dibayar 3 kali upah sejam; dan
  • Jam ketujuh hingga kesembilan, dibayar 4 kali upah sejam.

Rumus Perhitungan Jam Lembur

Lantas, bagaimana rumus perhitungan jam lembur yang benar?  Anda bisa mengikuti rumus berikut:

 

Upah Lembur = Jumlah Jam x Pengali sesuai dengan Ketentuan Pemerintah x (1/173) x Upah Satu Bulan Karyawan

 

Sebagai catatan, apabila gaji karyawan terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap dan upah pokok ditambah dengan tunjangan tetap lebih kecil dari 75%, maka upah pengalinya adalah 75%.

Sedangkan apabila karyawan tidak memiliki tunjangan tidak tetap, upah pengalinya sebesar 100%.

Dari mana angka 173?

Angka 173 berasal dari jumlah jam kerja karyawan selama satu bulan yaitu 40 jam per-minggu dikalikan dengan 4,33 minggu yang berasal dari pembagian 52 minggu dibagi 12 bulan.

Contoh Perhitungan Upah Lembur

Untuk lebih memahami tentang perhitungan upah lembur, mari simak beberapa contoh berikut.

1. Perhitungan Upah Lembur di Hari Kerja

Contoh pertama adalah yang paling sederhana. Dimana Alif bekerja selama 8  jam sehari atau 40 jam dalam seminggu dan harus lembur selama dua jam per hari selama dua hari berturut-turut.

Gaji bersih dan tunjangan yang diperoleh Alif tiap bulannya adalah Rp4.000.000.

Bagaimana perhitungan lemburnya?

Jam Lembur pertama: 2 (jam) x 1,5 x 1/173 x Rp4.000.000 = Rp69.364,-

Jam Lembur Kedua: 2 (jam) x 2 x 1/173 x Rp4.000.000 = Rp92.485,-

Total Upah Lembur Alif: Rp69.364 + Rp92.485 = Rp161.849,-

2. Perhitungan Upah Lembur pada Hari Istirahat atau Libur

 

  • 5 Hari Kerja atau 40 Jam per Minggu

 

Ali adalah seorang karyawan yang memiliki hari libur di hari Sabtu dan Minggu dengan gaji Rp5.000.000 per bulannya termasuk tunjangan tetap.

Namun suatu hari Ali ditugaskan untuk lembur di hari Sabtu selama tujuh jam karena ada kegiatan tambahan dengan klien. Pertanyaannya, berapakah upah lembur Ali?

Jawaban:

Sesuai dengan ketentuan dimana 8 jam pertama pengali upahnya dikali 2 dan diketahui Ali tidak memiliki tunjangan tidak tetap maka upah yang dibayar adalah:

= 8 (jam) x 2 x 1/173 x Rp5.000.000 = Rp462.472,-

 

  • 6 Hari Kerja atau 40 Jam per Minggu

 

Indah merupakan karyawan perusahaan ritel yang bekerja selama 7 jam per hari pada hari Senin hingga Jumat dan 5 jam per hari di hari Sabtu dan libur di hari Minggu.

Gaji Indah per bulannya adalah Rp 5 juta yang terdiri upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. 

Namun setelah dihitung-hitung, jumlah upah pokok dan tunjangan tetap yang diterima Indah lebih kecil 75% dari jumlah keseluruhan gaji.

Singkat cerita, Indah diminta untuk lembur selama 3 jam pada hari Minggu selama 4 minggu.

Berapakah upah lembur yang diterima oleh Indah?

Seperti yang diketahui bahwa gabungan upah pokok dan tunjangan tetap Indah tidak lebih besar 75% dari keseluruhan gaji dan Indah diminta cuti pada hari libur.

Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

  1. Kalikan gaji yang diterima Indah dengan 75% = Rp5.000.000 x 75% = Rp3.750.000
  2. Total jam lembur = 3 jam x 4 hari = 12 jam
  3. Sesuai peraturan pada sub-bab sebelumnya, maka perhitungan 7 jam pertama dikalikan 2 yaitu: 7 x 2 x 1/173 x Rp3.750.000 = Rp303.468,-
  4. Jam kedelapan = 1 x 3 x 1/173 x Rp3.750.000 = Rp65.028,-
  5. 4 Jam selanjutnya = 4 x 4 x 1/173 x Rp3.750.000 = Rp346.820,-\

Jadi, upah lembur yang diterima oleh Indah adalah = Rp303.468 + Rp65.028 +Rp346.820 = Rp715.316,-

3. Perhitungan Lembur Hari Libur Resmi atau Nasional

Andi diminta untuk bekerja oleh perusahaannya pada saat Hari lahir Pancasila 1 Juni 2021 selama 7 jam.

Andi merupakan karyawan IT dengan gaji Rp10.000.000 per bulan termasuk di dalamnya adalah tunjangan tetap.

Berapa upah lembur yang diterima oleh Andi?

Sesuai dengan pembahasan pada sub-bab Perhitungan Upah Kerja Lembur, maka:

5 Jam pertama =  5 x 2 x 1/173 x Rp10.000.000 = Rp 578.034,-

Jam keenam = 1 x 3 x 1/173 x Rp10.000.000 = Rp173.410,-

Jam ketujuh = 1 x 4 x 1/173 x Rp10.000.000 = Rp231.213,-

Maka upah lembur yang diterima oleh Andi = Rp578.034 + Rp173.410 + Rp231.213 = Rp982.657,-

Ketentuan Perhitungan Lembur PNS

Berbeda dengan pegawai swasta, Pegawai Negeri Sipil atau PNS memiliki aturan tersendiri terkait  jam lembur.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri keuangan (PMK) No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian uang Lembur bagi PNS.

Dimana dalam aturan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

  • Upah lembur akan diberikan dengan jam kerja lembur paling sedikit dilakukan selama satu jam penuh;
  • Pemberian upah lembur di hari libur akan diberikan sebanyak 200% atau dua kali lipat dari upah yang ditetapkan;
  • Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya;
  • Khusus bulan Desember dapat diberikan pada akhir bulan.

Lalu berapa besaran upah bagi PNS?

Upah PNS bergantung pada Standar Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan oleh Menteri keuangan melalui PMK yang dikeluarkan setiap tahun anggaran sebelumnya.

Untuk tahun 2021 misalnya, nominal upah ditetapkan melalui PMK No.119/PMK.02/2020 dengan besaran sebagai berikut.

Golongan Upah Lembur (Orang/Jam) Upah Makan Lembur (Orang/Hari)
Golongan I Rp13.000 Rp35.000
Golongan II Rp17.000 Rp35.000
Golongan III Rp20.000 Rp37.000
Golongan IV Rp25.000 Rp41.000

 

Upah lembur diberikan kepada PNS apabila pegawai terkait memiliki Surat Perintah Kerja Lembur yang diterbitkan oleh pejabat berwenang.

Selain itu uang makan lembur bisa diterima oleh pegawai terkait apabila bekerja lembur selama dua jam berturut-turut.

Konsekuensi bagi Perusahaan yang Tidak Membayar Upah Lembur

Perusahaan akan dikenakan sanksi atau denda apabila tidak memberikan hak upah lembur bagi karyawan. Hal ini diatur dalam Pasal 187 ayat 1 dan 2 UU Cipta kerja No.11/2020.

