Blog Archives - Rusdiono Consulting

July 16, 2021
1_9LjCJPuRo52sPNxkvTX_WA.jpeg

Banyak cara bagi Wajib Pajak untuk mencurangi kewajiban perpajakan salah satunya melalui tax evasion.

Tax evasion sejatinya bukan istilah baru di dunia perpajakan. Bahkan, isu ini sudah dibahas oleh dunia internasional bahkan sejak tahun 1970-an.

Salah satu contoh terkenal tentang tax evasion adalah apa yang dilakukan oleh salah satu pesepakbola Lionel Messi yang menggelapkan pajak di tahun 2016 sebesar 4 juta Euro.

Lalu, apa itu sebenarnya tax evasion? Apakah aktivitas tax evasion melanggar hukum?

Apa itu Tax Evasion?

Tax evasion sering disebut juga dengan tax fraud atau penggelapan pajak.

Tax evasion adalah bentuk pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak dengan sengaja mengurangi jumlah pajak terutang bahkan meniadakan kewajiban membayar pajaknya secara ilegal.

Melansir Investopedia, Wajib Pajak dianggap melakukan tax evasion apabila dengan sengaja menyembunyikan aset atau memanipulasi data Wajib Pajak untuk menghindari pembayaran pajak.

Termasuk di dalamnya, tidak melaporkan SPT hingga manipulasi informasi pendapatan dan jumlah aset.

Bahkan pada kasus terberat Wajib Pajak berusaha memalsukan atau mencatut identitas, menerbitkan faktur pajak palsu, pendirian perusahaan fiktif, dan terparah dengan sengaja tidak membayar pajak terutang.

Tentu tindakan-tindakan yang dijelaskan di atas dapat merugikan negara yang pada akhirnya menjadi bagian dari pelanggaran hukum.

Meski begitu, tidak semua tindakan kurang bayar atau tidak membayar pajak bisa dianggap sebagai bentuk tax evasion.

Kasus tax evasion harus melalui proses penyelidikan atau audit perpajakan oleh pejabat berwenang. Apakah ada unsur kesengajaan atau tidak yang dapat menimbulkan sanksi denda atau pidana.

Hukum Tindakan Pelanggaran Pajak di Indonesia

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, tax evasion atau penggelapan pajak dianggap sebagai tindakan melanggar hukum.

Lantas, bagaimana aturannya di Indonesia?

Hukum tindak pelanggaran perpajakan di Indonesia sendiri diatur dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam Undang-Undang tersebut apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau telah menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap maka Wajib Pajak dikenakan sanksi denda setinggi-tingginya sebesar dua kali jumlah pajak terutang.

Apabila ternyata terdapat unsur pidana di dalamnya, maka Wajib Pajak dikenakan kurungan selama-lamanya satu tahun penjara.

Sedangkan pada Pasal 39, dijelaskan juga apabila Wajib Pajak dengan sengaja melakukan:

  • Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan Nomor Pokok Wajib Pajak
  • Tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
  • Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikannya namun isi di dalamnya tidak sesuai/tidak lengkap
  • Menolak untuk dilakukan audit atau pemeriksaan
  • Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan dan/atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya
  • Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia
  • Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan.
  • Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Maka Wajib Pajak dapat dipidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dengan denda sekurang-kurangnya 2 kali jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.

Untuk menimbulkan efek jera, apabila Wajib Pajak terbukti melakukan tindak pidana perpajakan sebelum lewat satu tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi lebih berat menjadi dua kali sanksi pidana yang dijatuhkan.

Faktor yang Memengaruhi Tax Evasion

Ada pepatah kuno yang mengatakan, “Tak seorang pun senang membayar pajak

Melalui kutipan sederhana itu dapat diketahui bahwa secara naluri orang-orang sejatinya enggan membayar pajak karena dianggap sebagai beban tambahan.

Hal itu juga disepakati oleh Deborah Brautigam dalam bukunya Taxation and State-Building in Developing Country yang diterbitkan pada tahun 2008.

Menurutnya, pungutan pajak kepada masyarakat selalu bersifat quasi-voluntary.

Dengan kata lain, meski sifatnya sukarela tapi kesukarelaan tersebut memiliki unsur paksaan yang berasal dari undang-undang.

Sehingga tidak heran, jika dalam perkembangannya dunia perpajakan mengenal istilah tax evasion.

Analisis Penyebab Tax Evasion

Ada banyak studi yang menjelaskan kenapa entitas Wajib Pajak melakukan Tax Evasion. Salah satu studi yang paling umum adalah kaitannya dengan tax morale.

Menurut OECD, tax morale adalah ukuran persepsi atau kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban pembayaran pajak.

Minimnya tax morale diukur sebagai rendahnya pengetahuan bahkan kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan yang sering kali diasosiasikan dengan tax evasion.

Asas tax morale juga tidak terlepas dari sistem self-assessment system yang telah diterapkan oleh banyak negara termasuk Indonesia.

self-assessment system adalah sistem yang memungkinkan Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri.

Sistem mandiri seperti ini yang pada akhirnya membuka celah bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindak kecurangan perpajakan.

Meski begitu, hal ini bukan berarti sistem self-assessment system adalah sebuah kecacatan atau dosa besar bagi aktivitas perpajakan di suatu negara.

Pelanggaran pajak yang terjadi juga sejatinya tanggung jawab otoritas pajak di negara setempat yang memiliki wewenang untuk membina, meneliti, membangun sistem, dan mengawasi jalannya perpajakan.

Studi lainnya adalah yang dilakukan oleh Alfredo Lamagrande. Dimana terdapat empat model pengukuran penyebab adanya tax evasion yaitu:

  1. Model ekonomis – model paling sederhana yaitu tax evasion dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian atau memaksimalkan keuntungan Wajib Pajak bersangkutan.
  2. Model Empiris – model survei dan wawancara dengan mengambil sampel tertentu terhadap subjek pajak.

Contohnya yang dikemukakan oleh Spicer Lundstedt (1980) yang menjelaskan bahwa tax evasion akan berkurang ketika koersivitas (tingkat sanksi) lebih tinggi dan deteksi adanya pelanggaran dini.

  1. Model Simulasi dan Eksperimen – model penelitian tax evasion dengan melakukan simulasi atau eksperimen pada subjek pajak yang berada pada kondisi atau situasi tertentu.

Contoh apa yang dilakukan oleh Kleven  dkk. melalui penelitiannya yang berjudul Unwilling or Unable to Cheat? Evidence From a Tax Audit Experiment in Denmark di tahun 2011 terhadap 40 ribu Wajib Pajak di Denmark.

Dalam penelitiannya membuktikan bahwa audit memiliki dampak positif terhadap kepatuhan pajak.

  1. Model Psiko-Ekonomi – Model yang menggambarkan bahwa tax evasion terjadi karena kompleksitas penyebab karena melibatkan psikologi-ekonomi subjek Wajib Pajak.

Misalnya, tax evasion terjadi karena pengaruh dari lingkungan sosial budaya atau adanya rasa diskriminasi yang dirasakan oleh Wajib Pajak terhadap pengenaan pajaknya.

Dari model analisis tersebut, sebenarnya dapat dilihat bahwa baik Wajib Pajak maupun otoritas pajak memiliki peran penting dalam menertibkan aktivitas perpajakan salah satunya mengurangi praktik tax evasion.

Perbedaan Tax Evasion, Tax Avoidance, dan Tax Planning

Hal yang sering ditanyakan terkait tax evasion adalah perbedaannya dengan tax avoidance dan juga tax planning.

Perbedaan ketiganya adalah didasari dari legalitas. Itu artinya aktivitas tersebut mampu merugikan negara atau tidak.

Tax evasion jelas dalam praktiknya memiliki dampak kerugian bagi negara dan sifatnya ilegal karena melanggar Undang-Undang.

Lalu apa yang membedakannya dengan tax avoidance?

Secara umum bahkan disebutkan dalam buku-buku perpajakan, tax avoidance adalah skema transaksi perpajakan yang bertujuan mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara.

Itu artinya tindakan tax avoidance masih berada dalam koridor hukum. 

Salah satu contoh adalah aktivitas perpajakan di negara tax haven yang memanfaatkan kelemahan hukum pajak di negara tersebut.

Beda tax avoidance, beda juga dengan tax planning.

Tax planning sendiri juga merupakan skema yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak terutang namun sesuai dengan perundang-undangan dan sifatnya tidak menimbulkan sengketa pajak.

Karena sifatnya yang penuh kehati-hatian, tax planning biasanya disusun oleh konsultan pajak.

 

Baca Juga: Tax Planning, Solusi Jitu Perusahaan Menghemat Perpajakan

Contoh Kasus Tax Evasion

Contoh yang paling umum dan sering terjadi adalah overestimate of deduction atau pelaporan biaya objek pajak yang lebih besar dari seharusnya yang membuat pengenaan pajaknya menjadi lebih kecil.

Sebaliknya, banyak juga Wajib Pajak yang melakukan understatement of income atau mencatat pendapatan yang lebih kecil dengan motivasi yang sama: pengenaan pajak yang lebih kecil.

Contoh kasus adalah pembelian properti. Misal sebuah developer properti berhasil menjual rumah mewah seharga Rp10 miliar.

Namun dalam akta notaris hanya tertulis Rp900 juta dimana terdapat selisih Rp9,1 miliar.

Dalam transaksi tersebut terdapat potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disetor sebesar 10% dari Rp9,1 miliar yaitu Rp910 juta dan PPh final sebesar 5% dari Rp9,1 miliar yaitu Rp455 juta.

Dalam transaksi tersebut negara memiliki potensi penerimaan sebesar Rp1,3 miliar.

Bayangkan jika dalam kurun satu tahun developer tersebut berhasil menjual ratusan unit, kerugian negara bisa mencapai puluhan miliar.

Kesimpulan

Tax evasion adalah satu hal yang sulit dihindari karena sifat naluriah manusia yang sejatinya enggan untuk membayar pajak.

Tax evasion pun juga menjadi tanggung jawab baik bagi Wajib Pajak maupun otoritas pajak.

Bagi Wajib Pajak, perlu disadari bahwa pemungutan pajak sejatinya dilakukan untuk kepentingan publik yang pada akhirnya dinikmati oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Selain itu, otoritas pajak wajib untuk meningkatkan deteksi pelanggaran dan efisiensi sistem administrasi perpajakan.

