Konsultan Pajak Archives - Rusdiono Consulting

December 30, 2020
WhatsApp-Image-2020-12-28-at-5.29.25-PM.jpeg

UMKM mempunyai peranan penting bagi perekonomian Indonesia. UMKM terbukti bertahan saat krisis 1998, bahkan berperan cukup besar bagi ekonomi nasional. Begitu juga saat ini,  UMKM berkontribusi pada perekonomian negara hingga 60 persen di tengah pandemi COVID-19. Namun, sebagian besar usaha mikro dan kecil tersebut dikelola secara mandiri, banyak diantaranya hanya lulusan SD, belum memanfaatkan teknologi digital, maupun mengelola perpajakan. Untuk itulah, peran konsultan pajak menjadi penting. Mulai dari pelaksanaan kewajiban pajak, pengelolaan administratif pajak, lebih berfokusnya pada pengembangan usaha, hingga merencanakan pajak secara baik dan benar.

Memangnya, apa saja hal yang dilakukan konsultan pajak untuk UMKM?

 

Memahami Peran Penting Konsultan Pajak bagi Bisnis UMKM 

Pertama-tama, konsultan pajak adalah perantara antara UMKM dengan otoritas pajak. Konsultan menyiapkan laporan pajak, mengurus kepatuhan pajak, melakukan perencanaan pajak, memeriksa perpajakan bisnis, mendampingi saat ada pemeriksaaan pajak, konsultasi, mengurus restitusi pajak, hingga bantu menyelesaikan sengketa pajak.

Peran konsultan pajak sangat penting dan dapat mewakilkan UMKM saat ada urusan terkait perpajakan bisnis mereka. Bagaimanapun, UMKM tetap harus patuh jika berhubungan dengan urusan pajak. Mengingat aturan perpajakan cukup rumit dan tidak mudah, bahkan berakibat sanksi administrasti ataupun pidana. 

Konsultan pajak pun menghemat waktu bagi pemilik bisnis UMKM. Laporan SPT tahunan, pembuatan estimasi pembayaran pajak, sampai bisa saja ada koreksi fiskal yang perlu dilakukan bisnis sudah terurusi dengan baik. Secara tidak langsung, bimbingan pajak bagi bisnis pun mengurangi beban administratif, bisnis lebih tahu tentang pajak usaha, termasuk apa manfaat ketika bisnis mulai membayar pajak. 

Walau banyak bisnis yang mulai membayar pajak secara mandiri tanpa bantuan konsultan. Hal yang perlu dipikirkan kembali adalah, apakah prosedur perpajakan bisnis sudah lengkap dan benar? Apakah ada aturan terbaru mengenai perpajakan yang justru lebih meringankan pajak bisnis? Ketika ada insentif pajak, kenapa sulit sekali mengurusnya?

Belum lagi ketika bisnis UMKM membuka cabang yang membuat otoritas pajak melirik potensi pajak, pengetahuan perpajakan yang minim pun membuat bisnis kelabakan dan kebingungan. Fatalnya, UMKM perlu membayar pajak tahun-tahun sebelumnya, yakni maksimal 5 tahun ke belakang sejak UMKM melakukan aktivitas usaha. 

Baca Juga: 5 Manfaat Menggunakan Konsultan Pajak, Gunakan Sekarang!

Urus Perpajakan dengan Mudah Bersama Konsultan Pajak Terpercaya di Indonesia

Sudah seharusnya bagi para pemilik UMKM mulai mengurus perpajakan dengan dukungan dari konsultan pajak terpercaya. Baik yang baru merintis, ataupun yang sudah mengembangkan bisnis. 

Kapan lebih tepatnya perlu mengandalkan konsultan pajak? Ketika usaha Anda berada di wilayah atau zona khusus perpajakan seperti Kawasan Berikat, Kawan Bebas Pajak, dan lainnya. 

Kemudian ketika usaha Anda berkaitan erat dengan institusi milik negara seperti BUMN, karena tata cara perpajakan berbeda dengan jenis usaha lainnya. Selain itu, melakukan aktivitas impor atau ekspor pada bisnis pun memerlukan pajak yang diurus secara khusus. 

Apalagi jika bisnis UMKM Anda bergerak di bidang yang diatur oleh otoritas pajak, pengusaha kena pajak (PKP), dan akan berbentuk PT atau CV.