Sanksi yang diberikan berupa pidana kurungan paling sedikit 1 bulan dan paling lama 12 bulan.

Selain sanksi, perusahaan akan dikenakan denda paling sedikit Rp10.000.000 dan paling banyak Rp100.000.000.

Penutup

Itulah penjelasan lengkap mengenai perhitungan upah lembur berdasarkan UU Cipta Kerja.

Aturan ini sebaiknya dapat dipahami baik oleh perusahaan maupun karyawan itu sendiri agar dapat terhindar dari penyalahgunaan jam kerja.

Simak artikel lainnya dari kami melalui blog Rusdiono Consulting dan konsultaskan bisnis Anda kepada kami melalui tautan berikut ini.


June 25, 2021
WhatsApp-Image-2021-06-20-at-3.15.47-PM-1.jpeg

Bagi pengusaha startup yang mendirikan usaha dalam bentuk CV mungkin bertanya-tanya, apakah ketentuan pajak CV sama dengan perusahaan berbentuk PT?

Ternyata ketentuan pajak CV dan PT berbeda dari segi pengenaan objek pajak tapi memiliki pelaksanaan perpajakan yang sama.

Lantas, bagaimana ya ketentuan perpajakan bagi perusahaan berbentuk CV dan apa yang membedakannya dengan pengenaan pajak PT?

Sekilas Tentang Perbedaan CV dan PT

Mungkin di bangku sekolah rekan Wajib Pajak pernah mempelajari perbedaan antara CV dan PT.

Namun sebagai penyegaran, Rusdiono Consulting akan mencoba memberikan gambaran sekilas perbedaan antara bentuk usaha CV dan juga PT.

CV merupakan singkatan dari Commanditaire Vennootschap yang merupakan istilah bahasa Belanda yang disebut dengan persekutuan komanditer.

CV adalah badan usaha yang dibangun oleh dua orang atau lebih untuk terciptanya tujuan bisnis dengan peran dan tingkat keterlibatan berbeda antara orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Tingkat keterlibatan yang dimaksud adalah pihak satu mempercayakan uang atau barang kepada pihak yang menjalankan perusahaan tersebut. Sehingga ada pihak aktif dan juga pasif.

Atas dasar pengertian ini CV juga disebut dengan usaha persekutuan terbatas yaitu ada sekutu aktif dan pasif.

Sedangkan PT merupakan singkatan dari Perseroan Terbatas. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, Perseroan Terbatas adalah perusahaan berbadan hukum yang dibentuk dari persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya berbentuk saham.

Perusahaan dalam bentuk PT juga wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan.

Aset atau kekayaan pada usaha Perseroan Terbatas juga dipisah antara kekayaan pribadi dan pemegang saham.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa usaha PT dan CV memiliki perbedaan di antaranya adalah:

CV PT
Usaha tidak berbadan hukum Usaha berbadan hukum
Kepemilikan usaha merupakan pribadi Kepemilikan usaha dibagi atas saham
Kekayaan merupakan kepemilikan pribadi Kekayaan dibagi kepemilikan pribadi dan pemegang saham
Tidak ada modal minimal Terikat ketentuan modal minimal

 

Pengenaan Pajak bagi Perusahaan CV

Jika membandingkan perbedaan antara pajak yang dikenakan oleh perusahaan CV dan PT maka yang perlu dilihat adalah status subjek pajak itu sendiri.

Maka dari itu mari kilas balik pada PAsal 2 ayat 1 Undang-Undang PPh terkait subjek pajak yaitu:

  1. Orang Pribadi
  2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
  3. Badan
  4. Bentuk usaha Tetap (BUT) 

Oleh karena suatu perusahaan dianggap sebagai subjek pajak badan, maka baik PT dan CV sama-sama memiliki kesamaan dalam pelaksanaan pajak.

Apa buktinya bahwa perusahaan CV dianggap sebagai Badan?

Mari kilas balik lagi pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) tentang definisi badan, yaitu:

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Dari definisi tersebut terdapat kata perseroan komanditer dan persekutuan. Dengan kata lain, menurut kacamata Undang-Undang Perpajakan, CV adalah badan yang menjadi subjek pajak meskipun secara definitif CV tidak berbadan hukum.

Perbedaan Pengenaan Pajak CV dan PT

Seperti yang telah dijelaskan secara definitif apa itu usaha CV, dimana kekayaan dari usaha CV merupakan milik pribadi dan tidak berbadan hukum.

Dengan kata lain pemasukan yang masuk pada usaha CV dianggap sebagai laba usaha yang nantinya sebagian ditarik menjadi aset atau dana milik pribadi yang di dalam ilmu akuntansi disebut dengan prive.

Singkatnya, objek pajak dari perusahaan bentuk CV adalah laba usaha.

Sedangkan PT, aset perusahaan terbagi ke dalam saham-saham. Pemilik perusahaan tidak lain adalah para pemilik saham.

Tidak seperti CV, harta pribadi pemilik bagi pengurus atau pemegang saham tidak terlibat dalam kegiatan usaha.

Pemilik saham perusahaan mendapatkan keuntungan berupa dividen yang termasuk ke dalam objek pajak.

Maka, objek pajak dari perusahan bentuk PT adalah dividen.

Meski terdapat perbedaan objek pajak, baik CV maupun PT tetap harus memotong pajak atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya.

Hal tersebut diatur pada Pasal 21 ayat 1 dijelaskan bahwa pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Hal ini juga berlaku apabila PT atau CV melakukan penyewaan atau penjualan tanah atau bangunan, maka dikenakan juga pajak penghasilan tersebut.

Lebih jelasnya, rekan Wajib Pajak bisa lihat tabel berikut terkait pajak yang harus dipenuhi oleh perusahaan CV selain angsuran PPh Pasal 25.

Terkait gaji, honor, dan tunjangan karyawan PPh Pasal 21
Apabila CV dikukuhkan sebagai PKP Pemungutan PPN sebesar 10%
Apabila CV bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah Pemungutan PPN dan PPh Pasal 22/23
Apabila CV melakukan penjualan/penyewaan tanah dan abngunan PPh Pasal 4 ayat 2 bersifat final
Memperoleh penghasilan dari luar negeri dengan pemotongan pajak dari negeri tersebut yang potongan tersebut dianggap sebagai kredit pajak PPh Pasal 24

 

Satu hal yang perlu diingat bagi rekan Wajib Pajak adalah harta yang termasuk dalam penyetoran modal bagi pajak CV tidak termasuk dalam objek pajak.

Kesimpulan

Itulah ketentuan pajak bagi perusahaan CV di Indonesia. Baik CV dan PT keduanya memiliki mekanisme pengenaan pajak yang sama yang membedakan adalah objek pengenaan pajaknya. Dimana dalam usaha berbentuk PT terdapat pajak dividen yang dipotong sebesar 15% dari penghasilan bruto.

Bagi rekan Wajib Pajak yang kesulitan dalam mengelola perpajakan terutama dalam pendampingan sengketa pajak, rekan Wajib Pajak bisa mengandalkan konsultan pajak.

Salah satu yang telah dipercaya oleh banyak Wajib Pajak Badan adalah Rusdiono Consulting. Selain konsultasi pajak, Rusdiono Consulting juga siap memberikan konsultasi dan audit keuangan.

