Blog Archives - Rusdiono Consulting

April 12, 2021
WhatsApp-Image-2021-04-11-at-2.54.18-PM.jpeg

Sistem pengendalian internal adalah hal wajib yang harus dimiliki oleh perusahaan karena berbagai alasan. Baik demi kelancaran operasional perusahaan hingga tingkat keamanan.

Contoh sederhana aktivitas pengendalian internal yang mungkin bisa Anda temui adalah aturan cuti, laporan kerja dinas, penetapan Nomor Induk Karyawan hingga rotasi jabatan.

Aktivitas pengendalian internal perusahaan tentu menjadi penting untuk dibahas sama halnya dengan aspek aktivitas lain dalam berbisnis, seperti pengadaan, produksi, hingga legalitas.

Lalu, apa itu sistem pengendalian internal? Apa saja komponennya? Apa manfaat dan bagaimana penerapannya?

 

Pengertian Pengendalian Internal Menurut Para Ahli

Sebelum merangkum apa itu pengendalian internal, mari simak beberapa definisi pengendalian internal menurut para ahli.

1. COSO (Committee of Sponsoring Organization)

Bisa dibilang COSO merupakan komite yang membuat kerangka konsep dari pengendalian internal yang banyak digunakan perusahaan saat ini.

COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang dalam rangka memberikan jaminan bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya melalui,

  • efisiensi dan efektifitas produksi;
  • penyajian laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  • ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku.

2. IFAC (International Federation of Accountants)

IFAC mendefinisikan pengendalian internal sebagai sistem yang dimiliki organisasi untuk mengelola risiko yang dilaksanakan, dipahami, dan diawasi oleh tingkat pimpinan, manajemen, hingga karyawan untuk mendapatkan keuntungan dan mencegah kerugian guna mencapai tujuan organisasi itu sendiri.

3. OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Menurut OJK, pengendalian internal merupakan sistem yang dirancang oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengamankan harta, menjaga ketelitian data perakunan, menegakkan disiplin, dan meningkatkan ketaatan karyawan terhadap kebijakan perusahaan.

Dari ketiga definisi tersebut, sebenarnya Anda bisa menarik satu benang merah terkait definisi pengendalian internal yaitu sebuah sistem yang dibuat oleh perusahaan atau organisasi dalam mengatur segala sesuatu aktivitas di dalamnya untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut.

Sehingga yang bertanggung-jawab bukanlah pemilik atau pimpinan organisasi saja namun seluruh anggota di dalamnya meski pada awalnya, pengendalian internal dibuat dan diamanatkan oleh dewan direksi atau pimpinan.

 

Tujuan dan Fungsi Pengendalian Internal

Seperti yang telah disinggung pada definisinya, tujuan adanya pengendalian internal adalah agar perusahaan bisa mencapai tujuannya dengan cara mendapatkan kesempatan dan keuntungan serta mencegah adanya kerugian.

Selain itu, ada beberapa tujuan lainnya yaitu.

  • Menghasilkan informasi seperti laporan keuangan yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan
  • Memastikan segala aktivitas perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
  • Meningkatkan efisiensi dan mencegah adanya pemborosan pengelolaan sumber daya perusahaan.
  • Memastikan segala anggota perusahaan atau organisasi mengetahui dan mematuhi kebijakan yang telah dibuat.
  • Menjaga aset perusahaan.
  • Menjamin keamanan operasional perusahaan.

Hal yang paling jelas adalah tentu mencegah adanya tindak kecurangan karyawan seperti administration fraud atau financial fraud.

Jenis Pengendalian Internal

Berdasarkan tujuannya, pengendalian internal dibagi ke dalam dua jenis yaitu:

  • Pengendalian internal akuntansi yang meliputi persetujuan, keandalan data, pemisahan fungsi operasi, penyimpanan, pencatatan, hingga pengawasan aset atas kekayaan.
  • Pengendalian internal administrasi yang meliputi efisiensi usaha, kebijakan direksi, analisis risiko, manajemen sumber daya hingga pengendalian mutu.

Baca Juga: Audit Operasional: Bagaimana Tujuan, Contoh, Tahapan & Laporannya?

Unsur-Unsur Pengendalian Internal secara Umum

Ada beberapa unsur sistem pengendalian internal yaitu:

  1. Struktur yang mampu memisahkan tanggungjawab fungsional secara jelas dan tegas. Misal dalam akuntansi harus ada dua orang yang bertugas secara berbeda yaitu orang yang menerima transaksi dan orang yang mencatat transaksi keuangan.
  2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan unsur laporan keuangan. Contoh pengendalian internal kas perusahaan.
  3. Melaksanakan tugas dan fungsi unit secara sehat. Misalnya memberikan hak cuti dan adanya aktivitas audit administrasi.
  4. Mutu karyawan yang mampu mengemban tanggung jawabnya. Misalnya menciptakan tata kelola karyawan yang baik mulai dari seleksi hingga pengembangan karyawan.

 

Komponen Pengendalian Internal

Ada lima komponen pengendalian internal yang disempurnakan oleh COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah seluruh aspek yang membentuk perilaku, struktur, standar, dan pedoman yang menjalankan operasional perusahaan.

Ada tiga hal yang mempengaruhi lingkungan pengendalian internal yaitu:

  • Filosofi dan gaya operasional manajemen;
  • Integritas dan nilai kode etik perusahaan;
  • Komitmen pada kompetensi;
  • Struktur organisasi;
  • praktik administrasi dan personalia;
  • kebijakan operasional.

Bisa dibilang, lingkungan pengendalian sebagai pondasi untuk membentuk unsur-unsur pengendalian internal lain.

Salah satu contohnya adalah kebijakan operasional terkait pengembangan SDM. Misalnya terkait pengembangan, tata kelola HR, pelatihan, atau evaluasi jabatan.

Tanpa adanya kebijakan yang baik, bisa jadi perusahaan tidak memiliki SDM yang memiliki mutu yang baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan itu sendiri.

2. Penilaian Risiko

Setiap aktivitas memiliki risiko termasuk aktivitas operasional maupun produksi perusahaan. Baik risiko yang berkaitan dengan bisnis secara langsung maupun tidak.

Perusahaan menilai risiko dengan melakukan manajemen risiko yang terdiri dari analisis, tindakan, dan evaluasi.

Penilaian risiko juga berkaitan dengan proses pencapaian tujuan perusahaan. Dengan mengurangi risiko, perusahaan bisa lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan; mendapatkan keuntungan maksimal dan mengurangi kerugian.

Adapun risiko yang mungkin terjadi adalah risiko perubahan hukum, situasi politik dan ekonomi, internal fraud, ancaman pesaing, hingga anomali permintaan pasar.

3. Prosedur Pengendalian

Dalam melakukan pengendalian, terdapat prosedur atau pedoman yang harus dijalankan. Hal ini agar segala upaya pengendalian benar-benar berada di jalurnya dalam mencapai tujuan perusahaan.

Adanya prosedur juga menjadi alat deteksi adanya masalah pengendalian seperti kecurangan atau ketidakberesan dalam aktivitas perusahaan.

Seperti yang telah dijelaskan dalam poin unsur-unsur pengendalian internal secara umum, prosedur pengendalian internal meliputi;

  • anggota atau karyawan yang berkompetensi;
  • rotasi kerja dan kewajiban cuti;
  • pemisahan fungsi dan tanggung jawab;
  • ulasan kinerja;
  • perlindungan aset dan data akuntansi.

4. Pengawasan

Komponen selanjutnya adalah pengawasan. Fungsi pengawasan dalam pengendalian internal adalah memastikan bahwa setiap aktivitas pengendalian berjalan sesuai dengan pedoman atau prosedur.

Selain itu dengan adanya pengawasan, manajemen perusahaan bisa mengidentifikasi langkah-langkah yang lebih efektif dalam mencapai tujuan.

Pengawasan dapat dilakukan dengan dua hal. Pertama penilaian khusus atau audit internal maupun keuangan.

Kedua dengan mengidentifikasi adanya sinyal peringatan yang berhubungan dengan perilaku karyawan dan juga sistem akuntansi.

Contoh sinyal peringatan yang berhubungan dengan karyawan adalah perubahan perilaku seperti kinerja yang semakin memburuk dan seringnya karyawan mengambil absen.

Sedangkan contoh sinyal peringatan pada sistem akuntansi adalah adanya transaksi yang tidak biasa pada pembelian atau perbedaan data antara setoran kas harian dengan setoran bank.

5. Informasi dan Komunikasi

Komponen informasi dan komunikasi juga tidak kalah pentingnya dengan elemen-elemen lain. Tanpa adanya informasi, segala proses pengendalian mulai dari pembentukan kebijakan, analisis risiko, hingga pengawasan mustahil bisa dilakukan.

Informasi dan komunikasi juga digunakan untuk menilai kejadian atau kondisi yang mampu berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan juga pelaporan eksternal.

Konsep Dasar Struktur Pengendalian Internal

Struktur Pengendalian Internal memiliki beberapa konsep dasar yaitu:

  • Dilakukan dan merupakan tanggung jawab oleh manajemen. Meskipun pengendalian internal melibatkan seluruh anggota secara struktur pihak manajemen yang bertanggung jawab terselenggaranya pengendalian internal.
  • Memberikan kepercayaan dan kepastian yang wajar namun tidak absolut. Hal tersebut karena mempertimbangkan kebutuhan, biaya, dan tujuan tertentu.
  • Adanya keterbatasan. maksudnya pengendalian internal tidak melulu efektif tergantung dengan kompetensi dan keandalan pelaksanaanya.
  • Sistem pengolahan data yang berguna untuk mengembangkan informasi terkait pengendalian internal.

Contoh Pengendalian Internal pada Perusahaan

Setelah memahami konsep dasar dari pengendalian internal, tidak lengkap jika tidak membahas contoh kasus pada perusahaan.

Mari ambil kasus melalui pengendalian internal toko kelontong yang beroperasi 24 jam. Ada beberapa contoh pengendalian yang bisa diterapkan seperti:

  • Menempatkan mesin kasir langsung di depan pintu masuk toko untuk memudahkan pelanggan melakukan transaksi.
  • Mempekerjakan dua karyawan kasir yang bertugas secara shift, dan satu orang yang bertugas mencatat transaksi.
  • Penyetoran kas ke bank setiap hari sebelum pergantian shift,
  • Menyimpan kas kecil di toko setelah pergantian shift dan simpang kelebihan kas di brankas yang hanya bisa diakses karyawan yang memiliki otoritas.
  • Memasang kamera pengawas.
  • Adanya sistem untuk mencatat langsung kas yang masuk ke dalam perhitungan otomatis untuk mempermudah.
  • Setiap pergantian shift, karyawan diwajibkan absen.
  • Setiap ada barang yang keluar dan masuk dicatat ke dalam dokumen atau sistem data.

