Manajemen Archives - RDN Consulting


Category filter:AllAkuntansiBlogEkonomiEventHukumInfografikKesehatanKeuanganKeuanganKonsultan PajakLaporan KeuanganManajemenPajakPajakTax ConsultationUncategorized
No more posts
October 18, 2021
WhatsApp-Image-2021-10-17-at-10.04.09-AM.jpeg

Bagi Anda yang sudah terbiasa hidup di bidang ekspor-impor (eksim) sudah tidak asing lagi dengan istilah HS Code atau kode Harmonized System yang salah satunya dikeluarkan melalui INSW.

Bagi Anda yang baru dan ingin memulai bisnis ekspor-impor, istilah HS Code wajib Anda ketahui karena HS Code merupakan klasifikasi barang yang berisi segala informasi terkait transaksi ekspor-impor.

Berbeda dengan transaksi pembelian dalam negeri, aktivitas transaksi ekspor-impor bisa dibilang cukup rumit karena melibatkan negara lain. Misalnya dari segi keamanan dan perbedaan nilai. Sehingga muncullah klasifikasi HS Code.

Melalui artikel ini, Rusdiono Consulting akan mencoba menjabarkan apa itu HS Code dan cara menggunakannya.

Mengenal Harmonized System dan Apa itu HS Code

Harmonized Commodity Description and Coding System atau yang lebih dikenal dengan Harmonized System (HS) adalah sistem klasifikasi internasional produk perdagangan serta turunannya menggunakan penamaan dan penomoran.

Klasifikasi kode Harmonized System atau disingkat dengan HS Code sendiri disusun oleh kelompok studi dari Custom Cooperation Council (Nama sebelum WCO) dan hingga saat ini dikelola oleh World Custom Organization (WCO).

Sedangkan di Indonesia sendiri, kode HS dicatat ke dalam suatu daftar tarif yaitu Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) yang aturannya pertama kali tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.26/1988.

Penggunaan HS ini pun kemudian diawali melalui konvensi HS pada tahun 1988 yang diikuti oleh 70 negara. Kemudian Indonesia menyusul ikut meratifikasi melalui Agreement Establishing The World Trade Organization yang dijelaskan pada UU No.7/1994.

Baca Juga: Bea Masuk, Metode Perhitungan dan Aturan Terbarunya

Fungsi HS Code

Kode HS berfungsi untuk membantu eksportir dan importir untuk mengetahui besaran pajak (tax and duty) yang harus dibayar berdasarkan tarif kode HS.

Dalam aktivitas impor-ekspor, tentunya Anda akan dikenakan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), tarif bea masuk, bea keluar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di dalam perhitungannya terdapat komponen hitung yang berasal dari tarif kode HS.

Setiap jenis komoditi ini lah yang dibedakan dengan kode HS dan tentunya memiliki tarif yang berbeda-beda.

Selain perhitungan, Kode HS juga penting diketahui bagi importir karena berkaitan langsung dengan larangan dan pembatasan (lartas), Bea Masuk Anti-Dumping, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Rules of Origin.

Adanya Harmonized System (HS) juga membantu pemerintah dalam memberikan kebijakan pemberian fasilitas. Misalnya tarif preferensi atas perjanjian dagang internasional.

Bukan hanya itu, fungsi lain dari adanya HS adalah dapat menjadi alat pemantauan pergerakan komoditi di dunia.

Intinya, pengelompokkan komoditas menggunakan HS Code berlaku secara global dan bertujuan agar semua negara mempunyai persepsi yang sama mengenai jenis komoditi ekspor-impor.

Penomoran Kode HS (HS Code)

Klasifikasi komoditas menggunakan Harmonized System terdiri dari 21 bagian dan 97 bab yang disusun oleh World Custom Organization (WCO).

Dalam penomorannya, HS Code terdiri dari 6 digit yang merupakan susunan dari setiap bab, pos, dan sub-pos.

Dimana Setiap bab diwakili dengan 2 digit angka pertama. Kemudian setiap bab dibagi menjadi pos-pos sehingga membentuk 4 digit pertama yang kemudian pos tersebut dibagi lagi menjadi sub pos yang diwakili 2 digit angka berikutnya.

Dengan kata lain, HS Code sejatinya terdiri dari pos dan sub pos WCO dimana 4 digit pertama merupakan pos WCO dan 2 digit berikutnya adalah sub pos WCO.

Jumlah keseluruhan sub pos ini terdiri dari sekitar 5.300 sub pos yang mencakup seluruh barang yang umum diperdagangkan di seluruh dunia.

Ketentuan Kode HS (HS Code)

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kode HS berlaku secara global sehingga negara yang mengadopsi HS dilarang untuk mengubah penjelasan pos dan sub pos yang sudah ditentukan oleh WCO.

Meski begitu, masing-masing negara anggota dapat menambah penomoran pada kode HS pada tingkat urutan digit ke-8 dan ke-10.

Misal di negara ASEAN dengan sub pos yang dikenal dengan AHTN (ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature) yang berada pada digit ke-7 hingga ke-8.

Selanjutnya, negara-negara ASEAN juga berhak memperluas penomoran pada sub pos AHTN pada digit ke-9 dan ke-10.

Misalnya Indonesia yang menambah sub kategori yang dicatat dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017. Sehingga beberapa komoditas di Indonesia memiliki kode HS yang terdiri dari 10 digit kode angka.

Sebagai ilustrasi misalnya, kode HS memiliki 0101.11.XX.XX yang diambil dari Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI). 

Maka penjelasannya adalah Bab 1 > Pos: 01.01 > Sub-pos: 0101.11 > Sub-pos ASEAN (AHTN): XX > Pos Tarif BTBMI: XX.

Dimana pada 2 digit terakhir BTBMI menunjukkan besaran tarif beban barang yang akan dimasukkan dalam perhitungan bea masuk, PPN, PPnBM atau cukai.

Perlu diingat: Bahwa setiap 3 hingga 4 tahun, klasifikasi HS selalu diperbarui di bawah wewenang WCO. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan pola perdagangan berdasarkan situasi dunia pada saat tertentu.

Cara Mencari Tarif Kode HS (HS Code)

Di Indonesia, terdapat 3 cara untuk mengetahui kode HS (HS Code) yang dapat Anda akses melalui tiga protak berikut:

  • INSW atau Indonesia National Single Window yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.
  • Portal Inatrade dari Kementerian Perdagangan.
  • Portal Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) dari Dirjen Bea Cukai.

Lantas, bagaimana cara mengetahui kode HS dari ketiga portal itu?

Cara Mencari Tarif HS Code Melalui INSW

Berikut langkah-langkah mencari HS Code melalui INSW:

  • Masuk ke situs resmi INSW yaitu https://intr.insw.go.id/. 
  • Klik “Indonesia NTR” pada menu bar di atas. Kemudian klik “HS Code Information”.  Lihat gambar berikut ini.

Klik “Indonesia NTR” pada menu bar di atas. Kemudian klik “HS Code Information”

  • Setelah itu, akan muncul halaman baru yang berisi kolom “parameter” dan “keyword”
  • Klik kolom “parameter”. Kemudian pada kolom “parameter” nantinya akan ada beberapa pilihan. Lihat gambar berikut.

Klik kolom “parameter”. Kemudian pada kolom “parameter”, pilih BTBMI - Description in Indonesia/English

Keterangan: Pilih HS Code apabila Anda sudah mengetahui kode HS nya. Pilih BTBMI – Description in Indonesia/English apabila Anda ingin mencari kata kunci sesuai nama barang. Pilih lartas impor/ekspor description apabila Anda ingin mencari kata kunci barang yang dibatasi melintas.

  • Selanjutnya pada kolom keyword, Anda tinggal memasukkan kata kunci sesuai dengan pengetahuan Anda sesuai dengan parameter yang sudah dijelaskan tadi. Misal, Anda ingin mencari tahu kode HS “topi”. Maka Anda masukan kata topi pada kolom keyword dan memilih parameter BTBMI – Description in Indonesia.
  • Kemudian klik “search” di samping kolom “keyword”. Di sana nantinya Anda mendapati banyak daftar HS Code dan Product Description. Lihat gambar.

 klik “search” di samping kolom “keyword”. Di sana nantinya Anda mendapati banyak daftar HS Code dan Product Description

  • Sebagai contoh, Anda ingin melihat tarif kode HS “bentuk topi, badan topi…” klik kode HS-nya. Lihat gambar.

Anda ingin melihat tarif kode HS “bentuk topi, badan topi…” klik kode HS-nya. Lihat gambar.

  • Kemudian, Anda akan diminta mengisi CAPTCHA “I’m not a robot”. Setelah itu jika berhasil, Anda akan diarahkan ke page baru yang berisi segala informasi terkait kode HS tersebut. lihat gambar.

Tampilan informasi detail terkait kode HS yang dipilih

Cara Mencari Tarif HS Code Melalui Inatrade

Klik kolom bar pencarian HS, pilih "uraian barang (indonesia)"

  • Sama seperti INSW, pada kolom sebelah kiri Anda diminta untuk mengisi parameter pencarian. Apabila Anda tidak tahu kode HS-nya, pilih Uraian Barang (Indonesia). Kemudian isi kolom sebelah kanan dengan kata kunci yang Anda ingin tahu. Misalnya “jaket”. Kemudian klik “lihat”
  • Setelah itu, akan muncul keterangan kode HS, uraian HS, dan jenis perizinan. Lihat gambar.

keterangan kode HS, uraian HS, dan jenis perizinan.

Cara Mencari Tarif HS Code Melalui BTKI

  • Masuk ke situs resmi Bea Cukai yaitu https://www.beacukai.go.id/btki
  • Kemudian muncul halaman BTKI atau Browse HS Code – Tarif Bea Masuk.
  • Sama seperti INSW dan Inatrade, BTKI juga memiliki dua kolom dimana kolom sebelah kiri merupakan parameter pencarian yang berisi Kode HS, Uraian Bahasa Indonesia, dan Description in English. Sebelah kanan merupakan kolom keyword. Lihat gambar.

Klik kolom bar Browse HS Code - Tarif Bea Masuk, pilih "uraian (Bahasa indonesia)"

  • Caranya sama, masukkan keyword yang Anda inginkan di kolom sebelah kanan. Jika Anda tidak tahu kode HS-nya pilih uraian bahasa indonesia dan isi kolom sebelah kanan dengan keyword yang Anda ingin cari. Misalnya, “kulit”. kemudian klik “Submit”
  • Kemudian akan muncul tabel yang berisi HS Code, BM (Bea Masuk), Uraian, SKEP, dan tanggal berlaku. Lihat gambar.

Tampilan tabel yang berisi HS Code, BM (Bea Masuk), Uraian, SKEP, dan tanggal berlaku.

Bagaimana? Pastinya Anda sudah paham. Penting bagi Anda yang ingin menggeluti bidang ekspor-impor mengetahui HS Code dan cara mencarinya baik melalui portal INSW maupun portal lainnya.

 

Baca Juga: PPh Pasal 22, Pajak Ekspor Impor yang Wajib Diketahui

 

Semoga artikel ini bermanfaat dan Anda bisa menemukan artikel lainnya terkait perpajakan, bisnis, dan keuangan hanya di Rusdiono Consulting.

Selain itu, jika Anda ingin memulai bisnis impor-ekspor namun masih bingung terkait perpajakannya dan membutuhkan pendampingan dan konsultasi, Anda bisa menghubungi Kami, Rusdiono Consulting.


September 29, 2021
WhatsApp-Image-2021-09-25-at-3.28.01-PM.jpeg

Sering mendengar istilah reseller? Kian hari, makin banyak penjual online adalah reseller. Alih-alih memproduksi barang dagangan yang diproduksi sendiri, orang-orang justru mencari produk dari pemasok lain untuk dijual kembali di toko mereka. Hal inilah yang disebut sebagai reseller. 

Ya, menjadi reseller adalah cara yang bagus untuk mulai berjualan online tanpa memulai dari nol. Untuk lebih lengkap mengenai reseller atau pengecer, lihat artikel berikut ini.

 

Apa Itu Reseller?

Reseller adalah orang atau perusahaan yang menjual produk atau layanan yang mereka beli dari orang, perusahaan, atau distributor lain. Dengan kata lain, reseller adalah perantara produsen dan konsumen. Dari aktivitas membeli dan menjual kembali ini, reseller biasanya menaikkan dan mendapat keuntungan. 

Reseller tidak membuat produk sendiri, tetapi justru memiliki banyak pilihan produk untuk dijual kembali sehingga lebih beragam. Produk yang dijual mulai dari kosmetik, pakaian, hingga peralatan rumah tangga.