Otoritas perpajakan juga dianggap perlu untuk tetap konsisten melakukan pengarahan atau publikasi kepatuhan pajak kepada seluruh Wajib Pajak.

Dalam hal ini pula, pemerintahan juga perlu meningkatkan rasa kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemanfaatan pemungutan pajak sudah dilakukan tepat sasaran.


July 16, 2021
WhatsApp-Image-2021-07-10-at-2.43.08-PM.jpeg

Tidak ada yang tidak memiliki risiko. Begitu pun juga dengan bisnis. Apapun kondisinya, risiko tidak akan bisa Anda hindari. Tapi bisa Anda atur besar-kecil dampak yang ditimbulkan melalui manajemen risiko.

Untuk lebih jauh mengenal manajemen risiko dan kenapa hal tersebut menjadi penting, simak artikel berikut ini.

Apa itu Manajemen Risiko?

Definisi risiko sebenarnya sudah bisa dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Mari ambil contoh ketika Anda ingin berangkat ke kantor.

Ketika berangkat ke kantor, terdapat banyak risiko yang bisa saja terjadi kepada Anda.

Agar bisa mencapai kantor Anda dengan selamat, tanpa disadari Anda telah melakukan manajemen risiko.

Mulai dari kapan Anda harus berangkat dan mengambil rute terbaik. Kendaraan apa yang Anda pilih untuk pergi ke kantor. Bahkan apa yang Anda persiapkan dari rumah untuk pekerjaan di kantor.

Lalu, apa risikonya?

kecelakaan, terlambat kerja, atau risiko lupa untuk mempersiapkan materi pekerjaan atau presentasi.

Dari rentetan kegiatan dari contoh tersebut sebenarnya Anda sudah bisa menarik kesimpulan apa itu manajemen risiko.

Manajemen risiko adalah proses logis untuk mengelola potensi adanya kerugian sehingga potensi tersebut dapat dikurangi, dihindari atau bahkan memberikan peluang baru bagi subjek tertentu.

Subjek tertentu yang dimaksud adalah perorangan, organisasi, perusahaan, atau pemerintahan.

Lalu, apa saja yang dimaksud dengan proses logis itu?

Proses logis adalah rentetan aktivitas yang dilakukan secara sadar mulai dari mengidentifikasi, menganalisis, pencegahan, penanganan, hingga evaluasi.

Bentuk dan Sumber Risiko

Sebelum lebih jauh membahas tentang manajemen risiko, perlu diketahui bahwa risiko memiliki dua istilah penting. Peril dan Hazard.

Peril sendiri adalah potensi yang menyebabkan risiko atau kerugian itu terjadi. Sedangkan hazard adalah pemicu yang mampu meningkatkan potensi risiko.

Contoh ketika pandemi COVID-19. Pandeminya sendiri merupakan peril. Sedangkan bentuk hazard-nya adalah interaksi antar manusia yang menyebabkan penularan virus dan memperburuk kondisi pandemi.

Selain itu, risiko juga memiliki bentuk. Mengetahui bentuk risiko membantu Anda untuk merumuskan atau mengidentifikasi risiko yang terjadi.

Apa saja bentuk-bentuk risiko secara umum?

    • Risiko usaha – Meliputi risiko kerugian, risiko produksi, risiko SDM, kegagalan mesin, atau kerusakan data.
    • Risiko geografis – Misalnya cuaca, bencana alam seperti banjir, gempa, atau hama.
    • Risiko Ekonomi – Meliputi kondisi perekonomian negara yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi secara mikro.
    • Risiko politik – Meliputi kondisi politik dan kebijakan usaha.
    • Risiko legal – Meliputi gugatan seperti sengketa hak paten, bangunan, pajak, atau utang-piutang.

 

  • Risiko sosial dan budaya – Meliputi vandalisme, kerusuhan, budaya masyarakat yang tidak sesuai dengan cita-cita perusahaan, pemogokan pegawai, perampokan.

 

  • Risiko ketidakpastian – Misalnya kecelakaan kerja, kebakaran, atau pandemi.

Selain bentuk, ada juga identifikasi sumber risiko yang meliputi:

 

  • Sumber eksternal– Risiko yang bersumber dari luar. Meliputi perubahan perilaku konsumen, kekecewaan konsumen, persaingan bisnis, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, pemerintah
  • Sumber internal – Risiko yang bersumber dari dalam. Meliputi SDM, peralatan, hingga pengembangan teknologi.

 

Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko

Secara umum, tujuan manajemen risiko adalah sebagai dasar bagi entitas baik pribadi maupun organisasi untuk mengurangi adanya resiko yang akan berdampak langsung pada entitas tersebut.

Dengan kata lain, tujuan yang ditetapkan dapat dengan mudah tercapai.

Secara khusus, manajemen risiko memiliki tujuan sebagai berikut:

  • Sebagai sumber informasi potensi risiko kepada pihak yang berkaitan.
  • Mengontrol risiko termasuk mengurangi potensi kerugian yang ditimbulkan dari risiko.
  • Memastikan entitas perusahaan berjalan pada koridor yang semestinya.
  • Membantu perusahaan dalam mengefisiensikan anggaran.
  • Memberikan rasa aman.
  • Memberikan gambaran apakah risiko tersebut dapat dijadikan peluang yang menguntungkan bagi perusahaan atau tidak.
  • Membantu perusahaan mengelola sumber daya yang ada secara efisien.
  • Meningkatkan produktivitas dan keuntungan.
  • Membantu perusahaan dalam mengambil keputusan terutama pada keputusan-keputusan strategis.

Jadi sejatinya manajemen risiko bukan hanya dilakukan ketika ada potensi risiko. Namun ada atau tidak, perusahaan tetap harus memiliki master plan manajemen risiko.

Mengukur Risiko

Untuk memulai manajemen risiko, perusahaan perlu mengukur risiko yang akan terjadi untuk mengetahui seberapa besar potensi yang ditimbulkan dari risiko tersebut.

Selain itu, dengan mengukur risiko, perusahaan juga bisa melakukan ranking atau membuat daftar prioritas mana risiko yang relevan dan memiliki sifat urgensi.

Apa saja sih metode pengukuran risiko itu?

1. Pengukuran Probabilitas

Mengukur seberapa sering risiko terjadi pada rentetan peristiwa spesifik. Misalnya, seberapa sering petani mengalami gagal panen dalam satu periode tertentu.

2. Pengukuran Notional

 Bertujuan mengukur objek yang rentan mengalami risiko. Misalnya perusahaan meminjamkan uang kepada pihak lain sebesar Rp100juta, maka besarnya risiko kredit berdasarkan pendekatan notional adalah Rp100 juta.

3. Pengukuran Sensitivitas

Metode yang sama dengan pengukuran notional namun dipengaruhi dengan faktor atau variabel penentu.

Misalnya risiko aset keuangan yang diukur berdasarkan tingkat pengembalian aset yang bersangkutan terhadap perubahan tingkat pengembalian pasar.

4. Metode Volatilitas

Pengukuran apabila objek yang rentan terhadap risiko bernilai fluktuatif atau tidak tetap. Ukuran yang umum digunakan adalah menggunakan standar deviasi. 

Semakin besar deviasi maka semakin fluktuatif nilai tersebut. Itu berarti objek yang rentan terhadap risiko semakin berisiko.

5. Metode Value at Risk

Mengukur risiko berdasarkan kerugian maksimum yang akan dan bisa terjadi pada suatu objek yang rentan terhadap risiko.

6. Metode Matriks

Metode pengukuran yang cukup sederhana yaitu dengan membuat matriks dengan mengelompokkan risiko berdasarkan dua indikator yaitu frekuensi terjadinya risiko dan signifikansi dampak (severity) dari risiko.

 

Baca Juga: Pengertian Manajemen Biaya, Konsep hingga Langkah Penerapannya

Pendekatan atau Metode Manajemen Risiko

Salah satu tahapan terpenting dalam manajemen risiko adalah pengendalian risiko (risk control).

Risk control bisa dikatakan sebagai inti dari aktivitas manajemen risiko. Dimana perusahaan dalam hal ini mengelola risiko yang dan akan terjadi.

Dalam melakukan risk control, entitas bisnis atau perusahaan menggunakan beberapa pendekatan atau metode di antaranya sebagai berikut.

1. Penghindaran Risiko (Risk Avoidance)

 Pendekatan dengan cara menghindari objek-objek yang dapat menimbulkan risiko.

Contoh: untuk menghindari perusahaan berhenti beroperasi saat pandemi, perusahaan menerapkan work from home.

2. Segregasi

Memisahkan dua objek yang berpotensi menimbulkan risiko. Contohnya: Memisahkan beberapa karyawan yang tengah memiliki konflik.

3. Pencegahan Risiko (Loss Prevention)

Pendekatan dengan melakukan pencegahan akan timbulnya risiko. Misalnya: Perusahaan melakukan audit keuangan tiap tahunnya untuk mencegah adanya kerugian yang diakibatkan dari penyelewengan.

4. Pengurangan Risiko (Loss Reduction)

Metode pendekatan dengan mengurangi dampak kerugian yang terjadi. Misalnya: Mengurangi biaya produksi atau menjual harga murah pada barang-barang yang sukar terjual.

Dalam pengurangan risiko ada dua cara yaitu pre-loss reduction dan post-loss reduction.

pre-loss reduction adalah upaya meminimalkan risiko sebelum terjadinya risiko. Misalnya menyediakan alat pemadam kebakaran.

Sedangkan post-loss reduction adalah upaya meminimalkan risiko setelah terjadinya risiko. Misalnya menyelamatkan sisa barang akibat kebakaran.

5. Risk Retention

Upaya perusahaan untuk mempertahankan risiko karena dianggap objek berisiko memiliki biaya yang lebih besar dibanding dengan biaya risiko itu sendiri.

Dengan kata lain, perusahaan akan menanggung biaya risiko atau ganti rugi terhadap risiko itu sendiri.

Contohnya adalah ketika perusahaan rela mengembalikan uang yang dibayar pelanggan ketika produk yang dijual mengalami cacat.

6. Risk Transfer

Pendekatan ini dilakukan dengan membagi objek yang berpotensi risiko kepada pihak lain dengan memberikan jaminan kepada pihak yang bersangkutan.

Contohnya: Perusahaan mengandalkan konsultan bisnis untuk mengelola risiko perusahaan itu.

7. Non-Insurance Transfer

hampir sama dengan risk transfer yaitu dengan memberikan objek berisiko kepada pihak lain.