Kekurangan Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal yang sifatnya terbatas juga menjadi kekurangan. Efektif atau tidaknya sistem pengendalian sangat bergantung pada sifat manajemen itu sendiri dan faktor-faktor lainnya.

Itu artinya pengendalian internal tidak secara ajaib mampu merubah sistem manajemen bahkan keberhasilan perusahaan.

Kekurangan lainnya yang tidak bisa dikendalikan oleh sistem pengendalian internal di antaranya:

  • Hubungan nepotisme dalam membangun sistem pengendalian yang kerap menimbulkan ketidakadilan pada kalangan anggota atau karyawan perusahaan.
  • Praktik kolusi dimana sekelompok orang baik konsumen, sesama karyawan maupun vendor bekerjasama untuk melakukan kecurangan.
  • Anomali kebijakan pemerintah dan kondisi sosial-politik-budaya di wilayah atau negara tempat perusahaan berdiri.
  • Tindakan pesaing yang sejatinya di luar kontrol perusahaan.
  • Perubahan perilaku konsumen misalnya konsumen tidak mau lagi menggunakan produk perusahaan karena nilai manfaatnya yang semakin berkurang.

Dan hal-hal lain yang sejatinya berada di luar kontrol perusahaan. Meski begitu, wajib bagi perusahaan memiliki sistem atau struktur pengendalian internal apapun hasilnya.


April 9, 2021
WhatsApp-Image-2021-04-04-at-7.20.05-AM.jpeg

Setiap jenis perusahaan perlu mengetahui apakah mereka bekerja dengan baik dan apakah mereka perlu perbaikan di bidang tertentu demi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, banyak perusahaan mencari audit operasional guna meningkatkan kinerja operasional termasuk kualitas, agility, efisiensi, nilai pelanggan, dan biaya. Jadi, apa pengertian audit operasional? Berikut penjelasan lengkap beserta contoh, tahapan, dan tujuannya.

Apa itu Audit Operasional?

Audit operasional adalah cara pemeriksaan perusahaan dalam menjalankan bisnis, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Jenis audit ini sejatinya berbeda dari audit normal, dengan tujuan memeriksa pengendalian dan mengevaluasi kewajaran penyajian laporan keuangan.

Audit operasional biasanya dilakukan oleh staf audit internal, dengan spesialis yang tetap dapat dipekerjakan untuk jenis audit ini. Pengguna utama audit operasional adalah tim manajemen, dan terutama para manajer di area terkait.

Audit operasional mencari celah proses yang menyebabkan ketidakefektifan sumber daya, yang kemudian merekomendasikan solusi atas masalah tersebut.

Audit operasional juga menambah nilai serta layanan profesional bisnis. Sistematis dan disiplin yang tinggi juga merupakan bagian jenis audit ini guna memastikan bahwa audit operasional memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Tujuan dan Manfaat Audit Internasional

Tujuan audit internasional dapat bervariasi tergantung pada jenis perusahaan dan KPI-nya, atau apakah audit dilakukan untuk menjawab masalah khusus di berbagai bidang seperti sumber daya manusia, hubungan pelanggan, atau penurunan produksi. Mungkin juga ada masalah kepatuhan pemerintah yang perlu dipertimbangkan seperti keselamatan konsumen. 

Perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan menerapkan metode yang disiplin dan sistematis untuk menilai dan memajukan efektivitas pengendalian, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan melalui audit operasional.

Perusahaan dan karyawan dapat terus meningkatkan kemampuannya untuk menerapkan pengetahuan serta keterampilan untuk memberikan hasil yang diinginkan. Sementara konsumen menerima produk atau layanan yang lebih hemat biaya dan berkualitas tinggi.

Selain itu, perusahaan dapat:

  • Memahami bagaimana proses, kebijakan, prosedur, dan jenis manajemen di masa depan menghasilkan efektivitas dan efisiensi maksimal.
  • Menetapkan dampak potensial dari keberhasilan dan kegagalan di bidang operasional tertentu.
  • Memahami risiko yang terkait dengan bisnis dan risiko operasional seperti kelalaian atau kesalahan karyawan, kegagalan sistem IT, kegagalan produk, dan masalah keselamatan dan kesehatan.
  • Melakukan perbaikan dan cara memitigasi risiko serta meningkatkan peluang bisnis.
  • Memberikan analisis objektif, penilaian, rekomendasi, dan feedback terkait kegiatan yang ditinjau.

Contoh Audit Operasional

Dalam sebuah perusahaan, terdapat banyak bidang bagi auditor internal melakukan audit operasionalnya. Namun sebelum peninjauan dapat dilakukan, audit internal perlu mengidentifikasi bidang yang dapat diaudit, dan memprosesnya terlebih dahulu. Hal tersebut dapat diidentifikasi dengan masukan yang diperoleh dari manajemen perusahaan.

Contoh, kepala operasional menyatakan kekhawatiran mengenai kesalahan informasi yang mungkin diberikan kepada pelanggan oleh tim penjualan. Sebab, direktur keuangan mengajukan beberapa ketidaksesuaian antara faktur dengan pengiriman kepada pelanggan.

Untuk kasus ini, proses penjualan dan proses penerbitan faktur mungkin perlu ditinjau. Auditor juga dapat mengidentifikasi proses atau operasional yang akan diaudit dengan memahami gambaran besar bisnis terlebih dahulu.

Kemudian, auditor dapat mengidentifikasi proses utama dan juga unit bisnis yang terkait. Setelah semua ini diidentifikasi, auditor harus melakukan penilaian untuk mengidentifikasi risiko yang terkait dengan pengendalian dan proses audit.

Siapa yang Biasanya Melakukan Audit?

Jasa audit operasional biasanya dilakukan oleh auditor internal. Mereka merupakan menilai efisiensi dan efektivitas audit dan operasi internal. Biasanya, auditor internal melakukan peninjauan terhadap tiga hal utama yang meliputi audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional.

Namun, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk menggunakan jasa ini kepada perusahaan eksternal jika perusahaan tidak memiliki departemen audit internal atau tim audit internal tidak memiliki cukup pengalaman dan pengetahuan untuk operasi kunci tertentu.

Seperti layanan audit internal dari Rusdiono Consulting, yang membantu Anda melakukan audit operasional atau keuangan dengan tujuan khusus yang ditetapkan oleh Anda.

 

Proses dan Tahapan Audit Operasional

Proses audit operasional tidak jauh berbeda dengan audit lain yang dilakukan oleh auditor internal. Hal ini termasuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut.

 

  • Perencanaan 

 

Auditor perlu memperoleh pemahaman tentang bisnis serta operasionalnya. Kemudian, mereka perlu membuat penilaian dan menargetkan operasional utama mana yang harus mereka lakukan.

 

  • Eksekusi

 

Memvalidasi kunci utama dari operasional bisnis, mengamati bagaimana hal tersebut bekerja, dan memeriksa dokumen tertentu seperti faktur penjualan, catatan pengiriman barang.

 

  • Laporan Audit Operasional

 

Setelah menemukan kunci operasional dan kontrol divalidasi, laporan perlu disiapkan dan diserahkan ke komite audit.

 

  • Tindak Lanjut

 

Sama seperti audit internal lainnya, setiap temuan utama, dan rekomendasi yang disiapkan oleh auditor perlu ditindaklanjuti apakah temuan utama tersebut dimitigasi oleh manajemen atau departemen terkait.

Baca Juga: Pengertian Kertas Kerja Audit, Tujuan, Syarat Membuat, hingga Contohnya

Laporan Audit Internasional

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, salah satu tahapan penting dalam proses audit operasional adalah penyusunan dan distribusi laporan audit operasional kepada manajer unit dan pimpinan perusahaan.

Laporan audit akhir harus menguraikan ruang lingkup dan tujuan audit, termasuk informasi latar belakang yang diperlukan untuk mendukung pendapat dan rekomendasi yang dicapai sebagai hasilnya. 

Auditor juga menguraikan perubahan yang direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas operasional dalam laporan. Laporan audit akhir didistribusikan kepada manajer dan supervisor yang bertanggung jawab untuk menerapkan perubahan tersebut.

Demikian penjelasan mengenai audit operasional, tujuan, contoh, hingga tahapan audit operasional. Jika Anda kesulitan dalam melakukan operasional audit untuk bisnis, Anda dapat mengandalkan jasa layanan audit internal Rusdiono Consulting, sehingga Anda dapat meluangkan waktu untuk menjalankan bisnis pada hal yang lebih strategis.

Konsultasikan dengan auditor kami sekarang! Kalau ada cara mudah, kenapa harus dipersulit?


April 8, 2021
WhatsApp-Image-2021-04-04-at-7.04.52-AM.jpeg

Retur faktur pajak adalah sebutan untuk pengembalian faktur pajak guna memperbaiki kekeliruan pengisian data faktur oleh pihak yang mendapatkan faktur atau pihak pembeli. Terdapat dasar hukum, syarat, serta ketentuan yang perlu diketahui baik untuk retur pajak masukan maupun keluaran.

Apa itu Retur Faktur Pajak?

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, retur faktur pajak adalah sebutan untuk pengembalian faktur pajak guna memperbaiki kekeliruan pengisian data faktur oleh pihak yang mendapatkan faktur atau pihak pembeli. 

Retur faktur pajak pun dikenal sebagai retur BKP sebab proses retur atau pengembalian hanya dapat dilakukan khusus untuk barang. Adapun setiap  pengembalian barang selalu dilampirkan dengan retur faktur pajak dari barang terkait.

Dokumen dalam pengembalian faktur pajak juga disebut sebagai nota retur faktur pajak yang perlu diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pembeli kepada penjual.

Dasar hukum tentang retur faktur pajak tercantum pada:

 

  • Pasal 5A ayat 1 Undang-undang PPN

 

Pasal 5A Ayat 1 menerangkan bahwa PPN maupun PPnBM pada penyerahan BKP yang dikembalikan dapat dilakukan pengurangan dari PPN maupun PPnBM yang terutang dalam masa pajak terjadinya pengembalian BKP terkait. Biasanya, nilai retur PPN akan mengurangi pajak keluaran terutang bagi pihak penjual serta akan mengurangi pajak masukan pihak pembeli.