Dalam bahasa Indonesia, reseller juga disebut sebagai pengecer. Pengecer seringkali menambahkan nilai tambah dalam hal pengalaman pelanggan. Tentu, membeli langsung dari pemasok tidak selalu mudah dan tak jarang memerlukan pembelian minimum. Pengecer mengambil celah ini. 

 

Kenapa Harus Menjadi Reseller?

Ada beberapa alasan untuk menjadi pengecer, mulai dari sumber produk yang mudah hingga biaya bisnis yang lebih rendah. Berikut beberapa hal yang dapat dipertimbangkan:

 

  • Jual Produk yang Lebih Beragam

 

Jika menjadi pengecer, Anda dapat menjual berbagai produk. Jika pada awalnya menjual pakaian, seiring dengan berkembangnya bisnis, Anda dapat menjual sepatu, perhiasan, aksesori, tas tangan, pakaian dalam, atau produk terkait lainnya. 

Menambahkan produk lain ke bisnis online Anda tidak akan menghabiskan lebih banyak uang karena Anda hanya membayar barang saat pelanggan membeli dari toko Anda.

 

  • Membangun Bisnis Lebih Cepat

 

Anda dapat menjual pada hari yang sama saat Anda baru memulai bisnis. Tanpa menunggu hasil produksi, inventaris, atau pengemasan. Setelah menambahkan beberapa produk terlaris dan konten ke toko, Anda dapat langsung mulai memasarkan bisnis. Bahkan dalam hitungan menit. 

 

  • Membutuhkan Waktu Lebih Sedikit

 

Saat menjadi reseller, Anda dapat menjalankan bisnis tanpa harus menghabiskan seluruh waktu yang dimiliki. Kenapa? Sebagian besar prosesnya otomatis, yang memungkinkan Anda untuk mengelola bisnis dengan lebih mudah. 

 

  • Risiko Finansial yang Lebih Rendah 

 

Keuntungan memulai bisnis ini adalah biaya finansial yang rendah. Tanpa perlu membeli stok produk secara besar-besaran atau adanya kecacatan dalam produksi produk. Anda dapat terhindar dari berbagai risiko maupun anggaran yang membengkak.

 

  • Mengatur Margin Sendiri

 

Saat menjadi reseller, Anda mempunyai kebebasan dalam mengatur margin. Tentukan harga produk sesuai keinginan. Semakin tinggi penetapan harga, semakin banyak yang dapat dihasilkan. Pastikan untuk melihat standar pasaran pada setiap penetapan harga suatu produk.

 

Perbedaan dengan Dropship

Reseller dan dropship adalah bisnis yang tidak membutuhkan modal besar serta relatif mudah dimulai oleh siapa pun. Walau sekilas mirip, tetapi keduanya mempunyai perbedaan yang cukup kontras. Berikut 5 perbedaan reseller dan dropshipper yang perlu Anda ketahui.

 

 

  • Cara Kerja yang Berbeda

 

Perbedaan reseller dengan dropship yang pertama yaitu cara kerja. Reseller dapat dikatakan mirip pedagang konvensional, yang mengharuskan Anda menyetok produk terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada konsumen. Reseller pada umumnya mendapat produk dari supplier atau distributor.

Sementara dropshipper lebih menekankan pada proses pemasaran. Setelah proses pemasaran dilakukan, umumnya Anda akan mendapat pesanan dan juga pembayaran dari konsumen. Setelah itu, pesanan diteruskan ke pemasok. Setelah pemasok mendapat pesanan, mereka kemudian mengirimkan produk tersebut ke alamat pelanggan dengan mengatasnamakan bisnis Anda.

 

 

  • Modal yang Dibutuhkan

 

Dilihat dari cara kerja keduanya, tentu modal yang dibutuhkan juga berbeda. Reseller memerlukan modal lebih besar sebab perlu mempunyai stok terlebih dahulu. Sementara dropship hampir tidak perlu mengeluarkan biaya kecuali untuk aktivitas pemasaran. 

 

 

  • Benefit yang Didapat

 

Berbicara mengenai keuntungan tentu banyak faktor yang mempengaruhi. Akan tetapi jika berasumsi keduanya mempunyai transaksi dengan jumlah sama, maka reseller lebih memiliki keuntungan. Kenapa?

Reseller umumnya membeli produk dengan jumlah banyak, sehingga harga beli lebih murah daripada harga beli satuan. Di sisi lain, dropship hanya membeli produk barang setelah terdapat pemesanan dari konsumen, sehingga harga beli dropship yaitu harga beli satuan. Saat keduanya dijual dengan harga sama, reseller lebih memberi keuntungan.

 

 

  • Risiko

 

Model bisnis apapun selalu mempunyai risiko, tak terkecuali reseller dan dropshipper. Risiko dropshipper cenderung lebih kecil daripada reseller

Salah satu risiko paling sering terjadi dari dropshipper yaitu tidak ada konsumen yang tertarik dengan produk bisnis, sehingga anggaran untuk iklan maupun pemasaran tidak memberikan hasil apa pun.

Reseller pun mempunyai resiko yang sama, tetapi pada jumlah yang relatif lebih besar, sebab selain anggaran pemasaran, reseller mempunyai anggaran untuk membeli stok produk. Saat produk tidak laku, kerugiannya cenderung lebih besar dibandingkan dropshipper.

 

 

  • Pelayanan kepada Konsumen

 

Hal terakhir yaitu cara melayani konsumen. Setelah mendapat pesanan, pengecer perlu mengemas serta mengirimkan produk tersebut sendiri. Sementara itu, dropship meneruskan pesanan dari konsumen kepada pemasok. Pemasok selanjutkan mengirim produk ke konsumen.

Lebih singkatnya, lihat tabel perbedaan kelebihan dan kekurangan reseller dengan dropship berikut.

Kelebihan
Reseller Dropship
  • Dapat memberikan informasi barang yang dijual sedetail mungkin kepada konsumen.
  • Dapat menawarkan produk langsung ke konsumen.
  • Konsumen cenderung percaya karena ada bentuk fisik dari barang yang akan dibeli konsumen.
  • Penjualan bisa dilakukan secara online dan offline.
  • Tidak memerlukan modal untuk menjalankan bisnis
  • Dapat menjual sebanyak mungkin jenis produk yang ingin ditawarkan kepada konsumen.
  • Tidak repot-repot memikirkan masalah pengemasan dan pengiriman produk.

 

Kelebihan
Reseller Dropship
  • Butuh modal cukup besar untuk memulai bisnis.
  • Risiko barang tidak laku atau rusak menjadi resiko Anda sendiri.
  • Dapat terjadi kendala pada packing dan pengiriman produk.
  • Butuh tempat untuk menyimpan produk.
  • Kurangnya kepercayaan konsumen karena barang tidak dapat dilihat secara fisik.
  • Keuntungannya tidak terlalu besar.
  • Risiko kemungkinan pembatalan pesanan oleh konsumen.

Demikian pembahasan mengenai perbedaan reseller dengan dropship yang perlu Anda ketahui. Tertarik memulai bisnis reseller? Berikut cara mudahnya.

 

Baca Juga: Peran Konsultan Pajak Bagi Pelaku UMKM di Indonesia

 

Cara Menjadi Reseller dan Menghasilkan Uang dari Bisnis Anda

 

 

  • Identifikasi Target Pasar Anda 

 

Sebagai reseller, Anda harus memiliki keahlian khusus dalam hal target industri atau demografis. Anda harus mengidentifikasi tren terbaru jika Anda akan masuk ke bisnis sepatu atau pakaian. Anda harus memahami audiens Anda dalam melayani apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka cari. Mengetahui dan mengidentifikasi target pasar memudahkan Anda untuk mengembangkan strategi pemasaran yang benar-benar berhasil.

 

 

  • Cari Pemasok

 

Setelah mengidentifikasi jenis produk yang ingin Anda jual kembali dan jenis konsumen yang akan Anda hadapi, Anda dapat mencari di Google dan mencari pemasok atau pengecer lain di dekat Anda. Terkadang, Anda dapat memiliki referensi dari rekan kerja, pemilik bisnis, dan kenalan yang berada di lini bisnis yang sama. Pilih saja sumber daya terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pastikan membaca syarat dan ketentuan untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari dalam menjalankan bisnis.

 

 

  • Tambahkan Nilai pada Produk

 

Di sinilah Anda menempatkan ekstra layanan kepada konsumen. Hal-hal seperti memberikan kode promosi kepada pelanggan online, potongan harga pembelian online, dan barang gratis serupa untuk mendekatkan hubungan Anda dengan konsumen. Dalam hal ini, beberapa konsumen lebih memilih untuk membeli produk dari pengecer karena pengalaman layanan konsumen yang sangat baik.

 

 

  • Beri Harga Produk dengan Baik

 

Meskipun memasarkan produk Anda penting, menetapkan harga produk Anda dengan baik dapat membantu memastikan bahwa bisnis Anda tetap menguntungkan. Harga produk tidak hanya menutupi harga pokok barang. Ini juga mencakup biaya pemasaran, karyawan (saat Anda mulai merekrut), pengeluaran seperti biaya website, dan banyak lagi.

Selama harga produk masuk akal untuk pasar, Anda tidak perlu merendahkan bisnis sendiri. Dengan menurunkan harga agar tetap kompetitif, bisnis Anda justru lebih mudah untuk gagal terutama jika mulai berkembang.

 

 

  • Buat Iklan

 

Secara umum, iklan Facebook dan Iklan di Google cenderung menjadi pilihan paling populer untuk resellers. Produk pembelian yang impulsif bekerja dengan sangat baik di kedua platform tersebut. Pelajari bagaimana cara memasang iklan di keduanya dengan seksama dan lihat dari hasil bisnis-bisnis yang berpengalaman.

 

 

  • Buat Konten

 

Dari pemasaran video hingga blogging, pembuatan konten dapat membantu meningkatkan kehadiran bisnis Anda. Dengan secara konsisten membuat konten untuk bisnis Anda, seiring waktu penjualan akan bertumbuh. 

Semakin banyak konten berkualitas tinggi yang Anda buat, semakin besar kemungkinan Anda  mendapat konsumen untuk melihat toko Anda.

Demikian penjelasan mengenai apa itu reseller, perbedaan reseller dengan dropship, dan cara menjadi reseller dengan mudah. Semoga dapat membantu.


September 13, 2021
WhatsApp-Image-2021-09-11-at-3.00.22-PM.jpeg

Dalam kehidupan sehari-hari, Anda mungkin sering menemui berbagai bentuk badan usaha mulai dari PT, CV, atau koperasi. Namun apakah Anda tahu apa perbedaan badan usaha dan perusahaan?

Anda mungkin berpikir badan usaha sama dengan perusahaan. Nah, anggapan itu bukanlah anggapan yang salah.

Sejatinya istilah badan usaha dan perusahaan adalah istilah yang berbeda. Namun saling berhubungan.

Lantas, apa itu badan usaha dan perbedaannya dengan perusahaan serta jenis-jenisnya di Indonesia, serta bagaimana pengenaan pajak bagi badan usaha? Simak jawabannya melalui artikel ini.

Pengertian Badan Usaha

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya,badan usaha dan perusahaan sering dianggap sama. Namun anggapan tersebut sebenarnya sah-sah saja.

Meski begitu, badan usaha dan perusahaan sebenarnya adalah dua istilah yang berbeda.  Jadi, apa itu badan usaha?

Badan usaha adalah suatu bentuk satu kesatuan hukum, teknis, dan prinsip ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. 

Sedangkan perusahaan adalah tempat dimana faktor-faktor produksi seperti produk, sumber daya, tenaga kerja dikelola dan diolah.

Singkatnya, badan usaha memiliki istilah kelembagaan sedangkan perusahaan menggambarkan suatu tempat yang dimiliki oleh perusahaan.

Karena perusahaan merupakan tempat, maka siapa pun yang melakukan usaha baik berbentuk badan maupun perseorangan bisa disebut perusahaan. 

Dengan kata lain, baik usaha yang dilakukan berskala besar maupun kecil apabila mereka memiliki tempat dalam mengelola faktor-faktor produksinya, maka itu disebut perusahaan.

Misal, sebuah rumah kecil yang memproduksi keripik atau ruko kecil yang membuka jasa bengkel maka bisa disebut perusahaan.

Sedangkan badan usaha dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentuk dari segi aspek hukum, wilayah, kepemilikan, hingga prinsip ekonomi sehingga badan hukum memiliki jenis-jenis yang berbeda.

Hal tersebut menjadikan perusahaan memiliki arti yang sangat luas, sehingga dalam cakupan hukum istilah lebih banyak menggunakan istilah badan atau badan usaha dari pada perusahaan.

Fungsi Badan Usaha

Jika melihat secara luas, badan usaha memiliki beberapa fungsi bahkan fungsi diluar dalam mencari laba. Apa saja fungsi tersebut?