Tertarik dengan Kami? Konsultasikan masalah bisnis Anda dengan klik tautan berikut ini.


June 14, 2021
WhatsApp-Image-2021-06-12-at-4.46.39-PM.jpeg

Istilah bea masuk mungkin tidak asing lagi bagi sebagian orang yang aktif melakukan transaksi impor. Ya, meski begitu istilah bea masuk masih sering dianggap keliru oleh sebagian orang dan disamakan dengan bea cukai. Padahal, bea masuk dan bea cukai adalah dua hal yang berbeda.

Jadi apa sebenarnya bea masuk? Bagaimana peraturan dan perhitungannya di Indonesia? Mari temukan jawabannya melalui artikel ini!

 

Pengertian Bea Masuk

Mengutip Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Bea Masuk adalah pungutan yang dilakukan negara atas barang yang masuk ke dalam daerah pabean atau barang impor.

Daerah pabean yang dimaksud adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, udara serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang berlaku terhadap Undang-Undang Kepabeanan.

Di Indonesia, bea masuk dipungut dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Dalam kepabeanan, ada poin-poin penting yang perlu diperhatikan terkait bea masuk yaitu:

  • Aturan tentang jumlah Bea Masuk diatur di dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia.
  • Harga barang atau yang biasa disebut dengan cost (C) dalam kepabeanan.
  • Nilai asuransi, yaitu biaya pertanggungan asuransi yang dikenakan terhadap sebuah barang yang akan dimasukkan ke dalam negeri atau daerah pabean. Nilai asuransi dalam rumus bea masuk dikatakan dalam insurance (I).
  • Ongkos Kirim, yaitu biaya pengiriman yang dikenakan pihak jasa pengiriman terhadap barang impor yang akan dikirim ke dalam negeri atau disebut dengan freight (F).
  • Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM).

Bea Masuk Tambahan

Bea masuk tambahan adalah bea masuk lain yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan dan sifatnya tidak dapat menggantikan bea masuk yang berlaku umum.

Bea masuk tambahan dikenakan untuk barang-barang tertentu atau kondisi impor tertentu. Misalnya saja untuk mengontrol barang impor yang masuk untuk meningkatkan barang industri lokal.

Adapun bea masuk tambahan adalah sebagai berikut.

1. Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP)

Jenis bea masuk yang disebut juga dengan safeguard ini berlaku apabila barang impor sejenis mengalami lonjakan produksi di dalam negeri.

Dengan kata lain barang yang diimpor terlalu banyak melebihi barang sejenis yang sudah ada di dalam negeri.

Tujuan pengenaan BMTP adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari barang sejenis dari ancaman kerugian yang serius.

2. Bea Masuk Imbalan (BMI)

Bea yang dikenakan terhadap barang impor yang ditemukan adanya subsidi dari pemerintah di negara pengekspor.

Tujuan dari bea masuk jenis ini kurang lebih sama dengan BMTP yaitu untuk melindungi industri dalam negeri dari gempuran barang impor sejenis.

3. Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD)

BMAD dikenakan pada barang-barang impor yang nilai atau harganya lebih rendah dibanding barang sejenis di dalam negeri.

BMAD dilakukan guna meningkatkan daya saing produk di dalam negeri dengan produk impor sejenis.

4. Bea Masuk Pembalasan (BMP)

Seperti namanya, pembalasan. Jenis bea masuk ini dikenakan bagi barang-barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif.

Metode Perhitungan Bea Masuk

Ada dua metode umum perhitungan bea masuk di Indonesia yaitu metode tarif spesifik dan tarif ad valorem.

Namun begitu, sebagian besar komoditas impor di Indonesia dihitung menggunakan tarif ad valorem.

Apa yang membedakan kedua metode perhitungan tersebut?

1. Tarif Spesifik

Tarif spesifik merupakan tarif yang dikenakan berdasarkan satuan barang dengan mengalikan jumlah satuan barang dengan tarif bea masuk.

Itu artinya tarif spesifik harus mengetahui besaran tarif bea masuk yang harus dibayar per satuan barang.

Sebagai contoh, bea masuk beras dikenakan sebesar Rp 500,- per kilogram. Maka berapapun nilai atau harga dari beras tersebut tidak akan berpengaruh terhadap besaran bea masuk yang dibayarkan.

Dengan kata lain jika ada dua importir beras yang sama-sama mengimpor sebanyak 100 ton. Dengan mengabaikan harga beras, maka importir tersebut membayar bea masuk senilai Rp 50.000.000.

Di Indonesia, hanya sebagian komoditas impor yang dihitung menggunakan metode tarif spesifik di antaranya adalah beras, gula, Produk Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan sinematografi.

 

2. Tarif ad valorem

Sementara itu, tarif ad valorem adalah tarif yang dikenakan dengan menentukan persentase tertentu dari nilai pabean atas barang yang diimpor.

Misalnya sebuah laptop dikenakan bea masuk sebesar 20%. Maka untuk mengetahui bea masuk yang harus dibayar adalah dengan mengalikan tarif bea masuk dengan nilai pabeannya.

Sehingga perlu diketahui berapa nilai pabean dari barang impor tersebut yang diwakilkan dengan satuan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM).

Untuk mempermudah penetapan tarif bea masuk atau keluar, DJBC menggunakan klasifikasi daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis yang berlaku secara internasional.

Daftar tersebut dikenal dengan Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) yang disusun melalui Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).

 

Baca Juga: Kurs Pajak Bea Cukai – Pengertian dan Ketentuannya

Ketentuan Baru Impor Barang Kiriman

Kondisi aktivitas impor yang terus meningkat dalam beberapa tahun belakangan membuat pemerintah menaruh perhatian khusus bagi industri kecil dan menengah.

Kenaikan aktivitas impor ini tentu merugikan bagi industri kecil dan menengah dan menjadi ancaman serius bagi ekosistem industri serupa dalam negeri.

Hal tersebut yang pada akhirnya membuat ketentuan kepabeanan dalam hal ini impor barang kiriman mengalami penyesuaian yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan 199 Tahun 2019.

Adanya perubahan ini diharapkan dapat menciptakan perlakuan perpajakan yang adil dan melindungi industri Kecil dan Menengah.

Adapun pokok-pokok yang menjadi pengaturan dalam ketentuan baru ini meliputi tiga hal yaitu; de Minimis Threshold, tarif bea masuk dan PDRI, serta penyederhanaan prosedur kepabeanan.

1. de Minimis Threshold

de minimis threshold adalah kebijakan penurunan ambang batas bebas bea masuk impor barang kiriman. Semula bea masuk free-on-board sebesar USD 75 menjadi USD 3.

Secara detail, de minimis threshold dapat dijabarkan sebagai berikut:

  • Nilai impor kurang dari sama dengan USD 3 per-penerima per-pengiriman dibebaskan dari bea masuk, dengan pungutan PPN atau PPnBM sebesar 10% dan dikecualikan dari PPh.
  • Nilai impor lebih dari USD 3 hingga USD 1.500 per-penerima per-pengiriman dikenakan bea masuk 7,5% dengan pungutan PPN atau PPnBM 10%
  • Nilai impor lebih dari USD 1.500 berlaku bea masuk dan perhitungan Pajak Dalam Rangka Impor dengan melampirkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

2. Perubahan Tarif Bea Masuk & PDRI

Untuk jenis barang impor tertentu yang melebihi ambang batas USD 3, juga mengalami penyesuaian bea masuk dengan detail sebagai berikut:

  • Bea masuk Tas khusus: 15% – 20%
  • Sepatu: 25% – 30%
  • Produk tekstil: 15% – 25%

Masing-masing barang dikenakan PPN sebesar 10% dan PPh sebesar 7,5% hingga 10%.