Dalam hal ini, Rusdiono Consulting menyediakan layanan jasa konsultasi pajak yang sudah dipercaya bisnis UMKM di Indonesia, yang memastikan bisnis UMKM akan  melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan pajak terbaru di Indonesia. 

Hal umum yang biasa dilakukan diantaranya:

  • Agar masalah pajak untuk efisiensi dan efektivitas lebih baik.
  • Perencanaan pajak: Untuk meminimalkan kewajiban pajak dan mendapat keuntungan sesuai UU perpajakan.
  • Tinjauan kepatuhan pajak: Agar menghindar dari bayaran pajak tidak akurat serta dapat lolos dari pelaporan pajak.
  • Administrasi pajak: Agar mendapat laporan SPT bulanan dan tahunan.
  • Penyelesaian sengketa pajak: Untuk mendapat strategi efektif dalam penyelesain sengketa pajak berdasar fakta serta dokumen bisnis. 

Segera hubungi Rusdiono Consulting di sini, dan dapatkan manfaat membayar pajak bagi bisnis UMKM, termasuk manfaat dari mengandalkan konsultan pajak. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ingat, orang bijak taat pajak!


December 29, 2020
WhatsApp-Image-2020-12-28-at-5.01.30-PM.jpeg

Faktur pajak merupakan bukti bahwa pihak pengusaha kena pajak telah memungut pajak dari setiap transaksi. Ada kalanya terdapat kesalahan dalam faktur pajak atau terjadi pembatalan pembelian, sehingga pengusaha harus mengetahui contoh surat pembatalan faktur pajak agar tidak terjadi kesalahan di masa depan.

Pembatalan faktur pajak tidak dapat dilakukan seenaknya karena aturan soal faktur pajak terikat oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012. Anda harus memahami tata cara pembatalan faktur pajak yang sudah disetujui dan disosialisasikan oleh Dirjen Pajak di Indonesia.

Baca Juga: Kode Faktur Pajak, Bagian Faktur Pajak yang Wajib Dipahami PKP

Cara Pembatalan Faktur Pajak & Alasannya

Pembatalan pajak kini dapat dilakukan dengan mudah melalui sistem daring menggunakan e-Faktur. Berikut adalah beberapa langkah mudah yang bisa Anda ikuti:

  1. Pilih “Faktur”, kemudian klik pada“Pajak Keluaran — Administrasi Faktur”. Di sana, pilih faktur pajak keluaran yang mau Anda batalkan.
  2. Klik “Batalkan Faktur” pada bagian bawah. Tunggu hingga muncul notifikasi keberhasilan dan status faktur menjadi batal.

Begitu mudahnya membatalkan faktur pajak dengan menggunakan e-Faktur. Segala sesuatu terkait pajak kini memang sudah go online, itulah alasan mengapa Anda harus membuat akun terlebih dahulu di platform pajak.

Namun, apabila Anda ingin datang ke kantor pajak untuk mengurus pembatalan, Anda bisa mempersiapkan dokumen-dokumen berupa bukti transaksi, nomor NPWP, dan juga surat pembatalan.

Ada beberapa alasan mengapa seorang Pengusaha Kena Pajak diizinkan untuk melakukan pembatalan faktur pajak melalui e-Faktur. Alasan-alasan tersebut antara lain adalah:

  1. Nomor NPWP rekan yang dikenai pajak tidak dapat diverifikasi. Hal tersebut dapat terjadi karena kesalahan pengetikan.
  2. Adanya transaksi yang salah, baik dalam sisi jumlah barang/jasa maupun harga. Ini akan memberikan pengaruh pada jumlah wajib pajak
  3. Adanya transaksi yang dibatalkan atau ditunda. Hal ini akan berpengaruh pada tanggal pajak diberlakukan dan jumlah pajak.

Contoh Surat Pembatalan Faktur Pajak

Untuk membuat pembatalan secara offline, Anda wajib menyertakan surat pembatalan faktur pajak baik dari pihak pembeli atau pun penjual. Sesuai dengan peraturan yang telah berlangsung, berikut adalah format dari surat untuk membatalkan faktur pajak yang sudah telanjur dibuat:

 

Jakarta, 19 Mei 2020

Nomor    : …………

Perihal    : Surat Pembatalan Faktur Pajak

 

Kepada Yth,

  1. Maju Jaya

Jalan Kenanga 3,

di tempat

 

Dengan hormat,

Terkait transaksi jual beli dengan faktur pajak No. xxxx.xxxxx.xxxx pada tanggal 12 Maret 2020, kami memohon transaksi itu untuk dibatalkan karena terdapat kesalahan pada jumlah barang yang berpengaruh pada harga dan jumlah pajak. Pembayaran akan dilakukan setelah adanya invoice baru dan faktur yang sudah diperbaiki.