1. Fungsi Komersil

Fungsi komersil merupakan fungsi paling umum dari sebuah badan usaha yaitu berfungsi untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengelola faktor-faktor produksi.

Dalam fungsi komersil, badan usaha menggunakan dua prinsip yaitu manajerial dan operasional.

Prinsip manajerial adalah cara bagaimana mengelola faktor produksi yang terdiri dari perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengawasan.

Sedangkan prinsip operasional adalah faktor produksi itu sendiri yang meliputi sistem produksi, tenaga kerja, alat, pemasaran, administrasi hingga keuangan.

2. Fungsi Sosial

Fungsi selanjutnya adalah badan usaha berfungsi memberikan nilai manfaat kepada lingkungan baik bagi masyarakat keseluruhan maupun lingkungan sekitar.

Bentuknya bisa apa pun misalnya, memberikan  program pemberdayaan UMKM, pemberdayaan masyarakat sekitar, atau bahkan penyelenggaraan pelatihan.

Selain itu, biasanya badan usaha yang telah matang juga memiliki program Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai wadah untuk memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat.

3. Fungsi Pembangunan Ekonomi

Badan usaha juga berfungsi sebagai kontributor atau penggerak ekonomi negara melalui penyediaan tenaga kerja dan ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan sehari-hari oleh masyarakat.

Misal perusahaan jasa transportasi, perusahaan bahan makanan pokok atau perusahaan penyedia layanan kesehatan yang berperan penting dalam pergerakan ekonomi suatu negara.

Jenis dan Bentuk Badan Usaha

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, karena kompleksitasnya, badan usaha memiliki beberapa jenis dan bentuk yang dibedakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenis Kegiatan Usaha

Adapun bentuk dan jenis badan usaha berdasarkan jenis kegiatannya adalah sebagai berikut.

  • Ekstraktif – Jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam. Misalnya perusahaan logam, minyak dan gas, dan perusahaan minuman.
  • Agraris – Jenis usaha yang memanfaatkan pertanian. Misalnya perusahaan pupuk, perkebunan, tambak, atau pembibitan.
  • Industri manufaktur – Jenis usaha yang mengubah nilai ekonomi suatu barang dengan mengubah bentuknya. Misal perusahaan obat dan kendaraan.
  • Perdagangan – Jenis usaha yang menjual barang tanpa mengubah nilai ekonominya atau tidak merubah bentuknya. Misal perusahaan penjual sepatu.
  • Jasa – Jenis usaha yang berfungsi untuk menyediakan jasa. Misalnya perusahaan asuransi, bank, atau perawatan.

2. Berdasarkan Aspek kepemilikan Modal

Jenis badan usaha berdasarkan aspek kepemilikan di Indonesia terbagi empat macam di antaranya sebagai berikut.

  • Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu badan usaha yang pemilik modalnya adalah pemerintah. Misalnya Perusahaan Listrik Negara (PLN).
  • Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu badan usaha yang kepemilikan modalnya dipegang oleh pemerintah daerah. BUMD di Indonesia yang umum dikenal adalah Badan Usaha Bank seperti Bank DKI dan Bank Jateng.
  • Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yaitu usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta baik nasional maupun asing.
  • Badan Usaha Campuran yaitu usaha yang modalnya dipegang oleh pihak swasta dan juga pemerintah atau negeri. Badan usaha seperti ini yang dikenal adalah PT Telkom Indonesia dan PT Garuda Indonesia.

3. Berdasarkan Bentuk kerjasama

Berdasarkan bentuk kerjasama, badan usaha terdiri dari Badan Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

Badan Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pihak dalam negeri.

Sedangkan Badan Usaha Penanaman Modal Asing adalah usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak luar negeri yang beroperasi di dalam negeri. Misalnya PT Indofood Sukses Makmur dan PT Otsuka Indonesia.

4. Berdasarkan Bentuk Kepemilikan

Berdasarkan bentuk kepemilikan, badan usaha terdiri dari sebagai berikut.

    • Perseorangan – Usaha yang dimiliki, dikelola dan dimodali secara langsung oleh orang pribadi dimana risiko dan tanggung jawab ditanggung oleh orang pribadi yang menyelenggarakan usaha tersebut.

 

  • Perseroan Komanditer (CV) – Usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih dimana terdiri dari sekutu aktif dan pasif. Sekutu aktif memiliki peran untuk menjalankan usaha dan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga.

 

Sedangkan sekutu pasif hanya berperan sebagai pemberi modal dan tidak berhubungan dengan pihak ketiga secara langsung.

 

  • Firma – Sama dengan CV namun perbedaannya kedua belah pihak sama-sama menjalankan usaha dan berhubungan secara hukum dengan pihak ketiga.
  • Perseroan Terbatas (PT) – Badan usaha yang didirikan berasas hukum berdasarkan perjanjian kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham.

 

Pajak yang Dikenakan Badan Usaha

Tidak hanya bagi perorangan, Wajib Pajak juga berlaku bagi entitas bisnis atau badan usaha.

Di Indonesia sendiri, kewajiban perpajakan bagi badan usaha diatur dalam UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Adapun jenis pajak yang dikenakan bagi badan usaha adalah sebagai berikut:

Pajak Penghasilan Pasal 15

Pengenaan pajak yang mengatur dan perhitungannya dilakukan atas Norma Perhitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak Badan usaha tertentu yang bergerak pada bidang:

  • Sektor pelayaran atau penerbangan internasional dan dalam negeri
  • Sektor asuransi luar negeri
  • Perusahaan minyak dan gas
  • Perusahaan dagang asing
  • Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan padat guna (build, operate, transfer).

 

Baca Juga: PPh Pasal 15: Pengertian, Tarif, Contoh Perhitungan & Pembayarannya

Pajak Penghasilan Pasal 22

Pemungutan pajak yang dilakukan atas kegiatan impor dari pembeli atas penjualan barang mewah atau yang biasa disebut dengan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM).

Baca Juga: PPh Pasal 22, Pajak Ekspor Impor yang Wajib Diketahui

Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak yang dipungut atas transaksi atau penghasilan berupa dividen, royalti, bunga, sewa dari penghasilan lain dan imbalan atas jasa teknik.

Tarif PPh Pasal 23 sendiri dikenakan berdasarkan nilai Dasar Pengenaan Pajak atau jumlah bruto dari penghasilan yang didapat.

Dimana 15% dari jumlah bruto untuk dividen dan hadiah penghargaan dan tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dari penghasilan lain dan imbalan jasa teknis.

Baca Juga: Mengenal PPh Pasal 23: Objek, Tarif, dan Perhitungannya

Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak yang merupakan angsuran yang dihitung sesuai dengan jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT Tahunan PPh dikurangi PPh yang dipotong serta PPh terutang di luar negeri dan boleh dikreditkan.

Itulah pembahasan singkat mengenai apa itu badan usaha mulai dari fungsi hingga pemungutan pajaknya. Semoga memberikan sedikit-banyak manfaat bagi Anda.

Bagi Anda yang ingin mendirikan badan usaha dan pendampingan mulai dari perencanaan keuangan hingga konsultasi perpajakannya, Anda bisa menghubungi Kami, Rusdiono Consulting melalui tautan berikut ini.


August 24, 2021
WhatsApp-Image-2021-08-22-at-5.51.05-AM.jpeg

Setiap bisnis memiliki berbagai pilihan dalam menentukan metode penetapan harga. Harga yang didasarkan pada tiga hal utama yaitu biaya produksi, permintaan, dan persaingan. Namun sayang, banyak bisnis yang menetapkan harga tanpa banyak pertimbangan. 

Oleh karena itu, artikel ini akan membantu bisnis Anda untuk memilih salah satu metode berdasarkan produk atau layanan yang Anda berikan.

Umumnya, metode penetapan harga dapat secara luas diklasifikasikan menjadi dua bagian:

  • Metode Penetapan Harga Berdasarkan Biaya
  • Metode Penetapan Harga Berdasarkan Pasar

Berikut penjelasan lebih lanjut.

 

A. Metode Penetapan Harga: Biaya (Cost Oriented Pricing)

 

Banyak bisnis menganggap biaya produksi sebagai dasar untuk menghitung harga barang jadi. Metode penetapan harga berorientasi biaya mencakup cara penetapan harga berikut:

 

 

1. Cost-Plus Pricing 

 

Metode ini adalah metode penetapan harga paling sederhana. Produsen menghitung biaya produksi yang dikeluarkan dan menambah persentase tertentu dari markup untuk merealisasikan harga jual.

Markup adalah persentase keuntungan yang dihitung dari total biaya yaitu biaya tetap dan biaya variabel.

Contoh:

Jika Harga Pokok Produksi produk-A adalah Rp 5000 dengan markup 25% dari total biaya, harga jual akan dihitung sebagai berikut.

= Harga pokok produksi + Harga Pokok Produksi x Markup Persentase/100

= 5000+ 5000 x 0,25= 6250

Jadi, sebuah bisnis memperoleh laba sebesar Rp 125 (Laba = Harga jual – Harga pokok)

 

2. Markup Pricing

 

Metode ini adalah variasi biaya ditambah penetapan harga dengan persentase markup dihitung pada harga jual.

Contoh:

Jika biaya per unit sebuah coklat adalah Rp16.000 dan produsen ingin mendapatkan markup 20% dari penjualan maka harga markup adalah:

= Biaya Satuan/ 1 laba atas penjualan yang diinginkan

= 16.000/1-0,20 = 20.000

Jadi, produsen akan membebankan Rp20.000 untuk satu cokelat dan akan memperoleh keuntungan Rp4.000 per unit.

 

3. Target Return Pricing

 

Dalam metode penetapan harga semacam ini, bisnis menetapkan harga untuk menghasilkan Tingkat Pengembalian Investasi atau ROI yang diperlukan dari penjualan barang dan jasa. 

Contoh:

Jika produsen sabun menginvestasikan Rp1.000.000 dalam bisnis dan mengharapkan ROI 20% yaitu Rp 200.000, maka perhitungannya:

= Biaya Unit + (Pengembalian yang Diinginkan x modal yang diinvestasikan)/ penjualan unit 

= 16 + (0,20 x 100000)/5000 Target Return Pricing = Rp 20.000

Dengan demikian, produsen akan mendapatkan 20% ROI asalkan biaya dan unit penjualan akurat. Jika penjualan tidak mencapai 50.000 unit maka pabrikan harus menyiapkan grafik titik impas dimana ROI yang berbeda dapat dihitung pada unit penjualan yang berbeda.

 

Baca Juga: Apa itu Akuntansi Manajemen? Bagaimana Fungsi dan Tujuan Akuntansi Manajemen?

 

B. Metode Penetapan Harga: Pasar (Market Oriented Pricing Method)

 

Dalam metode ini, harga dihitung berdasarkan kondisi pasar. Berikut penjelasan lebih lanjutnya.

 

1. Perceived-Value Pricing

 

Dalam metode penetapan harga ini, produsen memutuskan harga berdasarkan persepsi pelanggan terhadap barang dan jasa dengan mempertimbangkan semua elemen seperti iklan, promosi, manfaat, kualitas produk, saluran distribusi, dll yang mempengaruhi persepsi pelanggan.

Contoh: 

Pelanggan membeli produk Sony meskipun produk dengan harga lebih murah tersedia di pasar, hal ini karena perusahaan Sony mengikuti kebijakan penetapan harga yang dipersepsikan di mana pelanggan bersedia membayar ekstra untuk kualitas dan daya tahan produk yang lebih baik.

 

 

2. Value Pricing

 

Dengan metode penetapan harga ini, bisnis merancang produk dengan harga rendah dan mempertahankan penawaran berkualitas tinggi.  Produk direkayasa ulang untuk mengurangi biaya produksi dan menjaga kualitas secara bersamaan.

Contoh:

Tata Nano adalah contoh terbaik dari metode yang satu ini. Beberapa mobil Tata dirancang dengan fitur terbaik dengan harga rendah dan tetap memenuhi kualitasnya. 

 

 

3. Going Rate Pricing

 

Dalam metode ini, bisnis mempertimbangkan harga pesaing sebagai dasar dalam menentukan harga penawarannya sendiri. Umumnya, harga kurang lebih sama dengan harga pesaing.

Contoh:

Di Industri Oligopolistik seperti baja, kertas, pupuk, dll, harga yang dikenakan hampir semua sama.

 

 

4. Auction Type Pricing

 

Metode penetapan jenis ini semakin populer dengan semakin banyaknya penggunaan internet. Beberapa situs online seperti eBay, Quikr, OLX, dll. menyediakan platform bagi pelanggan untuk membeli atau menjual komoditas. Ada tiga jenis lelang:

 

  • English Auctions: Ada satu penjual dan banyak pembeli. Penjual menempatkan barang di situs seperti Yahoo dan penawar menaikkan harga sampai harga terbaik tercapai.