Sedangkan untuk barang khusus seperti Buku Ilmu Pengetahuan Bebas dikenakan bea masuk, PPN, dan PPh 22 impor sebesar 0%.

Dengan kata lain, buku yang termasuk ke dalam ilmu pengetahuan bebas tidak dipungut pajak.

3. Penyederhanaan Prosedur Pabean

Adanya konsolidasi billing yang dapat dibayarkan sekaligus setelah terbitnya Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan/atau Pendapatan Pajak (SPPBMCP) untuk setiap Perusahaan Jasa Titipan per-hari.

Simulasi Sederhana Perhitungan Bea Masuk

Atta berbelanja Tas olahraga Off-White dari penjual di Amerika Serikat senilai USD 2000, biaya ongkos kirim USD 10, dan biaya asuransi sebesar USD 5.

Maka pertama-tama cari dulu nilai pabean dari transaksi yang dilakukan oleh Atta dengan menjumlahkan biaya impor, ongkos kirim dan asuransi.

Nilai pabean = USD 2000 + USD 10 + USD 5 = USD 2015. 

Dengan kurs dollar sebesar Rp 14.500 maka nilai pabean dalam rupiah sebesar, Rp 29.217.500.

Karena tas olahraga memiliki kode HS 43040091, maka Bea Masuk yang dikenakan sebesar 20%.

Dengan begitu perhitungan Bea Masuk tas olahraga Off-White milik Atta menjadi seperti ini,

= 20% x Rp 29.217.500 = Rp 5.843.500

Jadi Bea Masuk pada transaksi tas olahraga milik Atta sebesar Rp 5.843.500.

Di sisi lain, karena nilai transaksi impor tas olah raga Atta nilainya lebih dari USD 1.500, maka transaksi tersebut dikenakan Perhitungan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yaitu PPnBM dan PPh 22.


June 10, 2021
WhatsApp-Image-2021-06-06-at-2.09.20-PM.jpeg

Istilah joint venture mungkin sudah tidak asing lagi bagi sebagian orang. Namun bagaimana dengan joint operation?

Jika dilihat secara harfiah, keduanya memiliki perbedaan yang cukup jelas. Istilah joint venture merujuk pada bentuk kerja sama yang membentuk suatu perusahaan, sedangkan joint operation adalah bentuk kerja sama untuk menjalankan aktivitas tertentu.

Lantas apa itu joint operation dan bagaimana aturannya di Indonesia?

Pengertian Umum Joint Operation

Joint Operation (JO) adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih perusahaan untuk melakukan aktivitas tertentu dalam waktu tertentu.

Berbeda dengan joint venture, joint operation tidak membentuk sebuah unit perusahaan dan sifatnya sementara tergantung seberapa lama pekerjaan atau hingga proyek selesai dikerjakan.

Perkembangannya di Indonesia

Di Indonesia sendiri, Joint Operation (JO) memiliki dua istilah yaitu Kerja Sama Operasional (KSO) dan juga konsorsium.

DI Indonesia, bentuk kerja sama JO diperkenalkan sejak akhir tahun 80-an melalui PMK No. 740/KMK.00/1989 tentang Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas Badan Usaha Milik Negara.

Dalam surat keputusan tersebut dijelaskan bahwa KSO merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan bersama.

Kemudian tahun 1991, terbentuklah model kemitraan antara Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) dan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJKN) melalui Permen PU No.50/PRT/1991.

Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa joint operation tidak membentuk bentuk badan hukum baru.

Dalam peraturan juga disebutkan bahwa setiap bentuk kerja sama harus mampu mendorong peningkatan kemampuan usaha jasa dan perekonomian nasional. Dimana setiap Badan Usaha Asing wajib bermitra dengan Badan Usaha Nasional.

Di samping itu, joint operation (JO) kerap dilakukan pada proyek-proyek infrastruktur berskala besar, kompleks, berisiko tinggi, dan mengandalkan teknologi tinggi.

Namun belakangan, bentuk JO digunakan pada proyek makanan dan minuman, telekomunikasi, hingga ekspor-impor.

Jenis-Jenis Joint Operation

Ada dua jenis bentuk dari kerja sama joint operation yaitu kerja sama administratif dan non-administratif.

1. Administratif

Jenis JO ini sering disebut juga dengan Kerja Sama Operasional (KSO) dimana administrasi berada di bawah naungan KSO itu sendiri.

Dimulai dari pengajuan tender, penagihan hasil kerja, tenaga kerja, pembiayaan proyek, penerbitan faktur hingga penandatanganan kontrak kerja.

Itu artinya segala pekerjaan atas proyek menjadi tanggung jawab entitas KSO, bukan masing-masing anggota kerja sama di dalamnya.

Meski begitu, porsi administratif disepakati dalam perjanjian KSO atau joint operation agreement.

2. Non-Administratif

Jenis JO yang dimaksud adalah jenis kerja sama dimana masing-masing anggota JO bertanggung-jawab atas masing-masing proyek. Itu artinya JO dalam hal kerja sama ini hanya berperan sebagai alat koordinasi.

Dalam hal pembukuan, jika kerja sama administratif pembukuan dilakukan oleh project owner, maka pada kerja sama non-administratif pembukuan dilakukan oleh masing-masing anggota.

Di Indonesia, bentuk kerja sama non-administratif sering disebut dengan konsorsium.

Ketentuan Pajak Joint Operation

Dalam ketentuannya, JO tidak dianggap sebagai subjek PPh badan. Namun tetap terdapat pemotongan pajak.

Bagi joint operation administratif, JO tetap diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri untuk keperluan pemotongan PPh 21, 23/26, dan PPN.

sedangkan bagi JO non-administratif, JO tidak diwajibkan memiliki NPWP dan tagihan pajak dikenakan pada masing-masing anggota JO.

Bisa juga tagihan dilakukan menggunakan faktur pajak dan bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) atas nama perusahaan masing-masing anggota joint operation.

Pemecahan Bukti Potong Pajak Joint Operation

Seperti yang diketahui, JO tidak termasuk ke dalam subjek PPh badan, sehingga penghasilan yang diterima merupakan penghasilan para anggota yang besarnya adalah bagian masing-masing yang ditentukan dalam perjanjian.

Misalnya, jika penghasilan berupa bunga atau sewa dan lain, maka Wajib Pajak JO dipotong dengan PPh Pasal 23.

Dengan catatan, bukti pemotongan dilakukan secara terpisah atau dipecah untuk masing-masing anggota JO.

Seperti yang telah dijelaskan di paragraf pembuka dari poin ini, besaran potongan PPh Pasal 23 dilakukan sesuai dengan perjanjian joint operation yang telah disepakati bersama.

Perlu diingat pula, bahwa JO tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan dan membayar PPh Pasal 25 dan Pasal 29.

Baca Juga: Mengenal Bukti Potong PPh 23 dalam Perpajakan Indonesia

Contoh Perjanjian Joint Operation

Secara sederhana, surat perjanjian joint operation adalah sebagai berikut.

