Konsultan Pajak Archives - Rusdiono Consulting

June 11, 2021
allure-architect-pembuatan-desain-lobby-direktorat-jenderal-pajak1621351744-l.jpeg

Dalam meningkatkan pelayanan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berinovasi salah satunya adalah melalui layanan pengajuan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) secara online melalui eNofa.

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), memiliki NSFP merupakan salah satu syarat dalam rangka pembuatan faktur pajak.

NSFP sendiri merupakan nomor seri yang diberikan oleh DJP kepada PKP yang digunakan dalam penomoran faktur pajak dan diterbitkan melalui mekanisme khusus.

eNofa pun hadir dalam rangka mempermudah PKP dalam hal mengajukan atau melakukan permohonan NSFP tersebut. Jadi, apa itu eNofa dan bagaimana caranya kerjanya?

Apa itu eNofa?

eNofa adalah aplikasi atau portal untuk mengajukan permohonan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Keberadaaan eNofa sendiri diharapkan mampu memberikan ketertiban dan kemudahan bagi PKP dalam mengajukan NSFP.

eNofa sendiri juga telah diatur dalam Peraturan DJP Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Peraturan DJP Nomor PER-17/PJ/2014 mengubah dua pasal sebelumnya yaitu Pasal 8 dan 9 tentang tata cara permohonan NSFP online dan permohonan kode aktivasi dan password bagi Pengusaha Kena Pajak.

Mekanisme pengajuan NSFP melalui eNofa juga dijelaskan dalam Peraturan DJP Nomor PER-04/PJ/2020 yang membuat informasi tentang administrasi sertifikat pajak secara elektronik.

Fungsi eNofa Online

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa adanya eNofa mempermudah PKP dalam mengajukan NSFP.

Namun sebenarnya, ada fungsi lain dari adanya portal atau aplikasi eNofa online di antaranya sebagai berikut:

  • Bagi DJP, membantu pengawasan dan pengendalian permohonan NSFP itu sendiri.
  • Mengurangi adanya fraud atau penyalahgunaan penggunaan faktur pajak misalnya faktur pajak ilegal.
  • Melacak atau audit jejak faktur pajak apabila terjadi penyalahgunaan faktur pajak.
  • Meningkatkan ketertiban dan kepatuhan aktivitas perpajakan bagi PKP.

Dasar Hukum Nomor Seri Faktur Pajak

Sebagai pengingat, Nomor Seri Faktur pajak (NSFP) adalah seri nomor seri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak melalui mekanisme khusus penomoran faktur pajak.

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak berjumlah 16 digit yang berupa angka, huruf, atau kombinasi keduanya.

Sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 16 digit pada NSFP terdiri dari:

  • 2 digit pertama merupakan kode transaksi
  • 1 digit kode status.
  • 13 digit nomor seri faktur.

Penerbitan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) juga diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020.

Pada peraturan tersebut memuat berbagai hal mengenai penomoran faktur mulai dari bentuk, cara pengisian, prosedur pemberitahuan, cara pembetulan, dan pembatalan.

Selain melalui peraturan DJP, hal-hal yang berkaitan dengan NSFP juga diatur dalam Surat Edaran DJP Nomor SE-08/PJ/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak.

Peraturan tersebut dijadikan sebagai acuan permohonan kode aktivasi dan password, tata cara permintaan, pengembalian, dan pengawasan NSFP.

Syarat Mengajukan NSFP melalui eNofa Online

Pengajuan NSFP hanya bisa dilakukan apabila sebuah badan atau perusahaan memiliki persyaratan berikut.

1. Wajib Pajak telah Dikukuhkan sebagai PKP

Syarat yang pertama adalah Wajib Pajak telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

PKP adalah pengusaha yang memiliki perusahaan beromzet di atas Rp4,8 Miliar per-tahun dan bisnis yang dijalankan menjual Barang Kena Pajak atau menyediakan Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Adapun pengusaha yang memiliki omzet di bawah yang telah ditentukan dapat memilih untuk tidak menjadi PKP.

2. Memiliki Kode Aktivasi dan Password

Setelah dikukuhkan, PKP selanjutnya mengajukan permohonan kode aktivasi dan password ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar.

Apabila disetujui, PKP akan mendapatkan kode aktivasi yang biasanya dikirim melalui pos dan password yang dikirim melalui email terdaftar.

3. Memiliki Sertifikat Elektronik Pajak

Syarat selanjutnya adalah PKP telah memiliki sertifikat elektronik pajak yang dikeluarkan oleh DJP dan diterbitkan melalui kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar.

Sertifikat elektronik pajak adalah sertifikat yang bersifat elektronik dimana memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

Sertifikat elektronik pajak berlaku selama dua tahun sejak diterbitkan. PKP juga dapat memperbarui sertifikat elektronik sebelum masa kadaluarsa.

Setelah PKP mendapatkan surat elektronik pajak, langkah selanjutnya adalah melakukan instalasi Sertifikat Elektronik.

Caranya adalah sebagai berikut:

  • Membuka portal e-Faktur pada https://efaktur.pajak.go.id 
  • Masukkan NPWP dan password eNofa, lalu login.
  • Pada menu e-Faktur, klik Unduh Sertifikat Digital, lalu klik tombol OK. Lalu setelah itu muncul informasi masa berlaku sertifikat elektronik Anda.
  • Kemudian klik Unduh yang hasilnya adalah file dengan ekstensi .p12 dengan nama 15 digit angka NPWP Anda. Lalu klik OK.
  • Kemudian akan muncul menu Instal Sertifikat Elektronik. Pilih Current User dan klik Next. Kemudian klik Next kembali. Kemudian masukkan passphrase sertifikat elektronik Anda dan klik Next.
  • Terakhir, centang Automatically Select the Certificate Store Based on the Type of Certificate. Kemudian klik Next dan Finish.
  • Proses instalasi sertifikat elektronik selesai.

Proses instalasi juga bisa dilakukan secara manual melalui browser Anda. Jika Anda menggunakan Google Chrome, Anda masuk ke menu settings atau pengaturan pada kanan atas layar (logo titik tiga vertikal).

Kemudian klik advanced settings atau pengaturan lanjutan dalam bahasa Indonesia. Kemudian klik manage certificates atau kelola sertifikasi. Terakhir, klik import.

 

Baca Juga: Kode Faktur Pajak, Bagian Faktur Pajak yang Wajib Dipahami PKP

Cara Melakukan Permohonan NSFP pada eNofa Online

Jika sudah melakukan instalasi sertifikat elektronik, PKP selanjutnya bisa melakukan permohonan NSFP melalui eNofa secara online.

Sebelum melakukan permohonan NSFP, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi PKP. Dimana jumlah NSFP yang dapat diajukan tergantung dari jumlah faktur komersial yang diterbitkan dalam tiga bulan terakhir.

Apabila NSFP elektronik sudah habis, PKP bisa mengajukan permohonan kembali melalui eNofa.

Lalu bagaimana cara melakukan NSFP pada eNofa online?

  • Pertama, seperti biasa Anda terlebih dahulu login ke portal eNofa yaitu https://efaktur.pajak.go.id/login menggunakan NPWP dan password yang telah diajukan sebelumnya.
  • Setelah berhasil masuk, pilih menu Permintaan NSFP yang letaknya berada di bagian kiri bawah menu.
  • Kemudian pilih sertifikat elektronik yang baru saja Anda impor dari browser internet Anda.
  • Nantinya akan muncul pop up bertuliskan Your Connection is not Private. Untuk menghindari hal ini terjadi, Anda bisa berganti ke menu Incognito. Namun jika terlanjur muncul, Anda bisa mengabaikannya dengan klik Proceed to efaktur.pajak.go.id pada pojok kiri bawah.
  • Selanjutnya, isilah data yang diminta dengan benar setelah itu klik Proses.

Dengan adanya layanan eNofa online ini, PKP diharapkan menjadi lebih tertib dalam melakukan aktivitas perpajakan.

Selain itu, untuk mempermudah aktivitas perpajakan perusahaan, Anda bisa mengandalkan jasa konsultasi perpajakan.

Jasa konsultasi perpajakan memudahkan Anda dalam mengelola aktivitas perpajakan dan terutama terkait sengketa pajak.

Rusdiono Consulting, sebagai salah satu konsultan pajak di Indonesia siap memberikan layanan terbaik untuk mendampingi perusahaan Anda dalam mengelola perpajakan.

Konsultasikan masalah perpajakan Anda dengan kami melalui tautan berikut ini.


June 10, 2021
WhatsApp-Image-2021-06-06-at-2.09.20-PM.jpeg

Istilah joint venture mungkin sudah tidak asing lagi bagi sebagian orang. Namun bagaimana dengan joint operation?

Jika dilihat secara harfiah, keduanya memiliki perbedaan yang cukup jelas. Istilah joint venture merujuk pada bentuk kerja sama yang membentuk suatu perusahaan, sedangkan joint operation adalah bentuk kerja sama untuk menjalankan aktivitas tertentu.

Lantas apa itu joint operation dan bagaimana aturannya di Indonesia?

Pengertian Umum Joint Operation

Joint Operation (JO) adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih perusahaan untuk melakukan aktivitas tertentu dalam waktu tertentu.

Berbeda dengan joint venture, joint operation tidak membentuk sebuah unit perusahaan dan sifatnya sementara tergantung seberapa lama pekerjaan atau hingga proyek selesai dikerjakan.