 

Demikian surat pembatalan ini kami buat. Atas perhatian Anda, kami mengucapkan terima kasih.

 

Hormat Kami 

Jerry H.

Finance Manager

Anda sudah memahami hal-hal terkait faktur pajak dan contoh surat pembatalan faktur pajak. Sebaiknya, hindari kesalahan dalam transaksi yang dikenai pajak dan apabila terdapat human error, segera perbaiki sekarang juga agar tidak terjerat masalah pajak yang rumit. Dan apabila anda ingin fokus untuk mengembangkan bisnis anda tanpa harus repot mengurus kewajiban perpajakan perusahaan anda, tim konsultan pajak kami siap melayani anda dengan menghubungi kami di sini.


December 17, 2020
scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash-min-1280x854.jpg

Laporan keuangan konsolidasi merupakan gabungan laporan keuangan yang menyajikan informasi milik perusahaan induk dan anak perusahaan dalam satu laporan seolah mereka adalah entitas tunggal. Perusahaan tidak memerlukan laporan keuangan jika induk perusahaan tidak memiliki kontrol atau hak kendali terhadap anak perusahaannya. Laporan tersebut diperlukan jika perusahaan memenuhi syarat-syarat berikut:

  • Memiliki satu atau lebih entitas perusahaan (anak perusahaan) yang dibuktikan dengan kepemilikan saham.
  • Perusahaan induk memiliki saham lebih dari 50% terhadap anak perusahaan.
  • Perusahaan induk mempunyai saham tidak mencapai 50% tetapi masih memegang kendali penuh atas anak perusahaan.

Cara Membuat Laporan Keuangan Konsolidasi

Berikut langkah-langkah pembuatan laporan keuangan konsolidasi yang bisa Anda lakukan:

  1. Lakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap laporan keuangan entitas induk dan entitas anak. Kemudian lakukan koreksi dan penyesuaian apabila teridentifikasi kelalaian atau kesalahan dalam pencatatan.
  2. Lakukan penyesuaian laporan untuk mengeliminasi laba-rugi masing-masing perusahaan
  3. Lakukan eliminasi pada dividen dan penghasilan anak perusahaan serta mengembalikan saldo investasi seperti awal periode.
  4. Lakukan penyesuaian untuk membuat catatan dari bagian kepentingan non pengendali atas laba dan dividen anak perusahaan.
  5. Eliminasi saldo resiprokal investment yang sebelumnya dilaporkan pada keuangan entitas anak.
  6. Lakukan alokasi dan amortisasi apabila terdapat selisih yang tidak wajar.
  7. Mengeliminasi saldo-saldo resiprokal lainnya (utang piutang, pendapatan, beban, dan lainnya).

Contoh Kasus 

Untuk lebih memahami pembuatan laporan keuangan konsolidasi, coba perhatikan contoh kasus berikut:

Sebuah perusahaan induk memiliki tiga anak perusahaan dengan struktur:

  • 90% saham di perusahaan Alfa, dan 10% milik publik.
  • 40% saham di perusahaan Beta dengan perusahaan induk masih memiliki kendali.
  • 20% saham di perusahaan Gama dan perusahaan induk tidak memiliki kendali.

Perusahaan induk akan membuat laporan keuangan konsolidasi dengan perusahaan Alfa dan Beta. Rumusan perhitungannya adalah sebagai berikut:

  • Aset: 100% aset Alfa + 100% aset Beta + 20% aset Gama. 
  • Liabilitas: 100% liabilitas Alfa + 100% liabilitas Beta. 
  • Ekuitas: 100% ekuitas Alfa + 100% ekuitas Beta. 
  • Pendapatan: 100% Alfa + 100% Beta. 
  • Laba kotor: 100% Alfa + 100% Beta. 
  • Bagian penghasilan (rugi) komprehensif lain dari entitas asosiasi: 20% Gama. 
  • Laba: 100% Alfa + 100% Beta + 20% Gama. 
  • Laba pemilik induk perusahaan: 90% Alfa + 40% Beta + 20% Gama. 
  • KNP (Kepentingan Non Pengendali): 10% Alfa + 60% Beta. 