Contoh Surat Joint Operation

Dalam contoh tersebut, hal-hal wajib yang harus ada terdapat dalam surat perjanjian JO adalah terdapat keterangan pihak-pihak yang terlibat.

Selain pihak-pihak yang terlibat, surat perjanjian JO yang baik mampu memuat poin-poin berikut:

  1. Tujuan dibentuknya kerja sama joint operation yang di dalamnya memuat jenis usaha yang dijalankan.
  2. Keterangan bentuk kerja sama yang akan dijalankan termasuk di dalamnya durasi dan ruang lingkup operasional.
  3. Objek operasi yang akan dijalankan dalam kerja sama JO.
  4. Lokasi operasi yang akan dijalankan.
  5. Ketentuan terkait mekanisme operasional termasuk pembiayaan, permodalan, tenaga kerja, dan pengadaan.
  6. Hak dan kewajiban para anggota atau pihak-pihak yang terlibat dalam JO.
  7. Tanggung jawab para anggota atau pihak-pihak yang terlibat dalam JO.
  8. Pengenaan pajak terutama dalam hal persentase pemotongan pajak.
  9. Sanksi dan denda apabila terjadi penyalahgunaan perjanjian.
  10. Penyelesaian perselisihan.
  11. Korespondensi yang di dalamnya memuat alamat dan informasi badan usaha anggota atau pihak-pihak yang terlibat.
  12. Jaminan kerahasiaan masing-masing anggota.

Sebuah surat perjanjian joint operation dibuat secara terbuka yang memuat segala ketentuan dan juga informasi terkait rencana perjanjian yang akan dilakukan.

Kesimpulan

Joint venture dan joint operation keduanya jelas berbeda. Dimana joint venture membentuk badan hukum baru sedangkan joint operation (JO) tidak sehingga kerja sama JO tidak dianggap sebagai subjek pajak badan.

Meski begitu, masing-masing anggota tetap dikenakan pajak sesuai dengan porsi dalam perjanjian JO.

Semoga penjelasan singkat mengenai artikel Joint Operation ini mampu memberikan sedikit wawasan Anda tentang jenis kerja sama ini.

Selain itu, bagi Anda yang membutuhkan konsultasi perpajakan mulai dari manajemen pajak badan hingga sengketa pajak. Anda bisa menghubungi kami, Rusdiono Consulting melalui tautan berikut ini.


June 9, 2021
WhatsApp-Image-2021-06-06-at-1.52.49-PM.jpeg

Joint venture adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan bagaimana dua atau lebih entitas bisnis bekerja sama untuk bisa mewujudkan bisnis itu sendiri.

Biasanya joint venture juga dilakukan bagi perusahaan yang belum memiliki kompetensi sehingga dianggap tidak memiliki kekuatan secara utuh untuk bisa bersaing secara mandiri.

Ada berbagai alasan kenapa banyak perusahaan melakukan kerjasama semacam ini. Mulai dari kekurangan sumber daya, dana, hingga teknologi.

Lalu, apa sebenarnya joint venture? Kenapa banyak perusahaan saat ini melakukan kegiatan kerjasama antar-perusahaan seperti ini?

Pengertian Joint Venture

Jika berbicara kerja sama, sebenarnya joint venture bukanlah satu-satunya bentuk kerja sama yang biasa dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan.

Namun belakangan, kerja sama jenis ini sering digunakan oleh banyak perusahaan terutama oleh perusahaan-perusahaan rintisan atau startup.

Jadi, apa itu joint venture?

Joint venture merupakan bentuk perjanjian bisnis antara dua atau lebih pihak yang bertujuan mengumpulkan sumber daya secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Tujuan tertentu yang dimaksud adalah adanya aktivitas bisnis baru atau proyek yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu.

Oleh karena itu, bentuk perjanjiannya pun bisa dalam jangka panjang maupun jangka pendek tergantung kesepakatan.

Ini artinya, joint venture merupakan kerja sama yang tidak berlaku selamanya.

Kerja sama jenis ini juga sering disebut dengan usaha patungan karena pihak-pihak yang bekerja sama sepakat untuk menyetorkan modal dan menanggung risiko bersama.

Tujuan Adanya Joint Venture

Alasan utama terjadinya joint venture adalah guna memanfaatkan masing-masing keunggulan dari dua atau lebih perusahaan yang bekerja sama.

Namun lebih jelasnya, mari simak alasan-alasan berikut kenapa ada perusahaan yang melakukan joint venture.

 

1. Memaksimalkan Sumber Daya

Dengan adanya usaha patungan, entitas bisnis bisa memaksimalkan sumber daya yang ada dengan menggabungkan sumber daya pihak yang diajak kerja sama.

Dengan adanya peningkatan sumber daya, perusahaan bisa lebih memaksimalkan produksi, melakukan diversifikasi, hingga memperluas jangkauan pasar.

 

2. Penghematan Biaya

Di sisi lain, dengan adanya joint venture perusahaan bisa mengurangi penggunaan modal dan biaya-biaya.

Dengan adanya bentuk kerja sama seperti ini, perusahaan yang memiliki dana terbatas mampu memaksimalkan operasional bisnisnya.

Selain itu, bagi perusahaan yang memiliki dana lebih besar mampu memanfaatkan dananya menjadi lebih efisien.

 

3. Menggabungkan Keunggulan Kompetitif

Sama halnya manusia, perusahaan juga memiliki sisi “unik” tersendiri dan dalam hal ini adalah keunggulan kompetitif.

Misalnya saja perusahaan A memiliki keunggulan inovasi teknologi, sedangkan perusahaan B unggul dalam hal SDM.

Dengan adanya aktivitas joint venture antara perusahaan A dan B, maka keduanya bisa meningkatkan produksi dan melakukan diversifikasi produk.

 

4. Mengurangi Risiko

Ketika ingin mengembangkan unit bisnis atau peluang baru, pasti entitas bisnis akan menemui banyak risiko.

Dengan melakukan kerja sama, perusahaan terkait bisa mengurangi risiko yang terjadi dalam mengambil peluang bisnis baru itu.

Misalnya, perusahaan A ingin mendirikan bisnisnya di negara B. Maka yang harus dilakukan oleh perusahaan A adalah melakukan joint venture dengan perusahaan di negara B.

Kelebihan dan Kekurangan

Sebenarnya kelebihan dari adanya usaha patungan telah dijelaskan melalui tujuan dari joint venture yang telah dijelaskan sebelumnya.

Namun yang jelas, kelebihan dari adanya usaha patungan adalah masing-masing perusahaan bisa mengurangi risiko apalagi yang sifatnya jangka panjang.

Di sisi lain, usaha patungan juga bersifat fleksibel dan tidak mengikat. Itu artinya jika kerja sama yang dijalin tidak memberikan keuntungan, perusahaan bisa menghentikan kerja sama.

Sebaliknya jika keduanya menguntungkan, perusahaan bisa menjalin kerja sama yang lebih panjang.

Jika ada kelebihan, tentu ada kekurangan. Sama halnya dengan jenis kerja sama joint venture.