Perkembangannya di Indonesia

Di Indonesia sendiri, Joint Operation (JO) memiliki dua istilah yaitu Kerja Sama Operasional (KSO) dan juga konsorsium.

DI Indonesia, bentuk kerja sama JO diperkenalkan sejak akhir tahun 80-an melalui PMK No. 740/KMK.00/1989 tentang Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas Badan Usaha Milik Negara.

Dalam surat keputusan tersebut dijelaskan bahwa KSO merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan bersama.

Kemudian tahun 1991, terbentuklah model kemitraan antara Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) dan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJKN) melalui Permen PU No.50/PRT/1991.

Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa joint operation tidak membentuk bentuk badan hukum baru.

Dalam peraturan juga disebutkan bahwa setiap bentuk kerja sama harus mampu mendorong peningkatan kemampuan usaha jasa dan perekonomian nasional. Dimana setiap Badan Usaha Asing wajib bermitra dengan Badan Usaha Nasional.

Di samping itu, joint operation (JO) kerap dilakukan pada proyek-proyek infrastruktur berskala besar, kompleks, berisiko tinggi, dan mengandalkan teknologi tinggi.

Namun belakangan, bentuk JO digunakan pada proyek makanan dan minuman, telekomunikasi, hingga ekspor-impor.

Jenis-Jenis Joint Operation

Ada dua jenis bentuk dari kerja sama joint operation yaitu kerja sama administratif dan non-administratif.

1. Administratif

Jenis JO ini sering disebut juga dengan Kerja Sama Operasional (KSO) dimana administrasi berada di bawah naungan KSO itu sendiri.

Dimulai dari pengajuan tender, penagihan hasil kerja, tenaga kerja, pembiayaan proyek, penerbitan faktur hingga penandatanganan kontrak kerja.

Itu artinya segala pekerjaan atas proyek menjadi tanggung jawab entitas KSO, bukan masing-masing anggota kerja sama di dalamnya.

Meski begitu, porsi administratif disepakati dalam perjanjian KSO atau joint operation agreement.

2. Non-Administratif

Jenis JO yang dimaksud adalah jenis kerja sama dimana masing-masing anggota JO bertanggung-jawab atas masing-masing proyek. Itu artinya JO dalam hal kerja sama ini hanya berperan sebagai alat koordinasi.

Dalam hal pembukuan, jika kerja sama administratif pembukuan dilakukan oleh project owner, maka pada kerja sama non-administratif pembukuan dilakukan oleh masing-masing anggota.

Di Indonesia, bentuk kerja sama non-administratif sering disebut dengan konsorsium.

Ketentuan Pajak Joint Operation

Dalam ketentuannya, JO tidak dianggap sebagai subjek PPh badan. Namun tetap terdapat pemotongan pajak.

Bagi joint operation administratif, JO tetap diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri untuk keperluan pemotongan PPh 21, 23/26, dan PPN.

sedangkan bagi JO non-administratif, JO tidak diwajibkan memiliki NPWP dan tagihan pajak dikenakan pada masing-masing anggota JO.

Bisa juga tagihan dilakukan menggunakan faktur pajak dan bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) atas nama perusahaan masing-masing anggota joint operation.

Pemecahan Bukti Potong Pajak Joint Operation

Seperti yang diketahui, JO tidak termasuk ke dalam subjek PPh badan, sehingga penghasilan yang diterima merupakan penghasilan para anggota yang besarnya adalah bagian masing-masing yang ditentukan dalam perjanjian.

Misalnya, jika penghasilan berupa bunga atau sewa dan lain, maka Wajib Pajak JO dipotong dengan PPh Pasal 23.

Dengan catatan, bukti pemotongan dilakukan secara terpisah atau dipecah untuk masing-masing anggota JO.

Seperti yang telah dijelaskan di paragraf pembuka dari poin ini, besaran potongan PPh Pasal 23 dilakukan sesuai dengan perjanjian joint operation yang telah disepakati bersama.

Perlu diingat pula, bahwa JO tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan dan membayar PPh Pasal 25 dan Pasal 29.

Baca Juga: Mengenal Bukti Potong PPh 23 dalam Perpajakan Indonesia

Contoh Perjanjian Joint Operation

Secara sederhana, surat perjanjian joint operation adalah sebagai berikut.

Contoh Surat Joint Operation

Dalam contoh tersebut, hal-hal wajib yang harus ada terdapat dalam surat perjanjian JO adalah terdapat keterangan pihak-pihak yang terlibat.

Selain pihak-pihak yang terlibat, surat perjanjian JO yang baik mampu memuat poin-poin berikut:

  1. Tujuan dibentuknya kerja sama joint operation yang di dalamnya memuat jenis usaha yang dijalankan.
  2. Keterangan bentuk kerja sama yang akan dijalankan termasuk di dalamnya durasi dan ruang lingkup operasional.
  3. Objek operasi yang akan dijalankan dalam kerja sama JO.
  4. Lokasi operasi yang akan dijalankan.
  5. Ketentuan terkait mekanisme operasional termasuk pembiayaan, permodalan, tenaga kerja, dan pengadaan.
  6. Hak dan kewajiban para anggota atau pihak-pihak yang terlibat dalam JO.
  7. Tanggung jawab para anggota atau pihak-pihak yang terlibat dalam JO.
  8. Pengenaan pajak terutama dalam hal persentase pemotongan pajak.
  9. Sanksi dan denda apabila terjadi penyalahgunaan perjanjian.
  10. Penyelesaian perselisihan.
  11. Korespondensi yang di dalamnya memuat alamat dan informasi badan usaha anggota atau pihak-pihak yang terlibat.
  12. Jaminan kerahasiaan masing-masing anggota.

Sebuah surat perjanjian joint operation dibuat secara terbuka yang memuat segala ketentuan dan juga informasi terkait rencana perjanjian yang akan dilakukan.

Kesimpulan

Joint venture dan joint operation keduanya jelas berbeda. Dimana joint venture membentuk badan hukum baru sedangkan joint operation (JO) tidak sehingga kerja sama JO tidak dianggap sebagai subjek pajak badan.

Meski begitu, masing-masing anggota tetap dikenakan pajak sesuai dengan porsi dalam perjanjian JO.

Semoga penjelasan singkat mengenai artikel Joint Operation ini mampu memberikan sedikit wawasan Anda tentang jenis kerja sama ini.

Selain itu, bagi Anda yang membutuhkan konsultasi perpajakan mulai dari manajemen pajak badan hingga sengketa pajak. Anda bisa menghubungi kami, Rusdiono Consulting melalui tautan berikut ini.


May 25, 2021
WhatsApp-Image-2021-05-22-at-4.25.12-PM.jpeg

Pemberian kuasa terhadap orang lain dalam mengurus perpajakan wajib pajak dapat dilakukan dengan menggunakan surat kuasa pajak. Tentu, hal ini memberi kemudahan tersendiri bagi wajib pajak yang kesulitan maupun tidak memahami dunia pajak. Jadi, apa itu surat kuasa khusus pajak? apa syarat dan ketentuan kuasa wajib pajak? bagaimana format dan contohnya? Berikut lebih lengkapnya.

Pengertian Surat Kuasa Pajak

Surat kuasa pajak adalah pemberian kuasa terhadap seseorang dalam menjalankan urusan perpajakan wajib pajak yang memberi kuasa tersebut. 

Jadi, Ditjen Pajak memudahkan bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan saat mengurus hak serta kewajibannya untuk meminta pihak lain yang dianggap lebih paham untuk membantu wajib pajak. 

Kemudian dalam memberikan amanah tersebut, wajib pajak harus membuat surat untuk menunjuk pihak lain sebagai Kuasa Wajib Pajak agar dapat melaksanakan hak serta kewajibannya.

Format dan Contoh Surat Kuasa Khusus Pajak

Dalam pembuatan surat kuasa pajak atau disebut juga sebagai surat kuasa khusus, Anda harus memerhatikan format yang telah ditentukan dari Ditjen Pajak. Berikut adalah beberapa informasi yang harus ada dalam isi surat yang dibuat.

  • Nama, alamat serta NPWP wajib pajak pemberi kuasa.
  • Nama, alamat serta NPWP penerima kuasa.
  • Bidang/cakupan hak dan/atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.03/2014 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa, berikut format surat kuasa khusus yang dapat digunakan oleh wajib pajak.