 

  • Pasal 3 dan 4 PMK-65/PMK.03/2010

 

Jika terdapat pengembalian barang kena pajak, pembeli perlu membuat serta menyampaikan nota retur untuk pengusaha kena pajak. Berdasarkan PMK No. 65/ PMK/03/2010, nota retur setidaknya perlu mengandung informasi berikut ini:

  1. Nomor urut nota retur.
  2. Nomor faktur pajak.
  3. Nama, alamat serta NPWP pembeli.
  4. Nama, alamat serta NPWP penjual.
  5. Jenis barang serta jumlah harga jual BKP yang dikembalikan.
  6. Tanggal pembuatan nota retur.
  7. Nama maupun tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur.

 

Jadi, setelah penjual memberikan faktur kepada pembeli, maka pembeli akan melakukan entry data faktur pada Daftar Pajak Masukan miliknya. Apabila ada item barang yang tidak sesuai penjelasan, maka pembeli dapat mengembalikan barang tersebut yang dilengkapi dengan Retur atas Pajak Masukan (entry serta upload data Retur pada menu Retur Pajak Masukan di aplikasi e-faktur pihak pembeli).

Teruntuk pihak penjual atau penerbit faktur, retur dari pembeli  diterima kemudian entry di menu Retur Pajak Keluaran. Kemudian, jumlah retur bernilai negatif serta akan mengurangi jumlah DPP-PPN pada masa pajak ketika data retur diposting.

Data retur wajib diunggah, baik dari pihak pembeli yang melakukan retur (sebelum disampaikan ke pihak penjual) maupun dari pihak penjual atau penerbit faktur. Perlu diketahui juga bahwa dokumen retur akan terposting pada masa pajak sesuai tanggal dokumen returnya.

Baca Juga: Retur Pembelian & Penjualan, Beserta Pencatatan Jurnal dan Contoh

Syarat Nota Retur Faktur Pajak 

  1. PKP pembeli yang mengajukan retur membuat Nota Retur.
  2. Nota Retur dibuat beriringan dengan pengembalian Barang Kena Pajak (BKP).
  3. Nota Retur berisikan nomor nota, nomor faktur pajak, identitas PKP pembeli maupun penjual, deskripsi, nilai BKP, dan nilai PPN terutang.
  4. Pembuatan retur faktur pajak tidak dilakukan apabila PKP penjual mengganti BKP yang dikembalikan.

Pengaruh Retur Faktur Pajak Masukan dan Keluaran

Lantas, apa pengaruh retur faktur pajak masukan dan keluaran kepada PKP serta pelaporan PPN? Berikut beberapa  hal yang disebabkan dengan diterbitkannya retur faktur pajak:

  • Berkurangnya PPN Keluaran PKP penjual, apabila sebelumnya sudah dilaporkan.
  • Dihitung ketika nota retur telah diterima.
  • Berkurangnya harta maupun biaya PKP pembeli, apabila PPN masukan tidak dapat dikreditkan hingga perlu dilakukan kapitalisasi ataupun pembebasan.
  • Berkurangnya PPN Masukan PKP pembeli apabila sebelumnya sudah dikreditkan.
  • Dihitung ketika nota retur sudah dibuat.
  • Berkurangnya harta maupun biaya, apabila sebelumnya sudah dilakukan kapitalisasi ataupun pembebanan bagi pembeli non PKP.

Contoh Kasus Retur Pajak Masukan maupun Keluaran

PT ABC di bulan Oktober 2020 menyerahkan BKP berikut ini:

  • Kepada PT XYZ dengan kontrak senilai Rp. 385.000.000 belum termasuk PPN.
  • Kepada PT MNO dengan kontrak senilai Rp 715.000.000 termasuk PPN.
  • Kepada Koperasi Sejahtera yang tidak termasuk PKP senilai Rp 275.000.000 termasuk PPN.

PT ABC menyampaikan laporan PPN Keluaran atas transaksi tersebut di SPT Masa Juni. Dengan detail di bulan Juli berikut ini:

  • PT XYZ melakukan retur senilai Rp 35.000.000,00 serta tidak ada penggantian.
  • PT MNO melakukan retur sejumlah 5% dari pesanan serta dilakukan penggantian dengan produk serupa.
  • Koperasi Sejahtera melakukan retur sejumlah 15% dari pesanan serta tidak dilakukan penggantian. 

Lalu, bagaimana pengaruh retur pada pengelolaan PPN masing-masing PT?

  • Pengaruh retur PT ABC

Bagi PT ABC , mengurangi PPN Keluaran di masa Juli. Bagi PT ABC, mengurangi PPN Masukan di masa Juli senilai 10% x 35.000.000 = 3.500.000

  • Pengaruh retur PT MNO

Baik PT ABC maupun bagi PT MNO tidak ada pengaruh, karena terdapat penggantian yang mengikuti retur.

  • Pengaruh retur Koperasi Sejahtera

Untuk PT ABC, mengurangi PPN Keluaran di masa Juli sejumlah  = 10/ 110 x 15% x 275.000.000 = 3.750.000. Semantara untuk Koperasi Sejahtera, mengurangi beban pajak maupun persediaan senilai 3.750.000.

Perbedaan Nota Retur Faktur Pajak dengan Nota Pembatalan Faktur Pajak

Apabila nota retur faktur pajak dipakai sebagai bukti ketika mengembalikan BKP yang sudah diserahkan oleh penjual terhadap pembeli PKP, bagaimana dengan pengembalian Jasa Kena Pajak (JKP)?

Pengembalian JKP telah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No.65/PMK.03/2010 yang mengartikan nota pembatalan sebagai suatu dokumen yang dipakai untuk pembatalan seluruh atau sebagian hak serta fasilitas oleh penerima JKP. Nota pembatalan faktur pajak dibuat ketika JKP dibatalkan.

Adapun PMK 65/PMK.03/2010 juga mengatur beberapa poin yang perlu ada saat membuat nota retur pembatalan faktur pajak, meliputi:

  1. Nomor urut nota pembatalan.
  2. Nomor, kode seri, serta tanggal pembatalan JKP.
  3. Nama, alamat, serta NPWP penerima jasa.
  4. Nama, alamat, dan NPWP PKP pemberi JKP.
  5. Jenis jasa beserta jumlah penggantian JKP yang dibatalkan.
  6. PPN atas JKP yang dibatalkan.
  7. Tanggal pembuatan nota pembatalan.
  8. Nama serta tanda-tangan pihak yang berhak menandatangani nota pembatalan faktur pajak.

Demikian penjelasan mengenai pengertian retur pajak, syarat dan ketentuan retur pajak, pengaruh retur pajak masukan dan keluaran, contoh kasus retur faktur pajak masukan dan keluaran, serta perbedaan nota retur pajak dengan nota pembatalan faktur pajak.

Ingin dapatkan insight seputar faktur dan perpajakan lain? Baca artikel Rusdiono Consulting lainnya! Bukan hanya artikel, kami menyediakan jasa konsultasi perpajakan individu maupun badan, termasuk pengurusan faktur perpajakan Anda.

Dengan konsultan yang berpengalaman, Anda tak lagi direpotkan dengan sejumlah dokumen yang tidak Anda mengerti. Biarkan Anda berfokus pada hal strategis lain di perusahaan.


April 7, 2021
WhatsApp-Image-2021-04-04-at-6.18.49-AM.jpeg

Faktur pajak pengganti tentu memakan waktu dan upaya lebih. Namun, apa boleh buat, PKP perlu membuat faktur pajak pengganti atas faktur pajak yang sebelumnya dibuat. Hal tersebut biasanya terjadi karena terdapat kesalahan pada faktur pertama. Untuk lebih jelasnya, berikut pengertian, faktur pajak pengganti beda tahun dan beda bulan, cara buat faktur pajak pengganti, dan contohnya.

 

Apa itu Faktur Pajak Pengganti?

Sebelum membahas faktur pajak pengganti, faktur pajak sendiri adalah bukti atas pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menjual Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Jadi, saat PKP menjual BKP atau PKP, maka PKP wajib membuat faktur pajak sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah melakukan pungutan pajak dari orang atau entitas yang membeli BKP atau JKP.

Sementara itu, faktur pajak pengganti adalah faktur yang diterbitkan atas revisi faktur yang sudah diterbitkan sebelumnya dalam transaksi yang sama. PKP membuat faktur pajak pengganti karena terdapat kesalahan pada faktur sebelumnya. Kesalahan seperti salah input harga barang.

Faktur pajak pengganti adalah suatu prosedur yang diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Dalam membuat faktur pajak pengganti, PKP tidak memakai Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang berbeda. Perbedaan antara faktur pertama dan pengganti yakni pada kode status faktur pajak. Ketika faktur pertama diberi kode 010, maka kode pada faktur pajak pengganti menjadi 011. Kode status tersebut akan tetap sama meskipun faktur pajak pengganti dibuat sebanyak 2-3 kali.

 

Baca Juga: Kode Faktur Pajak, Bagian Faktur Pajak yang Wajib Dipahami PKP

 

Walau sudah diterbitkan, faktur pajak pertama tidak hilang karena keduanya sudah masuk ke database. 

Namun, apa saja kesalahan yang biasanya terjadi sehingga perlu dibuat faktur pajak pengganti?

  • Kesalahan dalam detail transaksi yakni pada nomor faktur pajak.
  • Nama lawan transaksi.
  • Alamat lawan transaksi.
  • Pencantuman jumlah barang dan/atau jasa.
  • Harga per satuan dari BKP/JKP.
  • Pencantuman nilai DPP, PPN, dan PPnBM.

Dampak dan Konsekuensi Faktur Pajak Pengganti

Faktur pajak pengganti memang memberi konsekuensi, yaitu ketika pelaporan SPT Masa PPN. Hal tersebut berlaku baik bagi PKP yang memperdagangkan BKP ataupun JKP, maupun PKP yang membeli BKP ataupun JKP.

Pihak yang memperdagangkan atau menjual BKP/JKP, perlu membetulkan SPT Masa PPN pada saat terjadi kesalahan penerbitan faktur pajak. Pembetulan yaitu dengan cara memberi keterangan yang sebenarnya. 

Sementara itu, kepada pihak yang membeli BKP atau JKP yang telah mengkreditkan faktur pajak pengganti, harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN pada Masa Pajak ketika faktur pajak pertama dilaporkan.