Bedanya, non-insurance transfer tidak memberikan jaminan kepada pihak yang menerima objek berisiko. 

Biasanya metode ini berjalan dengan kesepakatan atau aturan yang dibuat oleh masing-masing perusahaan.

Contoh metode ini adalah ketika Anda membeli barang dari supplier, maka barang tersebut menjadi tanggung jawab pengirim selama pengiriman.

 

Tahapan atau Proses Manajemen Risiko Perusahaan

Jika menjabarkan seluruh tahapan, proses manajemen risiko memiliki tahapan yang cukup kompleks.

Namun sebagai dasar, ada tiga tahapan utama yang wajib dilakukan perusahaan ketika ingin mengelola risiko.

Tiga tahapan itu adalah identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko. 

Untuk menjelaskan tahapan tersebut secara rinci, simak penjelasan di bawah berikut.

1. Identifikasi Risiko

Proses yang pertama adalah mengidentifikasi objek yang memiliki potensi risiko dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan objek berpotensi risiko tersebut.

Adapun beberapa aktivitas yang dilakukan meliputi:

  • Menentukan ruang lingkup yang akan diidentifikasi apakah lingkungan internal atau eksternal
  • Menetapkan dan membuat daftar objek yang memiliki potensi risiko. Baik yang sifatnya tidak berbentuk seperti keuangan dan penjualan maupun yang sifatnya fisik seperti aset atau SDM.
  • Melakukan diskusi untuk menentukan arah kebijakan terhadap objek yang berpotensi memiliki risiko.

2. Analisis Risiko

Setelah melakukan identifikasi risiko, perusahaan selanjutnya melakukan analisis risiko untuk mengetahui dampak dan ukuran risiko serta dan metode yang akan digunakan untuk mengontrol risiko.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis risiko yaitu:

Menentukan metode analisis

Analisis kualitatif biasanya dilakukan untuk mengukur potensi risiko secara fisiko tanpa memerhatikan monetary value.

Sedangkan analisis kuantitatif merupakan analisis finansial yang memerhatikan monetary value.

Perbedaan kedua analisis ini adalah apabila Anda tidak memiliki data yang cukup, maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Mengukur tingkat risiko

Pada sub judul sebelumnya telah dibahas metode analisis untuk mengukur tingkat risiko dimana terdapat dua indikator utama dalam pengukuran tingkat risiko yaitu frekuensi dan signifikansi (severity).

3. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko (risk control) adalah proses inti dari manajemen risiko. Dimana perusahaan Anda melakukan mitigasi terhadap risiko.

Pendekatan pengendalian risiko juga sudah dibahas pada sub-judul sebelumnya.

Penggunaan pendekatan juga sangat bergantung pada kondisi perusahaan, jenis risiko, dan ukuran risiko

Selain melakukan mitigasi, ada tiga tahapan lain yang tidak kalah penting pada proses ini, yaitu:

 

  • Komunikasi dan delegasi – Rencana mitigasi risiko yang telah ditentukan kemudian dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang menyangkut dengan objek berisiko. Seperti manajemen, pekerja, atau pihak ketiga.
  • Memantau (Monitoring) – Proses mitigasi risiko selanjutnya dipantau apakah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
  • Evaluasi – Pada akhir periode tertentu, perusahaan akan mengevaluasi segala proses manajemen risiko. Apa saja yang berdampak, berapa kerugian yang terjadi, apakah ada peluang baru, hingga pembetulan metode yang digunakan.

 

Penutup

Setiap bisnis pasti memiliki risiko entah itu berskala kecil atau besar. Namun yang pasti, perusahaan mau-tidak-mau harus berupaya mengelola risiko tersebut.

Jika Anda sulit untuk mengelola risiko bisnis saat ini, Anda bisa mengandalkan konsultan bisnis yang saat ini sudah banyak tersedia di Indonesia.

Rusdiono Consulting sebagai salah satu konsultan bisnis dan perpajakan siap memberikan pendampingan dalam mengelola risiko bisnis Anda.


July 14, 2021
WhatsApp-Image-2021-07-10-at-2.19.15-PM.jpeg

Tahukah Anda bahwa bagi pebisnis yang memiliki jumlah penghasilan tertentu dalam setahun wajib memiliki NPPKP?

Apa sebenarnya NPPKP dan kenapa pengusaha wajib memilikinya?

Melalui artikel ini, Rusdiono Consulting akan menjelaskan apa itu NPPKP mulai dari fungsi hingga cara pengajuannya.

Pengertian Nomor Pengukuhan PKP (NPPKP)

NPPKP atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah nomor identitas yang dimiliki oleh Wajib Pajak (WP) yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Alasan kenapa WP dikukuhkan sebagai PKP adalah berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang dikenakan.

Hal tersebut karena kewajiban perpajakan WP yang tidak dikukuhkan sebagai PKP berbeda dengan yang dikukuhkan yang lebih nanti akan dibahas pada sub judul Kewajiban bagi Pemilik NPPKP.

NPWP dan NPPKP, Apa Bedanya?

Baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas bahwa orang yang bersangkutan merupakan subjek pajak.

Dengan kata lain, orang yang sudah memiliki kewajiban perpajakan wajib memiliki NPWP sebagai tanda identitas.

Sedangkan NPPKP seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan Nomor Identitas bagi WP Orang Pribadi atau Badan yang dikukuhkan sebagai PKP.

Singkatnya, seluruh pemegang NPPKP sudah pasti memiliki NPWP dan sebaliknya pemegang NPWP belum pasti memiliki NPPKP.

Baca Juga: Syarat Pembuatan NPWP Perseorangan

Fungsi NPPKP

Adapun fungsi Nomor Pengukuhan PKP adalah sebagai berikut:

  1. Sebagai identitas WP yang telah dikukuhkan sebagai PKP
  2. Sebagai penanda dan pengawasan kewajiban administrasi perpajakan dalam hal memenuhi kewajiban Pajak pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
  3. Sebagai bukti legalitas dan kredibilitas PKP sehingga mampu mengikuti transaksi usaha yang berkaitan dengan pemerintah.

Sama dengan Surat Ketetapan Pajak yang mencantumkan NPWP, NPPKP juga tercantum dalam Surat Pengukuhan PKP yang berisi juga terkait identitas, NPWP, Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), hingga status usaha.

Kewajiban bagi Pemilik NPPKP

Kepemilikan NPPKP merupakan tanda bahwa WP telah dikukuhkan sebagai PKP. Otomatis, hal itu juga merubah status kewajiban WP itu sendiri.

Adapun kewajiban-kewajiban tersebut meliputi:

  1. Pemungutan PPN dan PPnBM terutang
  2. Menyetorkan PPN kurang bayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dibanding pajak masukan yang dapat dikreditkan serta penyetoran PPnBM terutang.
  3. Pelaporan PPn dan PPnBM terutang.

 

Baca Juga: Apa Itu Pajak PPN? Cari Tahu Definisi, Objek, dan Tarifnya di Sini

Syarat Mendapatkan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Lalu, apa syaratnya untuk mendapatkan NPPKP atau dengan kata lain dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)?

Tidak semua pebisnis atau pengusaha wajib atau berhak mendapatkan pengukuhan PKP.

Direktorat Jenderal Pajak menetapkan pengusaha yang berhak dan diwajibkan mendapatkan pengukuhan PKP adalah pengusaha yang memiliki omzet atau peredaran bruto sebesar Rp4,8 miliar per tahun.

Kurang dari itu, pemilik usaha tidak wajib untuk mengajukan atau dikukuhkan sebagai PKP.

Lalu bagaimana syarat untuk mengajukan pengukuhan PKP?

Wajib Pajak yang ingin dikukuhkan sebagai PKP dan mendapatkan NPPKP wajib melampirkan dokumen yang dibutuhkan antara lain sebagai berikut.

Wajib Pajak Pribadi

  • Fotokopi atau pindaian Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI.
  • Fotokopi paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi WNA yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang.
  • Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
  • Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat Pemerintahan Daerah sekurang-kurangnya setingkat Lurah atau Kepala Desa.

Wajib Pajak Badan

  • Fotokopi akta pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang.
  • Fotokopi kartu NPWP salah satu pengurus atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah setingkat Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing.
  • Dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
  • Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah setingkat Lurah atau Kepala Desa.

Wajib Pajak Badan Berbentuk Kerja Sama Operasional (KSO)

  • Fotokopi Perjanjian Kerja sama atau Akta pendirian sebagai bentuk Kerja Sama Operasional yang dilegalisir pejabat berwenang.
  • Fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota Kerja Sama Operasional.
  • Fotokopi Kartu NPWP orang Pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota Kerja Sama Operasional atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab Warga Negara Asing.
  • Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
  • Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya setingkat Lurah atau Kepala Desa.

Di samping persyaratan-persyaratan tersebut, petugas biasanya juga meminta dokumen persyaratan tambahan berupa:

  • Bukti sewa atau kepemilikan tempat usaha.
  • Foto ruangan atau tempat usaha.
  • Denah tempat usaha.
  • Peta lokasi.
  • Spesimen penandatanganan faktur yang disediakan formulirnya oleh KPP.
  • Daftar harta atau inventaris kantor.
  • Laporan keuangan.

Kelengkapan dokumen tersebut disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Setelah itu, pengusaha yang mengajukan pengukuhan akan menerima bukti penerimaan surat.

Perlu dicatat juga, jangka waktu permohonan pengukuhan PKP paling lambat 10 hari kerja setelah permohonan diterima.

Setelah permohonan disampaikan, maka pemohon tinggal menunggu sampai petugas pajak melakukan survei lapangan.

Apabila permohonan diterima, maka KPP memberikan Surat Pengukuhan PKP yang berisi Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).


July 13, 2021
WhatsApp-Image-2021-07-10-at-2.01.32-PM.jpeg

Formulir perubahan data wajib pajak adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak ketika ingin mengubah data dan informasi perpajakannya.

Perubahan data Wajib Pajak yang diakomodasi melalui formulir tersebut meliputi perubahan data Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, maupun Bendahara.

Di samping itu formulir perubahan data wajib pajak juga berlaku untuk semua urusan jenis pajak.

Aturan Formulir Perubahan Data wajib Pajak

Pada awal paragraf sudah disebutkan mengenai fungsi dari formulir perubahan data Wajib Pajak. 

Lalu, bagaimana aturan mengenai formulir perubahan data Wajib Pajak?