Contoh Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak

Petunjuk Pengisian Surat Kuasa Khusus Untuk Wajib Pajak:

 

  • Mengisi “BADAN” dalam hal pemberi kuasa adalah Wajib Pajak  badan atau “ORANG PRIBADI” dalam hal pemberi kuasa adalah Wajib Pajak orang pribadi.
  • Mengisi nomor surat kuasa khusus Wajib Pajak.
  • Mengisi tanggal pembuatan surat kuasa khusus Wajib Pajak.
  • Mengisi:
    • nama Wajib Pajak sesuai dengan kartu NPWP dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak orang pribadi; atau
    • nama Wakil/ Pengurus sesuai dengan KTP dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak badan.
  • Mengisi: 
  •  alamat tempat tinggal Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak orang pribadi; atau
  • alamat tempat tinggal Pengurus dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak badan.
  • Mengisi nama jabatan Pengurus dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak badan.
  • Mengisi nama Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi pemberi kuasa sesuai dengan kartu NPWP.
  • Mengisi alamat Wajib Pajak pemberi kuasa.
  • Mengisi tanda “X” pada tempat yang telah disediakan sesuai dengan status Wajib Pajak. Khusus untuk Wajib Pajak Cabang, diisi dengan alamat cabang yang bersangkutan.
  • Mengisi NPWP Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi pemberi kuasa.
  • Mengisi nama penerima kuasa sesuai dengan kartu NPWP.
  • Mengisi alamat tempat tinggal penerima kuasa.
  • Mengisi NPWP penerima kuasa.
  • Mengisi nomor izin praktik konsultan pajak yang bersangkutan, dalam hal penerima kuasa adalah konsultan pajak.
  • Mengisi jenis pelaksanaan hak dan/ atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan.
  • Mengisi jenis pajak yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan/ atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan.
  • Mengisi Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang berhubungan dengan pelaksanaan hak clan/ atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan. Terkait dengan kewajiban pelaporan penyampaian SPT Masa, dapat diisi dengan 1 (satu) atau beberapa Masa Pajak.
  • Mengisi jenis dokumen yang wajib dilampirkan.
  • Mengisi nama lengkap penerima kuasa dan clitanclatangani.
  • Mengisi:
    • nama Wajib Pajak sesuai dengan kartu NPWP dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak orang pribadi; atau
    • nama Pengurus sesuai dengan KTP dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak badan, dan ditandatangani serta dibubuhi dengan materai sesuai dengan ketentuan. 

Syarat dan Ketentuan Kuasa Wajib Pajak

Namun, membuat surat kuasa pajak pun memiliki syarat dan ketentuan, sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. 

Berikut rangkuman mengenai surat kuasa pajak pada pasal 32.

Pasal 32 Ayat 1

Perwakilan terhadap wajib pajak dalam urusan perpajakan dapat diadakan apabila wajib pajak adalah badan, badan yang dinyatakan pailit, badan dalam pembubaran, badan dalam likuidasi, warisan yang belum dibagi, dan anak yang belum dewasa ataupun orang yang berada dalam pengampunan. Mereka yang disebutkan perlu menentukan kuasa pajak sebab dianggap tidak dapat atau tidak mungkin mengurus perpajakannya sendiri.

Pasal 32 Ayat 2

Wajib pajak sesuai ayat 1 bertanggung jawab secara pribadi atau renteng pada setiap pembayaran pajak terutang. Segala hal pengecualian dapat dipertimbangkan kembali oleh Ditjen Pajak apabila wakil wajib pajak dapat membuktikan serta meyakinkan jika pihak yang diwakilkan tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban.

Pasal 32 Ayat 3

Ditjen Pajak melakukan kelonggaran terhadap wajib pajak yang meminta bantuan pada pihak lain dalam mengurusi perpajakannya. Bantuan ini meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak wajib pajak sesuai undang-undang perpajakan. 

Pasal 32 Ayat 3a

Persyaratan maupun pelaksanaan hak serta kewajiban kuasa seperti yang telah disebutkan di ayat 3 telah diatur dengan atau berdasar Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 32 Ayat 4

Adapun pengertian pengurus yang disebutkan di ayat 1 yakni orang yang mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan. Contoh, penandatanganan kontrak pihak ketiga, penandatanganan cek, dan sebagainya walaupun nama orang tersebut tidak tercantum dalam susunan pengurus dalam akta pendirian ataupun akta perubahan, termasuk pengertian pengurus.

 

Syarat Kuasa yang Ditunjuk

Tidak setiap pihak dapat ditunjuk sebagai wakil maupun kuasa wajib pajak dalam mengurus perpajakan. Jika mengacu pada PMK RI Nomor 229/PMK.03/2014 Pasal 2 ayat 4, seorang kuasa pajak dapat meliputi konsultan pajak serta karyawan wajib pajak. 

Kemudian, kedua orang ini perlu memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan pada pasal 4 dari peraturan yang sama, dirangkum sebagai berikut:

  • Menguasai dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
  • Memiliki surat kuasa khusus dari wajib pajak yang menyerahkan kuasa.
  • Mempunyai NPWP.
  • Sudah melaporkan SPT Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir, kecuali terhadap seorang kuasa yang Tahun Pajak terakhir belum mempunyai kewajiban dalam menyampaikan SPT Pajak Penghasilan.
  • Tidak pernah dipidana akibat melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Kemudian pada pasal 5 ayat 1 dan 2, terdapat penjelasan lebih lanjut tentang masing-masing kuasa pajak, diantaranya yaitu:

  • Konsultan pajak dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, jika mempunyai izin praktik konsultan pajak yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak atau pejabat yang ditunjuk, serta perlu menyerahkan Surat Pernyataan sebagai konsultan pajak. 
  • Karyawan wajib pajak dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana Pasal 4 huruf a jika mempunyai:
  1. Sertifikat brevet dalam bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan kursus brevet pajak;
  2. Ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III yang diterbitkan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta dengan status terakreditasi A;
  3. Sertifikat konsultan pajak yang dikeluarkan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak. 

Baca Juga: Fakta Tentang Pengadilan Pajak yang Perlu Anda Ketahui

Tugas Pihak yang Diberi Kuasa

Setelah mendapat kuasa dari wajib pajak, pihak terkait tidak diperbolehkan menyerahkan kuasa tersebut kepada orang lain. Akan tetapi, kuasa dapat meminta orang lain atau karyawannya dalam menyampaikan dan/atau menerima dokumen perpajakan tertentu yang diperlukan kepada dan/atau dari pegawai Ditjen Pajak. 

Ketika menjalankan tugas, orang yang diminta pihak kuasa wajib pajak perlu memberikan surat penunjukkan kepada pegawai Ditjen Pajak.

Kemudian, seorang kuasa wajib pajak hanya memiliki hak dan/atau kewajiban perpajakan sesuai dengan yang disebutkan dalam surat itu sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya apabila melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, menghalang-halangi jalannya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, ataupun dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya.

Demikian penjelasan mengenai surat kuasa pajak secara lengkap mulai dari pengertian, format dan contoh, hingga berbagai syarat ketentuan yang dapat diketahui.

Sebagai konsultan pajak terpercaya, Rusdiono Consulting siap menjadi kuasa perpajakan bagi Anda yang membutuhkan bantuan dan merasa kesulitan dalam mengurus pajak. Kami sudah membantu banyak klien di Indonesia, segera hubungi kami sekarang juga.


May 18, 2021
WhatsApp-Image-2021-05-16-at-5.32.49-PM.jpeg

Bagi wajib pajak memahami status kewajiban perpajakan menjadi penting untuk mengetahui besaran pajak yang dikenakan atau mekanisme pelaporannya.

Mengetahui status kewajiban perpajakan juga berguna bagi perusahaan untuk mengetahui Penghasilan Tidak Kena Pajak karyawan.

Status kewajiban pajak juga bisa saja berubah-ubah karena suatu kejadian misalnya saja pernikahan.

Lantas, apa saja perbedaan dan pengaruh dari status kewajiban perpajakan bagi wajib pajak?

Status Kewajiban Perpajakan

Satu hal yang penting sebelum mengetahui perbedaan kewajiban perpajakan di Indonesia adalah konsep pungutan pajak itu sendiri.

Di Indonesia, pungutan pajak bagi perorangan umumnya berasal dari pajak penghasilan pribadi dimana pungutan pajak yang dilakukan menganggap keluarga sebagai satu nilai ekonomis.

Hal itu berarti menandakan bahwa pendapatan dari seluruh keluarga digabung sebagai kesatuan dan pemenuhan kewajiban pajaknya ditanggung oleh kepala keluarga.

Peraturan mengenai status kewajiban perpajakan suami-istri juga diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan ditegaskan dalam Surat Edaran SE-29/PJ/2010.

Oleh dasar itu, kewajiban perpajakan di Indonesia dibedakan ke dalam empat status. Di antaranya yaitu:

 

1. Kepala Keluarga (KK)

Status Kepala Keluarga adalah status perpajakan dengan memisahkan hak dan kewajiban perpajakan antara suami-istri.

Istri dalam memenuhi hak dan kewajiban pajak menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) suami yang dalam hal ini sebagai kepala keluarga. Itu artinya, kewajiban perpajakan suami dan istri dapat digabungkan.

 

2. Pisah Harta dan Penghasilan (PH)

Status ini digunakan apabila pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dilakukan secara terpisah antara suami dan istri namun masih dalam status perkawinan atau tidak dalam perceraian.

Status kewajiban perpajakan tersebut berdasarkan kehendak dan perjanjian tertulis pemisahan harta dan penghasilan yang disepakati oleh suami-istri.

Dalam hal ini antara suami atau istri memiliki NPWP terpisah yang artinya pemenuhan kewajiban pajak juga dilakukan secara terpisah.

 

3. Hidup Berpisah (HB)

Status yang digunakan apabila suami atau istri dinyatakan berpisah atau bercerai berdasarkan putusan pengadilan.

Itu artinya pungutan pajak penghasilan dilakukan secara terpisah termasuk dalam hal pelaporan SPT tahunan wajib pajak.

 

4. Manajemen Terpisah (MT)

Sama dengan status perpajakan PH, dimana suami-istri tidak dalam status  perceraian namun memutuskan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara terpisah.

Perbedaannya dengan status PH adalah pemisahan harta dan kewajiban tanpa ada kesepakatan antara suami dan istri.

Hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung pajak penghasilan terutang status PH dan MT adalah dengan menggabungkan penghasilan neto suami dan istri yang selanjutnya dihitung secara proporsional sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

Status Kewajiban Pajak dan Pengaruh Terhadap PTKP

Dalam perhitungan pajak penghasilan terdapat elemen Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang besarnya dipengaruhi oleh status pernikahan.