 

  • Dutch Auctions: Ada satu penjual dan banyak pembeli atau satu pembeli dan banyak penjual. Dalam kasus pertama, harga terbaik diumumkan dan kemudian perlahan-lahan turun sesuai dengan penawar sedangkan pada jenis kedua pembeli mengumumkan produk yang ingin dibeli kemudian calon penjual bersaing dengan menawarkan harga terendah.
  • Sealed-Bid Auctions: Metode semacam ini sangat umum dalam kasus pembelian di pemerintahan, di mana tender mengambang di pasar, dan calon pemasok mengajukan penawaran mereka dalam amplop tertutup, tidak mengungkapkan penawaran kepada siapa pun.

 

 

 

 

5. Differential Pricing

 

Metode penetapan harga ini diterapkan ketika harga yang berbeda harus dibebankan dari kelompok pelanggan yang berbeda. Harga juga dapat bervariasi sehubungan dengan waktu, area, dan bentuk produk.

Contoh:

Contoh terbaik dari metode ini adalah Air Mineral. Harga air mineral bervariasi di hotel, stasiun kereta api, toko ritel.

 

Demikian penjelasan kami mengenai metode penetapan harga. Anda dapat mengadopsi salah satu metode penetapan harga ini tergantung pada jenis produk yang ditawarkan dan tujuan akhir penetapan harga. Semoga dapat membantu.


August 23, 2021
WhatsApp-Image-2021-08-22-at-5.36.41-AM.jpeg

Kinerja keuangan dalam arti luas mengacu pada sejauh mana tujuan keuangan perusahaan sedang atau telah dicapai dan menjadi aspek penting dari manajemen risiko keuangan.

Hal ini dilakukan untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan dalam waktu tertentu, dapat digunakan untuk membandingkan suatu perusahaan dengan perusahaan lain di industri yang sama atau membandingkan dengan industri berbeda.

Jadi, apa pengertian kinerja keuangan? Bagaimana kinerja keuangan suatu perusahaan dianalisis? Apa saja indikator yang dianalisis dan faktor apa saja yang mempengaruhi?

Simak artikel RDN Consulting berikut ini.

Apa Itu Kinerja Keuangan?

Kinerja keuangan adalah evaluasi suatu perusahaan mengenai aset, kewajiban, ekuitas, biaya, pendapatan, dan profitabilitas secara keseluruhan. Kinerja keuangan diukur melalui berbagai rumus dan formula yang memungkinkan Anda untuk mengetahui efektivitas perusahaan.

Secara internal, kinerja keuangan diperiksa untuk menentukan tolak ukur atau pencapaian perusahaan saat ini. Bagi eksternal, kinerja keuangan dianalisis untuk menentukan peluang investasi potensial dan untuk menentukan apakah suatu perusahaan layak bagi pihak eksternal tersebut.

Perusahaan dan kelompok yang berkepentingan seperti manajer, pemegang saham, kreditur, dan otoritas pajak berusaha menjawab pertanyaan penting seperti:

“Bagaimana posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu? Bagaimana kinerja keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu?”

Namun sebelum analisis dilakukan pada indikator keuangan tertentu yang menghasilkan kinerja secara keseluruhan, analisis laporan keuangan perlu dilakukan terlebih dahulu.

Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan pihak internal dan eksternal untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kinerja perusahaan. 

Prosesnya terdiri dari menganalisis empat laporan keuangan penting dalam bisnis, antara lain: neraca perusahaan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan tahunan. 

 

 

Neraca

 

Dalam analisis laporan keuangan, neraca perusahaan dilihat untuk menentukan efisiensi operasional bisnis.

Pertama-tama, analisis aset dilakukan, terutama pada aset penting seperti kas, inventaris, dan aset tetap, yang memprediksi pertumbuhan bisnis di masa mendatang.

Selanjutnya, kewajiban jangka panjang dan jangka pendek diperiksa untuk menentukan apakah ada masalah likuiditas di masa yang akan datang atau pembayaran utang yang mungkin tidak dapat ditanggung oleh perusahaan.

Terakhir, ekuitas pemilik perusahaan diperiksa, yang memungkinkan Anda untuk menentukan modal saham yang didistribusikan di dalam dan di luar perusahaan.

 

Baca Juga: Cara Membuat Neraca Saldo, Contoh, Fungsi & Manfaat

 

 

Laporan Laba Rugi

 

Dalam analisis laporan keuangan, laporan laba rugi bisnis diselidiki untuk menentukan profitabilitas saat ini dan masa mendatang secara keseluruhan.

Memeriksa laporan laba rugi fiskal perusahaan sebelumnya dan saat ini memungkinkan Anda untuk menentukan apakah ada tren pendapatan dan pengeluaran. Hal tersebut guna menunjukkan potensi untuk meningkatkan profitabilitas di masa yang akan datang.

Baca Juga: Membuat Laporan Laba Rugi Sederhana dengan Bentuk & Format Berbeda

 

 

Laporan Arus Kas

 

Laporan arus kas sangat penting dalam analisis laporan keuangan untuk mengidentifikasi pemasukan dan pengeluaran perusahaan. 

Jika satu segmen bisnis mengalami arus keluar yang besar, agar tetap bertahan, perusahaan harus menghasilkan arus masuk melalui pembiayaan atau penjualan aset.

 

 

Laporan Tahunan

 

Terakhir, laporan tahunan, yang memberikan informasi kualitatif untuk menganalisis lebih lanjut kegiatan operasional dan pembiayaan perusahaan dengan menyeluruh.

 

Setelah mengetahui bagaimana menganalisis laporan keuangan, Anda dapat mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan cara berikut.

Indikator & Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan 

Melalui analisis kinerja keuangan, rumus dan rasio keuangan tertentu dihitung guna memberikan pemahamanan tentang kondisi dan kinerja keuangan perusahaan saat ini.

Terdapat tujuh rasio yang banyak digunakan dalam dunia bisnis untuk membantu dan mengevaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

 

 

Margin Laba Kotor

 

Margin laba kotor adalah rasio yang mengukur jumlah sisa pendapatan yang tersisa setelah dikurangi harga pokok penjualan.

Rasio ini berguna karena menunjukkan persentase bagian dari setiap rupiah penjualan yang dapat digunakan untuk menutupi biaya operasional perusahaan.

 

Gross Profit Margin = ( Revenue – Cost of Sales) / Revenue x 100

 

 

Modal Kerja 

 

Pengukuran modal kerja digunakan untuk menentukan aset bersih likuid perusahaan yang tersedia untuk mendanai operasional sehari-hari.

Menentukan likuiditas dalam bisnis penting karena menunjukkan apakah perusahaan memiliki sumber daya yang dapat dengan cepat dikonversi menjadi uang tunai jika diperlukan.

 

Working Capital = Current Assets – Current Liabilities

 

 

Rasio Lancar

 

Rasio lancar adalah rasio likuiditas yang membantu bisnis menentukan apakah bisnis memiliki aset lancar yang cukup untuk menutupi atau membayar kewajiban lancarnya.

 

Current Ratio = Current Assets / Current Liabilities

 

 

Rasio Perputaran Persediaan

 

Rasio perputaran persediaan adalah rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur berapa kali perusahaan menjual rata-rata persediaannya dalam satu tahun fiskal.

Rasio ini menguntungkan karena memungkinkan perusahaan dengan mudah menentukan apakah persediaan sedang banyak permintaan, obsolete, dan lain sebagainya.

 

Inventory Turnover = (Cost of Sales) / ((Beginning Inventory + Ending Inventory) / 2)

 

 

Leverage

 

Leverage adalah pengganda ekuitas yang dihitung oleh bisnis untuk menggambarkan berapa banyak utang yang sebenarnya digunakan untuk membeli aset.

 

Leverage = Total Assets / Total Equity

 

 

Pengembalian Aset

 

Pengembalian aset, seperti namanya, membantu perusahaan menentukan seberapa baik asetnya digunakan agar lebih menguntungkan.

Jika aset tidak digunakan secara efektif, jumlah pengembalian aset perusahaan akan rendah.

 

Return of Assets (ROA) = Net Profit / ((Beginning + Ending Assets) / 2)

 

 

Pengembalian Ekuitas

 

Mirip dengan pengembalian aset, pengembalian ekuitas adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk menganalisis efektivitas ekuitas, yang pada gilirannya menghasilkan keuntungan bagi investor.

Pengembalian ekuitas yang lebih tinggi menunjukkan bahwa investor akan menghasilkan di tingkat yang jauh lebih efisien, yang lebih menguntungkan bagi bisnis secara keseluruhan.

 

Return on Equity = Net Profit / ((Beginning Equity + Ending Equity) /2)

 

Tujuan Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan

Sejatinya, jenis analisis bervariasi sesuai dengan kepentingan khusus pihak yang terlibat. Berikut contohnya.

 

 

  • Kreditur: tertarik pada likuiditas perusahaan (penilaian likuiditas perusahaan). 
  • Pemegang obligasi: tertarik pada kemampuan arus kas perusahaan (penilaian struktur modal perusahaan, sumber utama dan penggunaan dana, profitabilitas dari waktu ke waktu, dan proyeksi profitabilitas masa mendatang.).
  • Investor:  tertarik pada pendapatan saat ini dan yang diharapkan di masa depan serta stabilitas pendapatan ini (penilaian profitabilitas perusahaan dan kondisi keuangan).
  • Manajemen: tertarik pada pengendalian internal, kondisi keuangan yang lebih baik dan kinerja lebih baik (penilaian kondisi keuangan perusahaan saat ini, evaluasi peluang dalam kaitannya dengan posisi saat ini, pengembalian investasi yang disediakan oleh berbagai aset perusahaan, dll.).

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan merupakan laporan kesehatan keuangan suatu perusahaan yang membantu berbagai pihak internal dan eksternal dalam mengambil keputusan. 

Ingin menganalisis dan mengukur kinerja keuangan perusahaan saat ini? Anda dapat berkonsultasi dengan salah satu jasa akuntansi RDN Consulting, yang memberikan layanan jasa akuntansi seperti laporan keuangan bisnis kecil maupun besar.

Bersama kami, Anda dapat mengetahui posisi dan kinerja keuangan saat ini, sehingga kontrol keuangan lebih efektif & membantu perusahaan berkembang. Segera hubungi kami sekarang.


August 13, 2021
WhatsApp-Image-2021-08-07-at-2.44.32-PM.jpeg

Sebagai pemilik usaha, THR merupakan bagian dari kewajiban perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan wajib melakukan perhitungan yang jeli agar THR juga bisa diberikan tepat sasaran dan tepat waktu.

Bukan hanya gaji, pada momen tertentu khususnya hari raya keagamaan perusahaan wajib mengeluarkan tunjangan dalam bentuk tunjangan hari raya.

Sebagai orang yang akan memulai merintis usaha dan mempertimbangkan untuk memberikan THR kepada karyawannya, Anda perlu menyimak artikel ini.

Pengertian THR

Sebelum lebih jauh mengenai perhitungan THR, Anda juga perlu memahami apa itu THR.

THR sendiri adalah singkatan dari Tunjangan Hari Raya yang diatur dalam Permenaker RI No.6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Menurut peraturan tersebut, THR adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayar oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.

Hari Raya Keagamaan yang dimaksud bukan hanya Hari Raya Islam saja seperti Idulfitri.

Namun juga Hari Raya Keagamaan dari agama lain seperti Hari Natal bagi umat Kristen, Hari Raya Nyepi bagi umat HIndu, Hari Waisak bagi umat Budha, dan Hari Imlek bagi umat Konghucu.

Besaran dan Perhitungan THR

Dasar perhitungan THR yang wajib dibayarkan perusahaan adalah satu kali upah karyawan dalam 1 bulan upah.

Upah yang dimaksud bukan hanya gaji pokok namun gaji bersih atau gaji ditambah tunjangan tetap.

Untuk perhitungan THR sendiri, apabila karyawan sudah memasuki masa kerja selama 1 tahun penuh atau 12 bulan secara terus-menerus maka THR yang diberikan adalah sebesar dasar perhitungannya atau 1 bulan upah.

Sedangkan bagi karyawan yang belum memasuki 1 tahun penuh maka besaran THR diberikan secara proporsional sesuai masa kerjanya.

Misal Anda bekerja di perusahaan B belum 1 tahun kerja, maka perhitungan THR untuk Anda adalah jumlah masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah atau bisa dirumuskan;

Masa Kerja/12 x 1 bulan upah.