Apabila anak perusahaan memiliki anak perusahaan lainnya atau ‘cucu’ perusahaan induk dan seterusnya, maka semuanya akan dikonsolidasikan. Tetapi, dengan catatan jika perusahaan induk masih memiliki kendali. Bila tidak memiliki kendali, cucu perusahaan tersebut tidak perlu ikut dilaporkan juga dalam laporan konsolidasi. 

Nah, kurang lebih itulah rincian cara membuat laporan keuangan konsolidasi beserta contohnya. Apabila perusahaan anda membutuhkan jasa pembuatan laporan keuangan profesional, kami menyediakan jasa pembuatan laporan keuangan dan jasa yang berhubungan dengan akuntansi dan pajak lainnya. Segera hubungi kami di sini.


December 7, 2020
close-up-view-young-businesswoman-working-his-plan-writing-idea-notebook-with-digital-tablet-1-1280x720.jpg

Pernah mendengar istilah SPHP Pajak? Dalam dunia perpajakan, SPHP merupakan singkatan dari Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Apa yang dimaksud dengan surat tersebut? Simak selengkapnya di artikel ini!

SPHP Pajak

SPHP pajak merupakan bagian dari prosedur pemeriksaan pajak. Sekilas membahas pemeriksaan pajak, ini adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Tujuan dari pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain (seperti penerbitan NPWP dan/atau pengukuhan PKP, penagihan pajak, keberatan, dan sebagainya) 

Lalu, apa itu SPHP? Berdasarkan PMK Nomor 184 Tahun 2015, SPHP atau Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi. 

Mengacu pada pengertian tersebut, SPHP sebenarnya dokumen hasil pemeriksaan sementara. Sebab, wajib pajak yang menerima surat tersebut berhak memberikan sanggahan dan pembahasan dengan pihak pemeriksa pajak mengenai hasil yang terlampir dalam surat tersebut. Wajib pajak juga berhak mengajikan permohonan pembahasan dengan tim Quality Assurance Pemeriksaan Pajak jika tidak sependapat dengan pemeriksa pajak terkait hasil tersebut. 

Hasil pemeriksaan pajak dapat direvisi 1 kali dan ketika sudah final, akan terbit SKP sesuai dengan hasil yang tercantum (SKPN, SKPKB, SKPKBT, atau SKPLB).

Tahapan Pemeriksaan dan Penyampaian SPHP

Rangkaian Pemeriksaan dimulai dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pengiriman surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Kemudian, pihak pemeriksa pajak melakukan pengujian pembukuan dan menuangkan hasilnya dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pajak. Surat tersebut dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut.

Selanjutnya, wajib pajak dapat menolak surat tersebut dengan membuat surat penolakan. Kalau wajib pajak menolak membuat surat penolakan, pemerika pajak akan membuat Berita Acara Penolakan Menerima SPHP.

Wajib pajak dapat memberikan tanggapan atas SPHP. Jika wajib pajak menerima hasil pemeriksaan, dapat langsung mengisi lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan. Lalu, pemeriksa pajak akan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sesuai dengan hasil pemeriksaan.

Baca Juga: Fakta Tentang Pengadilan Pajak yang Perlu Anda Ketahui

Namun jika wajib pajak menolak sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan, wajib untuk membuat surat sanggahan dan menyampaikannya kepada pemeriksa pajak dalam jangka waktu pembahasan, sebelum surat undangan pembahasan akhir diterimanya.

Jika pemeriksa pajak menemukan data baru atau data yang belum terungkap pada pemeriksaan awal, dapat melakukan revisi atas SPHP yang telah terbit. Revisi tersebut dapat dibuat selama data baru ditemukan setelah penyampaian SPHP Pajak, belum menyampaikan undangan pembahasan akhir kepada wajib pajak, dan masih dalam jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan.