Adapun besaran PTKP dapat diklasifikasikan melalui tabel berikut:

PTKP Laki-Laki/

Perempuan Lajang

Nilai PTKP Laki-Laki Kawin Nilai PTKP Suami-Istri Digabung Nilai
TK/0 Rp 54 Juta K/0 Rp 58,5 Juta K/I/0 Rp 112,5 Juta
TK/1 Rp 58,5 Juta K/1 Rp 63 Juta K/I/1 Rp 117 Juta
TK/2 Rp 63 Juta K/2 Rp 67,5 Juta K/I/2 Rp 121,5 Juta
TK/3 Rp 67,5 Juta K/3 Rp 72 Juta K/I/3 RP 126 Juta

 

Keterangan:

  • TK/0 = Tidak Kawin dengan tanggungan nol
  • TK/1…2…3 = Tidak Kawin dengan jumlah tanggungan 1…2…3
  • K/0 = Kawin dengan jumlah tanggungan nol
  • K/1..2…3 = Kawin dengan jumlah tanggungan 1…2…3
  • K/I/0 = Kawin dengan penghasilan istri digabung dengan tanggungan nol
  • K/I/1…2…3 = Kawin dengan penghasilan istri digabung dengan jumlah tanggungan 1…2…3

Selain klasifikasi PTKP, pengenaan tarif pajak penghasilan juga dipengaruhi oleh “status” lain yaitu seberapa besar penghasilan wajib pajak itu dalam satu tahun. Dengan ketentuan berikut:

  • Penghasilan tahunan sebesar Rp 50.000.000 tarif pajak yang dikenakan sebesar 5%
  • Penghasilan tahunan  Rp 50.000.000 hingga Rp 250.000.000 tarif pajak yang dikenakan sebesar 15%
  • Penghasilan tahunan Rp 250.000.000 hingga Rp 500.000.000 tarif pajak yang dikenakan sebesar 25%
  • Penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000 tarif pajak yang dikenakan sebesar 30%

Baca Juga: Ini Besaran Tarif PTKP 2020 dan Contoh Penghitungannya

Kesimpulan

Status kewajiban perpajakan penting diketahui terutama bagi perusahaan untuk mengetahui instrumen perhitungan pajak penghasilan.

Selain itu status kewajiban pajak juga perlu diketahui oleh wajib pajak yang sudah berkeluarga itu sendiri untuk mengetahui mekanisme pelaporan pajak.


May 12, 2021
pemusatan-ppn-2.jpg

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang memiliki banyak cabang, pelaporan dan segala aktivitas administrasi dimudahkan oleh DJP dengan adanya pemusatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang.

Lalu apa sebenarnya pemusatan PPN terutang? Bagaimana prosedur pengajuannya? Bagaimana cara pemindahan tempat pemusatan PPN terutang?

 

Definisi Pemusatan PPN Terutang

Sebelum mengetahui apa itu pemusatan PPN Terutang, Anda perlu memahami apa itu tempat PPN Terutang.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Tempat PPN Terutang adalah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha yang menjadi tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang.

Sedangkan pemusatan PPN adalah aktivitas pemusatan tempat penerbitan dan pengkreditan faktur pajak yang juga berfungsi sebagai tempat pelaporan SPT masa PPN.

Pemusatan PPN terutang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki cabang perusahaan guna menyederhanakan proses administrasi perpajakannya.

Dengan adanya pemusatan, Pengusaha Kena Pajak tidak perlu lagi menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi pada tiap cabangnya.

Penyederhanaan administrasi bagi PKP cabang ini bukan hanya menggunakan istilah pemusatan PPN. Beberapa kalangan juga menggunakan istilah sentralisasi PPN.

Hal yang perlu diingat sebelum melakukan pemusatan PPN terutang adalah ada beberapa tempat yang tidak bisa dijadikan pemusatan PPN terutang, yaitu:

  • Berada di Tempat Penimbunan Berikat termasuk di dalamnya Kawasan Berikat;
  • Berada di Kawasan Ekonomi Khusus;
  • Berada di Kawasan Bebas;
  • Mendapatkan fasilitas kemudahan Impor-Ekspor;
  • Memiliki kegiatan usaha di bidang pengalihan tanah atau bangunan;
  • Kawasan berfasilitas lainnya; dan
  • Tempat PPN terutang yang secara nyata tidak memiliki kegiatan usaha.

Syarat dan Prosedur Pemusatan PPN

Bagi PKP yang ingin melakukan pemusatan PPN harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kanwil DJP dengan tembusan kepada Kepala KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat PPN terutang yang hendak dipusatkan.

Dokumen pemberitahuan harus memenuhi syarat berikut:

  • Mencantumkan nama, alamat, dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) tempat yang menjadi Tempat Pemusatan PPN Terutang.
  • Mencantumkan nama, alamat, dan NPWP tempat yang akan dipusatkan.
  • Melampirkan surat pernyataan yang menyatakan administrasi penjualan diselenggarakan secara terpusat pada tempat yang dipilih menjadi Tempat Pemusatan PPN terutang.
  • Melampirkan surat pernyataan Tempat pemusatan PPN terutang tidak termasuk tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha yang dikecualikan.
  • Melampirkan surat pernyataan Tempat pemusatan PPN terutang secara nyata memiliki kegiatan usaha.
  • Melampirkan surat kuasa khusus jika dalam hal pemberitahuan dilakukan oleh wakil atau kuasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Setelah surat pemberitahuan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah, maka dalam waktu paling lambat 14 hari Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan surat keputusan tentang persetujuan atau penolakan pemusatan PPN terutang, jika ternyata surat pemberitahuan tidak memenuhi syarat.

Kemudian persetujuan tempat pemusatan PPN terutang mulai berlaku untuk masa pajak berikutnya setelah tanggal SK Direktur Jenderal Pajak tentang persetujuan pemusatan PPN diterbitkan.

Baca Juga: Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penambahan atau Pengurangan Tempat Pemusatan PPN Terutang

Selain dapat mengajukan permohonan tempat, PKP yang telah memperoleh keputusan Pemusatan PPN dapat mengajukan penambahan atau pengurangan tempat pemusatan yang telah dipusatkan.

Pemohon dapat mengajukan penambahan dan pengurangan Pemusatan PPN terutang melalui dua cara:

  • Melalui elektronik kepada Kepala Kanwil DJP tempat pemusatan dengan tembusan kepala KPP terdaftar yang wilayah kerjanya meliputi tempat pemusatan PPN terutang yang akan diajukan penambahan atau pengurangan.
  • Melalui dokumen tertulis yang diserahkan kepada Kanwil DJP tempat pemusatan dengan tembusan kepala KPP terdaftar yang wilayah kerjanya meliputi tempat pemusatan PPN terutang yang akan diajukan penambahan atau pengurangan.

Untuk persyaratan dokumen sama dengan dokumen ketika PKP mengajukan permohonan pemusatan PPN untuk pertama kali yang bisa dilihat pada topik sebelumnya.

Pemindahan Tempat Pemusatan

PKP juga bisa melakukan permohonan pemindahan dan pencabutan tempat pemusatan PPN terutang dengan persyaratan dokumen yang sama ketika pemohon mengajukan pemusatan PPN pertama kali.

Untuk perubahan pemusatan PPN terutang, pemohon bisa mengajukan secara elektronik dengan:

  • memilih tempat pemusatan PPN terutang lain sebagai tempat pemusatan baru;
  • melakukan pemindahan alamat tempat pemusatan PPN yang berada dalam satu wilayah kerja Kanwil DJP tempat pemusatan; dan
  • melakukan pemindahan alamat tempat pemusatan PPN yang tidak berada dalam satu wilayah kerja Kanwil DJP tempat pemusatan.

Selain dengan cara elektronik, pemohon juga bisa mengajukan perubahan tempat pemusatan melalui dokumen tertulis yang diserahkan kepada Kepala Kanwil DJP tempat pemusatan.

Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2020, PKP tidak perlu menyampaikan pemberitahuan perubahan keputusan pemusatan ketika ada pemindahan tempat terdaftar secara jabatan.

Pencabutan Tempat Pemusatan

Selain pemindahan, PKP juga bisa mengajukan pencabutan pemusatan PPN terutang yang selanjutnya Kepala Kanwil DJP tempat pemusatan atas nama Dirjen Pajak akan menerbitkan surat keputusan paling lama 14 hari sejak pemberitahuan diterima.

  • Seluruh permohonan yang diajukan PKP apabila tidak mendapatkan pemberitahuan melewati batas waktu dari Kepala Kanwil Dirjen Pajak maka kemungkinannya ada dua; pemberitahuan atau permohonan dari PKP dianggap telah memenuhi persyaratan; atau
  • PKP bisa mem-followup dan Kepala Kanwil DJP harus menerbitkan Keputusan Pemusatan yang berlaku mulai masa pajak berikutnya setelah 14 hari berakhir.