Peraturan Terkait Pembayaran THR

Banyak kabar yang cukup menyesatkan dan cukup mengakar di kalangan karyawan bahwa THR hanya bisa diberikan kepada karyawan yang bekerja genap 1 tahun atau lebih. 

Padahal dalam Permenaker No.6/2016 tidak mengatakan demikian. Pada Pasal 2 ayat (1) Syarat pemberian THR dapat dilakukan kepada karyawan yang memiliki masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih.

Itu artinya, pemberian THR bisa dilakukan kepada karyawan yang belum genap bekerja selama 1 tahun.

Banyak perusahaan yang salah menafsirkan aturan ini. Padahal THR dibayar secara penuh apabila karyawan bekerja satu tahun dan dibayar secara proporsional apabila belum genap satu tahun.

Bahkan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 kepada Karyawan/Buruh di Perusahaan, pekerja dengan perjanjian waktu tertentu dan tidak tertentu juga berhak mendapatkan THR.

Selain itu, ada juga kekeliruan tentang objek THR. Banyak oknum perusahaan yang menggantikan parcel sebagai THR.

Padahal pada Pasal 6 Permenaker yang sama menjelaskan bahwa THR diberikan dalam bentuk uang dengan menggunakan mata uang rupiah.

Baca Juga: 10 Tunjangan Karyawan yang Dapat Diberikan Selain Gaji Pokok

Waktu Pemberian dan Subjek Penerima

Selain terkait masa kerja, peraturan THR juga mengatur berapa kali perusahaan membayarkan tunjangan hari raya kepada karyawan yaitu 1 kali dalam 1 tahun.

Pembayaran juga dilakukan kepada masing-masing agama karyawan. Misal, THR Idulfitri dibayar kepada karyawan muslim, THR Natal dibayar kepada umat kristen.

Namun begitu, Aturan pemberian THR ini juga bisa disesuaikan dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.

Untuk waktu pemberian THR adalah paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan.

Denda dan Sanksi

Pemberian denda dilakukan apabila perusahaan dengan sengaja mengabaikan atau telat melakukan pembayaran THR.

Denda bagi perusahaan yang terlambat membayar THR adalah sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

Pengenaan denda ini juga tidak serta-merta menggugurkan kewajiban perusahaan dalam membayar THR.

Selain itu, apabila perusahaan menolak atau tidak membayar THR kepada pekerja akan dikenakan sanksi administratif.

Namun pada Surat Edaran terbaru, apabila perusahaan merasa tidak mampu karena alasan internal atau terdampak pandemi, maka bisa dilakukan mediasi dan dialog baik kepada pihak berwenang (gubernur, walikota/bupati) maupun karyawan.

Perusahaan juga perlu membuktikan ketidakmampuannya untuk membayar THR kepada karyawan dan pihak berwenang yang dimaksud.

Perbedaan Peraturan THR Karyawan Swasta dan PNS

Sering juga menjadi pertanyaan, apakah peraturan THR bagi karyawan swasta dan PNS sama? Jawabannya, berbeda.

Berikut perbedaan pemberian THR antara karyawan swasta dan PNS:

  • Faktor pengali upah karyawan swasta hanya terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan PNS terdiri dari tunjangan keluarga, jabatan, umum, dan tunjangan kinerja (tunkin).
  • Beban pajak THR PNS ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan karyawan swasta ditanggung oleh penerima THR.
  • Pembayaran THR karyawan swasta dibayar paling lama 7 hari sebelum Hari Raya, sedangkan THR PNS dibayar paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya.
  • Pembayaran THR bagi PNS sifatnya pasti. Sedangkan karyawan swasta harus harap-harap cemas karena bergantung dengan situasi dan kondisi perusahaan.

Kewajiban Pajak THR

THR (Tunjangan Hari Raya) merupakan penghasilan yang sifatnya tidak teratur yang juga dikenakan pajak penghasilan Pasal 21/Pasal 26.

Pemotongan Pajak THR juga diatur dalam Perdirjen Pajak No.PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 21/26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Berdasarkan aturan yang berlaku, pengenaan pajak THR dikenakan bagi pegawai yang berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp4,5 juta per bulan atau Rp54.000.000 per tahun.

Adapun tarif pajak THR sama dengan penghasilan lainnya yaitu mengacu pada Pasal 17 dengan tarif terendah adalah 5% untuk penghasilan tidak sampai Rp50.000.000.

Besaran pajak THR juga merupakan selisih hitung antara PPh gaji dalam setahun dan juga PPh gaji yang ditambah dengan unsur THR.

Untuk lebih memahaminya mari simak contoh perhitungan THR sebagai berikut.

Contoh Perhitungan Pajak THR

Sebagai ilustrasi, Resa adalah pegawai perusahaan yang telah bekerja selama 2 tahun dan belum kawin (single) dengan gaji Rp6.000.000 per bulan. 

Resa juga saat ini belum memiliki tanggungan dan akan menerima THR menjelang Hari Raya Idulfitri. Berapakah besaran pajak THR-nya?

Pertama, hitung PPh atas gaji normal atau gaji tanpa perhitungan THR.

Gaji kotor selama setahun = Rp6.000.000 x 12 bulan = Rp72.000.000

Biaya Jabatan = 5% x Rp72.000.000 = Rp3.600.000

Gaji bersih Resa selama setahun (Gaji kotor – biaya jabatan) = Rp72.000.000 – Rp3.600.000 = Rp68.400.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Karena Resa masih single maka kelompok PTKP-nya adalah Rp54.000.000. Jadi, gaji bersih Resa dikurangi dengan nilai PTKP-nya.

= Rp68.400.000 – Rp54.000.000 = Rp14.400.000

Maka, PPh 21 terutang setahunnya adalah = 5% x Rp14.400.000 = Rp720.000

Kedua, hitung PPh atas gaji yang ditambah dengan THR.

Gaji kotor selama setahun = Rp6.000.000 x 12 bulan = Rp72.000.000

THR (gaji pokok + tunjangan tetap) = Rp6.000.000 + Rp2.500.000 = Rp7.500.000

Jadi pendapatan kotor Resa adalah Rp72.000.000 + Rp7.500.000 = Rp79.500.000

Biaya Jabatan = 5% x Rp79.500.000 = Rp3.975.000

Gaji bersih Resa selama setahun (pendapatan kotor – biaya jabatan) = Rp79.500.000 – Rp3.600.000 = Rp75.900.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Karena Resa masih single maka kelompok PTKP-nya adalah Rp54.000.000. Jadi, gaji bersih Resa dikurangi dengan nilai PTKP-nya.

= Rp75.900.000 – Rp54.000.000 = Rp21.900.000

Maka, PPh 21 gaji beserta THR terutang setahunnya adalah = 5% x Rp21.900.000 = Rp1.095.000

Untuk mencari PPh THR, Anda tinggal mengurangi PPh gaji yang telah ditambah dengan THR dengan PPh sebelum adanya penambahan THR.

Maka pajak THR Resa adalah, Rp1.095.000 – Rp720.000 = Rp375.000

itulah contoh perhitungan THR beserta perhitungan pajaknya. Penting bagi Anda yang ingin memberikan THR mengetahui aturan ini.

Karena walau bagaimana pun juga, THR merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha dan hak yang harus didapat oleh karyawan.

Temukan artikel tentang bisnis, akuntansi, keuangan, dan perpajakan lainnya di Rusdiono Consulting.


August 10, 2021
WhatsApp-Image-2021-08-07-at-12.10.14-PM.jpeg

Ketika Anda memproduksi barang dan ternyata permintaannya melebihi ekspektasi, maka mau tidak mau Anda akan menambah biaya produksi lagi. Biaya tersebut yang dinamakan dengan biaya marjinal atau marginal cost.

Bukan tidak mungkin, bahwa bila Anda mengoperasikan sebuah usaha atau bisnis, ada momen dimana Anda akan mengeluarkan biaya marginal.

Jika pada contoh di atas situasinya terdapat penambahan produksi, biaya marginal juga bisa saja timbul karena adanya kejadian yang merugikan.

Lantas, apa itu biaya marginal dan kenapa perusahaan perlu memahami ini? simak artikel berikut ini.

 

Pengertian Biaya Marginal

Di dalam ilmu ekonomi mikro atau lebih sempitnya biaya produksi, biaya marginal adalah perubahan total biaya produksi yang berasal dari penambahan unit produksi.

Contoh sederhana, misal Anda membuka usaha roti. Biasanya Anda memproduksi 50 roti dalam sebulan dengan biaya Rp1.000.0000.

Nah ternyata, ada peningkatan permintaan yaitu 10 roti dengan tambahan biaya Rp50.000. Nah biaya Rp50.000 ini merupakan biaya marginal.

Sudah disebutkan sebelumnya, bahwa biaya marginal adalah perubahan biaya produksi yang berarti terdiri dari biaya tetap dan tidak tetap.

Namun, perubahan total biaya produksi atau adanya biaya marginal umumnya total biaya produksi hanya merupakan biaya marginal.

Kenapa demikian? Mari ingat sedikit tentang teori biaya tetap dan biaya tidak tetap.

Biaya tetap atau fixed cost tidak mengalami perubahan apabila terjadi perubahan jumlah produksi.

Namun biaya tetap per unit akan terus berkurang seiring perubahan produksi namun tidak sampai ke titik nol.

Sedangkan biaya variabel dipengaruhi dengan jumlah produksi. Menambah unit produksi berarti menambah biaya variabel.

Sehingga banyak pebisnis, ketika menghitung biaya marginal, mereka mengabaikan biaya tetap. Kecuali memang ada penambahan biaya tetap itu sendiri. Misal, menambah daya listrik atau menambah gudang produksi.

Baca Juga: Pengertian Manajemen Biaya, Konsep hingga Langkah Penerapannya

Rumus dan Cara Menghitungnya

Banyak pembahasan yang membahas bagaimana sebenarnya cara menghitung biaya marginal.

Pedoman umum yang biasanya digunakan untuk menghitung biaya marginal adalah prinsip yang dikemukakan Michael Parkin melalui buku nya Microeconomics dan Karl E. Case CS dengan bukunya The Principle of Economics.

Meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda. Lebih jauh, prinsip keduanya tidak ada yang salah dan bisa digunakan dalam praktik perhitungan biaya marginal.

Namun kali ini, untuk mengetahui rumus perhitungan atau cara menghitung biaya marginal maka pada tulisan ini akan menggunakan prinsip yang dikemukakan oleh Michael Parkin.

Beliau menjelaskan bahwa biaya marginal merupakan operasi hitung antara perubahan biaya produksi dibagi dengan perubahan jumlah unit.

Jika dirumuskan akan seperti ini:

Biaya Marginal = Perubahan Total Biaya Produksi / Perubahan Jumlah produksi

Sebagai ilustrasi, Aldi produsen sepatu yang saat ini berhasil memproduksi 50 pcs dengan total biaya produksi sekitar Rp30.000.000.

Namun Aldi ingin menambah produksinya menjadi 80 pcs dan diperkirakan akan memakan biaya sebesar Rp50.000.000.

Berarti biaya marginalnya adalah selisih dari total biaya produksi (Rp50.000.000 – Rp30.000.000  = Rp20.000.000) dibagi dengan selisih jumlah produksi (80 – 50 pc = 30 pc).

Maka biaya produksi marginalnya adalah Rp20.000.000/30 = Rp670.000.

Pembahasan

Mari bandingkan ketika Aldi memproduksi sepatu pada jumlah normal yaitu 50 pcs, biaya produksinya adalah Rp600.000 (Rp30.000.000 dibagi 50 pcs).

Kesimpulannya, Rp670.000 merupakan biaya produksi optimal agar Aldi bisa mendapatkan keuntungan.

Apabila Aldi nekat untuk menambah unit lagi di atas batas itu, kemungkinan besar biaya produksi tambahan juga akan naik. Mau-tidak-mau Aldi harus menaikkan harga.

Namun menaikkan harga dalam jangka pendek seperti itu akan memengaruhi keuntungan perusahaan, menurunkan daya saing, atau bahkan kehilangan konsumen.

Jadi, Aldi mau tidak mau harus menahan untuk tidak memproduksi lebih dari 80 pcs sepatu.

Singkatnya, biaya marginal bisa dikatakan optimal atau dapat memberikan keuntungan apabila biaya marginal (marginal cost) sama dengan pendapatan marginal (marginal revenue).

 

Kurva Biaya Marginal

Untuk mengetahui lebih jelasnya pengaruh biaya marginal dengan keputusan bisnis Anda, coba simak kurva dari grafik berikut ini.

Kurva Biaya Marginal

Untuk menganalisis biaya marginal, Anda tidak bisa melakukannya dengan satu faktor saja yaitu biaya marginal itu sendiri. 

Ada faktor pembanding yang harus Anda lihat. Faktor pembanding yang paling umum dan mudah adalah faktor biaya rata-rata (average cost).