Formulir perubahan data Wajib Pajak sejatinya diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Dalam peraturan tersebut, Wajib Pajak dapat melakukan permohonan perubahan data yang terdapat dalam administrasi perpajakan dengan keadaan yang sebenarnya.

Dengan catatan, perubahan data yang dimaksud tidak mengakibatkan pemindahan tempat Wajib Pajak bersangkutan.

Data yang Bisa Diubah dengan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak

Masih dari peraturan yang sama, Perdirjen Pajak No.PER-04/PJ/2020 menjelaskan data-data apa saja yang bisa diubah oleh Wajib Pajak. Di antaranya sebagai berikut.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, meliputi:

  1. Perubahan identitas Wajib Pajak termasuk nama, tempat tanggal lahir, status perkawinan, kebangsaaan, dan informasi kontak.
  2. Perubahan alamat tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha dalam wilayah kerja KPP yang sama.
  3. Perubahan sumber penghasilan Wajib Pajak.
  4. Perubahan Wajib Pajak menjadi Wajib Pajak Warisan belum Terbagi.
  5. Terdapat kesalahan tulis data Wajib Pajak pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Bagi Wajib Pajak Badan

Selain alasan kesalahan tulis data Wajib Pajak pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak Badan bisa mengubah data-data yang meliputi:

  1. Perubahan identitas Wajib Pajak yang tidak mengubah bentuk badan hukum.
  2. Perubahan alamat tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha dalam wilayah kerja KPP yang sama.
  3. Perubahan jenis usaha Wajib Pajak.
  4. Perubahan struktur permodalan atau kepemilikan Wajib Pajak Badan yang tidak mengubah bentuk badan hukum.
  5. Terdapat perbedaan antara data terkait kategori dan bentuk badan pada basis data perpajakan dengan kategori atau bentuk badan usaha Wajib Pajak yang sebenarnya dan yang seharusnya tercatat dalam basis data perpajakan dari sejak terdaftar sesuai dengan dokumen yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Perubahan data juga berlaku bagi instansi pemerintah apabila ingin merubah Kepala Instansi Pemerintah dan/atau pejabat Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan.

Cara Ajukan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak secara Konvensional

Cara mengajukan permohonan perubahan data Wajib Pajak dapat dilakukan dengan 2 cara.

Melalui metode konvensional atau tertulis dan metode permohonan secara online.

Untuk permohonan data Wajib Pajak tertulis, pemohon dapat mengisi dan menandatangani Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan melampirkan dokumen pendukung.

Pemohon bisa mengajukan permohonan perubahan data Wajib pajak yang dapat disampaikan dengan cara berikut ini:

  • Mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak Terdaftar
  • Apabila di wilayah Anda sulit untuk menjangkau KPP, bisa mendatangi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
  • Mengirim permohonan perubahan Data Wajib Pajak melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
  • Mengirim melalui jasa ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Agar memperjelas permohonan perubahan data Anda sebagai Wajib Pajak, Formulir Perubahan Data Wajib Pajak harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon.

Sementara jika perubahan data dilakukan secara jabatan, formulir permohonan wajib ditandatangani pengusul.

Perlu dicatat juga, Wajib Pajak hanya bisa mengisi formulir pada bagian data yang ingin diubah saja.

Di samping itu, Wajib Pajak juga perlu melampirkan atau membawa dokumen-dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perubahan data.

Misalnya Wajib Pajak ingin merubah sumber penghasilan utamanya. Maka yang perlu dibawa adalah surat keterangan dari perusahaan.

Apabila Formulir Perubahan Data Wajib Pajak tertulis beserta berkas pendukung telah diterima secara lengkap, KPP akan memberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS).

Cara Mengubah Data Wajib Pajak secara Online/Elektronik

Selain dengan cara konvensional, Wajib Pajak yang ingin melakukan pemutakhiran data perpajakan juga bisa melakukan perubahan data secara elektronik.

Pada Pasal 13 dan 14 Perdirjen Pajak No.PER-04/PJ/2020, Pemohon bisa mengajukan permohonan perubahan data melalui:

    • Aplikasi registrasi atau e-Reg Pajak.

 

  • Contact Center

 

  • Saluran elektronik tertentu lainnya yang ditentukan dan mendapatkan otoritas dari Direktorat Jenderal Pajak.

Lalu bagaimana caranya?

  1. Anda bisa mengisi Formulir Perubahan Data Wajib Pajak  melalui aplikasi registrasi e-reg pajak melalui https://ereg.pajak.go.id/login
  2. Permohonan perubahan data yang telah diisi melalui aplikasi registrasi dianggap telah ditandatangani secara elektronik dan memiliki kekuatan hukum.
  3. Untuk berkas pendukung, Wajib Pajak perlu mengunggah (upload) salinan digital atau softcopy berkas tersebut melalui aplikasi registrasi perpajakan.
  4. Jika dokumen dan permohonan diterima oleh KPP, Wajib Pajak akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).
  5. Apabila melakukan permohonan perubahan data melalui contact center, Wajib Pajak wajib memenuhi proses validasi identitas untuk membuktikan bahwa Wajib Pajak sendiri yang mengajukan permohonan yang dimaksud.
  6. Perubahan data yang diajukan melalui contact center dianggap diterima apabila Wajib Pajak telah mengafirmasi setiap pernyataan atas perubahan data secara sungguh-sungguh.

Apabila permohonan tidak ditanggapi oleh KPP dalam jangka waktu 14 hari kerja semenjak permohonan diajukan, maka permohonan tersebut dianggap tidak diterima.

KPP juga akan menyampaikan pemberitahuan melalui email terdaftar Wajib Pajak apabila permohonan perubahan data yang dianggap tidak diterima, 

Bagaimana Cara Ketahui Perubahan Data telah Dilakukan oleh Pejabat KPP?

Apabila seluruh permohonan pengajuan perubahan data diterima dan telah diubah, selanjutnya pejabat KPP akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data kepada Wajib Pajak.

Surat Pemberitahuan Perubahan Data akan dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui email terdaftar Wajib Pajak, secara langsung, melalui pos dengan Bukti Pengiriman Surat, atau melalui perusahaan ekspedisi.

Penutup

Itulah fungsi dan cara melakukan perubahan data melalui Formulir Perubahan Data Wajib Pajak.

Sebagai Wajib Pajak, tetaplah taat terhadap aktivitas perpajakan termasuk memenuhi kewajiban perpajakan Anda.

Bagi rekan Wajib Pajak yang menjalankan bisnis dan kesulitan dalam mengelola kewajiban perpajakan, Rusdiono Consulting bisa menjadi rekan konsultan terbaik Anda.


July 12, 2021
laman-3-versi-2-1280x574.jpg

Bagi Wajib Pajak yang ingin menyetorkan pajak, maka diwajibkan untuk mengisi formulir SSP atau Surat Setoran Pajak.

Melalui SSP, Wajib Pajak harus melengkapi formulir dan menyerahkannya ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk Menteri Keuangan.

Lalu, bagaimana cara membuat atau mengisi formulir Surat Setoran Pajak (SSP)?

 

Pengertian dan Landasan Hukum Surat Setoran Pajak (SSP)

Ketentuan terkait pengisian formulir Surat Setoran Pajak atau SSP awalnya diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak.

Kemudian Peraturan tersebut mengalami beberapa perubahan di antaranya:

  • Perdirjen Pajak No.PER-23/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak.
  • Perdirjen Pajak No.PER-24/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak.
  • Perdirjen Pajak No.PER-30/PJ/2015 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak.
  • Perdirjen Pajak No.PER-44/PJ/2016 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak.
  • Perdirjen Pajak No.PER-22/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak.

Hingga yang terakhir adalah Perdirjen Pajak No.PER-09/2020 yang terbit dan berlaku mulai tanggal 30 April tahun 2020.

Jika diambil melalui Perdirjen yang telah diterbitkan, pengertian Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

 

Perkembangan SSP menjadi SSE

Belakangan, tepatnya per-1 Januari 2016 Kementerian Keuangan mengeluarkan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2).

Dimana pada modul tersebut pembayaran dan penyetoran pajak dapat dilakukan secara online dengan mengisi Surat Setoran Elektronik (SSE) Pajak melalui sistem billing.

Sistem billing sendiri adalah sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik.

Khusus Direktorat Jenderal Pajak, kode billing secara acak yang diawali dengan angka 0, 1, 2, dan 3.

Sebelum adanya MPN G2, Wajib Pajak dalam pembayaran pajak harus melakukan setor secara manual dan sering kali menyulitkan bagi Wajib Pajak yang tidak punya waktu untuk pergi ke Bank atau Kantor Pos persepsi.

 

Baca Juga: Panduan Bayar Pajak Mudah & Cepat dengan e-Billing

 

Ketentuan dan Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak (SSP) Terbaru

Menurut Perdirjen Pajak No.PER-09/2020, Bentuk surat setoran pajak terdiri dari dua rangkap saja, yaitu:

  • Lembar ke-1 disampaikan ke Bank/Pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya;
  • Lembar ke-2 untuk arsip Wajib Pajak.

Meski begitu, SSP bisa dibuat lebih dari dua rangkap sesuai dengan kebutuhan dan tidak bisa dibuat sendiri oleh Wajib Pajak.

Di samping itu, satu SSP bisa digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran atas:

  • 1 (satu) jenis pajak;
  • 1 (satu) Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak; dan
  • 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan PBB, Surat Tagihan PBB, atau surat keputusan atau putusan atas upaya hukum yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, dalam hal pembayaran atas ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak dengan menggunakan satu kode akun pajak dan satu kode jenis setoran.

Untuk kode akun dan jenis setoran pajak, dapat Anda lihat melalui tautan berikut ini.

Baca Juga: Kenali 2 Cara Membayar Pajak Penghasilan, Apa Saja?

 

Cara Mengisi Formulir Surat Setoran Pajak (SSP)

Formulir SSP terdiri dari beberapa kolom yang wajib diisi. Berikut contoh Surat Setoran Pajak:

Cara Mengisi Formulir Surat Setoran Pajak (SSP)

Lalu, bagaimana cara pengisian formulir SSP secara manual?

Sebagai catatan, karena akan dijelaskan secara singkat, penulis hanya akan menjelaskan hal-hal yang mungkin secara umum tidak diketahui oleh Wajib Pajak.