Contoh Formulir Permohonan Pemusatan PPN

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2020, berikut contoh formulir permohonan Pemusatan PPN:

Contoh Formulir Permohonan Pemusatan PPN

Keterangan Pengisian:

 

  • Angka 1 diisi logo/Kop Pengusaha kena Pajak (PKP) pemohon;
  • Angka 2 diisi nomor surat PKP;
  • Angka 3 diisi tanggal, bulan, dan tahun pengisian formulir permohonan;
  • Angka 4 dan 5 diisi dengan nama dan alamat Kanwil tempat pemusatan PPN terutang;
  • Angka 6, 7, 8 masing-masing diisi data  (nama, NPWP, dan alamat) pemohon, pengurus PKP, atau kuasa yang menandatangani formulir;
  • Angka 9, 10, 11 masing-masing diisi dengan nama, NPWP, dan alamat PKP meski yang menandatangani adalah pengurus atau kuasa dari PKP;
  • Angka 12 diisi dengan nama, NPWP, alamat cabang/kegiatan usaha PKP yang ingin dipusatkan;
  • Angka 13, 14, 15 masing-masing diisi nama, NPWP, alamat PKP;
  • Angka 16 diisi dengan KPP tempat pemusatan;
  • Angka 17 diisi dengan nama dan tanda tangan jelas PKP atau pengurus pemohon.

Terkait surat permohonan penambahan, pengurangan, perubahan, dan pencabutan pemusatan PPN terutang, Anda bisa melihat contoh lengkapnya di sini.


May 7, 2021
profits-fall_22498900.jpg

Pemerintah memberlakukan intensif bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yakni pengurangan tarif pajak penghasilan sebesar 50 persen dari tarif PPh Undang Undang PPh Pasal 17. Pemberlakukan intensif ini telah diatur dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Pasal 31E. Namun, apa isi PPh pasal 31E? Berapa tarif serta contoh perhitungan PPh Pasal 31E? Berikut untuk lebih lengkapnya.

Mengenal PPh Pasal 31E Beserta Tarif Pajaknya

Dengan pemberlakukan PPh Pasal 31E, Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto hingga Rp 50.000.000.000 menerima fasilitas yaitu pengurangan tarif senilai 50% dari tarif yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a), yang dibebankan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto hingga Rp 4.800.000.000.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai PPh Pasal 31E, maka perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana tarif pajak penghasilan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000. Berikut tabelnya.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
s.d. Rp 50.000.000 10%
Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 100.000.000 15%
Di atas Rp 100.000.000 30%

 

Tarif pajak ini mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan alasan:

  • Tarif tunggal sejalan dengan prinsip netralitas pada pengenaan pajak atas badan.
  • Penurunan tarif secara bertahap demi meningkatkan daya saing dengan negara lain untuk menarik investasi luar negeri.

Maka dari itu, perubahan tarif progresif menjadi tarif tunggal ini, pemerintah mengeluarkan pasal 31 E.

Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan terkait bukan sebuah pilihan, Wajib Pajak badan dalam negeri yang mempunyai akumulasi peredaran bruto hingga Rp50.000.000.000 wajib mengikuti ketentuan pengurangan tarif pajak.

Dengan demikian,jika sebuah badan dalam negeri mempunyai peredaran bruto tidak melebihi Rp50 miliar, perhitungan PPh Badan dilakukan dalam 2 bagian:

  • Untuk penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto hingga Rp4,8 miliar akan dikenakan tarif 50% x 25%.
  • Sementara bagian kena pajak sisanya akan dikenakan 25%.

Alasan pemberian insentif ini antara lain karena:

  • Mendukung program pemerintah dalam rangka pemberdayaan UMKM.
  • mengurangi beban pajak bagi Wajib Pajak badan UMKM karena penerapan tarif tunggal PPh Badan.

Contoh Perhitungan PPh Pasal 13E

Berikut beberapa contoh perhitungan dari pemberian insentif sesuai dengan pernyataan UU PPh Pasal 31E:

Contoh 1 

Peredaran bruto PT ABC dalam tahun pajak 2020 senilai Rp4.000.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak senilai Rp450.000.000.

Maka, perhitungan pajak penghasilan terutang yakni:

Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diterima dari peredaran bruto terkait dibebankan tarif senilai 50% dari tarif Pajak Penghasilan badan yang diberlakukan sebab jumlah peredaran bruto PT ABC tidak melebihi Rp4.800.000.000. 

50% x 25% x Rp450.000.000 = Rp56.250.000

Contoh 2

Peredaran bruto PT XYZ dalam tahun pajak 2020 sebesar Rp30.000.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp3.000.000.000. 

Maka penghitungan Pajak Penghasilan  terutang yaitu:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang menerima fasilitas:

(Rp4.800.000.000 : Rp30.000.000.000) x Rp3.000.000.000 = Rp480.000.000

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak mendapat fasilitas: 

Rp3.000.000.000 –  Rp480.000.000 = Rp2.520.000.000 

50% x 25% x Rp480.000.000 = Rp60.000.000

25% x Rp2.520.000.000 = Rp 603.000.000

Jumlah pajak penghasilan terutang senilai Rp663.000.000

Contoh 3

Peredaran bruto PT JKL dalam tahun pajak 2020 senilai Rp20.000.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp2.000.000.000.

Jumlah Penghasilan Kena Pajak peredaran bruto yang mendapat fasilitas : 

(Rp4.800.000.000 : Rp2000.000.000) x Rp2.000.000.000 = Rp480.000.000.

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak menerima fasilitas: 

Rp2.000.000.000 – Rp480.000.000 = Rp1.520.000.000.

Maka, 

(50% x 25%) x Rp480.000.000 : Rp  60.000.000.

25% x Rp1.520.000.000 = Rp380.000.000

Jumlah Pajak Penghasilan terutang  = Rp420.000.000.

Baca Juga: Ketahui Cara Lapor dan isi SPT Tahunan Badan Di Sini!

Demikian penjelasan mengenai PPh pasal 31E beserta dengan tarif dan contoh perhitungannya. Agar lebih mudah melakukan perhitungan pembayaran dan pelaporan SPT PPh Badan, Anda dapat berkonsultasi dengan jasa konsultan pajak seperti Rusdiono Consulting. Konsultan berpengalaman membantu Anda untuk selalu update terhadap aturan perpajakan. Bayar perpajakan adan lebih mudah dan tak lagi membingungkan.


May 6, 2021
WhatsApp-Image-2021-05-02-at-5.07.34-PM.jpeg

Setiap negara berkembang termasuk Indonesia berlomba-lomba untuk mendapatkan investor salah satu caranya adalah memberikan insentif pajak kepada pihak asing berupa tax holiday.

Tidak bisa dipungkiri, bagi negara berkembang adanya investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi negara.

Oleh karena itu, salah satu cara untuk menarik investor bukan hanya melalui penawaran kesehatan politik, ekonomi, lokasi, atau SDM namun juga insentif pajak berupa tax holiday.

Jadi apa itu sebenarnya tax holiday dan apa yang membedakannya dengan tax allowance?

Pengertian Tax Holiday

Mendengar istilah tax holiday mungkin akan memberikan sebagian orang kesalahpahaman dan biasanya mengacu pada pajak saat berlibur. Namun, tidak seperti itu.

tax holiday adalah program insentif pemerintah kepada pengusaha kena pajak dengan mengurangi atau membebaskan pengenaan pajak.

Namun definisi tersebut masih terlalu umum. David Holland dan Richard J. Van melalui tulisannya Income Tax Incentive for Investment menyebut tax holiday ditujukan kepada perusahaan investor.

Jadi, tax holiday adalah kebijakan yang dilakukan oleh negara berkembang dengan cara memberikan insentif pajak kepada calon investor asing guna menarik FDI (Foreign Direct Investor) atau investor asing langsung.

Di Indonesia sendiri, sangat sulit menemukan istilah tax holiday dalam peraturan perundangan. Namun insentif mengenai investor asing pertama kali tertanam pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Tax holiday di Indonesia biasanya dilakukan dengan pemotongan atau bahkan pembatasan pajak penghasilan badan pada jangka waktu tertentu.

Perjalanan Dasar Hukum Tax Holiday di Indonesia

Peraturan tentang tax holiday di Indonesia mengalami anomali semenjak dibuatnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada tahun 1967.

Dalam pasal 15 undang-undang tersebut mengatur atas kemudahan seperti pelonggaran pengenaan pajak dan pungutan lain dalam bentuk pengurangan bahkan pembebasan pengenaan pajak.

Namun pada tahun 1970, pemerintah Indonesia menghapus ketentuan tax holiday melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan Undang-Undang Penanaman Modal Asing.

Di tahun 1996, pemerintah Indonesia melahirkan kembali aturan tax holiday melalui Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Wajib Pajak badan untuk Usaha  Industri Tertentu.

Anomali tentang aturan tax holiday pun kembali terjadi dengan dihapusnya fasilitas insentif pajak dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 148 Tahun 2000  tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

Pada akhirnya, Indonesia kembali melahirkan aturan insentif pajak melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Melalui pasal 18 UU Penanaman Modal tahun 2007, pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal baik penanam modal baru maupun bagi perluasan usaha.

UU Penanaman Modal ini menjadi dasar pembentukan aturan teknis fasilitas insentif melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas atau Pengurangan Pajak Penghasilan badan.

PMK tersebut belakangan mengalami beberapa perubahan dan yang terbaru adalah PMK 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Adanya peraturan mengenai fasilitas insentif pajak kepada penanam modal memberikan kepastian hukum dan membantu pengembangan industri pionir.

Fasilitas

Secara umum, fasilitas insentif yang diberikan penanam modal disebutkan dalam Pasal 31A UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan dengan perubahan terakhir melalui UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 

Fasilitas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

  • Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan;
  • Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
  • Kompensasi kerugian yang lebih lama; tapi tidak lebih dari 10 tahun;
  • Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebesar 10%, kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih renda.