Dalam grafik tersebut, para ekonom sepakat bahwa ketika biaya marginal lebih rendah dibanding biaya rata-rata (grafik pada posisi sebelah kiri), maka perusahaan berada pada skala ekonomis.

Maksudnya, pada skala ekonomis perusahaan bisa mengoptimalkan keuntungannya atau bahkan menciptakan competitive advantages.

Setelah kurva marginal cost dan average cost (lihat grafik) bertemu, baik biaya marginal maupun biaya rata-rata, angkanya akan terus menaik.

Namun, biaya marginal lebih tinggi dibanding dengan biaya rata-rata. Kondisi ini, bisa dibilang merupakan kondisi disekonomis.

Pada skala ini, perusahaan dianjurkan untuk menahan atau tidak melakukan penambahan unit produksi karena akan berdampak pada kerugian perusahaan.

 

Fungsi Biaya Marginal

Analisis biaya marginal sejatinya memiliki fungsi untuk membantu pelaku usaha dalam mengambil keputusan untuk mengoptimalkan keuntungan.

Misal, Anda penjual roti yang menjual 10 roti. Namun karena situasi tertentu, Anda ingin menambah unit produksi. 

Di sinilah peran analisis biaya marginal yang akan membantu Anda dalam menentukan berapa unit yang harus ditambah dalam produksi.

Memproduksi terlalu berlebihan atau terlalu cepat akan berdampak buruk bagi keuntungan. Sebaliknya, memproduksi terlalu lambat atau terlalu sedikit juga akan memiliki dampak yang sama.

Dari contoh di atas misalnya. Ketika Anda ingin menambah produksi dari 10 roti ke 11 roti ternyata membutuhkan biaya Rp5.000 per roti. Sedangkan dari 10 roti ke 12 roti membutuhkan biaya Rp6.000 per roti.

Namun, karena berbagai pertimbangan, entah karena daya beli konsumen, persaingan atau harga pasar, Anda menjual roti umumnya Rp5.500 per roti.

Berdasarkan kasus tersebut, berapa unit yang Anda akan tambahkan ke dalam produksi roti Anda? 11 unit atau 12 unit?

Tentu, Anda akan lebih memilih untuk menambah produksi menjadi 11 unit karena masih ada margin keuntungan Rp500.

Dengan kata lain jika biaya marginal Anda Rp1.000, maka Anda mau tidak mau harus menahan diri untuk menambah produksi ketika lebih atau bahkan mencapai biaya marginal itu.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, mengetahui biaya marginal juga membantu melihat skala ekonomis sebuah perusahaan. Pada angka berapa perusahaan bisa melakukan competitive advantages.

Competitive advantages yang dimaksud misalnya menawarkan harga produk yang lebih kompetitif atau bahkan melakukan diversifikasi produk.

Itulah penjelasan singkat mengenai biaya marginal. Semoga artikel ini bisa memberikan sedikit pengetahuan bagi Anda yang ingin atau sedang menjalankan bisnis.

Apabila Anda membutuhkan konsultasi bisnis dan perpajakan, Anda bisa menghubungi Kami, Rusdiono Consulting melalui tautan berikut ini


August 2, 2021
WhatsApp-Image-2021-08-01-at-5.08.03-PM.jpeg

Aset atau barang yang dimiliki oleh perusahaan pasti akan mengalami penurunan nilai ekonomis atau penyusutan yang nantinya dianalisis melalui nilai residu.

Nilai ekonomis yang dimaksud adalah nilai manfaat dari suatu barang. Misalnya, sebuah mesin produksi tidak mungkin akan berada pada kondisi yang sama dari tahun ke tahunnya.

Penurunan kondisi ini akan memengaruhi langsung fungsi dan nilai manfaat dari mesin itu sendiri. Mau tidak mau, Anda perlu mengeluarkan biaya untuk merawat atau bahkan menggantinya.

Nilai residu nantinya berguna bagi Anda yang ingin menentukan arah operasional melalui nilai ekonomis suatu aktiva yang telah dimanfaatkan.

Pengertian dan Peran Nilai Residu dalam Bisnis

Seperti yang Anda telah ketahui, sebuah aset yang digunakan untuk operasional bisnis akan mengalami penyusutan.

Penyusutan yang dimaksud adalah penurunan nilai ekonomis. Contoh, mesin sablon yang Anda gunakan, tiap tahun atau tiap periode tertentu pasti akan mengalami “penurunan fungsi”.

Entah itu risiko kerusakan karena sering digunakan atau bahkan jarang digunakan, Anda pasti akan mengupayakan bagaimana agar mesin sablon tersebut tetap berfungsi. 

Dengan cara apa? Merawatnya atau jika sudah mengalami kerusakan, Anda mau tidak mau harus menggantinya, kan?

Nah, keputusan tersebut akan sangat bergantung dengan besaran biaya penyusutan yang berpengaruh pada aset usaha Anda, dalam hal ini mesin sablon tadi misalnya.

Tentu juga hal tersebut akan memengaruhi laba perusahaan Anda baik secara langsung maupun tidak langsung

Alasannya, karena biaya penyusutan nantinya akan dimasukkan ke dalam item beban atau pengeluaran dalam laporan keuangan.

Besar kecilnya sebuah biaya penyusutan ini selain dipengaruhi masa ekonomis dan harga ketika Anda membeli aset tersebut, juga dipengaruhi oleh nilai residu.

Jadi, Apa itu Nilai Residu?

Dari penjelasan di atas, sebenarnya Anda mungkin sudah memahami ya apa itu nilai residu.

Jadi mari mulai ke intinya, apa itu nilai residu? Mari ambil dari dua definisi yang ada.

Nilai residu atau yang lebih dikenal dengan salvage value adalah estimasi atau perhitungan sebuah nilai buku aset setelah penyusutan.

Perhitungan nilai residu ini biasanya berguna bagi pebisnis agar aset yang dimiliki dapat memberikan imbalan atau nilai bagi pebisnis di akhir nilai manfaat aset tersebut.

Tidak jauh berbeda, menurut PSAK 16 (2011:16.3), nilai residu merupakan jumlah atas estimasi yang dapat diperoleh entitas bisnis (pebisnis) saat ini dari pelepasan aset.

Aset tersebut nantinya dikurangi estimasi biaya pelepasan (penyusutan), jika aset tersebut telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir masa manfaatnya.

Metode Cara Menghitung Nilai Residu

Tidak ada rumus atau cara pasti untuk menentukan nilai residu karena sebenarnya nilai ini merupakan estimasi atau perkiraan nilai jual atau manfaat lainnya ketika barang tersebut berada pada akhir masa manfaat atau sudah tidak digunakan lagi.

Contoh, Anda pengusaha kontraktor yang akan menjual crane bekas seharga Rp100.000.000. Maka nilai Rp100.000.000 itu lah yang dinamakan nilai residu.

Padahal, 5 tahun lalu Anda dulu membeli crane tersebut seharga Rp250.000.000. Berarti biaya penyusutan crane adalah pengurangan antara harga beli dengan nilai residu yaitu Rp100.000.000.

Karena digunakan selama 5 tahun, berarti nilai penyusutan tiap tahunnya sebesar Rp20.000.000.

Contoh tersebut merupakan contoh sederhana atau metode garis linier (straight line) Dimana nilai residu merupakan faktor pengurang dari harga aset saat dibeli untuk mencari biaya penyusutan.

Biasanya, ketika nilai penyusutannya rendah, maka aset tersebut masih memiliki manfaat atau ketika proses penyusutannya itu berlangsung lama, maka Anda bisa mengoptimalkan aset tersebut.

Selain metode straight line atau garis lurus, ada juga beberapa metode yang bisa Anda gunakan yaitu sebagai berikut.

Metode Jumlah Angka Tahunan  (Sum of Year Digit Method)

Metode ini digunakan apabila Anda memiliki aset yang setiap tahunnya pasti mengalami risiko penurunan fungsi.

Karena adanya risiko tersebut, maka nilai penyusutan ini digunakan untuk menentukan biaya maintenance atau perbaikan tiap tahunnya.

Dengan kata lain, apabila nilai penyusutan pada periode berikutnya semakin berkurang, maka biaya maintenance yang harus dikeluarkan semakin meningkat.

Sama halnya dengan metode straight line, metode ini juga lebih efektif jika Anda memasukkan nilai residu sebagai faktor pengurang harga beli atau perolehan aset.

Adapun rumus dari metode ini adalah sebagai berikut.

Biaya Penyusutan = 

(Harga Perolehan Aset – Harga Residu) x Sisa umur penggunaan aset (n) / Penyebut Jumlah Angka Tahunan (n+(n-1)+(n-2)+….)

Penyebut Jumlah angka Tahunan adalah jumlah perhitungan dari sisa umur penggunaan aset. Contoh, jika umur sisa aset adalah 4 tahun maka Penyebut Jumlah Angka Tahunan adalah 4 + 3 + 2 + 1 = 10.

Karena disebut sebagai sisa umur, maka urutan pembilang pada perhitungan tahun pertama dibalik. Misal, tahun ke-1 pembilangnya adalah 4/10, tahun ke-2 adalah 3/10 dan seterusnya.

Contoh soal:

Pada 10 Januari 2021, Anda baru saja membeli mesin seharga Rp100.000.000 dengan nilai residu sebesar Rp40.000.000.

Menurut penjualnya, mesin tersebut hanya bisa beroperasi hingga 3 tahun. Berapa biaya penyusutannya?

Pertama, kita tentukan dulu penyebut jumlah angka tahunnya. Karena hanya bisa beroperasi selama 3 tahun maka penyebutnya yaitu: 3 + 2 + 1 = 6.

Kemudian hitung dasar penyusutannya dengan mengurangi harga beli aset dengan nilai residu yaitu:

= Rp100.000.000 – Rp40.000.000 = Rp60.000.000

Maka dari sini, Anda bisa melihat nilai penyusutan akhir di tiap tahun sisa pemakaian asetnya melalui perhitungan berikut:

Tahun ke Faktor Perhitungan Dasar penyusutan Nilai Penyusutan tiap Tahunnya
1 3/6

Rp60.000.000

Rp30.000.000
2 2/6 Rp20.000.000
3 1/6 Rp10.000.000

 

Nah, jika dilihat dari tabel, maka tiap tahunnya biaya penyusutan semakin kecil. Dengan kata lain, maka perusahaan wajib menambah biaya maintenance atau bahkan mengalokasikan dananya untuk membeli mesin baru.

Meski begitu, metode ini sangat jarang digunakan karena alasan pembukuan dalam perpajakan.

Metode Satuan Jam kerja (Service Hour Method)

Metode ini digunakan untuk membandingkan nilai penyusutan satu jenis aset yang sama dengan jumlah jam yang digunakan.

Seperti yang Anda tahu, dalam beberapa kasus perusahaan biasanya memiliki satu jenis aset yang sama namun frekuensi penggunaannya berbeda-beda.

Misal, Anda memiliki dua mesin packaging, pada tahun-tahun tertentu, salah satu mesin pasti jarang digunakan.

Nah, perbedaan jam kerja ini yang menjadi dasar perhitungan menggunakan metode satuan jam kerja.

Adapun rumusnya adalah sebagai berikut.

Biaya Penyusutan/Jam = Harga Beli atau Perolehan Aset – Nilai Residu / Jumlah Jam Kerja selama Umur Ekonomis

Kemudian, untuk mencari nilai penyusutan pada tiap periode maka rumusnya adalah:

Jumlah Jam Kerja per Periode x Tarif Penyusutan / Jam

Untuk lebih memahami metode ini, simak contoh soal berikut:

Anda di bulan Januari membeli sebuah mesin cetak seharga Rp10.000.000. 

Menurut penjual, mesin tersebut dapat bekerja selama 10.000 jam dan diperkirakan mampu bekerja 5.000 jam pada tahun pertama.

Di tahun berikutnya, mampu bekerja 4000 jam, dan tahun berikutnya 1000 jam setahun.

Berdasarkan riset yang Anda lakukan, mesin tersebut dapat dijual kembali (nilai residu) dengan harga Rp1.000.000.

Pertama cari dahulu biaya penyusutan per jamnya yaitu:

= Rp10.000.000 – Rp1.000.000 / 10.000 =  900

Maka nilai penyusutannya dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tahun ke Jam Operasi Biaya penyusutan/jam Penyusutan Nilai Buku
1 5000 900 Rp4.500.000 (Rp10.000.000 – Rp4.500.000)

= Rp5.500.000

2 4000 900 Rp3.600.000 (Rp5.500.000 – Rp3.600.000)

= Rp1.900.000

3 1000 900 Rp900.000 (Rp1.900.000 – Rp900.000)

= Rp1.000.000

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semakin lama sebuah aset digunakan dalam hitungan jam kerja, maka semakin besar pula nilai penyusutannya dan akan semakin berkurang tiap tahunnya.