Berikut penjelasannya:

  • Pada kolom Nomor Objek Pajak (NOP) diisi dengan Nomor Objek Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
  • Pada kolom Alamat OP (Objek Pajak) diisi dengan alamat tempat objek pajak sesuai dengan SPPT.
  • Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran diisi dengan kode berdasarkan pajak terutang yang akan disetorkan. 

Untuk daftar Kode Akun dan Setoran Pajak dapat Anda lihat di https://www.pajak.go.id/index.php/id/kode-akun-pajak-dan-kode-jenis-setoran-pajak

  • Kolom Uraian Pembayaran diisi dengan uraian yang terdapat pada kolom Jenis Setoran yang memiliki hubungan dengan Kode Akun dan Jenis Setoran Pajak.

Khusus PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas penyewaan tanah dan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan dicatat pula nama pembeli atau penyewa.

  • Kolom Nomor Ketetapan diisi berdasarkan nomor dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Setelah Anda mengisi formulir Surat Setoran Pajak, selanjutnya adalah ke tahap pembayaran pajak secara manual dengan menyerahkan SSP kepada teller Bank atau Kantor Pos Persepsi.

Wajib Pajak selanjutnya akan menerima kembali SSP lembar dua yang berisi NTPN dan Nomor Transaksi Pembayaran yang telah ditandatangani oleh pejabat bank atau kantor pos sebagai bukti setor.

Terakhir, Wajib Pajak melaporkan bukti setor kepada KPP terdekat.

 

Cara Mengisi Surat Setoran Elektronik Pajak (SSE)

Seperti yang telah dibahas pada awal artikel ini, penggunaan SSP sudah mulai ditinggalkan dan Wajib Pajak kini bisa melakukan penyetoran pajak secara elektronik.

Bagaimana caranya?

  1. Caranya adalah Wajib Pajak dapat mengakses e-Billing dan memperoleh ID Billing yang disediakan oleh DJP atau penyedia jasa aplikasi perpajakan.
  2. Namun agar bisa mendapatkan ID Billing, Wajib Pajak harus melakukan registrasi terlebih dahulu di situs DJP Online.
  3. Setelah Wajib Pajak sudah terdaftar, langkah selanjutnya Wajib Pajak login ke situs DJP Online menggunakan NPWP dan password.
  4. Setelah masuk, pilih e-billing dan selanjutnya akan muncul formulir SSE yang kurang lebih kolom pengisiannya sama dengan SSP manual.
  5. Setelah formulir diisi dengan lengkap, klik submit untuk mendapatkan ID Billing.
  6. ID Billing ini nantinya akan digunakan sebagai identitas pembayaran pajak yang akan disetorkan kepada bank atau metode pembayaran lainnya.

Itulah penjelasan singkat mengenai Surat Setoran Pajak (SSP). Di era yang serba digital ini, penggunaan SSP sudah banyak ditinggalkan dan banyak Wajib Pajak beralih ke SSE.


July 9, 2021
logo-e-form-2018.jpg

Belakangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merilis metode pelaporan SPT Tahunan baru dalam laman DJP Online, yaitu e-Form PDF.

Penyelenggaraan aplikasi pelaporan SPT Tahunan melalui e-Form ini dilakukan agar Wajib Pajak yang sulit mengakses aplikasi e-Filing bisa tetap melakukan kewajibannya.

Jadi, apa itu e-Form pada DJP Online? Simak penjelasannya melalui artikel berikut ini.

Mengenal e-Form Pajak pada Sistem DJP Online

Metode pelaporan SPT Tahunan melalui e-Form sejatinya bukan hal baru. 

Dimana sebelumnya, e-Form memiliki format .xfdl yang harus dibuka dengan IBM Viewer dan tidak bisa dibuka pada sistem operasi Mac.

Namun pada versi belakangan ini, DJP Online mengganti format formulir dari .xfdl menjadi .pdf yang lebih mudah diakses.

Karena formatnya .pdf, e-Form pada DJP dapat dilakukan tanpa harus terhubung dengan internet.

Seperti tagline-nya, “Isi SPT Offline, Submit Online” sehingga meski pengisian SPT bisa dilakukan secara offline, Wajib Pajak tetap harus mengirim atau menyampaikan SPT secara online.

Bukan hanya itu, pada e-Form terbaru Wajib Pajak juga bisa melakukan impor data CSV untuk daftar harga, bukti potong, dan lainnya.

Kemudian data yang disajikan juga bersifat prepopulated untuk formulir 1770 dan 1770s orang pribadi.

itu artinya data akan disesuaikan berdasarkan data yang sudah terekam sebelumnya.

Apa Saja Keunggulan e-Form DJP Online yang Baru?

Sebelumnya formulir hanya bisa diakses melalui software form viewer. Namun Wajib Pajak kini bisa membuka formulir melalui adobe reader atau browser.

Selain lebih fleksibel, keunggulan lain dari e-Form DJP terbaru, secara lengkap adalah sebagai berikut:

  1. Token dapat dikirimkan melalui SMS dan juga email menggunakan kode OTP;
  2. Terdapat validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Pemindahbukuan saat submit;
  3. Dapat dibuka pada sistem operasi Mac;
  4. Bisa melakukan fitur impor data CSV untuk data-data tubular seperti bukti potong.

Apa yang Membedakan e-Form dengan e-Filing?

Sejatinya keduanya sama-sama digunakan untuk pengisian SPT Pajak. Namun yang membedakan keduanya adalah aksesibilitas.

Jika e-Filing membutuhkan koneksi internet untuk melakukan pengisian data, e-Form tidak memerlukan koneksi internet.

Seringkali Wajib Pajak disulitkan dengan koneksi internet yang tidak lancar yang mengakibatkan pengisian e-Filing terganggu.

Bahkan, apabila koneksi tiba-tiba terputus mau-tidak-mau Wajib Pajak harus mengisi ulang kembali formulir.

Di sini lahh e-Form hadir untuk memberikan solusi atas risiko kehilangan data saat mengisi SPT pada layanan e-Filing.

Cara Isi SPT Tahunan melalui e-Form Pajak

e-Form pajak dapat digunakan untuk formulir SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan.

Sebagai pengingat, terdapat dua jenis formulir SPT Tahunan Orang Pribadi yaitu 1770S dan 1770.

Formulir 1770S diperuntukkan bagi WP berpenghasilan lebih dari Rp 60 Juta per tahun atau lebih dari pemberi kerja dalam negeri lainnya dan luar negeri dan/atau dikenakan PPh Final.

Formulir 1770 diperuntukkan bagi WP dengan penghasilan berasal dari usaha atau pekerjaan bebas dari satu atau lebih pemberi kerja.

Lantas, bagaimana cara isi SPT Tahunan melalui e-Form pajak?

Bagi SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

  • Kunjungi portal DJP Online pajak.go.id
  • Klik Login yang terletak pada pokok kanan atas atau klik banner Layanan Digital pada laman utama
  • Kemudian Anda akan dialihkan ke laman djponline.pajak.go.id
  • Sama seperti e-filing, Anda diharuskan mengisi NPWP dan kata sandi. Lalu klik Login.
  • Setelah berhasil login, klik menu Lapor. Dibagian paling atas akan muncul e-Form Pajak versi baru dan versi lama. Klik salah satu (Kami menyarankan untuk klik versi terbaru).
  • Setelah itu akan muncul perintah untuk mengunduh formulir dan pilih salah satu jenis formulir.
  • Selanjutnya Anda tinggal mengisi formulir SPT tersebut secara offline.
  • Setelah diisi lengkap, selanjutnya formulir dilaporkan secara online dengan membuka situs yang sama, kemudian login.
  • Masukkan kode verifikasi yang dikirim melalui email, kemudian klik tombol submit.
  • Terakhir, jika berhasil Anda akan menerima bukti penerimaan elektronik melalui email Anda.

Bagi SPT Tahunan Wajib Pajak Badan

Langkahnya sama dengan pengisian e-form Pajak bagi Orang Pribadi. Namun yang membedakan Anda akan diminta untuk melampirkan scan laporan laba rugi dalam bentuk .pdf.

Formulir yang digunakan pun berbeda yaitu formulir 1771 untuk Wajib Pajak Badan.

 

Baca Juga: Ketahui Cara Lapor dan isi SPT Tahunan Badan Di Sini!

Lapor SPT Tahunan Tepat Waktu

Kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan oleh DJP seharusnya membuat Wajib Pajak semakin sadar untuk melaporkan SPT Tahunan tepat waktu.

Bagi yang memiliki usaha dan kesulitan dalam mengurus dokumen administratif perpajakan, Anda bisa mengandalkan Kami, Rusdiono Consulting sebagai konsultan pajak terpercaya.


July 8, 2021
WhatsApp-Image-2021-07-04-at-8.27.44-AM.jpeg

Istilah tutup buku mungkin sering Anda temui di berbagai kesempatan. Namun apakah Anda tahu apa sebenarnya istilah tersebut?

Istilah tutup buku merupakan istilah yang berasal dari akuntansi. 

Dimana entitas bisnis harus melakukan tutup buku pada setiap akhir periode akuntansi yang umumnya berjalan selama satu tahun.

Melalui artikel ini, Anda akan memahami istilah tutup buku dan kenapa sebuah entitas bisnis harus melakukannya.

Apa itu Tutup Buku?

Ketika memiliki sebuah bisnis tentu pasti bagi Anda untuk merekam setiap transaksi mulai dari pendapatan, pengeluaran, dan transaksi-transaksi lainnya ke dalam pembukuan.

Nantinya pembukuan ini akan menjadi laporan yang menyimpan informasi dalam satu periode akuntansi.

Pada saat mendekati akhir periode akuntansi, segala pembukuan yang dilakukan akan ditutup. 

Aktivitas ini lah yang pada umumnya disebut dengan tutup buku.

Secara umum, tutup buku adalah aktivitas merangkum atas perolehan hasil akhir dari suatu siklus akuntansi atau keuangan sebuah bisnis.

Dengan kata lain, tutup buku merupakan tanda bagi bisnis telah menutup laporan pada periode keuangan tersebut.

Jadi, ketika ada aktivitas keuangan dilakukan setelah masa tutup buku, aktivitas tersebut akan dimasukkan ke dalam pembukuan pada periode selanjutnya.

Aktivitas tutup buku juga dilakukan dengan cara memindahkan saldo akhir pada setiap akun menjadi saldo awal pada periode selanjutnya.

Sebagai catatan, aktivitas tutup buku tidak hanya dilakukan pada satu tahun periode akuntansi, namun juga bisa dilakukan pada satu bulan periode.