Ketentuan terkait fasilitas tax holiday bagi penanam modal di bidang usaha tertentu atau daerah tertentu lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2015.

Bagi wajib pajak yang telah memperoleh fasilitas tax holiday wajib melaporkan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pajak dan komite verifikasi yang berisi:

  • Laporan penggunaan dana yang ditempatkan pada pihak perbankan di Indonesia.
  • Laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit.
  • Ketentuan mengenai tata cara pelaporan diatur dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak.

Baca Juga: Fasilitas Pajak Penghasilan Sehubungan Dengan Penanganan Covid-19

Kriteria Subjek Penerima Tax Holiday

Melalui Pasal 3 PMK 130/PMK.010/2020, penerima tax holiday memenuhi beberapa kriteria di antaranya sebagai berikut.

1. Merupakan Industri Pionir yang Berstatus sebagai Badan Hukum Indonesia

Penanam modal harus berfokus pada industri pionir. Maksudnya adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberikan nilai tambah dan eksternalitas tinggi, memberikan inovasi teknologi terbaru, serta mampu memberikan nilai strategis  bagi pertumbuhan ekonomi.

2. Penanaman Modal Baru

Wajib pajak merupakan menanam modal baru yang belum pernah diterbitkan keputusan mengenai pemberian atau pemberitahuan mengenai penolakan pengurangan pajak penghasilan badan dan keputusan-keputusan lainnya.

Keputusan lain yang dimaksud adalah:

  • pemberian fasilitas PPh untuk penanaman modal bidang usaha tertentu yang tertuang pada Pasal 31A UU PPh
  • Keputusan mengenai pemberian fasilitas PPh pada Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus 
  • Pemberitahuan mengenai pemberian pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha berdasarkan Pasal 29A Peraturan Pemerintah tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan.

3. Nilai Rencana Penanaman Modal Tertentu

Kriteria selanjutnya adalah wajib pajak memiliki nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit sebesar seratus miliar rupiah dengan nilai fasilitas sebagai berikut:

  • Pengurangan pajak 100% dari jumlah PPh badan dengan nilai modal paling sedikit lima ratus miliar rupiah; atau
  • Pengurangan 50% dari jumlah PPh badan dengan nilai modal paling sedikit seratus miliar rupiah dan paling banyak kurang dari lima ratus miliar rupiah.

Pemotongan atau pengurangan PPh badan juga dibedakan jangka waktu penerapannya tergantung nilai modal yaitu:

  • 5 tahun bagi penanam modal baru dengan nilai paling sedikit lima ratus miliar rupiah dan kurang dari satu triliun rupiah;
  • 7 tahun bagi penanam modal baru dengan nilai paling sedikit satu triliun rupiah dan kurang dari lima triliun rupiah;
  • 10 tahun bagi penanam modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit lima triliun rupiah dan kurang dari lima belas triliun rupiah;
  • 15 tahun bagi penanam modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit lima belas triliun rupiah dan kurang dari tiga puluh triliun rupiah;
  • 20 tahun bagi penanam modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit tiga puluh triliun rupiah.

4. Memenuhi Kebutuhan Besaran Perbandingan Utang dan Modal

Penanam modal memenuhi kebutuhan besaran perbandingan utang dan modal yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 169/PMK.010/2015 tentang Perbandingan Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.

5. Komitmen

Penanam modal mampu berkomitmen untuk merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat dimulai satu tahun setelah diterbitkan keputusan pengurangan pajak penghasilan badan.

Industri Pionir yang Berhak Menerima Tax Holiday

Industri pionir yang dimaksudkan dalam PMK 130/PMK.010/2020 adalah sebagai berikut:

  • Industri logam dasar hulu;
  • Industri pemurnian dan pengilangan minyak dan gas;
  • Industri kimia dasar organik;
  • Industri kimia dasar anorganik;
  • Industri bahan baku utama farmasi;
  • Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromagnetik, dan elektroterapi;
  • Industri pembuatan komponen alat elektronika dan telematika;
  • Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin;
  • Industri komponen robotik;
  • Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit listrik;
  • Industri kendaraan bermotor;
  • Industri pembuatan komponen utama kapal, pesawat terbang, dan kereta api;
  • Industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
  • Industri ekonomi digital yang mencakup pengolahan data.

April 8, 2021
WhatsApp-Image-2021-04-04-at-7.04.52-AM.jpeg

Retur faktur pajak adalah sebutan untuk pengembalian faktur pajak guna memperbaiki kekeliruan pengisian data faktur oleh pihak yang mendapatkan faktur atau pihak pembeli. Terdapat dasar hukum, syarat, serta ketentuan yang perlu diketahui baik untuk retur pajak masukan maupun keluaran.

Apa itu Retur Faktur Pajak?

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, retur faktur pajak adalah sebutan untuk pengembalian faktur pajak guna memperbaiki kekeliruan pengisian data faktur oleh pihak yang mendapatkan faktur atau pihak pembeli. 

Retur faktur pajak pun dikenal sebagai retur BKP sebab proses retur atau pengembalian hanya dapat dilakukan khusus untuk barang. Adapun setiap  pengembalian barang selalu dilampirkan dengan retur faktur pajak dari barang terkait.

Dokumen dalam pengembalian faktur pajak juga disebut sebagai nota retur faktur pajak yang perlu diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pembeli kepada penjual.

Dasar hukum tentang retur faktur pajak tercantum pada:

 

  • Pasal 5A ayat 1 Undang-undang PPN

 

Pasal 5A Ayat 1 menerangkan bahwa PPN maupun PPnBM pada penyerahan BKP yang dikembalikan dapat dilakukan pengurangan dari PPN maupun PPnBM yang terutang dalam masa pajak terjadinya pengembalian BKP terkait. Biasanya, nilai retur PPN akan mengurangi pajak keluaran terutang bagi pihak penjual serta akan mengurangi pajak masukan pihak pembeli.

 

  • Pasal 3 dan 4 PMK-65/PMK.03/2010

 

Jika terdapat pengembalian barang kena pajak, pembeli perlu membuat serta menyampaikan nota retur untuk pengusaha kena pajak. Berdasarkan PMK No. 65/ PMK/03/2010, nota retur setidaknya perlu mengandung informasi berikut ini:

  1. Nomor urut nota retur.
  2. Nomor faktur pajak.
  3. Nama, alamat serta NPWP pembeli.
  4. Nama, alamat serta NPWP penjual.
  5. Jenis barang serta jumlah harga jual BKP yang dikembalikan.
  6. Tanggal pembuatan nota retur.
  7. Nama maupun tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur.

 

Jadi, setelah penjual memberikan faktur kepada pembeli, maka pembeli akan melakukan entry data faktur pada Daftar Pajak Masukan miliknya. Apabila ada item barang yang tidak sesuai penjelasan, maka pembeli dapat mengembalikan barang tersebut yang dilengkapi dengan Retur atas Pajak Masukan (entry serta upload data Retur pada menu Retur Pajak Masukan di aplikasi e-faktur pihak pembeli).

Teruntuk pihak penjual atau penerbit faktur, retur dari pembeli  diterima kemudian entry di menu Retur Pajak Keluaran. Kemudian, jumlah retur bernilai negatif serta akan mengurangi jumlah DPP-PPN pada masa pajak ketika data retur diposting.

Data retur wajib diunggah, baik dari pihak pembeli yang melakukan retur (sebelum disampaikan ke pihak penjual) maupun dari pihak penjual atau penerbit faktur. Perlu diketahui juga bahwa dokumen retur akan terposting pada masa pajak sesuai tanggal dokumen returnya.

Baca Juga: Retur Pembelian & Penjualan, Beserta Pencatatan Jurnal dan Contoh

Syarat Nota Retur Faktur Pajak 

  1. PKP pembeli yang mengajukan retur membuat Nota Retur.
  2. Nota Retur dibuat beriringan dengan pengembalian Barang Kena Pajak (BKP).
  3. Nota Retur berisikan nomor nota, nomor faktur pajak, identitas PKP pembeli maupun penjual, deskripsi, nilai BKP, dan nilai PPN terutang.
  4. Pembuatan retur faktur pajak tidak dilakukan apabila PKP penjual mengganti BKP yang dikembalikan.

Pengaruh Retur Faktur Pajak Masukan dan Keluaran

Lantas, apa pengaruh retur faktur pajak masukan dan keluaran kepada PKP serta pelaporan PPN? Berikut beberapa  hal yang disebabkan dengan diterbitkannya retur faktur pajak:

  • Berkurangnya PPN Keluaran PKP penjual, apabila sebelumnya sudah dilaporkan.
  • Dihitung ketika nota retur telah diterima.
  • Berkurangnya harta maupun biaya PKP pembeli, apabila PPN masukan tidak dapat dikreditkan hingga perlu dilakukan kapitalisasi ataupun pembebasan.
  • Berkurangnya PPN Masukan PKP pembeli apabila sebelumnya sudah dikreditkan.
  • Dihitung ketika nota retur sudah dibuat.
  • Berkurangnya harta maupun biaya, apabila sebelumnya sudah dilakukan kapitalisasi ataupun pembebanan bagi pembeli non PKP.

Contoh Kasus Retur Pajak Masukan maupun Keluaran

PT ABC di bulan Oktober 2020 menyerahkan BKP berikut ini:

  • Kepada PT XYZ dengan kontrak senilai Rp. 385.000.000 belum termasuk PPN.
  • Kepada PT MNO dengan kontrak senilai Rp 715.000.000 termasuk PPN.
  • Kepada Koperasi Sejahtera yang tidak termasuk PKP senilai Rp 275.000.000 termasuk PPN.