Metode Hasil Produksi (Productive Output Method)

Metode lainnya adalah perhitungan berdasarkan kemampuan aset dalam memproduksi.

Dengan kata lain seberapa lama pun waktu penggunaannya, tetap yang menjadi faktor penghitungnya adalah kemampuan aset tersebut dalam memproduksi.

Adapun rumus metode ini adalah sebagai berikut:

Tarif Penyusutan Per Unit =  Harga Perolehan Aset – Nilai Residu / Jumlah Total Produk yang Mampu Dihasilkan

Sedangkan untuk mencari nilai penyusutan tiap periodenya adalah:

= Kemampuan Unit Mampu Berproduksi Tiap Periodenya x Tarif Penyusutan Per Unit

Misal, Anda membeli mesin printer 3D seharga Rp100.000.000 dengan nilai jual kembali setelah 5 tahun adalah Rp50.000.000.

Kemudian Anda memproyeksikan dalam lima tahun ke depan bisa memproduksi 1.000 unit cetakan. Dengan rincian sebagai berikut:

  • Tahun ke-1 = 300 unit
  • Tahun ke-2 = 300 unit
  • Tahun ke-3 = 200 unit
  • Tahun ke-4 = 150 unit
  • Tahun ke-5 = 50 unit

:Langkah pertama, Anda hitung terlebih dahulu tarif penyusutan per unitnya yaitu:

  • Rp100.000.000 – Rp50.000.000 / 1.000 unit. = Rp50.000

Maka tarif penyusutan tiap tahunnya dapat digambarkan melalui tabel berikut.

Tahun ke Unit Produksi Biaya Penyusutan per Unit Penyusutan
1 300 50.000 Rp15.000.000
2 300 50.000 Rp15.000..000
3 200 50.000 Rp10.000.000
4 150 50.000 Rp7.500.000
5 50 50.000 Rp2.500.000

 

Nah itulah penjelasan mengenai nilai residu, cara menentukan nilai residu, cara menghitung penyusutan menggunakan nilai residu, serta contoh kasus perhitungannya.

Dengan mengetahui perhitungan penyusutan dan nilai residu, Anda mampu memaksimalkan laba perusahaan berdasarkan penggunaan aset operasional. 

Semoga artikel ini memberikan manfaat, dan apabila Anda kesulitan dalam mengelola bisnis, Anda bisa menghubungi Kami, Rusdiono Consulting.


July 29, 2021
WhatsApp-Image-2021-07-25-at-5.02.39-PM.jpeg

Istilah pemindahbukuan atau (Pbk) dalam kasus pajak sering kali dikaitkan dengan sistem self-assessment perpajakan.

Hal ini karena self-assessment adalah sistem dimana Wajib Pajak diperkenankan untuk menghitung dan menyetorkan sendiri pajak terutangnya.

Karena dilakukan sendiri, sering kali terdapat kesalahan administrasi seperti salah hitung, surat Setoran Pajak yang diisi dengan tidak jelas, dan kesalahan administratif lainnya.

Kesalahan administrasi perpajakan seperti ini dapat diperbaiki dengan cara pemindahbukuan (Pbk).

Lantas, apa itu Pemindahbukuan Pajak atau (Pbk)? Simak jawabannya di sini!

Pemindahbukuan Pajak Menurut Peraturan Perpajakan

Pemindahbukuan pajak mulanya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.88/KMK.04/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan.

Dimana kemudian diatur dalam Keputusan DJP No.KEP-965/PJ.9/1992 tentang Pelaksanaan Teknis Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan.

Kemudian dalam perkembangannya, tata cara pemindahbukuan diatur dalam PMK No.242/PMK.03/2014 tentang Tata cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Dalam peraturan tersebut disebutkan secara singkat apa itu pemindahbukuan pajak.

Dimana pemindahbukuan pajak adalah proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak sesuai.

Apa maksudnya?

Pada awal tulisan ini dijelaskan bahwa asas perpajakan di Indonesia menganut sistem self-assessment dimana Wajib Pajak diberi kesempatan untuk mengelola pajaknya sendiri.

Karena hal ini, ketika Wajib Pajak melaporkan pajaknya, maka perhitungan pajak yang tercatat oleh Wajib Pajak tersebut harus disesuaikan dengan catatan pejabat perpajakan.

Jika dalam istilah perbankan, kurang lebih pemindahbukuan sama halnya dengan rekonsiliasi.

Selain itu, pemindahbukuan pajak dapat dilakukan untuk hal-hal berikut:

  1. Antar jenis pajak yang sama maupun berbeda
  2. Perbedaan masa atau tahun pajak
  3. Untuk Wajib Pajak yang sama maupun berbeda
  4. Dalam satu Kantor Pelayanan Pajak yang sama atau beda.

Namun perlu dicatat, pemindahbukuan merupakan sarana administrasi selain Surat Setoran Pajak (SSP).

Itu berarti ada hal-hal administrasi perpajakan yang membutuhkan pemindahbukuan dan ada hal lainnya yang tidak perlu.

Sebab Terjadinya Pemindahbukuan Pajak

Dalam PMK No.242/PMK.03/2014, ada beberapa hal penyebab Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

  • Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP, SSPCP, baik menyangkut WP sendiri maupun WP lain.
  • Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik tertera dalam dalam Bukti Penerimaan Negara (BPN).
  • Pemindahbukuan karena adanya kesalahan perekaman atas SSP dan SSPCP yang dilakukan Bank atau Pos Persepsi.
  • Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pemindahbukuan (Pbk) oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
  • Pemindahbukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa WP dan/atau objek pajak PBB.
  • Pemindahbukuan karena pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk lebih besar dari pada pajak terutang dalam Surat Pemberitahuan, Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB.
  • Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSPCP atau Bukti Pbk lebih besar dari pada pajak terutang  dalam pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau Surat Tagihan/Penetapan.
  • Pemindahbukuan karena sebab lain yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam PMK tersebut juga dijelaskan pemindahbukuan karena kesalahan pengisian formulir SSP meliputi NPWP, nama Wajib Pajak, Nomor dan Letak Objek Pajak, Kode Akun Pajak atau Kode Jenis Setoran, Masa atau Tahun Pajak, nomor ketetapan dan jumlah pembayaran

Apabila terjadi kesalahan-kesalahan yang disebutkan di atas, Anda bisa mengajukan permohonan Pemindahbukuan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP tempat pembayaran diadministrasikan.

Kondisi Tidak Dapat Dilakukan Pemindahbukuan

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, terdapat kondisi dimana tidak dapat dilakukannya pemindahbukuan pajak. Adapun kondisinya adalah sebagai berikut:

  • Pemindahbukuan atas SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang tidak dapat dikreditkan.
  • Pemindahbukuan ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
  • Pemindahbukuan ke pelunasan Bea Meterai yang dilakukan dengan membubuhkan tanda bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai digital.
  • Pemindahbukuan dengan mata uang Dollar Amerika Serikat. Hal ini karena pemindahbukuan untuk WP yang melakukan pembayaran dalam mata uang Dollar Amerika Serikat hanya dapat dilakukan antar pembayaran pajak yang dilakukan dalam mata uang serupa.

Syarat dan Cara Pemindahbukuan Pajak

Adapun cara pemindahbukuan pajak adalah sebagai berikut:

  1. Mengajukan permohonan pemindahbukuan yang diajukan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pembayaran diadministrasikan menggunakan surat atau formulir permohonan pemindahbukuan pajak.
  2. Surat atau formulir tersebut dapat diserahkan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pembayaran diadministrasikan; atau
  3. Melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran diadministrasikan.

Formulir pemindahbukuan pajak dapat Anda lihat melalui lampiran PMK.242/PMK.03/2014 di sini.

Dokumen yang Harus Dipersiapkan

Selain surat atau formulir pemindahbukuan pajak, Anda juga perlu melampirkan beberapa syarat dokumen sebagai berikut:

  • Surat Setoran Pajak (SSP) asli, Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) asli, Bukti Pemindahbukuan asli, dokumen BPN, atau bukti asli pembayaran PPh dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat yang dimohonkan untuk dipindahbukukan.
  • Apabila terjadi akibat kesalahan perekaman oleh petugas Bank atau Pos Persepsi, maka dokumen yang dilampirkan surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan Bank atau Pos Persepsi tempat dilakukan pembayaran.
  • Apabila permohonan diajukan atas SSPCP, maka dokumen yang dilampirkan surat pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan yang asli.
  • Apabila permohonan pemindahbukuan diajukan atas SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk yang tidak mencantumkan NPWP, maka dokumen yang dilampirkan fotokopi KTP penyetor atau pihak penerima pemindahbukuan.
  • Apabila penyetor melakukan kesalahan pengisian NPWP, maka dokumen yang dilampirkan adalah fotokopi dokumen identitas penyetor atau wakil badan penyetor.
  • Apabila nama dan NPWP pemegang asli SSP tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP, maka dokumen yang dilampirkan adalah surat pernyataan tidak keberatan dipindahbukukan.

Sebagai catatan, dokumen asli SSP, SSPCP, atau bukti Pbk yang telah dipindahbukukan terdapat cap yang telah dibubuhi dan ditandatangani oleh Kepala Kantor DJP yang melakukan pemindahbukuan.

Syarat dan Subjek Pemohon Pemindahbukuan Pajak

Pembayaran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk dapat diajukan permohonan pemindahbukuan dalam pembayaran tersebut belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam:

  • Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)
  • Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak
  • Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
  • Surat Tagihan Pajak PBB atau Surat Ketetapan Pajak PBB
  • Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
  • Dokumen Cukai
  • Surat Tagihan/Penetapan

Lalu siapa yang berhak mengajukan permohonan pemindahbukuan pajak?

    1. Wajib Pajak Penyetor apabila permohonan diajukan karena kesalahan pembayaran atau penyetoran.
    2. Pejabat yang melaksanakan pemindahbukuan atau WP yang semula mengajukan permohonan pemindahbukuan apabila terjadi kesalahan perekaman Bukti Pemindahbukuan.
    3. Wajib Pajak pusat apabila permohonan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk yang mencantumkan NPWP dari Wajib Pajak cabang yang telah dihapus.

 

  • Surviving company, entitas baru hasil merger, atau pihak yang menerima penggabungan apabila permohonan diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk dari WP yang menggabungkan usaha atau merger.

Baca Juga: Ini 5 Jenis Surat Ketetapan Pajak yang Perlu Anda Ketahui

 

Berapa Lama Proses Pemindahbukuan?

Menurut Surat Edaran DJP No.SE-54/PJ/2015 tentang SOP Layanan Unggulan Bidang Perpajakan, proses pemindahbukuan pajak dilakukan paling lama 30 hari.

Apabila permohonan pemindahbukuan diterima, maka Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Bukti Pemindahbukuan atau Bukti PBk.

Apabila permohonan ditolak, maka Anda akan mendapatkan surat pemberitahuan secara tertulis yang diterbitkan pula oleh Direktur Jenderal Pajak.

Itulah penjelasan tentang pemindahbukuan pajak. Tetaplah menjadi Wajib Pajak yang bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakan.

Jika Anda ingin melakukan tax planning, Rusdiono Consulting siap mendampingi Anda termasuk apabila terjadi sengketa pajak. Hubungi Kami di sini!


July 16, 2021
WhatsApp-Image-2021-07-10-at-2.43.08-PM.jpeg

Tidak ada yang tidak memiliki risiko. Begitu pun juga dengan bisnis. Apapun kondisinya, risiko tidak akan bisa Anda hindari. Tapi bisa Anda atur besar-kecil dampak yang ditimbulkan melalui manajemen risiko.

Untuk lebih jauh mengenal manajemen risiko dan kenapa hal tersebut menjadi penting, simak artikel berikut ini.

Apa itu Manajemen Risiko?

Definisi risiko sebenarnya sudah bisa dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Mari ambil contoh ketika Anda ingin berangkat ke kantor.

Ketika berangkat ke kantor, terdapat banyak risiko yang bisa saja terjadi kepada Anda.

Agar bisa mencapai kantor Anda dengan selamat, tanpa disadari Anda telah melakukan manajemen risiko.

Mulai dari kapan Anda harus berangkat dan mengambil rute terbaik. Kendaraan apa yang Anda pilih untuk pergi ke kantor. Bahkan apa yang Anda persiapkan dari rumah untuk pekerjaan di kantor.

Lalu, apa risikonya?

kecelakaan, terlambat kerja, atau risiko lupa untuk mempersiapkan materi pekerjaan atau presentasi.