Akan tetapi, dengan syarat SPT Masa PPN faktur pajak pertama belum diperiksa serta yang bersangkutan belum mendapatkan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi.

Baca Juga: Apa Itu Pajak PPN? Cari Tahu Definisi, Objek, dan Tarifnya di Sini

 

Cara Buat Faktur Pajak Pengganti

Cara buat faktur pajak pengganti melalui aplikasi e-Faktur desktop yaitu sebagai berikut:

  1. Masuk ke aplikasi e-faktur.
  2. Memilih menu Faktur Pajak Keluaran dan klik Administrasi Faktur. Lalu akan muncul data pajak keluaran.
  3. Kemudian, klik faktur yang sudah disetujui lalu ganti dengan cara klik “Faktur”. Lalu akan terlihat tombol menu. Maka pilih “Pengganti”.
  4. Ikuti cara-cara pada wizard yang telah tersedia serta ubah data (apabila ada yang ingin diubah). Kemudian, klik “Lanjutkan” dan user akan diarahkan pada halaman “Detail Transaksi”.
  5. Pada “Detail Transaksi”, user dapat merubah data faktur dengan memilih “Ubah Transaksi”.
  6. Jika sudah merubah data pada faktur, lalu pilih “Simpan”. Maka user akan diarahkan kembali ke halaman “Detail Transaksi”. Pada halaman ini, Anda klik “Simpan”.

Jika Anda telah mengikuti keenam langkah tersebut, faktur pajak pengganti pada aplikasi e-Faktur telah berhasil diterbitkan. Kemudian, user atau PKP hanya perlu mengunduh e-Faktur pengganti melalui server Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Selain itu, terdapat beberapa ketentuan yang perlu Anda perhatikan dalam membuat faktur pajak pengganti yang benar, meliputi:

  1. Dalam kesalahan pengisian nomor urut, buat faktur pajak pengganti dengan nomor urut pada kode serta NSFP dengan nomor urut sebenarnya.
  2. Kode status pada faktur pajak pengganti adalah kode status 1.
  3. Tahun penerbitan pada NSFP adalah tahun penerbitan faktur pajak pertama.
  4. Tanggal penerbitan faktur pajak pengganti sama dengan tanggal penerbitan faktur pajak pertama.
  5. Dalam faktur pajak pengganti, berikan cap yang memperlihatkan kode dan NSFP dan tanggal faktur pajak pertama.
  6. Faktur pajak pengganti serta faktur pajak pertama disatukan dalam satu berkas.
  7. PKP perlu membetulkan SPT Masa PPN pada masa pajak yang sama dengan masa pajak pelaporan faktur pajak pertama.

Contoh Kasus Faktur Pajak Pengganti Beda Tanggal, Beda Bulan, dan Beda Tahun

Apa yang perlu dilakukan pada faktur pajak pengganti beda tanggal, beda bulan, dan beda tahun? Berikut penjelasannya.

 

  • Faktur Pajak Pengganti Beda Tanggal

 

Faktur pajak pengganti beda tanggal adalah istilah yang digunakan untuk faktur pajak yang dibuat sesuai tanggal penggantiannya. Contoh, PKP menerbitkan faktur pajak pertama pada 5 Agustus 2020. 

Akan tetapi, PKP melihat kesalahan pada penulisan nominal transaksi. Untuk memperbaiki kesalahan tersebut, PKP menerbitkan faktur pajak pengganti pada 5 September 2020.

Sejatinya, faktur pajak pengganti beda tanggal tidak sulit. Pencatatan faktur pajak didasarkan atas tanggal penerbitan faktur pajak pengganti yaitu 5 September 2020. PKP tidak harus membetulkan SPT Masa PPN, sebab batas akhir pelaporan SPT Masa Pajak PPN masa pajak Agustus jatuh pada 30 September 2020.

 

  • Faktur Pajak Pengganti Beda Bulan 

 

Faktur pajak pengganti beda bulan umumnya diterbitkan setelah akhir pelaporan SPT Masa PPN. Berikut contoh faktur pajak pengganti beda bulan.

PKP menerbitkan faktur pajak. Tanggal yang tercantum pada faktur pajak terkait adalah 15 Agustus 2020. Lalu, PKP menyadari terdapat kesalahan, PKP yang bersangkutan membuat faktur pajak pengganti pada 5 Oktober 2020. Tentu, tanggal terbit faktur pajak pengganti tersebut sudah berbeda bulan dengan masa akhir pelaporan SPT Masa.

Pencatatan faktur pajak pengganti beda bulan didasari atas tanggal terbitnya, yakni 5 Oktober 2020. Akan tetapi, PKP pembuat faktur pajak pengganti perlu membetulkan SPT Masa PPN masa pajak Agustus.

Sementara untuk PKP yang mendapat faktur pajak pengganti beda bulan, harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN pada masa pajak yang sama ketika faktur pajak pengganti dilaporkan.

 

  • Faktur Pajak Pengganti Beda Tahun

 

Berikut adalah contoh faktur pajak pengganti beda tahun.

PKP membuat faktur pajak pada 10 Desember 2020. Akan tetapi, PKP pembuat faktur kemudian membetulkan faktur pajak pada 20 Januari 2021.

Perlakuan faktur pajak pengganti beda tahun tidak dibedakan dari faktur pajak pengganti beda tanggal. Hal ini berarti, pembuat faktur pajak hanya mengganti saja karena belum melewati SPT Masa PPN Desember yang paling lambat jatuh pada 31 Januari 2021.

Lalu apabila faktur pajak pengganti dibuat pada 13 Februari 2021, perlakuannya tidak berbeda daripada faktur pajak pengganti beda bulan. Hal ini berarti, baik PKP maupun penerima faktur pajak pengganti beda tahun wajib membetulkan SPT PPN Masa Desember.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian faktur pajak pengganti adalah faktur yang diterbitkan sebagai revisi atas faktur pertama pada transaksi yang sama, kode status faktur pajak pengganti 011. Selain itu, sudah dijelaskan pula bagaimana cara buat faktur pajak pengganti beserta contoh faktur pajak pengganti beda bulan, tanggal, dan tahun. Semoga bermanfaat.

 

Jika Anda masih bingung dan kesulitan dalam mengurus faktur maupun SPT pribadi maupun badan, Anda dapat berkonsultasi dengan jasa konsultasi pajak seperti Rusdiono Consulting.

Para konsultan yang berpengalaman di dunia perpajakan serta memiliki lisensi, memudahkan Anda dalam urus perpajakan dan membantu Anda terhindar dari sanksi dan denda yang dapat merugikan di kemudian hari. Hubungi kami di sini!


April 6, 2021
WhatsApp-Image-2021-04-04-at-5.58.45-AM.jpeg

Sebagian wajib pajak belum memahami apa itu penagihan pajak. Tidak jarang pula ketidaktahuan tersebut menyebabkan tagihan pajak yang diabaikan oleh wajib pajak. Padahal, seorang penunggak pajak dapat disandera atau disita harganya jika terus mengabaikan prosedurnya. Lantas, apa pengertian penagihan pajak? Bagaimana dasar hukum, proses, tata cara, biaya, serta penagihan pajak dengan surat paksa?

Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah proses tindakan yang dilaksanakan terhadap penanggung pajak agar membayar utang pajak serta biaya penagihan pajak. 

Pengertian penagihan pajak menurut Soemitro (1996), yaitu tindakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak sebab wajib pajak tidak mengikuti ketentuan Undang Undang pajak, terutama tentang pembayaran pajak terutang.

Sementara itu menurut Rusdji (2004), penagihan pajak rangkaian tindakan yang dilakukan agar wajib pajak membayar utang pajak serta biaya penagihan pajak dengan peneguran ataupun peringatan, melaksanakan penagihan seketika & sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, menyita, menyandera, serta menjual barang yang disita.

Sementara itu, penanggung pajak adalah orang maupun badan yang memiliki tanggung jawab atas pembayaran pajak. Lalu pejabat adalah orang yang memiliki wewenang untuk mengangkat serta memberhentikan juru sita pajak, dan juru sita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang mencakup penagihan seketika & sekaligus. 

Dasar hukum penagihan pajak telah dicantumkan dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-undang ini mulai diberlakukan sejak 23 Mei 1997. Undang-undang kemudian diamandemen dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2000 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2001.

 

Jenis Penagihan Pajak

Terdapat beberapa jenis penagihan, yakni penagihan pajak pasif dan aktif, ataupun penagihan seketika. Apa perbedaan ketiga jenis penagihan tersebut? Apa konsekuensi yang diterima wajib pajak? Berikut penjelasannya.

 

  • Penagihan Pasif

 

Untuk jenis penagihan pajak pasif, DJP menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SK Pembetulan, SK Keberatan, serta Putusan Banding yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar. 

Dalam  jenis ini,, fiskus hanya menyampaikan kepada wajib pajak bahwa terdapat pajak terutang. Apabila dalam jarak satu bulan sejak dikeluarkannya STP ataupun surat sejenis lainnya, wajib pajak tidak membayar utang pajaknya, maka fiskus akan menerapkan penagihan aktif.

 

  • Penagihan Aktif

 

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, penagihan aktif adalah proses selanjutnya setelah penagihan pasif tidak berhasil. Dalam penagihan aktif, fiskus dan juru sita pajak memiliki hak dan berperan aktif untuk tindakan sita serta lelang.

 

  • Penagihan Seketika & Sekaligus

 

Penagihan seketika & sekaligus ini adalah penagihan pajak yang dijalankan oleh fiskus maupun juru sita pajak terhadap wajib pajak langsung tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pelunasan pajak. Penagihan pajak pun mencakup keseluruhan utang pajak dari segala jenis pajak, masa pajak, serta tahun pajak.

Tujuan penagihan pajak seketika & sekaligus adalah guna mencegah terjadinya pajak terutang yang tidak dapat ditagih. Apabila saat penagihan seketika & sekaligus wajib pajak tidak membayar, maka juru sita pajak akan menunggu sampai tanggal jatuh tempo.

Baca Juga: Ini 5 Jenis Surat Ketetapan Pajak yang Perlu Anda Ketahui

 

Tata Cara dan Proses Penagihan Pajak

Terdapat beberapa tindakan maupun langkah yang dijalankan oleh juru sita pajak dalam menjalankan penagihan pajak. Berikut tata cara dan proses penagihan pajak serta  penjelasannya. 