Hal tersebut biasanya dilakukan untuk membentuk jurnal penyusutan aset dan revaluasi yang tidak mungkin dilakukan dalam periode tahunan.

Apabila tutup buku dilakukan bulanan, setiap akun laba-rugi ditutup dan dipindahkan ke akun laba untuk bulan berikutnya pada periode berjalan.

Sedangkan apabila tutup buku dilakukan tahunan, laporan laba-rugi akan dipindahkan sebagai laba ditahan.

Fungsi Tutup Buku

Tujuan utama perusahaan melakukan tutup buku adalah untuk mengetahui posisi saldo akhir pada satu periode siklus akuntansi.

Dari tujuan yang umum ini, maka aktivitas tutup buku secara komprehensif memiliki empat fungsi umum.

Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi pelaporan, analisis, evaluasi dan pembentukan.

Secara lengkap, berikut penjelasan dari keempat fungsi tersebut.

1. Fungsi Pelaporan

Dengan melakukan tutup buku, perusahaan bisa mengetahui keadaan keuangan pada periode sebelumnya.

Dalam hal pembagian dividen misalnya. Aktivitas tutup buku bisa menjadi penanda tanggal cut-off siapa yang menerima dividen dan kapan investor tersebut akan menerima dividen.

Bukan hanya bagi investor. Penentuan tanggal dan informasi tutup buku juga berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti auditor, petugas pajak dan direksi.

2. Fungsi Analisis

Adanya tutup buku pada sebuah siklus akuntansi juga membantu perusahaan dalam mengambil keputusan melalui analisis posisi keuangan perusahaan.

Perusahaan mampu mengetahui saldo akhir, laba-rugi, nilai aset, hingga piutang maupun hutang pada periode tersebut.

Dari kondisi keuangan tersebut, perusahaan bisa mengetahui apakah target berhasil dicapai pada periode tersebut dan mampu membantu dalam pengambilan keputusan strategis pada periode selanjutnya.

Jika perusahaan tidak melakukan tutup buku, maka segala aktivitas yang seharusnya masuk pada periode selanjutnya terekam pada periode berjalan dan akan mengacaukan aktivitas analisis keuangan.

3. Fungsi Evaluasi

Dengan melakukan tutup buku, perusahaan mampu mengidentifikasi masalah yang menyebabkan hambatan bagi perkembangan usaha yang sedang dijalankan.

Perusahaan mampu mengetahui pos-pos apa yang menjadi masalah pada bisnis, bagian apa yang perlu ditingkatkan atau bahkan dihilangkan.

4. Fungsi Pembentukan

Fungsi lainnya dari aktivitas tutup buku adalah saldo akhir pada periode sebelumnya dibentuk atau digunakan sebagai saldo awal pada periode selanjutnya.

Sehingga penggunaan saldo akhir tersebut menjadi saldo baru yang akan digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan pada periode berjalan atau selanjutnya.

Tips Melakukan Tutup Buku

1. Susun Jurnal Penyesuaian Akrual

Jika mencatat dengan metode basis akrual, Anda perlu memposting entri jurnal ke akun berikut:

  • Pendapatan baik yang ditangguhkan atau pun belum ditagih.
  • Aset persediaan atau Harga Pokok Penjualan
  • Beban baik yang masih harus dibayar maupun yang telah dibayar di muka.

2. Ulas Kembali Laporan Keuangan

Tips selanjutnya adalah ulas kembali laporan keuangan pada periode sebelumnya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan misalnya adanya penyimpangan nilai, saldo yang tidak biasa, item yang hilang, atau kesalahan lainnya.

Selain laporan keuangan, Anda juga perlu mengulas kembali atau memperbarui anggaran.

Misalnya, area mana yang hasil realisasinya sangat berbeda dengan anggaran yang telah ditentukan dan apa penyebabnya.

Pada akhirnya, mengulas anggaran juga akan mengungkap kesalahan yang tercatat pada laporan keuangan yang mungkin terlewatkan.

3. Tetapkan Tanggal Penutupan

Menetapkan tanggal pembukuan dilakukan untuk mencegah terjadinya perubahan yang dapat mengganggu pelaporan pada pembukuan sebelumnya.

Menetapkan cut-off juga berfungsi sebagai informasi kepada pihak-pihak terkait untuk dapat menerima laporan keuangan pada periode sebelumnya.

4. Rekonsiliasi setiap Transaksi

Transaksi bisnis pada periode berjalan tentu tidak hanya dilakukan dalam satu platform. Misalnya melalui payment gateway, bank, atau kartu kredit.

Perbedaan data dari platform tersebut dengan catatan internal mungkin akan terjadi dan Salah satu cara untuk menyamakan aktualisasi data adalah dengan rekonsiliasi.

Itulah penjelasan mengenai istilah buku besar dan tips bagaimana melakukan tutup buku yang benar.

Semoga artikel ini mampu memberikan wawasan baru bagi Anda terlebih bagi yang baru saja memulai bisnisnya.

Jika Anda kesulitan dalam mengelola keuangan bisnis Anda, Kami, Rusdiono Consulting siap memberikan pendampingan terutama dalam mengelola keuangan bisnis Anda saat ini.


July 7, 2021
WhatsApp-Image-2021-07-04-at-8.11.42-AM-1.jpeg

Dalam berbisnis, pengusaha perlu memahami dalam mengelola persediaan yang akan dijual agar tidak tertimbun melalui analisis inventory turnover ratio. Memahami analisis inventory turnover berguna agar persediaan penjualan mampu berputar secara efektif dan efisien.

Jadi, apa itu inventory turnover dan bagaimana perhitungan analisisnya? Mari simak artikel berikut ini.

Apa itu Inventory Turnover?

Pertama-tama, apa sih sebenarnya inventor turnover itu?

Secara bahasa, inventory turnover atau biasa disebut stock turn ini memiliki arti sebagai perputaran persediaan.

Perputaran yang dimaksud adalah seberapa cepat atau sering persediaan dapat dijual dan tersedia kembali untuk dijual dalam satu periode jual.

Menurut Investopedia, inventory turnover digunakan untuk mengukur seberapa cepat perusahaan mampu menjual persediaan dalam periode tertentu dan membandingkannya dengan rerata industri.

Rasio inventory turnover yang rendah menandakan rendahnya penjualan dan memungkinkan adanya kelebihan persediaan.

Sebaliknya, jika rasio tinggi menandakan bahwa terjadinya tingkat penjualan yang tinggi.

Pentingnya Memahami Rasio Inventory Turnover

Ada beberapa hal kenapa Anda harus melakukan perhitungan rasio inventory turnover, yaitu:

1. Membantu Perusahaan Mengetahui Posisi Keuangan

Ada banyak tools keuangan yang bisa memahami bagaimana posisi keuangan bisnis Anda, salah satunya adalah rasio inventory turnover.

Menurut Francesca Nicasio dalam artikelnya Inventory Turnover 101: What It Is and How to Get it Right, rasio perputaran persediaan mampu memberikan gambaran bagi perusahaan bagaimana mereka bisa mencapai Key Performance Indicator (KPI).

Berapa banyak barang yang berhasil dijual pada satu periode tertentu? Apakah memenuhi KPI yang telah ditetapkan?

Di sisi lain, rasio inventory turnover juga membantu bank untuk mengetahui seberapa lancar aset yang dimiliki perusahaan.

Misalnya ketika perusahaan melakukan pinjaman ke bank. Mereka ingin tahu apakah produk yang akan dijual memiliki likuiditas yang tinggi sehingga perusahaan mampu membayar hutang pada waktu yang ditentukan.

2. Membantu Perusahaan dalam Mengambil Keputusan Bisnis

Memahami rasio inventory turnover juga membantu perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis berikut:

  • Berapa pinjaman yang akan diajukan kepada bank?
  • Barang apa saja yang harus diproduksi dalam satu periode tertentu?
  • Kapan waktu yang tepat untuk membeli bahan baku atau persediaan kepada vendor?
  • Strategi marketing seperti apa sehingga barang yang ditentukan cepat keluar dari persediaan?
  • Strategi pricing yang akan digunakan untuk menjual barang tersebut?

Dengan mengetahui inventory turnover, perusahaan mampu meningkatkan efektivitas barang sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Di samping itu, perusahaan mampu membandingkan bisnis lain di industri yang sama.

Apakah efisiensi operasional berdasarkan inventory turnover ratio dengan perusahaan lain sama, di bawah, atau melampaui berdasarkan rerata yang ditetapkan industri.

sehingga perusahaan mampu mendapatkan gambaran apa yang harus dilakukan perusahaan untuk meningkatkan keunggulan bisnis.

3. Mampu Menghemat Pengeluaran

Memahami rasio inventory turnover juga membantu perusahaan mengefisiensikan pengeluaran untuk memproduksi atau membeli persediaan.

Barang yang disimpan juga membutuhkan biaya. Apabila disimpan terlalu lama, maka beban biaya perusahaan juga akan meningkat.

Sebaliknya, pada waktu tertentu jika perputaran persediaan terlalu tinggi juga akan merugikan perusahaan.

Perusahaan akan sulit memenuhi permintaan, biaya transportasi yang tinggi, hingga adanya panic buying yang mampu merugikan perusahaan itu sendiri.

 

Baca Juga: Istilah Manajemen Persediaan beserta Metode dan Fungsinya

Cara Menghitung Inventory Turnover

Setelah memahami bagaimana pentingnya mengetahui rasio inventory turnover, mari simak bagaimana cara menghitungnya.

Ada beberapa rumus yang bisa digunakan untuk menganalisis inventory turnover.

Pertama adalah dimana harga pokok penjualan dibagi dengan rerata persediaan yang ada.

Jika digambarkan pada rumus akan seperti ini:

Rasio Inventory Turnover = HPP (Harga Pokok Penjualan) / Rata-Rata Barang Persediaan

Nilai rata-rata barang persediaan dapat dicari dengan membagi dua persediaan di awal periode ditambah perubahan persediaan di akhir periode.

Jika digambarkan pada rumus akan seperti ini:

Rata-rata Barang Persediaan = Persediaan di Awal Periode + Persediaan di Akhir Periode / 2

Setelah mengetahui rasio inventory turnover, perusahaan juga perlu mengetahui rata-rata waktu yang diperlukan perusahaan untuk mengubah persediaan.