Adapun kekurangan joint venture adalah sebagai berikut:

  • Adanya kesalahan dalam menentukan mitra kerja sama bisa saja berdampak pada risiko politik.
  • Adanya harga transfer produk dan komponen berpeluang menimbulkan konflik kepentingan di antara dua belah pihak.
  • Kemungkinan terjadinya benturan budaya yang akan berpengaruh langsung pada pengambilan keputusan bisnis.

Jenis-Jenis Kontrak Joint Venture

Ada dua jenis dari kontrak kerja sama joint venture yaitu domestik dan internasional.

Joint venture domestik adalah kerja sama yang dilakukan oleh pihak-pihak atau perusahaan di dalam wilayah yang sama dalam hal ini adalah di dalam negeri.

Sedangkan joint venture internasional adalah kerja sama yang dilakukan oleh pihak-pihak atau perusahaan antar negara atau melibatkan perusahaan asing.

Dasar Hukum

Di Indonesia sendiri sebenarnya belum ada Undang-Undang yang secara eksplisit membahas tentang regulasi kerja sama patungan atau joint venture.

Namun secara implisit, joint venture dibahas dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dimana dijelaskan pada Pasal 5 ayat 3 yaitu:

Penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas.

Isi dari pasal tersebut sangat dekat dengan definisi dari usaha kerja sama patungan atau joint venture.

Dimana joint venture dianggap memiliki aktivitas penanaman modal baik dari modal asing maupun modal dalam negeri.

Aktivitas joint venture yang melibatkan modal dari luar negeri maka dianggap sebagai Penanaman Modal Asing (PMA).

Di sisi lain aktivitas usaha patungan yang melibatkan antar perusahaan dalam negeri dianggap sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Dimana kedua istilah ini tertulis dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Ditambah, Indonesia memiliki Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.

Jadi cukup jelas, bahwa joint venture secara implisit diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Penanaman Modal. 

Akuntansi pada Joint Venture

Ada dua metode pencatatan dalam perusahaan yang melakukan kerja sama patungan atau joint venture yaitu pencatatan tidak terpisah dan terpisah.

Pencatatan Tidak Terpisah

Dalam metode pencatatan tidak terpisah semua transaksi yang berhubungan dengan operasi usaha dicatat oleh semua sekutu.

Dalam pencatatan terpisah, salah satu pihak menjadi penyelenggara pencatatan rekening secara lengkap yaitu rekening aktiva, hutang, modal, pendapatan dan biaya.

Oleh karena ada pencampuran pencatatan, maka untuk membedakan pencatatan setiap rekening diberi tanda joint venture (JV).

Rekening yang diselenggarakan oleh pihak pemegang pencatatan (managing partner) meliputi:

  1. Rekening Aktiva-Joint Venture (JV)
  2. Rekening Utang-Joint Venture (JV)
  3. Rekening Sekutu
  4. Rekening Joint Venture.

Sedangkan pihak lainnya yang tidak memegang pencatatan hanya menyelenggarakan dua macam rekening yaitu rekening joint venture dan rekening sekutu.

Adapun mekanisme pencatatan tidak terpisah yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pencatatan (managing partner) adalah sebagai berikut:

  1. Pendebetan dilakukan apabila terjadi transaksi yang berakibat rekening aktiva JV bertambah, Utang JV berkurang, dan modal berkurang.
  2. Pengkreditan dilakukan apabila terjadi transaksi yang berakibat rekening aktiva JV berkurang, Utang JV bertambah, dan modal bertambah.

Pencatatan Terpisah

Pada pencatatan terpisah, maka pencatatan joint venture dicatat seperti usaha biasa sedangkan anggota joint venture hanya mencatat transaksi yang berhubungan dengan bisnisnya.

Misalnya penawaran dana ke joint venture, perolehan laba atas joint venture, atau penarikan kembali dana yang tertanam dalam kerja sama.

Baca Juga: 3 Tahap Pencatatan Siklus Akuntansi Perusahan Jasa

Contoh Joint Venture di Indonesia

Ada beberapa contoh joint venture yang bisa menjadi gambaran bagaimana bentuk kerja sama ini bisa terjadi.

Salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur dengan beberapa perusahaan dari luar negeri salah satunya adalah Nestle dan PepsiCo.

PT Indofood CBP Sukses Makmur bekerja sama dengan Nestle membentuk PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia yang dibentuk pada tahun 2005 dan berakhir pada September 2018.

Selain dengan Nestle, PT Indofood CBP Sukses Makmur juga bekerja sama dengan PepsiCo yang memproduksi snack yang akan berakhir Agustus 2021.

Beda Joint Venture, Joint Operation dan Bentuk kerja Sama Usaha Lainnya

Di Indonesia sendiri, joint venture dan joint operation sering dianggap sama. Namun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan.

Dari segi keterlibatan misalnya. Joint venture biasanya melibatkan beberapa bahkan semua unit bisnisnya dalam kerja sama sedangkan joint operation hanya melibatkan satu unit bisnis untuk menyelenggarakan proyek tertentu.

Di samping itu, joint operation tidak membentuk entitas bisnis baru sedangkan joint venture membentuk entitas bisnis baru berdasarkan perjanjian kerja sama yang dilakukan.

Jadi jika kerja sama berakhir, entitas bisnis yang lahir dari kerja sama joint venture juga akan berakhir atau bubar.

Lalu apa bedanya dengan merger, konsolidasi, dan akuisisi?

Meski sama-sama membentuk entitas baru, joint venture dan konsolidasi jelas berbeda. Konsolidasi tidak memiliki kontrak kerja sama dan benar-benar membentuk sebuah entitas atau perusahaan baru.

Contoh konsolidasi adalah Bank Mandiri yang berasal dari beberapa Bank swasta dari Indonesia.

Sedangkan merger adalah penggabungan perusahaan dimana salah satunya membeli atau mengambil seluruh aset dan kewajiban dari pihak lainnya. Sehingga salah satu perusahaan yang aset dan kewajibannya diambil tidak ada lagi.

Contoh merger adalah apa yang dilakukan CIMB Niaga terhadap Lippo Bank pada tahun 2008.

Lain lagi dengan akuisisi. Bentuk kerja sama akuisisi sebenarnya sama dengan merger. Namun bedanya perusahaan yang diambil alih masih ada atau tidak hilang. Contoh akuisisi adalah Instagram yang diakuisisi oleh Facebook.


June 8, 2021
WhatsApp-Image-2021-06-06-at-1.36.38-PM.jpeg

Bagi keuangan bisnis apapun, besar maupun kecil, penilaian bisnis didasarkan atas dua komponen utama neraca : aset serta kewajiban. Ekuitas pemilik, atau ekuitas pemegang saham, adalah bagian dari neraca. Persamaan dasar akuntansi merupakan representasi dari bagaimana ketiga komponen penting tersebut dikaitkan satu sama lain. 

Namun, apa itu persamaan dasar akuntansi? Bagaimana contoh dan tabel persamaan dasar akuntansi itu sendiri? Simak artikel  berikut ini.

Apa itu Persamaan Dasar Akuntansi?

Persamaan dasar akuntansi sering disebut sebagai dasar atas sistem akuntansi entri ganda. Di suatu neraca bisnis, terlihat bahwa total aset perusahaan sama dengan jumlah kewajiban perusahaan serta ekuitas pemegang saham.

Dengan sistem entri ganda tersebut, persamaan dasar akuntansi menegaskan bahwa neraca tetap “seimbang”, serta setiap pembuatan entri di sisi debit wajib mempunyai entri (atau cakupan) yang sama di sisi kredit.