 

  • Penagihan dengan Surat Teguran

 

Surat teguran atau biasa disebut juga surat peringatan adalah surat yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan pajak. Apabila dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal jatuh tempo penanggung pajak atau wajib pajak tidak melunasi pajak terutang, maka surat teguran akan sampai ke tangan penanggung pajak.

Tujuan surat teguran adalah memberikan peringatan terhadap penanggung pajak agar segera membayar utang pajak sehingga tidak perlu dilakukan penagihan secara paksa.

 

  • Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

 

Surat paksa adalah surat yang akan dikeluarkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran, si penanggung jawab pajak belum melunasi utang pajaknya.

Dengan terbitnya surat paksa, wajib pajak harus membayar utang pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam agar tidak ada tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri, maupun penyanderaan paksa badan (dengan catatan, diragukan itikad baiknya serta mempunyai utang pajak minimal Rp100.000.000). Pengeluaran surat paksa ini dikenakan biaya penagihan pajak sebesar Rp25.000.

 

  • Penagihan dengan Surat Sita

 

Surat sita adalah surat yang dikeluarkan apabila dalam waktu 2 x 24 jam sejak dikeluarkannya surat paksa, penanggung pajak tidak melunasi pajaknya. Terdapat biaya penagihan pajak yang dibebankan untuk surat sita yaitu Rp75.000. Biaya yang diperuntukkan untuk pelaksanaan sita.

Penyitaan bukan semata-mata bertujuan untuk memperdagangkan barang milik penanggung pajak, melainkan petugas memanfaatkan barang-barang tersebut sebagai jaminan agar penanggung pajak membayar pajak terutangnya.

Dengan demikian, penanggung pajak masih berkesempatan untuk membayar utang pajaknya dalam waktu 14 hari sejak terhitung dari penyitaan harta penanggung pajak. Apabila dalam 14 hari penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, maka akan dikeluarkan pengumuman lelang.

Penyitaan dilakukan oleh juru sita pajak yang disaksikan oleh 2 orang yang dianggap sudah dewasa sebagai saksi, berkewarganegaraan Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak, serta dapat dipercaya.

 

  • Penagihan dengan Lelang

 

Lelang akan dilaksanakan apabila dalam waktu 14 hari setelah dikeluarkannya pengumuman lelang, penanggung pajak belum melunasi pajak terutangnya.

 

Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak dibagi sesuai jenis pajaknya. Berikut dasar-dasar yang perlu diketahui:

 

  • Dasar Penagihan PPh, PPN, PPnBM, serta Bunga Penagihan

 

  1. Surat Tagihan Pajak.
  2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
  3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
  4. Surat Keputusan Pembetulan.
  5. Surat Keputusan Pemberatan.
  6. Putusan Banding.
  7. Putusan Peninjauan Kembali sehingga total pajak yang perlu dilunasi bertambah.

 

  • Dasar Penagihan PBB

 

  1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
  2. Surat Ketetapan.
  3. Surat Tagihan Pajak.

Baca Juga: SPHP Pajak: Prosedur dan Format Surat yang Perlu Anda Ketahui

Daluarsa Penagihan Pajak

Penagihan pajak disebut daluarsa apabila sudah melewati batas waktu penagihan, yakni 5 tahun terhitung sejak diterbitkannya dasar penagihan pajak. Jika sudah daluarsa, maka hal tersebut tidak dapat lagi dilakukan karena hak penagihan atas utang pajak tersebut telah dianggap gugur.

Jadi, dapat tertangguh atau melampaui 5 tahun jika:

  • Diterbitkan Surat Paksa.
  • Terdapat pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung ataupun tidak langsung, contohnya mengajukan permohonan pengangsuran/penundaan pelunasan.
  • Diterbitkannya SKPKB atau SKPKBT sebab wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan serta tindak pidana lain yang merugikan pendapatan Negara.
  • Terdapat penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Kewajiban Wajib Pajak dalam Penagihan

Wajib pajak memiliki kewajiban:

  1. Melakukan pelunasan utang pajak sebelum jatuh tempo.
  2. Berkomitmen dalam membayar angsuran maupun penundaan pembayaran pajak.
  3. Bersifat kooperatif dalam tindakan penagihan pajak.
  4. Tidak melanggar UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa saat penagihan pajak yang menyebabkan tindak pidana, misalnya memindahtangankan, menyembunyikan, menghilangkan, maupun memindahkan hak atas barang yang disita.

Demikian penjelasan penagihan pajak, mulai dari pengertian, jenis, tata cara, proses, dasar hukum, hingga daluarsa penagihan. Untuk mempermudah perihal penagihan pajak, konsultasi dengan jasa konsultan pajak Rusdiono ConsultingKonsultan yang berpengalaman serta selalu update di dunia perpajakan membuat Anda memiliki informasi aktual mengenai pajak. Selain itu, konsultan pajak membuat berbagai aktivitas perpajakan Anda menjadi lebih efisien. Segera hubungi kami.


April 5, 2021
WhatsApp-Image-2021-04-04-at-5.31.11-AM.jpeg

Dalam proses jual beli barang, akan ada retur atau pengembalian barang kepada pihak penjual karena tidak sesuainya pesanan maupun karena barang yang diperjualbelikan rusak. Retur dilakukan ketika proses jual beli sudah selesai. Namun, apa perbedaan retur pembelian dan penjualan? Apa itu retur? Berikut lebih lengkapnya.

 

Apa Itu Retur?

Retur atau biasa disebut juga pengembalian adalah hal umum yang terjadi dalam dunia jual beli barang. Retur penjualan serta retur pembelian adalah dua hal yang sering ada dalam transaksi keuangan. 

Tentu, alasan terjadi pengembalian disebabkan oleh kegiatan penjualan ataupun pembelian yang tidak berjalan lancar. Pada kondisi tertentu, umumnya terdapat barang yang rusak maupun barang yang tidak sesuai dengan pemesanan.

Ketika mengembalikan barang, terdapat dokumen yang perlu dilampirkan, baik oleh pihak penjual serta pihak pembeli yang dikenal dengan nota retur.

Sesuai UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, apabila sejak awal terdapat kesengajaan pengiriman dari pihak penjual dalam mengirimkan barang yang rusak atau barang yang salah kepada pihak pembeli, maka penjual dapat terkena sanksi hukum.

 

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

 

Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 Pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

 

Retur Pembelian

Retur pembelian adalah pengembalian barang dari pihak pembeli kepada pihak penjual sebab barang yang sudah dikirim tidak sama dengan spesifikasi yang sudah dijelaskan. Selain itu, dapat juga terjadi karena barang rusak. Dengan retur pembelian, maka akan ada pengurangan utang pihak penjual atau pemilik barang.

Pemotongan utang yang disebabkan retur dapat dibagi atas 2 tipe :

 

  • Retur Pembelian secara Tunai

 

Retur pembelian tunai adalah barang yang dikembalikan kepada pihak penjual yang sudah dibeli secara tunai dengan perjanjian barang dapat diretur maupun dikembalikan yang diikuti dengan pengembalian pembayaran.

 

  • Retur Pembelian secara Kredit

 

Retur pembelian kredit adalah barang yang dikembalikan pada penjual untuk transaksi yang belum lunas atau dibayar secara kredit. Apabila retur pembelian dilakukan, maka akan otomatis dilakukan pengurangan utang pembelian pada penjual atau pemilik barang.

 

Retur Penjualan

Retur penjualan adalah pengiriman barang dari pihak pembeli kepada pihak penjualan karena barang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan sebelumnya atau dapat juga terjadi karena barang yang diterima pembeli mengalami kerusakan. 

Melalui retur penjualan, maka tagihan atau piutang dari pihak penjual terhadap pihak pembeli akan dikurangi. Dalam melakukan catatan transaksi retur penjualan dalam jurnal . akan dicatat di akun retur penjualan di debet serta akun piutang dagang di kredit.

Retur penjualan dikategorikan menjadi menjadi 3 jenis yakni:

  • Retur penjualan yang mengurangi piutang pihak pembeli.
  • Retur penjualan yang mengembalikan pembayaran pembeli.
  • Retur penjualan yang membutuhkan penggantian barang rusak dari pihak penjual. Dapat juga disebut sebagai klaim.

Demi menghindari dilakukannya retur, maka sangat penting bagi pihak penjual agar lebih teliti saat memperhatikan jenis serta spesifikasi barang yang akan dikirim kepada pihak pembeli. Jadi, keuntungan penjual akan jauh lebih besar karena tingkat retur sedikit.

Jika Anda ingin mengelola retur secara benar, maka Anda dapat menggunakan jasa konsultasi keuangan. 

Jurnal Retur Pembelian dan Penjualan

Penting bagi pemilik bisnis untuk melakukan pencatatan pada setiap transaksi secara detail serta secepat mungkin agar tidak merugi. Termasuk apabila terdapat transaksi retur pembelian dan penjualan. Berikut ini contoh-contoh jurnal pada retur pembelian dan penjualan.

  1. Jurnal Retur Pembelian

Berikut ini adalah contoh transaksi  retur pembelian pada PT ABC.

  1. 17 Juli 2020  PT ABC membeli barang dagangan secara tunai senilai Rp25.000.000,00.
  2. 19 Juli 2020 PT ABC UD membeli sejumlah barang dagang sebesar Rp20.000.000,00 dengan syarat 2/10, n/30 No Faktur 2710.
  3. 21 Juli 2020 pengembalian barang dagangan yang dibeli tanggal 19 Juli seharga Rp5.000.000,00 karena rusak.
  4. 25 Juli 2020 pengembalian barang dagang yang dibeli 17 Juli senilai Rp2.500.000,00.
  5. 28 Juli 2020 pembayaran utang untuk pembelian barang dagangan tanggal 19 Juli 2020.