Dari rentetan kegiatan dari contoh tersebut sebenarnya Anda sudah bisa menarik kesimpulan apa itu manajemen risiko.

Manajemen risiko adalah proses logis untuk mengelola potensi adanya kerugian sehingga potensi tersebut dapat dikurangi, dihindari atau bahkan memberikan peluang baru bagi subjek tertentu.

Subjek tertentu yang dimaksud adalah perorangan, organisasi, perusahaan, atau pemerintahan.

Lalu, apa saja yang dimaksud dengan proses logis itu?

Proses logis adalah rentetan aktivitas yang dilakukan secara sadar mulai dari mengidentifikasi, menganalisis, pencegahan, penanganan, hingga evaluasi.

Bentuk dan Sumber Risiko

Sebelum lebih jauh membahas tentang manajemen risiko, perlu diketahui bahwa risiko memiliki dua istilah penting. Peril dan Hazard.

Peril sendiri adalah potensi yang menyebabkan risiko atau kerugian itu terjadi. Sedangkan hazard adalah pemicu yang mampu meningkatkan potensi risiko.

Contoh ketika pandemi COVID-19. Pandeminya sendiri merupakan peril. Sedangkan bentuk hazard-nya adalah interaksi antar manusia yang menyebabkan penularan virus dan memperburuk kondisi pandemi.

Selain itu, risiko juga memiliki bentuk. Mengetahui bentuk risiko membantu Anda untuk merumuskan atau mengidentifikasi risiko yang terjadi.

Apa saja bentuk-bentuk risiko secara umum?

    • Risiko usaha – Meliputi risiko kerugian, risiko produksi, risiko SDM, kegagalan mesin, atau kerusakan data.
    • Risiko geografis – Misalnya cuaca, bencana alam seperti banjir, gempa, atau hama.
    • Risiko Ekonomi – Meliputi kondisi perekonomian negara yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi secara mikro.
    • Risiko politik – Meliputi kondisi politik dan kebijakan usaha.
    • Risiko legal – Meliputi gugatan seperti sengketa hak paten, bangunan, pajak, atau utang-piutang.

 

  • Risiko sosial dan budaya – Meliputi vandalisme, kerusuhan, budaya masyarakat yang tidak sesuai dengan cita-cita perusahaan, pemogokan pegawai, perampokan.

 

  • Risiko ketidakpastian – Misalnya kecelakaan kerja, kebakaran, atau pandemi.

Selain bentuk, ada juga identifikasi sumber risiko yang meliputi:

 

  • Sumber eksternal– Risiko yang bersumber dari luar. Meliputi perubahan perilaku konsumen, kekecewaan konsumen, persaingan bisnis, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, pemerintah
  • Sumber internal – Risiko yang bersumber dari dalam. Meliputi SDM, peralatan, hingga pengembangan teknologi.

 

Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko

Secara umum, tujuan manajemen risiko adalah sebagai dasar bagi entitas baik pribadi maupun organisasi untuk mengurangi adanya resiko yang akan berdampak langsung pada entitas tersebut.

Dengan kata lain, tujuan yang ditetapkan dapat dengan mudah tercapai.

Secara khusus, manajemen risiko memiliki tujuan sebagai berikut:

  • Sebagai sumber informasi potensi risiko kepada pihak yang berkaitan.
  • Mengontrol risiko termasuk mengurangi potensi kerugian yang ditimbulkan dari risiko.
  • Memastikan entitas perusahaan berjalan pada koridor yang semestinya.
  • Membantu perusahaan dalam mengefisiensikan anggaran.
  • Memberikan rasa aman.
  • Memberikan gambaran apakah risiko tersebut dapat dijadikan peluang yang menguntungkan bagi perusahaan atau tidak.
  • Membantu perusahaan mengelola sumber daya yang ada secara efisien.
  • Meningkatkan produktivitas dan keuntungan.
  • Membantu perusahaan dalam mengambil keputusan terutama pada keputusan-keputusan strategis.

Jadi sejatinya manajemen risiko bukan hanya dilakukan ketika ada potensi risiko. Namun ada atau tidak, perusahaan tetap harus memiliki master plan manajemen risiko.

Mengukur Risiko

Untuk memulai manajemen risiko, perusahaan perlu mengukur risiko yang akan terjadi untuk mengetahui seberapa besar potensi yang ditimbulkan dari risiko tersebut.

Selain itu, dengan mengukur risiko, perusahaan juga bisa melakukan ranking atau membuat daftar prioritas mana risiko yang relevan dan memiliki sifat urgensi.

Apa saja sih metode pengukuran risiko itu?

1. Pengukuran Probabilitas

Mengukur seberapa sering risiko terjadi pada rentetan peristiwa spesifik. Misalnya, seberapa sering petani mengalami gagal panen dalam satu periode tertentu.

2. Pengukuran Notional

 Bertujuan mengukur objek yang rentan mengalami risiko. Misalnya perusahaan meminjamkan uang kepada pihak lain sebesar Rp100juta, maka besarnya risiko kredit berdasarkan pendekatan notional adalah Rp100 juta.

3. Pengukuran Sensitivitas

Metode yang sama dengan pengukuran notional namun dipengaruhi dengan faktor atau variabel penentu.

Misalnya risiko aset keuangan yang diukur berdasarkan tingkat pengembalian aset yang bersangkutan terhadap perubahan tingkat pengembalian pasar.

4. Metode Volatilitas

Pengukuran apabila objek yang rentan terhadap risiko bernilai fluktuatif atau tidak tetap. Ukuran yang umum digunakan adalah menggunakan standar deviasi. 

Semakin besar deviasi maka semakin fluktuatif nilai tersebut. Itu berarti objek yang rentan terhadap risiko semakin berisiko.

5. Metode Value at Risk

Mengukur risiko berdasarkan kerugian maksimum yang akan dan bisa terjadi pada suatu objek yang rentan terhadap risiko.

6. Metode Matriks

Metode pengukuran yang cukup sederhana yaitu dengan membuat matriks dengan mengelompokkan risiko berdasarkan dua indikator yaitu frekuensi terjadinya risiko dan signifikansi dampak (severity) dari risiko.

 

Baca Juga: Pengertian Manajemen Biaya, Konsep hingga Langkah Penerapannya

Pendekatan atau Metode Manajemen Risiko

Salah satu tahapan terpenting dalam manajemen risiko adalah pengendalian risiko (risk control).

Risk control bisa dikatakan sebagai inti dari aktivitas manajemen risiko. Dimana perusahaan dalam hal ini mengelola risiko yang dan akan terjadi.

Dalam melakukan risk control, entitas bisnis atau perusahaan menggunakan beberapa pendekatan atau metode di antaranya sebagai berikut.

1. Penghindaran Risiko (Risk Avoidance)

 Pendekatan dengan cara menghindari objek-objek yang dapat menimbulkan risiko.

Contoh: untuk menghindari perusahaan berhenti beroperasi saat pandemi, perusahaan menerapkan work from home.

2. Segregasi

Memisahkan dua objek yang berpotensi menimbulkan risiko. Contohnya: Memisahkan beberapa karyawan yang tengah memiliki konflik.

3. Pencegahan Risiko (Loss Prevention)

Pendekatan dengan melakukan pencegahan akan timbulnya risiko. Misalnya: Perusahaan melakukan audit keuangan tiap tahunnya untuk mencegah adanya kerugian yang diakibatkan dari penyelewengan.

4. Pengurangan Risiko (Loss Reduction)

Metode pendekatan dengan mengurangi dampak kerugian yang terjadi. Misalnya: Mengurangi biaya produksi atau menjual harga murah pada barang-barang yang sukar terjual.

Dalam pengurangan risiko ada dua cara yaitu pre-loss reduction dan post-loss reduction.

pre-loss reduction adalah upaya meminimalkan risiko sebelum terjadinya risiko. Misalnya menyediakan alat pemadam kebakaran.

Sedangkan post-loss reduction adalah upaya meminimalkan risiko setelah terjadinya risiko. Misalnya menyelamatkan sisa barang akibat kebakaran.

5. Risk Retention

Upaya perusahaan untuk mempertahankan risiko karena dianggap objek berisiko memiliki biaya yang lebih besar dibanding dengan biaya risiko itu sendiri.

Dengan kata lain, perusahaan akan menanggung biaya risiko atau ganti rugi terhadap risiko itu sendiri.

Contohnya adalah ketika perusahaan rela mengembalikan uang yang dibayar pelanggan ketika produk yang dijual mengalami cacat.

6. Risk Transfer

Pendekatan ini dilakukan dengan membagi objek yang berpotensi risiko kepada pihak lain dengan memberikan jaminan kepada pihak yang bersangkutan.

Contohnya: Perusahaan mengandalkan konsultan bisnis untuk mengelola risiko perusahaan itu.

7. Non-Insurance Transfer

hampir sama dengan risk transfer yaitu dengan memberikan objek berisiko kepada pihak lain.

Bedanya, non-insurance transfer tidak memberikan jaminan kepada pihak yang menerima objek berisiko. 

Biasanya metode ini berjalan dengan kesepakatan atau aturan yang dibuat oleh masing-masing perusahaan.

Contoh metode ini adalah ketika Anda membeli barang dari supplier, maka barang tersebut menjadi tanggung jawab pengirim selama pengiriman.

 

Tahapan atau Proses Manajemen Risiko Perusahaan

Jika menjabarkan seluruh tahapan, proses manajemen risiko memiliki tahapan yang cukup kompleks.

Namun sebagai dasar, ada tiga tahapan utama yang wajib dilakukan perusahaan ketika ingin mengelola risiko.

Tiga tahapan itu adalah identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko. 

Untuk menjelaskan tahapan tersebut secara rinci, simak penjelasan di bawah berikut.

1. Identifikasi Risiko

Proses yang pertama adalah mengidentifikasi objek yang memiliki potensi risiko dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan objek berpotensi risiko tersebut.

Adapun beberapa aktivitas yang dilakukan meliputi:

  • Menentukan ruang lingkup yang akan diidentifikasi apakah lingkungan internal atau eksternal
  • Menetapkan dan membuat daftar objek yang memiliki potensi risiko. Baik yang sifatnya tidak berbentuk seperti keuangan dan penjualan maupun yang sifatnya fisik seperti aset atau SDM.
  • Melakukan diskusi untuk menentukan arah kebijakan terhadap objek yang berpotensi memiliki risiko.

2. Analisis Risiko

Setelah melakukan identifikasi risiko, perusahaan selanjutnya melakukan analisis risiko untuk mengetahui dampak dan ukuran risiko serta dan metode yang akan digunakan untuk mengontrol risiko.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis risiko yaitu:

Menentukan metode analisis

Analisis kualitatif biasanya dilakukan untuk mengukur potensi risiko secara fisiko tanpa memerhatikan monetary value.

Sedangkan analisis kuantitatif merupakan analisis finansial yang memerhatikan monetary value.

Perbedaan kedua analisis ini adalah apabila Anda tidak memiliki data yang cukup, maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Mengukur tingkat risiko

Pada sub judul sebelumnya telah dibahas metode analisis untuk mengukur tingkat risiko dimana terdapat dua indikator utama dalam pengukuran tingkat risiko yaitu frekuensi dan signifikansi (severity).

3. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko (risk control) adalah proses inti dari manajemen risiko. Dimana perusahaan Anda melakukan mitigasi terhadap risiko.

Pendekatan pengendalian risiko juga sudah dibahas pada sub-judul sebelumnya.

Penggunaan pendekatan juga sangat bergantung pada kondisi perusahaan, jenis risiko, dan ukuran risiko

Selain melakukan mitigasi, ada tiga tahapan lain yang tidak kalah penting pada proses ini, yaitu:

 

  • Komunikasi dan delegasi – Rencana mitigasi risiko yang telah ditentukan kemudian dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang menyangkut dengan objek berisiko. Seperti manajemen, pekerja, atau pihak ketiga.
  • Memantau (Monitoring) – Proses mitigasi risiko selanjutnya dipantau apakah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
  • Evaluasi – Pada akhir periode tertentu, perusahaan akan mengevaluasi segala proses manajemen risiko. Apa saja yang berdampak, berapa kerugian yang terjadi, apakah ada peluang baru, hingga pembetulan metode yang digunakan.

 

Penutup

Setiap bisnis pasti memiliki risiko entah itu berskala kecil atau besar. Namun yang pasti, perusahaan mau-tidak-mau harus berupaya mengelola risiko tersebut.

Jika Anda sulit untuk mengelola risiko bisnis saat ini, Anda bisa mengandalkan konsultan bisnis yang saat ini sudah banyak tersedia di Indonesia.

Rusdiono Consulting sebagai salah satu konsultan bisnis dan perpajakan siap memberikan pendampingan dalam mengelola risiko bisnis Anda.