Istilah ini juga disebut dengan Days Sales of Inventory (DSI), dengan rumus:

DSI = 365 hari / Inventory turnover 

atau

DSI = (Rata-Rata Persediaan / Harga Pokok Penjualan) x 365 hari

Contoh Sederhana Perhitungan Rasio Inventory Turnover

Untuk menyederhanakan perhitungan, contoh berikut akan menggunakan sistem just in time yang berarti barang akan dibuat sesuai dengan permintaan pada waktu tertentu.

Sebuah perusahaan bernama PT Maju Jaya memiliki laporan penjualan di tahun 2019 dan 2020 yang digambarkan dalam tabel sederhana berikut ini.

 

2019 2020
Penjualan Rp2.000.000 Rp2.500.000
Harga Pokok Penjualan Rp900.000 Rp1.000.000
Persediaan Awal Periode 200.000 300.000
Persediaan Akhir Periode 50.000 200.000

 

Berapa rasio inventory turnover (perputaran persediaan) dari masing-masing persediaan barang PT Maju Jaya?

 

  1. Rasio Perputaran Persediaan tahun 2019

 

= 900.000 / ((200.000 + 50.000) / 2) = 7.2

Days Sales of Inventory tahun 2019 = 365 / 7.2 = 51 hari

  1. Rasio Perputaran Persediaan tahun 2020 

= 1.000.000 / ((300.000 + 200.000) / 2) = 4

Days Sales of Inventory tahun 2020 = 365 / 4 = 91 hari

Jika dilihat dari perhitungan tersebut, perputaran persediaan di tahun 2020 memiliki rasio perputaran yang semakin kecil dan jumlah hari dalam memutar persediaan juga semakin besar yaitu dari 51 hari menjadi 91 hari.

Hal ini juga menegaskan bahwa semakin besar rasio inventory turnover maka semakin baik.

Namun apakah rasio inventory turnover yang tinggi menjadi tanda bahwa perputaran persediaan sebuah perusahaan menjadi sehat?

Inventory Turnover Rate yang Ideal

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, rasio perputaran persediaan atau inventory turnover rate mengacu pada industri di bisnis yang sama.

Sehingga rasio perputaran persediaan pada industri yang berbeda juga jelas akan berbeda.

Misalnya industri beras dan industri fashion.

Industri beras yang notabenenya menjadi kebutuhan pokok jelas memiliki permintaan yang cukup tinggi dan stabil.

Sehingga tingkat turnover yang rendah tidak menjadi masalah bagi industri beras.

Berbeda pada industri fashion yang sangat bergantung pada musim, tren, atau mode di bulan tertentu yang berubah-ubah sehingga perputaran barang yang tinggi menjadi nilai lebih.

Industri lain yang membutuhkan rasio inventory turnover yang tinggi adalah barang mentah, barang mudah rusak, atau barang-barang yang tidak bertahan lama lainnya jika disimpan pada waktu yang lama.

Lantas berapa rasio ideal dari sebuah inventory rate?

Dilansir dari Skubana, idealnya perusahaan melakukan perputaran persediaan berkisar antara 1 hingga 2 bulan.

Jika dirasiokan, maka angka yang paling ideal adalah 5 hingga 10. Namun beberapa sumber juga menyebutkan angka yang paling ideal adalah 4 hingga 7.

Namun menurut Quickbooks, angka ideal dari sebuah inventory turnover rate bisa dicari menggunakan rumus berikut:

Inventory Turnover Rate x Gross Profit Margin (%)

Jika hasil persentase di bawah 100%, maka perputaran persediaan bisa dikatakan ideal.

Cara Meningkatkan Rasio Inventory Turnover

Ada beberapa cara untuk meningkatkan rasio inventory turnover. Di antaranya sebagai berikut:

1. Lakukan Pivot pada Strategi Bisnis Anda

Hal pertama yang dilakukan adalah mengatur ulang strategi bisnis yang sudah ada salah satunya mengatur ulang bagaimana Anda menyusun strategi penjualan.

Seperti yang diketahui strategi marketing atau penjualan akan sangat mempengaruhi bagaimana persediaan barang Anda berputar.

Contoh: Meningkatkan retensi konsumen, meningkatkan kualitas SDM, dan mengatur ulang strategi harga.

2.Perbaiki Sistem Manajemen Stok Barang

Kedua, perusahaan harus mampu mengidentifikasi masalah pada manajemen stok barang.

Perusahaan.

Perusahaan juga dituntut untuk bisa membaca kondisi pasar sehingga mampu memprediksi persediaan barang pada periode tertentu.

Cara lainnya adalah dengan memberikan kategori pada setiap stok barang. Mana yang harus keluar terlebih dahulu, mana barang yang memiliki usia produk lebih lama, atau barang yang memiliki permintaan tertinggi.

3. Andalkan Teknologi

Perusahaan juga bisa mengandalkan teknologi terkait supply chain management atau teknologi akuntansi.

Dengan menggunakan teknologi, perusahaan bisa dengan mudah memperhitungkan persediaan secara otomatis bahkan terintegrasi.

Hal ini karena masalah pada persediaan barang kerap kali muncul dari human error dan penggunaan teknologi menjadi jawabannya.

4. Gaet Konsultan Keuangan

Terakhir, Anda bisa meminta pihak ketiga seperti konsultan keuangan.

Dengan menggunakan konsultan keuangan, Anda bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait kondisi bisnis terutama keuangan Anda saat ini.

Salah satu konsultan keuangan yang bisa Anda percaya adalah Rusdiono Consulting.

Selain sebagai konsultan keuangan, Rusdiono Consulting juga berperan sebagai jasa konsultan pajak yang siap mendampingi Anda dalam mengelola pajak.


July 6, 2021
WhatsApp-Image-2021-07-04-at-7.43.54-AM.jpeg

Gaji ke-13 mungkin sudah tidak asing lagi bagi Anda. Namun, apakah Anda tahu bahwa ada ragam bonus tahunan lain dan salah satunya adalah tantiem.

Tantiem sendiri adalah salah satu jenis bonus tahunan yang diterima karyawan dari perusahaan. Namun apa yang membedakan tantiem dengan jenis bonus karyawan lainnya? 

Jenis-Jenis Bonus Tahunan

Bonus tahunan karyawan biasanya diberikan apabila terdapat hal positif yang terjadi pada perusahaan.

Entah karena nilai perusahaan dalam satu periode kerja bernilai positif, prestasi karyawan, atau keberhasilan atau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Tanpa berlama-lama lagi, berikut jenis bonus tahunan yang umum diberikan oleh perusahaan.

1. Bonus Tahunan secara Umum

Bonus tahunan secara umum merupakan kompensasi variabel berupa uang tunai yang biasanya sudah dianggarkan oleh perusahaan.

Itu artinya, bonus tahunan dianggap selalu ada di setiap tahunnya dengan catatan apabila nilai keuangan perusahaan bernilai positif atau mengalami keuntungan.

Bonus tahunan juga biasanya diberikan secara proporsional.

Bagi Pegawai Negeri Sipil, bonus tahunan sering disebut juga sebagai Gaji ke-13 karena dianggap “pasti” pemberiannya oleh instansi terkait.

2. Bonus Prestasi Karyawan

Bonus prestasi biasanya diberikan untuk memberikan apresiasi bagi karyawan yang berkinerja baik atau mampu melampaui target yang diberikan perusahaan.

Untuk beberapa kasus, bonus prestasi tidak hanya diberikan secara tunai namun dalam bentuk lain seperti perjalanan insentif, emas, atau barang-barang berharga lainnya.

3. Bonus Referral

Bonus yang merupakan imbalan bagi karyawan yang berhasil merekomendasikan karyawan baru bagi perusahaan.

Karena tingkat turnover atau kebutuhan akan karyawan yang cukup tinggi, perusahaan biasanya mengadakan program referral bagi karyawan untuk mendapatkan calon kandidat.

Apabila berhasil, karyawan yang merekomendasikan akan mendapatkan bonus yang disesuaikan dengan jabatan dan jumlah karyawan yang berhasil direkomendasikan.

4. Bonus Retensi

Tingkat turnover yang tinggi menjadi ancaman laten bagi perusahaan. Oleh karena alasan tersebut, muncullah bonus retensi.

Bonus retensi adalah bonus yang diberikan dalam rangka mempertahankan karyawan.

Lantas, kapan bonus retensi diberikan? 

Bonus retensi diberikan apabila karyawan hendak ingin mengundurkan diri atau ketika karyawan sudah mengabdi pada perusahaan pada waktu yang cukup lama.

5. Tantiem

Terakhir adalah Tantiem. Istilah yang sempat disinggung pada awal paragraf juga termasuk ke dalam bonus tahunan karyawan.

Apa yang membedakan tantiem dengan bonus karyawan lainnya?

Apabila bonus umumnya diberikan kepada seluruh karyawan, tantiem hanya diberikan kepada jajaran direksi dan komisaris oleh pemegang saham berdasarkan persentase atau jumlah tertentu dari laba bersih.

Tantiem juga diatur dalam UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa sebagian atau seluruh laba bersih dapat digunakan untuk pembagian dividen dan tantiem.

Jika begitu, lantas apa yang membedakan tantiem dengan dividen?

 

Baca Juga: 10 Tunjangan Karyawan yang Dapat Diberikan Selain Gaji Pokok

Perbedaan Tantiem dan Dividen

Secara definisi tantiem dan dividen merupakan hal yang sama. Namun keduanya adalah hal yang berbeda.

Tantiem diberikan atas kebijakan yang dibuat oleh perusahaan sedangkan dividen dibagi berdasarkan proporsi kepemilikan saham.

Bahkan, khusus perusahaan BUMN, tantiem diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020

Dimana syarat pemberian tantiem adalah dengan capaian KPI paling rendah sebesar 80%, kondisi perusahaan tidak semakin merugi, dan penilaian audit minimal adalah Wajar Dengan Pengecualian.

Di sisi lain, dividen merupakan perolehan diterima secara pasif sedangkan tantiem diperoleh dari usaha aktif penerima sebagai bentuk penghargaan.

Perbedaan antara tantiem dan dividen juga bisa dilihat dari pengenaan pajaknya.

Sama seperti bonus-bonus lainnya, tantiem dikenakan PPh Pasal 21 yang juga hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-31/PJ/2009, Sedangkan dividen dipotong berdasarkan PPh Pasal 23.

Jadi, itulah pengertian tantiem dan perbedaannya dengan dividen serta jenis bonus tahunan lainnya.