Format Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan memiliki 2 format, di antaranya:

  1. Format standar, yaitu hasil pemeriksaan pajak berdasarkan pada pembukuan yang dipinjamkan oleh wajib pajak kepada pemeriksa pajak. Formatnya adalah sebagai berikut:

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan - Format Standar

2. Format SPHP secara jabatan, dalam hal penghasilan kena pajak dihitung secara jabatan berdasarkan norma penghitungan pajak. Formatnya adalah sebagai berikut:

Format Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan secara jabatan

Itulah sekilas mengenai SPHP dalam dunia perpajakan. Anda tidak perlu khawatir jika menerima surat ini dari pemeriksa pajak. Cukup mengikuti prosedur yang disampaikan dan Anda dapat mengajukan permohonan pembahasan jika merasa tidak setuju dengan hasil pemeriksaan tersebut. Anda juga dapat berkonsultasi dengan jasa konsultan pajak Rusdiono Consulting. Sebagai jasa konsultan pajak yang berpengalaman, Rusdiono Consulting tidak hanya membantu Anda dalam mengelola pajak, tetapi juga mendampingi Anda ketika harus menjalani pemeriksaan pajak. Jadi, Anda tidak perlu khawatir atau merasa takut.

Selain itu, Rusdiono Consulting juga dapat membantu Anda dalam mengelola keuangan dan pajak usaha Anda. Ada banyak jenis jasa yang dapat Anda pilih sesuai dengan kebutuhan usaha. Silakan hubungi Rusdiono Consulting untuk informasi selengkapnya.

 


August 8, 2020
1796-1-1280x854.jpg

Banyak orang tidak menggunakan jasa konsultan pajak karena harga atau biaya, padahal seorang konsultan memiliki banyak peran & manfaat bagi setiap perorangan maupun badan, yang pada akhirnya dapat menghemat lebih banyak yang dikeluarkan.

Apa itu Konsultan Pajak?

Bagi kebanyakan orang, proses pengajuan SPT adalah hal yang membingungkan. Undang Undang perpajakan yang berubah, ketidaksadaran pebisnis mengenai aturan penghasilan yang perlu dilaporkan. 

Sebagai akibatnya, rata-rata wajib pajak melakukan kesalahan yang justru mengurangi pembayaran yang seharusnya atau justru pembayaran berlebih. Tentu keduanya akan merugikan wajib pajak. 

Konsultan pajak adalah jasa yang menyediakan saran ahli kepada para pelapor pajak. Seorang konsultan yang baik akan memperlakukan klien mereka dengan membangun kepercayaan berdasarkan kebutuhan unik klien. Pajak memang menjadi rumit dan oleh karena itu, banyak orang percaya menggunakan konsultan sebagai solusinya. 

Siapa yang Membutuhkan Konsultan Pajak?

Banyak, setidaknya sebagian besar, terutama berlaku bagi perorangan atau badan dalam keadaan tertentu. Contohnya, jika Anda mengalami kesulitan ketika berurusan dengan pajak dengan faktor-faktor seperti rekening tabungan pensiun, transaksi real estate, dana perwalian, pendapatan wirausaha, pendapatan dari sewa properti, pemilihan saham, dan sebagainya. 

Konsultan pajak juga membantu ketika seseorang bekerja atau tinggal di negara yang untuk berbeda, ketika aktif berinvestasi atau ketika membeli, menjual, atau menjalankan bisnis Anda sendiri.

Cerdas juga bagi setiap orang yang berkonsultasi dengan penasihat pajak ketika mengalami peristiwa seperti menikah, bercerai, mengadopsi anak, menerima warisan, hingga membeli dan menjual rumah.

Konsultan pajak dapat membantu siapa saja karena mereka mengetahui Undang Undang dan peraturan terbaru perpajakan, menjawab pertanyaan dan menawarkan saran serta strategi pajak.

Baca juga: Formulir 1721 A1: Mengenal Bukti Potong PPh 21 untuk Karyawan Anda

Bagaimana Peran dan Manfaat Konsultan Pajak?

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, beralih ke konsultan pajak adalah hal yang tepat dalam membantu Anda mengurus pajak dengan benar. Konsultan pajak adalah ahli pajak yang dilatih untuk menangani pajak dan Undang Undang perpajakan.

Beberapa peran & manfaat konsultan pajak diantaranya:

  • Menghemat waktu

Meskipun sudah ada beberapa aplikasi perpajakan online di luar sana, mengkolaborasikan antara aplikasi dengan  jasa konsultan tentu sangat menghemat waktu dalam mengurus pajak. 