Persamaan dasar akuntansi mendukung bisnis untuk menilai apakah transaksi bisnis tercatat secara akurat dalam pembukuan serta akunnya. 

Di bawah ini adalah contoh item yang ada dalam persamaan dasar akuntansi:

1. Aktiva

Aset adalah kas, setara kas maupun aset likuid. Sementara piutang  adalah jumlah uang yang dihutang kepada perusahaan oleh pelanggannya untuk penjualan produk dan jasanya. Persediaan juga dianggap sebagai aset.

 

2. Kewajiban

Kewajiban atau liabilitas adalah apa yang biasanya dipunyai atau harus dibayar bisnis agar bisnis tetap berjalan. Utang, termasuk utang jangka panjang, adalah kewajiban, seperti sewa, pajak, utilitas, gaji, upah, dan utang dividen.

 

3. Ekuitas Pemegang Saham

Ekuitas pemegang saham merupakan total aset bisnis yang jumlahnya dikurangi total kewajiban bisnis. Ekuitas pemegang saham adalah sejumlah uang yang akan diberikan kepada pemegang saham apabila semua aset dilikuidasi serta semua utang perusahaan lunas.

Laba ditahan merupakan bagian dari ekuitas pemegang saham, serta sama dengan jumlah total laba yang tidak dibayarkan terhadap pemegang saham sebagai dividen. 

Fungsi dan Manfaat Persamaan Akuntansi

Dalam sistem pelaporan keuangan, salah satu laporan keuangan – neraca terus memainkan peran fundamental. 

Neraca, pertama-tama, memperkenalkan pemilik pada manajemen, status properti suatu entitas ekonomi. Mereka akan mencari tahu dari neraca apa yang dimiliki pemilik, yaitu berapa kuantitas dan kualitas sumber daya perusahaan yang dapat dibuang oleh perusahaan, dan siapa yang terlibat dalam pembuatan sumber daya tersebut.

Kedua, menurut neraca, ditentukan apakah perusahaan dapat segera menutup kewajiban kepada pihak ketiga (pemegang saham, investor, kreditor, pembeli, penjual, dll.). 

Ketiga, konten modal dan item kewajiban memungkinkan untuk digunakan baik oleh pengguna internal maupun eksternal. Sebagai bentuk sentral dari pelaporan keuangan, neraca memungkinkan penentuan pada tanggal pelaporan komposisi dan struktur aset perusahaan, likuiditas, dan perputaran aset lancar, ketersediaan ekuitas dan kewajiban pemilik, kondisi dan dinamika piutang dan hutang, kelayakan kredit, dan solvabilitas perusahaan.

Data neraca memungkinkan Anda untuk mengevaluasi efisiensi penempatan modal perusahaan, kecukupannya untuk kegiatan ekonomi saat ini dan yang akan datang, ukuran dan struktur sumber pinjaman, serta efektivitas daya tariknya. 

Jadi, neraca adalah bentuk terinformatif untuk analisis dan evaluasi situasi keuangan sebuah entitas ekonomi, serta tanpa persamaan akuntansi, tak mungkin membuat laporan keuangan. Oleh karena itu, persamaan akuntansi diperlukan baik untuk usaha besar atau kecil.

Rumus dan Perhitungan Persamaan Akuntansi

Aktiva= ( Kewajiban + Ekuitas Pemegang Saham )

Neraca memegang dasar persamaan akuntansi:

  1. Menemukan total aset perusahaan di neraca dalam suatu periode.
  2. Total seluruh kewajiban harus merupakan daftar terpisah dalam neraca.
  3. Menemukan ekuitas pemegang saham total lalu menambahkan jumlahnya dalam total kewajiban.
  4. Total aset akan sama dengan jumlah kewajiban serta total ekuitas.

Contohnya, dalam tahun fiskal, pengecer terkemuka ABC memberi laporan berikut dalam neracanya:

Total aset: Rp 170 miliar

Total kewajiban: Rp 120 miliar

Total ekuitas pemegang saham: Rp 50 miliar

Jika menghitung sisi kanan persamaan akuntansi (ekuitas + kewajiban), maka sampai pada (Rp 50 miliar + Rp 120 miliar) = Rp 170 miliar, yang sesuai dengan nilai aset yang dilaporkan oleh perusahaan.

Sistem Entri Ganda

Persamaan akuntansi membentuk dasar dari akuntansi entri ganda dan merupakan representasi ringkas dari konsep yang berkembang menjadi tampilan neraca yang kompleks, diperluas , dan multi-item. Neraca didasarkan pada sistem akuntansi double entry dimana total aset perusahaan sama dengan total kewajiban dan ekuitas pemegang saham.

Pada dasarnya, representasi tersebut menyamakan semua penggunaan modal (aset) dengan semua sumber modal, dimana modal utang mengarah pada kewajiban dan modal ekuitas mengarah pada ekuitas pemegang saham.

Untuk bisnis yang menyimpan akun dengan akurat, setiap transaksi akan dicatat setidaknya di dua akun. Contoh, apabila bisnis mengambil pinjaman dari entitas keuangan bank, uang yang dipinjam akan menambah aset perusahaan serta kewajiban pinjaman juga akan ditambah dengan jumlah yang sama.

Apabila bisnis membeli bahan mentah secara tunai, maka akan menambah persediaan (aset) dan mengurangi modal tunai (aset lain). Oleh karena terdapat dua atau lebih akun yang terpengaruh oleh setiap transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan, maka sistem akuntansi ini disebut sebagai akuntansi double entry.

Praktik double entry memberi kepastian bahwa persamaan akuntansi tetap seimbang, yang berarti nilai sisi kiri persamaan akan selalu sesuai dengan nilai sisi kanan. Dalam hal ini, jumlah total semua aset akan selalu setara dengan jumlah kewajiban serta ekuitas pemegang saham.

Baca Juga: Mengenal Sistem Informasi Akuntansi beserta Metode & Tujuannya

Contoh Persamaan Dasar Akuntansi

Untuk setiap transaksi, kedua sisi harus memiliki nilai yang sama. Di bawah ini contoh transaksi serta bagaimana pengaruhnya terhadap persamaan akuntansi.

 

1. Membeli Mesin dengan Uang Tunai

Perusahaan XYZ ingin membeli mesin seharga Rp 500 hanya dengan uang tunai. Transaksi ini akan menghasilkan debit ke Peralatan (+ Rp 500.000) dan kredit ke Tunai (- Rp 500.000). Efek bersih pada persamaan akuntansi adalah sebagai berikut:

 

Aset = Liabilitas + Ekuitas Pemegang Saham
+500.000
-500.000
0 = 0 + 0

 

Transaksi ini hanya mempengaruhi aset persamaan; oleh karena itu tidak ada efek terkait dalam kewajiban atau ekuitas pemegang saham di sisi kanan persamaan.

 

 

2. Membeli Mesin dengan Uang Tunai dan Kredit

Perusahaan XYZ ingin membeli mesin seharga Rp 500.000 tetapi hanya memiliki uang tunai Rp 250 dalam kepemilikannya. Perusahaan diizinkan untuk membeli mesin ini dengan pembayaran awal Rp 250 tetapi jumlah yang tersisa berutang kepada produsen. 