July 5, 2021
caroline-hernandez-gfDQ9GmjNFI-unsplash-1-1280x852.jpg

Sebagai pengusaha, Anda perlu memahami bahwa kewajiban yang harus dipenuhi bukannya hanya terkait gaji namun juga komponen lain salah satunya Jaminan Pensiun.

Jaminan Pensiun adalah satu dari sekian banyak program jaminan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).

Tidak asal, Jaminan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan ini juga memiliki perhitungan dan aturannya.

Lebih jelas mengenai Jaminan Pensiun, mari simak artikel berikut ini.

Tentang Jaminan Pensiun

Program Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya.

Jaminan yang diberikan berupa manfaat atau penghasilan  berupa uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total, atau meninggal dunia.

Jaminan Pensiun sendiri diatur dalam PP No.45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

Perbedaan Jaminan Pensiun dengan Jaminan Hari Tua

Banyak yang masih mengira bahwa Jaminan Pensiun sama dengan Jaminan Hari Tua (JHT). Padahal keduanya adalah dua program yang berbeda dan terpisah.

Perbedaan pertama adalah dari segi pemberian manfaat. JHT diberikan secara akumulatif atau sekaligus dari iuran yang dibayarkan baik oleh perusahaan maupun karyawan.

Sedangkan Jaminan pensiun dibayarkan setiap bulan seperti halnya gaji.

Perbedaan lainnya adalah dari rumus perhitungan. Rumus perhitungan total JHT adalah 5,7% dari upah yang diterima termasuk tunjangan tetap.

Dimana 3,7% dibayar oleh perusahaan sedangkan 2% dibayar oleh karyawan.

Sedangkan perhitungan Jaminan Pensiun adalah 3% yang terdiri dari 2% dibayar oleh perusahaan dan 1% dibayar oleh karyawan.

Perbedaan ketiga adalah unsur pengalinya. Unsur pengali JHT adalah total gaji karyawan sedangkan Jaminan Pensiun total pengalinya adalah batas atas upah yang disesuaikan dengan tingkat inflasi.

Kepesertaan Program Jaminan Pensiun

Menurut PP No.45/2015, peserta Program Jaminan Pensiun merupakan pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara.

Pemberi kerja yang dimaksud bisa berupa perusahaan swasta maupun perseorangan yang memiliki usaha.

Bagi pengusaha, perlu diingat bahwa Anda wajib mendaftarkan karyawan Anda ke dalam program Jaminan Pensiun paling lambat 30 hari semenjak mereka mulai bekerja untuk Anda.

Syarat Pemberian Uang Pensiun

Meski menjadi kewajiban, pemberian uang pensiun juga memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerimanya.

Syarat pertama, penerima setidaknya telah mengikuti iuran selama 180 bulan atau setidaknya telah mengikuti kepesertaan selama 15 tahun.

Lantas bagaimana jika seseorang pindah-pindah pekerjaan?

Perlu diingat bahwa kepesertaan Jaminan Pensiun tidak serta-merta berhenti ketika pekerja berhenti bekerja sebelum memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau cacat total.

Menurut Pasal 11 PP No.45/2015, apabila peserta bekerja di tempat baru, maka peserta wajib dan berhak memberitahukan kepesertaannya kepada tempat kerja barunya dengan menunjukkan kartu kepesertaan yang dimilikinya.

Pemberi kerja atau perusahaan baru yang dimaksud dilarang menolak untuk tidak meneruskan kepesertaan pekerja tersebut dan wajib melaporkan kartu kepesertaan dan membayar Iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Jadi meski karyawan berpindah-pindah tempat kerja, iuran Jaminan Pensiun tetap bisa berjalan dan menjadi tanggung jawab baik karyawan maupun perusahaan.

Syarat kedua, peserta atau karyawan telah memasuki usia pensiun yaitu 57 tahun dan selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya hingga mencapai usia pensiun 65 tahun.

Mekanisme Iuran Program Jaminan Pensiun

Ada beberapa mekanisme yang harus diperhatikan baik oleh perusahaan maupun karyawan terkait program Jaminan Pensiun sebagai berikut:

  1. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, besaran iuran Jaminan Pensiun sebesar 3% terdiri dari 2% iuran ditanggung pemberi kerja dan 1% oleh pekerja.
  2. Upah pengali yang dijadikan dasar perhitungan iuran semenjak tahun 2015 tidak lagi menggunakan upah pokok dan tunjangan tetap namun batas atas upah yang ditetapkan setiap tahunnya yang bergantung pada tingkat inflasi dan pertumbuhan PDB.
  3. Mekanisme pembayaran iuran mengikuti program paket.
  4. Pemberi kerja wajib membayar iuran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
  5. Pemberi kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran iuran dikenakan denda sebesar 2% tiap bulan keterlambatan.

Contoh Perhitungan Iuran Jaminan Pensiun

Sebagai contoh, Ali merupakan karyawan dengan gaji sebesar Rp10.000.000 per bulan. Maka perhitungan Jaminan Pensiun-nya adalah sebagai berikut.

  1. Iuran dari Perusahaan = 2% x Rp8.939.700 = Rp178.794 per bulan
  2. Iuran dari peserta = 1% x Rp8.939.700 = Rp89.397 per bulan.

Dari mana angka Rp8.939.700?

Angka tersebut merupakan batas atas gaji yang ditetapkan pada tahun 2020 yang didasari dengan tingkat inflasi dan PDB.

Jadi jika gaji peserta lebih dari angka batas atas yang ditetapkan, maka perhitungannya tetap menggunakan angka batas atas tersebut. 

Tapi jika gaji peserta kurang dari angka batas atas, maka perhitungannya menggunakan gaji yang sebenarnya.

 

Baca Juga: Kenali 8 Jenis Pajak Penghasilan di Indonesia

Manfaat Program Jaminan Pensiun

1. Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT)

Manfaat uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta dengan masa iuran 15 tahun saat memasuki usia pensiun yaitu 57 tahun.

2. Manfaat Pensiun Cacat (MPC)

Manfaat uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta yang mengalami cacat total tetap dengan minimal menjadi peserta selama 1 bulan dan density rate minimal 80%.

3. Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD)

Manfaat uang tunai bulanan yang diberikan kepada janda/duda yang menjadi ahli waris hingga peserta meninggal atau menikah lagi,

4. Manfaat Pensiun Anak (MPA)

Manfaat uang tunai bulanan yang diberikan kepada anak yang menjadi ahli waris peserta dengan maksimal dua orang anak yang didaftarkan hingga anak tersebut mencapai usia 23 tahun.

5. Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT)

Manfaat yang diberikan kepada orang tua yang menjadi ahli waris peserta lajang. 

Bila masa iur peserta lajang kurang dari 15 tahun, masa iuran yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi minimal kepesertaan 1 tahun dan density rate 80%.

Cara Cek Saldo Jaminan Pensiun

Ada beberapa cara yang yang bisa dilakukan untuk melakukan pengecekan saldo Jaminan Pensiun yaitu sebagai berikut.

1. Melalui Website BPJS Ketenagakerjaan

untuk mengetahui saldo, Anda bisa mengunjungi website resmi BPJS Ketenagakerjaan atau ke portal https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id

Pada lama tersebut Anda diminta login menggunakan email yang telah terdaftar sebelumnya dan password yang digunakan.

Jika belum memiliki akun, Anda klik “Buat Akun Baru” kemudian muncul laman baru berupa kolom “segmen” dan “email”

Pada kolom “segmen” Anda diminta untuk memilih segmen yang terdiri dari PU (Penerima Upah), BPU (Bukan Penerima Upah), dan PMI (Pekerja Migran Indonesia).

Pada kolom “email” masukkan email yang ingin didaftarkan dan selanjutnya klik “kirim”.

Sistem nantinya akan mengirimkan kode aktivasi ke email Anda dan selanjutnya Anda diminta untuk mengisi formulir.

2. Melalui Aplikasi BPJSTKU Mobile

Anda juga bisa menggunakan aplikasi BPJSTKU yang saat ini sudah bisa Anda unduh di Playstore.

Prosesnya sama melalui situs BPJSTK, Anda diminta untuk membuat akun dan mengaktivasi akun.

Jika Anda berhasil terdaftar, selanjutnya Anda bisa login menggunakan email terdaftar dan juga password.

Pada bagian menu, klik “lihat saldo” untuk mengecek saldo BPJS Ketenagakerjaan Anda.

3. Melalui SMS

Anda juga bisa mengecek saldo BPJS Ketenagakerjaan Anda khususnya Jaminan Pensiun melalui SMS 2757.

Namun sebelumnya, Anda diminta untuk melakukan registrasi terlebih dengan mengirim SMS: Daftar(SPASI)SALDO#NO_KTP#TGL_LAHIR(DD-MM-YYYY)#NO_PESERTA#EMAIL kemudian kirim ke 2757.

Jika sudah terdaftar, peserta bisa mengirim SMS dengan format SALDO(SPASI)No. Peserta lalu kirim ke 2757.

4. Melalui ATM BNI

Cara lainnya untuk mengecek saldo Jaminan Pensiun BPJSTK adalah melalu ATM BNI dimana Anda bisa klik menu “Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan”.

5. Datang Langsung ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan Terdekat

Bila Anda tidak yakin dan mungkin ingin menanyai langsung terkait saldo kepada petugas BPJS Ketenagakerjaan, Anda bisa langsung mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat.

Pencairan Jaminan Pensiun Setelah Resign 

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa pencairan dana pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS ketenagakerjaan hanya bisa dilakukan ketika memenuhi syarat tertentu yang telah disebutkan di awal artikel ini.

Namun jika Anda membutuhkan dana cepat setelah resign kerja, Anda bisa mencairkan uang Jaminan Hari Tua (JHT).

Caranya, Anda bisa mendatangi langsung kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau melalui portal Lapak Asik (Layanan Tanpa Kontak Fisik) yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan melalui https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id/

Adapun syarat dokumen yang harus disertakan adalah:

  1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
  2. KTP
  3. Kartu keluarga
  4. Surat Keterangan Berhenti kerja
  5. Buku Rekening 
  6. Foto Diri Terbaru
  7. Formulir Pengajuan JHT
  8. NPWP.

Itulah serba-serbi mengenai program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh BPJSTK. Sebagai pengusaha, Anda perlu memahami bahwa program Jaminan Pensiun adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh perusahaan.

Sedangkan bagi karyawan, Anda juga perlu memahami bahwa Jaminan Pensiun juga menjadi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.


Send this to a friend