Bagaimana tidak, Anda hanya perlu berkonsultasi dalam waktu kurang lebih satu hingga dua jam. Serangkaian pertanyaan akan diajukan dan konsultan meninjau dokumen Anda untuk mendapat hasil terbaik.

  • Menyelesaikan Kasus yang Rumit

Konsultan pajak memiliki peran dan manfaat yang begitu besar bagi setiap kliennya, bahkan dalam beberapa situasi keuangan yang kompleks dengan tunjangan perjalanan, pendapatan sewa, pendapatan asing, dan lain-lain. Konsultan sangat membantu dalam kasus-kasus seperti ini.

  • Mengurus Formulir Perpajakan

Seorang wajib pajak harus menyiapkan berbagai formulir sesuai pajak yang akan dibayarkan, ketika mengurus sendiri tentu hal ini terkadang merepotkan dan membingungkan. 

Apakah yang dilakukan sudah sesuai? Kenapa ada yang berbeda dari berbagai informasi yang dibaca? Aturan mana yang paling terbaru mengenai pajak?

Sementara itu, para profesional memiliki pengetahuan lebih mendalam tentang kode pajak dan persiapan pajak.

  • Menyesuaikan dengan Kebutuhan Klien

Karena  istilah “konsultan pajak” sebagian besar tidak diatur, tugas pekerjaan dapat bervariasi antar satu konsultan dengan konsultan lainnya. Seperti anggota dari profesi berlisensi, akuntan publik bersertifikat atau penyusun pajak yang mencapai tingkat pengakuan profesional tertentu. 

Secara singkatnya, konsultan pajak dapat:

  • Mengumpulkan, mengatur, dan menyiapkan dokumen perpajakan.
  • Mengevaluasi keadaan keuangan klien dan hukum klien untuk menentukan kewajiban pajak.
  • Membantu klien dengan masalah pajak.
  • Mengisi formulir dan jadwal pajak yang rumit yang tidak diketahui oleh kebanyakan wajib pajak.
  • Mengurus hal yang terkait dengan kepatuhan pajak klien.
  • Merencanakan pajak agar keuntungan klien dapat dioptimalkan.
  • Menyelesaikan hal lain sesuai kebutuhan klien

Jika Anda mempertanyakan seberapa perlu menggunakan jasa konsultan pajak, sebenarnya hal ini dapat kembali lagi dengan mempertimbangkan kebutuhan maupun kemampuan finansial. 

Namun, menurut statistik terbaru yang dilakukan oleh H&R Block, 74 persen orang telah menggunakan jasa akuntan atau konsultan pajak dalam mengurus perpajakan mereka. 

Ketika keputusan sudah bulat, pilihlah jasa konsultan yang tepat.

Baca juga: Konsultan Pajak dan Akuntansi Rusdiono Consulting: Membantu Anda untuk Tumbuh

Bagaimana Memilih Jasa Konsultan Pajak?

Dalam menemukan konsultan pajak yang pas, Anda dapat meminta rekomendasi teman atau relasi, mencarinya sendiri. Terpenting, pastikan konsultan pajak berpengalaman dalam jenis perpajakan yang perlu Anda selesaikan.

Contoh, seperti mengurus pajak penghasilan pribadi atau pajak penghasilan badan. Carilah jasa konsultan yang berpengalaman dalam hal tersebut. Pastikan tidak ada cacat pada catatan mereka. 

Tanyakan juga tentang afiliasi profesional, sertifikasi, latar belakang pendidikan dan jiga lisensi. Jangan ragu untuk meminta referensi. Jika konsultan akan mempersiapkan SPT Anda,tanyakan apa yang terjadi ketika Anda diaudit. 

Yang terpenting,pastikan Anda nyaman berbicara dan bekerja dengan orang yang juga sudah dipertimbangkan. 

Jangan berasumsi bahwa mempekerjakan konsultan pajak hanya untuk orang berada atau bisnis besar, menyewa konsultan pajak mungkin memang mengeluarkan anggaran tapi pada akhirnya juga menghemat pengeluaran secara keseluruhan 

Salah satu konsultan pajak Indonesia yakni Rusdiono Consulting. Bersama kami,mengurus pajak akan selalu disesuaikan dengan regulasi terbaru. Seperti konsultasi, perencanaan, kepatuhan, administrasi, laporan SPT hingga penyelesaian sengketa pajak. Segera hubungi kami sekarang juga.


Send this to a friend