PT ABC menyampaikan laporan PPN Keluaran atas transaksi tersebut di SPT Masa Juni. Dengan detail di bulan Juli berikut ini:

  • PT XYZ melakukan retur senilai Rp 35.000.000,00 serta tidak ada penggantian.
  • PT MNO melakukan retur sejumlah 5% dari pesanan serta dilakukan penggantian dengan produk serupa.
  • Koperasi Sejahtera melakukan retur sejumlah 15% dari pesanan serta tidak dilakukan penggantian. 

Lalu, bagaimana pengaruh retur pada pengelolaan PPN masing-masing PT?

  • Pengaruh retur PT ABC

Bagi PT ABC , mengurangi PPN Keluaran di masa Juli. Bagi PT ABC, mengurangi PPN Masukan di masa Juli senilai 10% x 35.000.000 = 3.500.000

  • Pengaruh retur PT MNO

Baik PT ABC maupun bagi PT MNO tidak ada pengaruh, karena terdapat penggantian yang mengikuti retur.

  • Pengaruh retur Koperasi Sejahtera

Untuk PT ABC, mengurangi PPN Keluaran di masa Juli sejumlah  = 10/ 110 x 15% x 275.000.000 = 3.750.000. Semantara untuk Koperasi Sejahtera, mengurangi beban pajak maupun persediaan senilai 3.750.000.

Perbedaan Nota Retur Faktur Pajak dengan Nota Pembatalan Faktur Pajak

Apabila nota retur faktur pajak dipakai sebagai bukti ketika mengembalikan BKP yang sudah diserahkan oleh penjual terhadap pembeli PKP, bagaimana dengan pengembalian Jasa Kena Pajak (JKP)?

Pengembalian JKP telah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No.65/PMK.03/2010 yang mengartikan nota pembatalan sebagai suatu dokumen yang dipakai untuk pembatalan seluruh atau sebagian hak serta fasilitas oleh penerima JKP. Nota pembatalan faktur pajak dibuat ketika JKP dibatalkan.

Adapun PMK 65/PMK.03/2010 juga mengatur beberapa poin yang perlu ada saat membuat nota retur pembatalan faktur pajak, meliputi:

  1. Nomor urut nota pembatalan.
  2. Nomor, kode seri, serta tanggal pembatalan JKP.
  3. Nama, alamat, serta NPWP penerima jasa.
  4. Nama, alamat, dan NPWP PKP pemberi JKP.
  5. Jenis jasa beserta jumlah penggantian JKP yang dibatalkan.
  6. PPN atas JKP yang dibatalkan.
  7. Tanggal pembuatan nota pembatalan.
  8. Nama serta tanda-tangan pihak yang berhak menandatangani nota pembatalan faktur pajak.

Demikian penjelasan mengenai pengertian retur pajak, syarat dan ketentuan retur pajak, pengaruh retur pajak masukan dan keluaran, contoh kasus retur faktur pajak masukan dan keluaran, serta perbedaan nota retur pajak dengan nota pembatalan faktur pajak.

Ingin dapatkan insight seputar faktur dan perpajakan lain? Baca artikel Rusdiono Consulting lainnya! Bukan hanya artikel, kami menyediakan jasa konsultasi perpajakan individu maupun badan, termasuk pengurusan faktur perpajakan Anda.

Dengan konsultan yang berpengalaman, Anda tak lagi direpotkan dengan sejumlah dokumen yang tidak Anda mengerti. Biarkan Anda berfokus pada hal strategis lain di perusahaan.


April 6, 2021
WhatsApp-Image-2021-04-04-at-5.58.45-AM.jpeg

Sebagian wajib pajak belum memahami apa itu penagihan pajak. Tidak jarang pula ketidaktahuan tersebut menyebabkan tagihan pajak yang diabaikan oleh wajib pajak. Padahal, seorang penunggak pajak dapat disandera atau disita harganya jika terus mengabaikan prosedurnya. Lantas, apa pengertian penagihan pajak? Bagaimana dasar hukum, proses, tata cara, biaya, serta penagihan pajak dengan surat paksa?

Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah proses tindakan yang dilaksanakan terhadap penanggung pajak agar membayar utang pajak serta biaya penagihan pajak. 

Pengertian penagihan pajak menurut Soemitro (1996), yaitu tindakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak sebab wajib pajak tidak mengikuti ketentuan Undang Undang pajak, terutama tentang pembayaran pajak terutang.

Sementara itu menurut Rusdji (2004), penagihan pajak rangkaian tindakan yang dilakukan agar wajib pajak membayar utang pajak serta biaya penagihan pajak dengan peneguran ataupun peringatan, melaksanakan penagihan seketika & sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, menyita, menyandera, serta menjual barang yang disita.

Sementara itu, penanggung pajak adalah orang maupun badan yang memiliki tanggung jawab atas pembayaran pajak. Lalu pejabat adalah orang yang memiliki wewenang untuk mengangkat serta memberhentikan juru sita pajak, dan juru sita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang mencakup penagihan seketika & sekaligus. 

Dasar hukum penagihan pajak telah dicantumkan dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-undang ini mulai diberlakukan sejak 23 Mei 1997. Undang-undang kemudian diamandemen dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2000 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2001.

 

Jenis Penagihan Pajak

Terdapat beberapa jenis penagihan, yakni penagihan pajak pasif dan aktif, ataupun penagihan seketika. Apa perbedaan ketiga jenis penagihan tersebut? Apa konsekuensi yang diterima wajib pajak? Berikut penjelasannya.

 

  • Penagihan Pasif

 

Untuk jenis penagihan pajak pasif, DJP menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SK Pembetulan, SK Keberatan, serta Putusan Banding yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar. 

Dalam  jenis ini,, fiskus hanya menyampaikan kepada wajib pajak bahwa terdapat pajak terutang. Apabila dalam jarak satu bulan sejak dikeluarkannya STP ataupun surat sejenis lainnya, wajib pajak tidak membayar utang pajaknya, maka fiskus akan menerapkan penagihan aktif.

 

  • Penagihan Aktif

 

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, penagihan aktif adalah proses selanjutnya setelah penagihan pasif tidak berhasil. Dalam penagihan aktif, fiskus dan juru sita pajak memiliki hak dan berperan aktif untuk tindakan sita serta lelang.

 

  • Penagihan Seketika & Sekaligus

 

Penagihan seketika & sekaligus ini adalah penagihan pajak yang dijalankan oleh fiskus maupun juru sita pajak terhadap wajib pajak langsung tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pelunasan pajak. Penagihan pajak pun mencakup keseluruhan utang pajak dari segala jenis pajak, masa pajak, serta tahun pajak.

Tujuan penagihan pajak seketika & sekaligus adalah guna mencegah terjadinya pajak terutang yang tidak dapat ditagih. Apabila saat penagihan seketika & sekaligus wajib pajak tidak membayar, maka juru sita pajak akan menunggu sampai tanggal jatuh tempo.

Baca Juga: Ini 5 Jenis Surat Ketetapan Pajak yang Perlu Anda Ketahui

 

Tata Cara dan Proses Penagihan Pajak

Terdapat beberapa tindakan maupun langkah yang dijalankan oleh juru sita pajak dalam menjalankan penagihan pajak. Berikut tata cara dan proses penagihan pajak serta  penjelasannya. 

 

  • Penagihan dengan Surat Teguran

 

Surat teguran atau biasa disebut juga surat peringatan adalah surat yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan pajak. Apabila dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal jatuh tempo penanggung pajak atau wajib pajak tidak melunasi pajak terutang, maka surat teguran akan sampai ke tangan penanggung pajak.

Tujuan surat teguran adalah memberikan peringatan terhadap penanggung pajak agar segera membayar utang pajak sehingga tidak perlu dilakukan penagihan secara paksa.

 

  • Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

 

Surat paksa adalah surat yang akan dikeluarkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran, si penanggung jawab pajak belum melunasi utang pajaknya.

Dengan terbitnya surat paksa, wajib pajak harus membayar utang pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam agar tidak ada tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri, maupun penyanderaan paksa badan (dengan catatan, diragukan itikad baiknya serta mempunyai utang pajak minimal Rp100.000.000). Pengeluaran surat paksa ini dikenakan biaya penagihan pajak sebesar Rp25.000.

 

  • Penagihan dengan Surat Sita

 

Surat sita adalah surat yang dikeluarkan apabila dalam waktu 2 x 24 jam sejak dikeluarkannya surat paksa, penanggung pajak tidak melunasi pajaknya. Terdapat biaya penagihan pajak yang dibebankan untuk surat sita yaitu Rp75.000. Biaya yang diperuntukkan untuk pelaksanaan sita.

Penyitaan bukan semata-mata bertujuan untuk memperdagangkan barang milik penanggung pajak, melainkan petugas memanfaatkan barang-barang tersebut sebagai jaminan agar penanggung pajak membayar pajak terutangnya.

Dengan demikian, penanggung pajak masih berkesempatan untuk membayar utang pajaknya dalam waktu 14 hari sejak terhitung dari penyitaan harta penanggung pajak. Apabila dalam 14 hari penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, maka akan dikeluarkan pengumuman lelang.