 

Tanggal Nama Akun/Perkiraan Debet Kredit
Juli 2020 17 Pembelian Rp25.000.000
Kas Rp25.000.000
(Pembelian barang secara tunai)
19 Pembelian Rp20.000.000
Utang Dagang Rp20.000.000
(Pembelian barang secara kredit)
21 Utang Dagang Rp5.000.000
Retur Pembelian Rp5.000.000
(Pengembalian barang yang dibeli secara kredit)
25 Kas Rp2.500.000
Retur Pembelian Rp2.500.000
(Pengembalian barang yang dibeli secara tunai)
28 Utang Dagang Rp15.000.000
Kas Rp14.700.000
Pot Pembelian Rp300.000
(Pelunasan faktur no. 2710)

 

Transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal seperti berikut ini:

  1. Pada tanggal 21 terjadi retur pembelian barang dagang yang dibeli secara kredit menyebabkan pengurangan utang senilai Rp. 5.000.000,00.
  2. Pada tanggal 25 terjadi transaksi retur pembelian atas pembelian tunai yang menyebabkan jumlah kas bertambah senilai Rp2.5000,00.
  • Perusahaan menerima potongan 2% dari sisa utang dagang atas pelunasannya pada 28 Juli.
  • Nilai utang dagang senilai Rp20.000.000,00.
  • Retur pembelian serta  potongan harga (Rp 5.000.000,00).
  • Sisa utang dagang Rp15.000.000,00
  • Potongan pembelian 2% (Rp 300.000,00)
  • Nilai utang dagang yang perlu dibayar Rp14.700.000,00
  1. Apabila pelunasan dilakukan setelah 28 Juli misalnya pada 1 Agustus maka transaksinya dicatat seperti berikut ini:

 

Tanggal Keterangan Debet Kredit
Agustus 2020 1 Utang Dagang Rp15.000.000
Kas Rp15.000.000
(Pelunasan utang dagang tanpa potongan pembelian)

 

b. Jurnal Retur Penjualan

ABC beroperasional pada barang eceran, lalu saat menjual barangnya, disebutkan dalam faktur  bahwa barang dapat dikembalikan dalam waktu 30 hari.

Transaksi tersebut menghasilkan penjualan senilai Rp50.000.000 untuk Agustus 2020, dengan penjualan 60% secara tunai, kemudian sisanya dijual secara kredit. Perusahaan mempunyai 31.000.000 berbentuk piutang serta Rp2.500.000 berbentuk tunai pada akhir neraca Agustus 2020.

Harga pokok penjualan sebesar Rp40.000.000, lalu Persediaan Penutupan menunjukkan saldo sebesar Rp22.000.000. 5% dari barang yang dijual dikembalikan karena terdapat kecacatan pada produk. Kemudian, perusahaan menerima margin kotor 20% dari penjualan.

Sesuai data tersebut, Anda diharuskan untuk melakukan entri jurnal retur penjualan serta taksiran saldo yang akan tetap ada dalam penjualan, piutang, kas, inventaris, serta harga pokok penjualan.

Maka:

  1. Hitung jumlah pengembalian penjualan, yakni 5% dari penjualan Rp50.000.000, yang sama dengan  Rp2.500.000. 
  2. Asumsikan bahwa rasio 60% dikembalikan berbentuk tunai serta sisanya pada piutang.
  3. Akun kas dikreditkan sejumlah 60% dari Rp2.500.000 yang menjadi 1.500.000 lalu akun piutang dikreditkan sejumlah 40% (100 – 60) dari  Rp2.500.000 yang menjadi Rp1.000.000.
  4. Persediaan dikurangi Rp2.500.000 kurang dari 20% margin, yang menjadi 2.500.000 lalu dikurangi Rp500.000 yakni Rp2.000.000. Kemudian akan menambah persediaan serta mengurangi harga pokok penjualan yang sama.

 

Berarti, transaksinya dicatat seperti berikut ini

Keterangan Jumlah
Penjualan Rp50.000.000
Retur Penjualan Rp2.500.000
Cash Rp1.500.000
Kredit Rp1.000.000
Saldo Persediaan Rp2.000.000

 

Berikut Entri yang akan diposting:

 

  1. Entri Jurnal Pengembalian Penjualan

 

Tanggal Keterangan Debit Kredit
September 2020 1 Penjualan Rp1.500.000
Kas Rp1.500.000
Penjualan Rp1.000.000
Piutang Rp1.000.000

 

  1. Penyesuaian Harga Pokok Penjualan
Tanggal Keterangan Debit Kredit
September 2020 1 Persediaan Rp2.000.000
HPP Rp2.000.000

Contoh Retur Pembelian dan Penjualan

Berikut adalah contoh retur pembelian dan retur penjualan yang dikerjakan melalui sistem akuntansi

Contoh retur pembelian

Contoh Retur Penjualan

Praktis Menggunakan Jasa Pendamping Akuntansi

Dalam menjalani bisnis, tentunya anda akan selalu fokus pada inti dan pencapaian pada bisnis anda tanpa terganggu akan hal-hal teknis seperti pengelolaan akuntansi secara langsung. Oleh karena itu, dengan menggunakan jasa pendamping akuntansi Rusdiono Consulting, anda dapat menyerahkan masalah pengelolaan keuangan dan akuntansi perusahaan anda ditangan yang tepat dan profesional. Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.


April 2, 2021
WhatsApp-Image-2021-04-02-at-10.22.49-AM.jpeg

Istilah kasbon tentu tidak asing lagi bagi Anda. Kasbon adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan untuk karyawannya biasanya berupa pinjaman.

Dalam akuntansi, kasbon sering masuk ke dalam kas perusahaan baik kas kecil berupa cash advance atau kas besar. Tentu tergantung dengan besaran kasbon dan kebijakan perusahaan.

Pengelolaan kasbon juga bukan hal yang bisa dianggap enteng apalagi jika perusahaan mengalokasikan dana kasbon pada kas besar.

Melalui artikel ini, mari simak apa itu kasbon dan apa saja bentuk-bentuk kasbon.

 

Apa itu Kasbon?

Pada dasarnya kasbon memiliki pengertian yang lebih luas yaitu pengeluaran perusahaan dimana nominal yang dikeluarkan tidak atau belum diketahui secara pasti.

Namun belakangan kasbon memiliki pengertian yang lebih sempit yaitu dimana kasbon adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh sebuah instansi atau perusahaan kepada karyawannya.

Biasanya kasbon diambil dari alokasi besaran gaji karyawan yang akan dikembalikan dengan cara memotong gaji karyawan tersebut sesuai dengan jumlah kasbon yang ada.

Berbeda dengan pinjaman bank, kasbon biasanya tidak disertai bunga karena merupakan bentuk fasilitas perusahaan dalam rangka mensejahterakan karyawannya.

Misalnya saja pada kebutuhan-kebutuhan darurat misalnya untuk membayar biaya pernikahan, listrik, cicilan, atau kebutuhan mendadak lainnya.

Namun ada juga perusahaan yang menerapkan aturan khusus misalnya pagu, masa angsuran, tujuan pinjaman, bahkan bunga yang dikenakan.

Kasbon berbeda dengan fasilitas asuransi perusahaan. Kasbon biasanya terjadi pada hal-hal di luar kegiatan yang diasuransikan oleh perusahaan. Tentu ini kembali pada kebijakan perusahaan.

Pada lingkup manajemen SDM, kasbon juga berfungsi sebagai pemicu produktivitas dan loyalitas karyawan. Dengan adanya kasbon, perusahaan bisa menciptakan employee engagement pada karyawannya.

 

Pencatatan Kasbon; Kas Kecil atau Besar?

Meskipun sifatnya sementara dan biasanya di luar kebutuhan operasional perusahaan, kasbon karyawan tetap harus dicatat dalam jurnal.

Hal tersebut tentu karena kasbon termasuk ke dalam transaksi perusahaan yang perlu dicatat agar tidak terjadi selisih kas dan bisa dipertanggungjawabkan.

Namun seringkali terjadi pertanyaan, kemanakah pencatatan kasbon dibuat? Apakah ke dalam kas kecil atau kas besar?

Jawabannya adalah tergantung kebijakan perusahaan itu sendiri. Jika kasbon yang dikeluarkan dalam periode tertentu memengaruhi kas besar maka perusahaan bisa memasukkan kasbon ke dalam akun piutang lain-lain atau non-dagang.

Dimana dalam pencatatan jurnal terkait kasbon karyawan yaitu sebagai berikut.

Piutang Karyawan Rp xxx (Debit)
Kas Rp xxx (Kredit)

 

Jika piutang telah lunas, jurnalnya akan berubah seperti ini.

Kas Rp xxx (Debit)
Piutang Karyawan Rp xxx (Kredit)

 

Namun ada juga perusahaan yang memasukkan kasbon karyawan ke dalam kas kecil atau petty cash.

Biasanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki fasilitas kasbon karyawan secara khusus atau kasbon dikeluarkan untuk kebutuhan tidak terduga seperti dinas, parkir, dan keperluan meeting.

Baca juga: Memahami Petty Cash atau Kas Kecil dalam Pembukuan

Prosedur Pengeluaran Kasbon

Dalam mengeluarkan kasbon, perusahaan tidak bisa begitu saja memberikannya kepada karyawan. 

Karyawan perlu melewati beberapa prosedur atau SOP (Standar Operasional Perusahaan). meski berbeda-beda, pada dasarnya SOP pengeluaran kasbon di setiap perusahaan tetaplah sama.

 

1. Form atau Formulir Kasbon

Prosedur pertama dalam pengeluaran kasbon adalah pembuatan atau pengisian form kasbon oleh pemohon.

Biasanya dalam formulir kasbon terdiri dari header yang berisi nama perusahaan, judul formulir, nomor dokumen, dan kolom-kolom lainnya seperti masa berlaku formulir atau revisi formulir.

Kemudian diisi dengan nama peminjam, kolom persetujuan, besaran pinjaman, dan catatan keperluan.

Berikut contoh sederhana dari form kasbon.

 

FORM KASBON No.

Tanggal.

Pemohon:

Divisi:

Jabatan:

Catatan:
Nominal Pinjaman:
Mengetahui
Kasir HRD Pemohon/Penerima

 

2. Penyetujuan

Langkah kedua, setelah pemohon mengisi dan menyerahkan formulir ke kasir atau bagian keuangan. Maka selanjutnya pemohon tinggal menunggu proses persetujuan.

Proses persetujuan pun berbeda-beda tergantung kebijakan perusahaan. Ada yang langsung disetujui oleh manajer akuntansi, ada yang perlu melewati divisi lain seperti HRD, atau ada yang perlu persetujuan dari kepala cabang atau tingkat yang lebih tinggi seperti C-suite.

Biasanya semakin besar nominal pinjaman, maka semakin banyak pula pihak-pihak yang mengetahui permohonan kasbon.

Setelah disetujui, dokumen kasbon kemudian diperiksa oleh kasir apakah dokumen telah disetujui atau tidak. Apabila belum atau tidak disetujui pihak kasir berhak untuk menolak permohonan.

Apabila permohonan diterima, kasir memberikan nota kasbon. Biasanya nota kasbon merupakan formulir kasbon yang sudah ditanda-tangani oleh pihak-pihak yang mengetahui dan menyetujui adanya pengeluaran kasbon.