Ini akan menghasilkan debit ke Peralatan (+ Rp 500.000), kredit ke Utang Usaha (+ Rp 250.000), dan kredit ke Kas (- Rp 250.000). Efek bersih pada persamaan akuntansi adalah sebagai berikut:

 

Aset = Liabilitas + Ekuitas Pemegang Saham
+500.000 +250.000
-250.000
+250.000 = +250.000 + 0

 

Transaksi ini mempengaruhi kedua sisi persamaan akuntansi; kedua sisi kiri dan kanan persamaan bertambah + Rp 250.000.

Contoh lainnya:

 

Contoh 1

Anda baru saja memulai bisnis software setelah setahun menabung Rp 10.000.000 untuk berkontribusi pada perusahaan baru Anda. Rp 10.000.000 sekarang menjadi ekuitas Anda dalam bisnis, jadi Anda juga perlu meningkatkan aset Anda. Persamaannya terlihat seperti ini:

Rp 10.000.000 Aset = Rp 0 Kewajiban + Rp 10.000.000 Ekuitas

Contoh 2

Sekarang Anda telah memulai perusahaan Anda, Anda perlu membeli dua komputer dan peralatan lainnya. Jadi, Anda memutuskan untuk membeli peralatan senilai Rp 2.000.000 dengan kartu kredit perusahaan Anda. Pembelian kartu kredit senilai Rp 2.000.000 itu adalah kewajiban (alias utang) dan aset. Baik aset dan liabilitas meningkat Rp 2.000.000, jadi persamaannya terlihat seperti ini:

 

Rp 2.000.000 Aset = Rp 2.000.000 Liabilitas + Rp 0 Ekuitas

Contoh 3

Bisnis Anda berkembang, dan Anda sekarang memiliki pelanggan. Seorang pelanggan memutuskan untuk membeli software Anda untuk komputer bisnis mereka sendiri. 

Software Anda senilai Rp 10.000 per unduhan program, dan pelanggan membutuhkan program tersebut untuk 50 komputer, dengan total Rp 500.000. Dari transaksi ini, Anda mendapatkan aset dan ekuitas. Persamaan akuntansi Anda terlihat seperti ini:

 

Rp 500.000 Aset = Rp 0 Kewajiban + Rp 500.000 Ekuitas

Contoh Tabel Persamaan Dasar Akuntansi

Pada tanggal 1 Januari 2020, bengkel dengan nama Bengkel Sepeda Motor Tiga Roda melakukan beberapa transaksi sebagai berikut:

  1. Investasi modal pertama Bengkel Sepeda Motor Tiga Roda yaitu uang tunai senilai Rp10.000.000 serta Peralatan kantor senilai Rp500.000.
  2. Pembayaran sewa atas ruangan usaha bengkel senilai Rp600.000 untuk satu bulan. 
  3. Pembelian perlengkapan bengkel secara kredit senilai Rp400.000 beserta peralatan bengkel senilai Rp1.000.000. 
  4. Mendapat pemasukan atas jasa yang telah diberikan selama satu minggu senilai Rp 1.600.000. 
  5. Pembayaran tagihan listrik serta  air bulan Januari 2020 senilai Rp200.000.
  6. Mendapatkan jasa servis langganan senilai Rp750.000. 
  7. Pembayaran sebagian utang atas pembelian perlengkapan senilai Rp250.000. Menerima pelunasan piutang atas transaksi seorang konsumen senilai Rp500.000. 
  8. Pemilik mengambil uang tunai untuk pribadi senilai Rp100.000. 
  9. Pembayaran gaji karyawan bulan Januari 2020 senilai Rp3.000.000 
  10. Pembayaran rekening telepon senilai Rp75.000. 
  11. Di akhir bulan Januari 2020 perlengkapan yang masih ada bernilai Rp250.000 serta peralatan bengkel disusutkan senilai Rp50.000.
  12. Menerima jasa servis senilai Rp1.500.000.

Maka, pembuatan tabel persamaan dasar akuntansi yakni:

No Harta Uang+Modal Keterangan
Kas Piutang Perlengkapan Peralatan Akumulasi Penyusutan Utang Usaha Modal
1 10.000.000 500.000 10.500.000 Investasi awal
2 -600.000 -600.000 Beban sewa
9.400.000 500.000 9.900.000
3 400.000 1.000.000 1.400.000 Perlengkapan Bengkel
9.400.000 400.000 1.500.000 1.400.000 9.900.000
4 1.600.000 1.600.000 Pendapatan servis
11.000.000 400.000 1.500.000 1.400.000 11.500.000
5 -200.000 -200.000 Beban listrik dan air
10.800.000 400.000 1.500.000 1.400.000 11.300.000
6 750.000 750.000 Pendapatan servis
11.000.000 750.000 400.000 1.500.000 1.400.000 12.050.000
7 -250.000 -250.000 Cicilan utang usaha
10.750.000 750.000 400.000 1.500.000 1.150.000 12.050.000
8 -500.000 -500.000 Pelunasan piutang
11.250.000 250.000 400.000 1.500.000 1.150.000 12.050.000
9 -100.000 -100.000 Prive pemilik
11.150.000 250.000 400.000 1.500.000 1.150.000 11.950.000
10 -375.000 3.000.000 Beban gaji
75.000 Beban telepon
10.775.000 250.000 400.000 1.500.000 50.000 1.150.000 8.675.000
11 150.000 150.000 Beban perlengkapan
50.000 Beban penyusutan
10.775.000 250.000 250.000 250.000 50.000 1.150.000 8.675.000
12 1.500.000 1.500.000
12.275.000 250.000 250.000 250.000 50.000 1.150.000 10.175.000 Pendapatan servis

 

Batasan Persamaan Akuntansi

Meskipun neraca selalu seimbang, persamaan dasar akuntansi tidak memberikan informasi kepada investor tentang seberapa baik kinerja perusahaan. 

Sebaliknya, investor harus menafsirkan angka-angka dan memutuskan sendiri apakah perusahaan memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit kewajiban, tidak cukup aset, atau mungkin terlalu banyak aset, atau mendanai perusahaan dengan benar untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang.

Namun, kenapa persamaan dasar akuntansi penting? Persamaan akuntansi berperan penting sebab menghubungkan tiga komponen neraca: aset, kewajiban, serta ekuitas. 

Jadi, ekuitas perusahaan bertambah saat asetnya bertambah, dan sebaliknya. Demikian pula, meningkatkan kewajiban akan menurunkan ekuitas, sedangkan menurunkan kewajiban — seperti dengan melunasi utang — akan menambah ekuitas.

 

Demikian penjelasan mengenai persamaan dasar akuntansi, lengkap dengan pengertian, fungsi dan manfaat, contoh lengkap beserta tabel, serta batasan persamaan akuntansi. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan Anda seputar akuntansi.

Jika Anda akan memulai sebuah perusahaan tetapi tidak mengerti persamaan dasar akuntansi, Anda dapat berkonsultasi terlebih dahulu dengan Rusdiono Consulting agar mendapat strategi terbaik dalam memulai akuntansi dan pembukuan bisnis.

Konsultan berpengalaman dan bersertifikasi, siap membantu perusahaan dan UMKM yang baru memulai usaha sekali pun. Langsung hubungi kami sekarang.


Send this to a friend