Penyitaan dilakukan oleh juru sita pajak yang disaksikan oleh 2 orang yang dianggap sudah dewasa sebagai saksi, berkewarganegaraan Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak, serta dapat dipercaya.

 

  • Penagihan dengan Lelang

 

Lelang akan dilaksanakan apabila dalam waktu 14 hari setelah dikeluarkannya pengumuman lelang, penanggung pajak belum melunasi pajak terutangnya.

 

Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak dibagi sesuai jenis pajaknya. Berikut dasar-dasar yang perlu diketahui:

 

  • Dasar Penagihan PPh, PPN, PPnBM, serta Bunga Penagihan

 

  1. Surat Tagihan Pajak.
  2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
  3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
  4. Surat Keputusan Pembetulan.
  5. Surat Keputusan Pemberatan.
  6. Putusan Banding.
  7. Putusan Peninjauan Kembali sehingga total pajak yang perlu dilunasi bertambah.

 

  • Dasar Penagihan PBB

 

  1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
  2. Surat Ketetapan.
  3. Surat Tagihan Pajak.

Baca Juga: SPHP Pajak: Prosedur dan Format Surat yang Perlu Anda Ketahui

Daluarsa Penagihan Pajak

Penagihan pajak disebut daluarsa apabila sudah melewati batas waktu penagihan, yakni 5 tahun terhitung sejak diterbitkannya dasar penagihan pajak. Jika sudah daluarsa, maka hal tersebut tidak dapat lagi dilakukan karena hak penagihan atas utang pajak tersebut telah dianggap gugur.

Jadi, dapat tertangguh atau melampaui 5 tahun jika:

  • Diterbitkan Surat Paksa.
  • Terdapat pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung ataupun tidak langsung, contohnya mengajukan permohonan pengangsuran/penundaan pelunasan.
  • Diterbitkannya SKPKB atau SKPKBT sebab wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan serta tindak pidana lain yang merugikan pendapatan Negara.
  • Terdapat penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Kewajiban Wajib Pajak dalam Penagihan

Wajib pajak memiliki kewajiban:

  1. Melakukan pelunasan utang pajak sebelum jatuh tempo.
  2. Berkomitmen dalam membayar angsuran maupun penundaan pembayaran pajak.
  3. Bersifat kooperatif dalam tindakan penagihan pajak.
  4. Tidak melanggar UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa saat penagihan pajak yang menyebabkan tindak pidana, misalnya memindahtangankan, menyembunyikan, menghilangkan, maupun memindahkan hak atas barang yang disita.

Demikian penjelasan penagihan pajak, mulai dari pengertian, jenis, tata cara, proses, dasar hukum, hingga daluarsa penagihan. Untuk mempermudah perihal penagihan pajak, konsultasi dengan jasa konsultan pajak Rusdiono ConsultingKonsultan yang berpengalaman serta selalu update di dunia perpajakan membuat Anda memiliki informasi aktual mengenai pajak. Selain itu, konsultan pajak membuat berbagai aktivitas perpajakan Anda menjadi lebih efisien. Segera hubungi kami.


March 30, 2021
WhatsApp-Image-2021-03-28-at-6.21.37-AM-1.jpeg

Nota retur biasanya terjadi pada transaksi perdagangan. Namun apakah Anda tahu bawah dalam perpajakan ada istilah nota retur pajak?

Nota retur biasanya terjadi apabila adanya pengembalian pada sebuah transaksi jual-beli yang diperoleh oleh pembeli kepada penjual.

Nah untuk kasus nota retur pajak, biasanya terjadi apabila transaksi tersebut melibatkan barang kena pajak dan telah dilaporkan dan telah memiliki faktur pajak.

Untuk lebih jelasnya apa itu nota retur pajak, dasar hukum hingga jenis-jenisnya, simak artikel ini.

Pengertian Nota Retur Pajak

Nota retur pajak adalah dokumen yang wajib disertakan ketika terjadi pengembalian barang atau pembatalan jasa kena pajak dari pembeli kepada penjual.

Dikutip melalui situs DJP, Secara lengkap nota retur pajak dijelaskan dalam ketentuan PMK No.65/PMK.03/2010 bahwa nota retur adalah nota pembatalan dibuat oleh pembeli Barang Kena Pajak (BKP).

Nota retur pajak sendiri terdiri dari tiga (3) rangkap yang masing-masing ditujukan bagi PKP Penjual, PKP Pembeli dan Kantor Pelayanan Pajak tempat pembeli terdaftar.

Dasar Hukum Nota Retur Pajak

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, nota retur pajak memiliki dasar hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65/PMK.03/2010.

Dimana peraturan tersebut mengatur tentang tata cara pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang dikembalikan atau dibatalkan.

Pada peraturan tersebut, dengan adanya nota retur pajak dapat mengurangi pajak keluaran dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual dan mengurangi pajak masukan dari Pengusaha Kena Pajak Pembeli.

Baca Juga: Apa Itu Pajak PPN? Cari Tahu Definisi, Objek, dan Tarifnya di Sini

Alasan Dibuatnya Nota Retur Pajak

Seperti yang telah dijelaskan, adanya nota retur terjadi karena adanya pengembalian atau pembatalan barang dari PKP penjual.

Umumnya hal yang terjadi adalah transaksi tersebut sudah dilaporkan dan faktur pajak transaksi tersebut telah dibuat.

Biasanya ada beberapa penyebab kenapa barang dikembalikan kepada penjual adalah:

  • Barang tidak sesuai dengan kesepakatan transaksi.
  • Barang mengalami kerusakan atau cacat.
  • Adanya pembatalan karena alasan khusus yang telah didiskusikan.
  • Adanya kesalahan informasi barang yang harus dikoreksi.

Selain itu nota retur pajak dianggap tidak ada karena beberapa kondisi seperti:

  • Barang kena pajak yang dikembalikan diganti dengan barang yang sama baik dalam jenis, jumlah, maupun harga.
  • Pengembalian terjadi di saat yang sama dengan penyerahan BKP. Dalam kondisi tersebut, penjual dapat langsung memberikan surat pembatalan/perbaikan faktur pajak.

Hal yang Harus Diperhatikan Ketika Membuat Nota Retur Pajak

Dalam membuat nota retur, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nota retur setidaknya harus mencantumkan unsur-unsur berikut;

  • Nomor urut nota retur;
  • nomor, kode seri, dan tanggal faktur pajak dari Barang Kena Pajak (BKP) yang dikembalikan;
  • nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penjual;
  • jenis barang, jumlah harga jual BKP yang dikembalikan;
  • PPN atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan, atau PPnBM atas BKP yang dikembalikan;
  • tanggal pembuatan nota retur;
  • nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur.

Selain itu, nota retur harus dibuat pada saat Barang Kena Pajak (BKP) dikembalikan. Bentuk nota retur juga tidak baku dan dibuat sesuai dengan kebutuhan administratif.

Berikut contoh bentuk nota retur yang umum.

Contoh Nota Retur Pajak

*) Khusus untuk retur BKP tidak berwujud, kolom tersebut tidak perlu diisi

 

Selain itu ada beberapa hal yang membuat nota retur pajak dianggap tidak sah di antaranya:

  1. Nota retur tidak mencantumkan informasi secara lengkap.
  2. Nota tidak dibuat pada saat Barang Kena Pajak tersebut dikembalikan.
  3. Nota retur tidak disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat pembeli terdaftar.

Bagaimana Jika Nota Retur Pajak Beda masa?

Pada kasus-kasus tertentu banyak transaksi pengembalian yang berlangsung ketika masa berlangsung cukup lama. Pada Peraturan Menteri Keuangan pun tidak membuat batas waktu kapan retur bisa dilakukan.

Namun satu hal yang perlu diingat adalah nota retur pajak dibuat saat adanya pengembalian Barang Kena pajak (BKP).

Meski tidak diatur berapa lama nota retur bisa dibuat, satu hal yang perlu diingat adalah sifat kewajaran dan perjanjian pada saat transaksi.

Sifat kewajaran yang dimaksud adalah tidak semua PKP penjual mau menerima retur yang dimana transaksi sudah berjalan cukup lama.

Selain itu, biasanya pada saat transaksi pembelian ada perjanjian jangka waktu pengembalian barang dimana pihak pembeli hanya bisa melakukan retur pada jangka waktu yang disepakati.

Pada intinya, pembuatan nota retur pajak beda masa perlakuannya sangat bergantung pada nilai kewajaran atau kesepakatan saat adanya transaksi.

 

Perbedaan Nota Retur Faktur Pajak dan Nota Pembatalan Faktur Pajak

Jika nota retur faktur pajak digunakan ketika adanya pengembalian Barang Kena Pajak (BKP) maka nota pembatalan faktur pajak merupakan bentuk “pengembalian” atas Jasa Kena Pajak (KJP).

Hal tersebut karena sangat tidak mungkin bahwa produk jasa bisa dikembalikan karena sifatnya yang sangat intangible dan terikat waktu.

Sama dengan nota retur pengembalian, nota pembatalan juga dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.65/PMK.03/2010. Dimana nota pembatalan merupakan dokumen yang digunakan untuk membatalkan seluruh hak dan fasilitas oleh penerima Jasa Kena Pajak (JKP).

Sama halnya dengan nota retur pajak pengembalian, nota retur pembatalan juga dibuat rangkap tiga yang diperuntukkan untuk Pengusaha Kena Pajak Pemberi Jasa, Penerima Jasa, dan Kantor Pelayanan Pajak tempat Penerima Jasa terdaftar.


Send this to a friend