Nota kasbon digunakan sebagai bukti bahwa pemohon telah menerima uang kasbon yang diajukan dan sebagai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.

 

3. Jurnal atau Buku Kasbon

Dalam beberapa kasus, kasir kasbon biasanya mencatat transaksi kasbon ke dalam jurnal atau buku kasbon dan sifatnya sementara.

Dalam buku kasbon, kasir mencatat tanggal, pengeluaran kasbon, nomor kasbon, nama pemohon, keperluan, nominal, hingga jenis pengeluaran (tunai atau melalui bank).

Buku kasbon ini nantinya akan menjadi bukti pertanggungjawaban yang nantinya dimasukkan ke dalam laporan keuangan.

Baca Juga: Yuk Cek Cara Membuat Jurnal Umum Perusahaan!

 

Kesimpulan

Kasbon merupakan elemen penting yang tidak bisa dipisahkan dalam operasional bisnis. Meski merupakan bagian dari fasilitas perusahaan, aktivitas pengeluaran kasbon tentu harus bisa dipertanggungjawabkan.

Selain itu pengeluaran kasbon memiliki beberapa manfaat salah satunya adalah meningkatkan employee engagement pada sebuah perusahaan sehingga karyawan bisa lebih loyal dan produktif.

Di samping itu, adanya kasbon juga memfasilitasi perusahaan itu sendiri dalam mengawasi pengeluaran-pengeluaran di luar operasional yang bisa saja mengganggu arus kas perusahaan.


March 30, 2021
WhatsApp-Image-2021-03-28-at-6.21.37-AM-1.jpeg

Nota retur biasanya terjadi pada transaksi perdagangan. Namun apakah Anda tahu bawah dalam perpajakan ada istilah nota retur pajak?

Nota retur biasanya terjadi apabila adanya pengembalian pada sebuah transaksi jual-beli yang diperoleh oleh pembeli kepada penjual.

Nah untuk kasus nota retur pajak, biasanya terjadi apabila transaksi tersebut melibatkan barang kena pajak dan telah dilaporkan dan telah memiliki faktur pajak.

Untuk lebih jelasnya apa itu nota retur pajak, dasar hukum hingga jenis-jenisnya, simak artikel ini.

Pengertian Nota Retur Pajak

Nota retur pajak adalah dokumen yang wajib disertakan ketika terjadi pengembalian barang atau pembatalan jasa kena pajak dari pembeli kepada penjual.

Dikutip melalui situs DJP, Secara lengkap nota retur pajak dijelaskan dalam ketentuan PMK No.65/PMK.03/2010 bahwa nota retur adalah nota pembatalan dibuat oleh pembeli Barang Kena Pajak (BKP).

Nota retur pajak sendiri terdiri dari tiga (3) rangkap yang masing-masing ditujukan bagi PKP Penjual, PKP Pembeli dan Kantor Pelayanan Pajak tempat pembeli terdaftar.

Dasar Hukum Nota Retur Pajak

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, nota retur pajak memiliki dasar hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65/PMK.03/2010.

Dimana peraturan tersebut mengatur tentang tata cara pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang dikembalikan atau dibatalkan.

Pada peraturan tersebut, dengan adanya nota retur pajak dapat mengurangi pajak keluaran dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual dan mengurangi pajak masukan dari Pengusaha Kena Pajak Pembeli.

Baca Juga: Apa Itu Pajak PPN? Cari Tahu Definisi, Objek, dan Tarifnya di Sini

Alasan Dibuatnya Nota Retur Pajak

Seperti yang telah dijelaskan, adanya nota retur terjadi karena adanya pengembalian atau pembatalan barang dari PKP penjual.

Umumnya hal yang terjadi adalah transaksi tersebut sudah dilaporkan dan faktur pajak transaksi tersebut telah dibuat.

Biasanya ada beberapa penyebab kenapa barang dikembalikan kepada penjual adalah:

  • Barang tidak sesuai dengan kesepakatan transaksi.
  • Barang mengalami kerusakan atau cacat.
  • Adanya pembatalan karena alasan khusus yang telah didiskusikan.
  • Adanya kesalahan informasi barang yang harus dikoreksi.

Selain itu nota retur pajak dianggap tidak ada karena beberapa kondisi seperti:

  • Barang kena pajak yang dikembalikan diganti dengan barang yang sama baik dalam jenis, jumlah, maupun harga.
  • Pengembalian terjadi di saat yang sama dengan penyerahan BKP. Dalam kondisi tersebut, penjual dapat langsung memberikan surat pembatalan/perbaikan faktur pajak.

Hal yang Harus Diperhatikan Ketika Membuat Nota Retur Pajak

Dalam membuat nota retur, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nota retur setidaknya harus mencantumkan unsur-unsur berikut;

  • Nomor urut nota retur;
  • nomor, kode seri, dan tanggal faktur pajak dari Barang Kena Pajak (BKP) yang dikembalikan;
  • nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penjual;
  • jenis barang, jumlah harga jual BKP yang dikembalikan;
  • PPN atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan, atau PPnBM atas BKP yang dikembalikan;
  • tanggal pembuatan nota retur;
  • nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur.

Selain itu, nota retur harus dibuat pada saat Barang Kena Pajak (BKP) dikembalikan. Bentuk nota retur juga tidak baku dan dibuat sesuai dengan kebutuhan administratif.

Berikut contoh bentuk nota retur yang umum.

Contoh Nota Retur Pajak

*) Khusus untuk retur BKP tidak berwujud, kolom tersebut tidak perlu diisi

 

Selain itu ada beberapa hal yang membuat nota retur pajak dianggap tidak sah di antaranya:

  1. Nota retur tidak mencantumkan informasi secara lengkap.
  2. Nota tidak dibuat pada saat Barang Kena Pajak tersebut dikembalikan.
  3. Nota retur tidak disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat pembeli terdaftar.

Bagaimana Jika Nota Retur Pajak Beda masa?

Pada kasus-kasus tertentu banyak transaksi pengembalian yang berlangsung ketika masa berlangsung cukup lama. Pada Peraturan Menteri Keuangan pun tidak membuat batas waktu kapan retur bisa dilakukan.

Namun satu hal yang perlu diingat adalah nota retur pajak dibuat saat adanya pengembalian Barang Kena pajak (BKP).

Meski tidak diatur berapa lama nota retur bisa dibuat, satu hal yang perlu diingat adalah sifat kewajaran dan perjanjian pada saat transaksi.

Sifat kewajaran yang dimaksud adalah tidak semua PKP penjual mau menerima retur yang dimana transaksi sudah berjalan cukup lama.

Selain itu, biasanya pada saat transaksi pembelian ada perjanjian jangka waktu pengembalian barang dimana pihak pembeli hanya bisa melakukan retur pada jangka waktu yang disepakati.

Pada intinya, pembuatan nota retur pajak beda masa perlakuannya sangat bergantung pada nilai kewajaran atau kesepakatan saat adanya transaksi.

 

Perbedaan Nota Retur Faktur Pajak dan Nota Pembatalan Faktur Pajak

Jika nota retur faktur pajak digunakan ketika adanya pengembalian Barang Kena Pajak (BKP) maka nota pembatalan faktur pajak merupakan bentuk “pengembalian” atas Jasa Kena Pajak (KJP).

Hal tersebut karena sangat tidak mungkin bahwa produk jasa bisa dikembalikan karena sifatnya yang sangat intangible dan terikat waktu.

Sama dengan nota retur pengembalian, nota pembatalan juga dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.65/PMK.03/2010. Dimana nota pembatalan merupakan dokumen yang digunakan untuk membatalkan seluruh hak dan fasilitas oleh penerima Jasa Kena Pajak (JKP).

Sama halnya dengan nota retur pajak pengembalian, nota retur pembatalan juga dibuat rangkap tiga yang diperuntukkan untuk Pengusaha Kena Pajak Pemberi Jasa, Penerima Jasa, dan Kantor Pelayanan Pajak tempat Penerima Jasa terdaftar.


March 29, 2021
WhatsApp-Image-2021-03-28-at-5.53.04-AM.jpeg

Ketika Anda berada di wilayah Indonesia, tentu menjadi suatu kewajiban bagi Anda untuk membayar pajak. Mulai dari pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, pajak barang mewah, hingga pajak lainnya. Namun, apa dasar dari pengertian hukum pajak itu sendiri? Bagaimana sejarah, asas, pembagian, fungsi, sumber, hingga landasan hukum pajak di Indonesia? Simak artikel berikut ini.

Pengertian Hukum Pajak Menurut Para Ahli

Hukum pajak adalah kumpulan aturan yang berisi peraturan hak serta kewajiban maupun hubungan wajib pajak dengan pemerintah sebagai pemungut pajak. Walau tafsir apa itu hukum pajak begitu variatif, setidaknya terdapat beberapa pengertian hukum pajak dari para ahli berikut ini. 

Santoso Brotodihardjo

Hukum pajak adalah aturan seputar hak atau wewenang pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang serta memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara.

Berarti, hukum pajak adalah hukum publik yang mengelola hubungan orang pribadi maupun badan hukum yang mempunyai kewajiban dalam menunaikan kewajiban pajak kepada negara. 

Bohari

Hukum pajak adalah kumpulan aturan undang undang yang mengatur rakyat sebagai pihak yang membayar pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak.

Rachmat Soemitro

Hukum pajak adalah kumpulan aturan yang mengatur hubungan rakyat sebagai pembayar pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak.

Erly Suandy

Hukum pajak yang dapat disebut sebagai hukum fiskal adalah bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan rakyat sebagai wajib pajak dan penguasa atau pemerintah sebagai pemungut pajak. 

Dr. Soeparman Soemahamidjaja

Hukum pajak adalah hukum yang mengatur permasalahan pajak guna meringankan biaya produksi barang serta jasa demi mencapai kesejahteraan umum.

Hartono Hadisoeprapto

Hukum pajak adalah rangkaian aturan yang mengatur bagaimana pemungutan pajak, atas keadaaan maupun peristiwa apa pajak tersebut dibebankan, dan seberapa besar atau jumlah pajak yang dikenakan.

 

Sejarah dan Sumber Hukum Pajak

Pada mulanya, pajak bukan sebuah pungutan, melainkan pemberian secara sukarela yang diberi oleh rakyat kepada raja yang sudah menjaga kepentingan negara, melindungi negara dari serangan musuh, membayar pegawai kerajaan, dan lain-lain.

Umumnya, warga negara yang tidak memberikan penyetoran dalam bentuk natura diharuskan untuk mengerjakan hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dalam periode yang telah ditentukan.

Adapun untuk warga negara yang mempunyai status sosial lebih tinggi dan mempunyai harta yang cukup dapat dibebaskan dari kewajiban tersebut dengan menyetor uang ganti rugi.

Di Indonesia, pajak mulanya adalah sebuah upeti atau pemberian secara cuma-cuma dari rakyat kepada penguasa di kala itu. Akan tetapi, upeti hanya dipakai guna kepentingan penguasa saja, tidak dipakai untuk kepentingan rakyat.

Seiring berjalannya waktu, pemberian upeti oleh rakyat tidak lagi dipakai demi kepentingan suatu pihak saja, melainkan mulai mengarah ke kepentingan rakyat.

Dengan demikian, pemberian harta dari rakyat dipakai demi kepentingan rakyat juga. Contoh, menjaga keamanan rakyat, membangun saluran air dan sarana sosial, maupun yang lainnya.

Selain itu, pada akhirnya dibuat sebuah aturan yang lebih baik dengan memedulikan unsur keadilan. Oleh sebab itu, rakyat pun dilibatkan dalam pembuatan aturan-aturan pemungutan pajak sebab hasil pajak tersebut nantinya dipakai demi kepentingan rakyat.

Landasan dan Kedudukan Hukum Perpajakan di Indonesia

Sejauh ini, terdapat delapan undang undang yang menjadi landasan hukum pajak di Indonesia. Aturan tersebut meliputi:

 

  • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.
  • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
  • Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Penghasilan.
  • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah.
  • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak  dengan Surat Paksa.
  • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
  • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Fungsi dan Asas Hukum Pajak 

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, pajak mempunyai beberapa fungsi yang didasari pada asas – asas guna menyejahterakan rakyat. Adapun fungsi hukum pajak meliputi hal berikut:

 

  1. Hukum pajak memiliki fungsi sebagai dasar dan acuan dalam membuat sistem pemungutan pajak yang dilandaskan atas asas keadilan, efisien, dan diatur dengan jelas dalam undang undang mengenai hukum pajak itu sendiri.
  2. Hukum pajak memiliki fungsi sebagai sumber yang menjelaskan mengenai siapa subjek serta objek yang wajib atau tidak wajib dijadikan sumber pungutan dalam hukum pajak guna meningkatkan potensi pajak secara menyeluruh.
  3. Hukum pajak berfungsi guna memakmurkan serta menyejahterakan rakyat. Bagaimanapun, negara yang berhasil adalah negara yang membuat rakyat maupun masyarakatnya merasa bahagia secara umum baik melalui sudut pandang ekonomi maupun sosial kemasyarakatan.
  4. Hukum pajak guna menciptakan ketertiban dalam menciptakan sebuah kondisi lingkungan yang memiliki nuansa kondusif dan damai, sehingga diperlukan pemeliharaan atas ketertiban umum yang didukung secara penuh oleh rakyat.
  5. Hukum pun membuat suatu negara merasa aman dan melindungi dari gangguan maupun ancaman dari luar negeri atau dalam negeri.
  6. Tidak berbeda dari hukum lain, hukum perpajakan juga menegakkan keadilan. Negara membuat susunan lembaga peradilan yang dipakai sebagai wadah warga negara dalam meminta keadilan dalam perpajakan.

Pembagian dan Jenis Hukum Perpajakan

Terdapat 2 pembagian atau jenis hukum pajak yang ada, yakni meliputi:

 

Hukum Pajak Formal

 

Hukum perpajakan formal adalah hukum yang berisikan ketentuan dalam perwujudan hukum pajak material agar menjadi kenyataan. Hukum perpajakan formal mengandung tata cara maupun prosedur penetapan jumlah utang perpajakan, hak-hak fiskus dalam mengadakan evaluasi.

Hukum pajak formal juga memberikan ketentuan para wajib pajak untuk harus mengadakan pembukuan, dan prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding. Salah satu contoh hukum pajak formal yaitu Tata Cara Perpajakan.

 

Hukum Pajak Material

 

Hukum pajak material adalah hukum yang mengandung ketentuan dalam keadaan yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang akan dibebankan pajak (subjek pajak), serta siapa yang dikecualikan dari pajak dan jumlah yang perlu disetorkan (tarif pajak). Contoh hukum pajak material yaitu Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

 

Baca Juga: Kenali 8 Jenis Pajak Penghasilan di Indonesia

 

Demikian penjelasan singkat tentang pengertian hukum pajak, sejarah, landasan hukum, dan fungsi hukum pajak. Semoga bermanfaat untuk Anda.

Jika Anda pelaku usaha, tentu Anda harus tunduk pada setiap hukum negara termasuk perpajakan. Anda perlu mempertimbangkan sanksi dan denda jika terus mengabaikan kewajiban Anda. 

Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam menghitung dan melaporkan pajak, Anda dapat berkonsultasi dengan jasa konsultan pajak Rusdiono Consulting. Rusdiono Consulting siap membantu dan mengurus segala urusan perpajakan Anda. Biarkan Anda fokus kepada hal-hal yang lebih strategis di bisnis Anda. 

Tertarik untuk konsultasi dengan Rusdiono Consulting? Segera hubungi kami sekarang juga!


March 26, 2021
WhatsApp-Image-2021-03-21-at-7.57.56-AM.jpeg

Pernahkan Anda mengeluarkan uang untuk kebutuhan kecil atau tak terduga dalam bisnis misalnya seperti parkir, jamuan makan saat meeting, atau keperluan mendadak lainnya? Uang yang dikeluarkan untuk kebutuhan tersebut adalah bentuk dari kas kecil atau petty cash.

Namun sering sekali kas kecil tersebut membingungkan bagi pengelola usaha, Apakah pengeluaran kecil atau mendadak itu perlu dimasukkan ke dalam pembukuan?

Untuk mencari tahu lebih lanjut tentang petty cash atau kas kecil dalam pembukuan, Anda perlu menyimak artikel ini.

 

Pengertian Petty Cash atau Kas Kecil

Dikutip dari laman Investopedia, kas kecil atau petty cash merupakan sejumlah kas yang disimpan perusahaan untuk membiayai pengeluaran kecil seperti kebutuhan operasional kantor atau reimbursement.

Singkatnya petty cash merupakan cadangan uang  yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan pada hal-hal yang sifatnya kecil atau hal-hal yang tidak terduga.

Namun jangan salah, meski kecil, pengeluaran petty cash tetap dibatasi tiap periode pembukuannya dan wajib tercatat dalam laporan keuangan.

Maka dari itu biasanya perusahaan sudah menetapkan berapa uang yang harus dikeluarkan untuk kas kecil pada periode tertentu sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan.

 

Tujuan Petty Cash atau Kas Kecil

Tentu dibuatnya petty cash atau kas kecil memiliki tujuan di antaranya adalah;

  1. Memangkas birokrasi atau prosedur yang kurang efisien untuk pengeluaran yang cepat dan mendadak terutama pada nominal yang lebih kecil. Contoh kasus petty cash: Pengeluaran kurangnya makanan saat meeting dengan klien.
  2. Mempermudah perusahaan terutama karyawan dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen atau relasi. Contoh kasus petty cash: Kehabisan stok bonus untuk konsumen yang seharusnya ada dalam paket pembelian.
  3. Menangani masalah kecil yang sering terjadi pada kegiatan operasional kantor. Contoh kasus petty cash: Parkir dan reimbursement.
  4. Mempercepat aktivitas operasional yang membutuhkan dana cepat. Contoh: Biaya ongkos kirim.

Selain itu, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pengeluaran melalui petty cash yaitu:

  1. Kas kecil atau petty cash biasanya telah ditentukan batas maksimalnya pada satu periode tertentu.
  2. Harus ada bukti pengeluaran kas kecil baik kwitansi, faktur, atau bukti lainnya dan ditandatangani oleh pemegang petty cash yang selanjutnya diberikan kepada bendahara kas.
  3. Kasbon atau pinjaman karyawan tidak termasuk dalam petty cash.

Baca Juga: Pembukuan bagi Wajib Pajak

Metode Pencatatan Kas Kecil atau Petty Cash

Satu hal yang perlu diingat adalah pencatatan petty cash atau kas kecil tergantung dari kebijakan perusahaan.

Terkait perbedaan tersebut, ada dua metode pencatatan yang paling umum digunakan yaitu metode tetap atau Imprest Fund System dan metode fluktuatif atau Fluctuating Fund System.

1. Metode Tetap (Imprest Fund System)

Metode pertama adalah metode yang paling umum digunakan oleh banyak perusahaan dimana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap.

Karakteristik dari metode ini pemegang petty cash tidak langsung mencatat pengeluaran namun mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya.

Selain itu, jika dana kas kecil hampir habis, bendahara kas melakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi yang telah dikumpulkan.

Selanjutnya, pemegang kas kecil melakukan pengajuan kembali dana kas kecil kepada bendahara kas sebesar nominal yang telah dikeluarkan menurut pembukuan atau bukti transaksi pengeluaran sebelumnya.

Hal tersebut membuat jumlah nominal kas kecil sama dengan jumlah semula.

2. Metode Fluktuatif  (Fluctuating Fund System)

Jika metode tetap menghendaki jumlah kas kecil harus sama jumlahnya dengan saldo awal yang telah ditentukan, maka metode fluktuatif ditetapkan sesuai kebutuhan.

Dalam metode ini, jumlah pengisian kembali petty cash tidak harus sama dengan nominal saldo awal; bisa kurang atau lebih.

Pencatatan kas kecil atau petty cash dengan metode ini harus dimuat dalam jurnal dengan melakukan debit biaya dan kredit pengeluaran

Intinya, jumlah dana pada kas kecil menyesuaikan dengan seberapa banyak kebutuhan bagi penggunanya.

 

Dokumen yang Biasanya ada dalam Kas Kecil atau Petty Cash

Dalam melakukan pencatatan kas kecil atau petty cash, ada beberapa dokumen yang perlu diperhatikan salah satunya sebagai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan adanya pengeluaran kas kecil.

Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyelewengan baik yang dilakukan oleh karyawan maupun manajemen. Beberapa dokumen yang perlu diperhatikan dalam petty cash adalah:

1. Bukti Kas Keluar

Dokumen ini bertujuan untuk memantau pergerakan pengeluaran kas. Dalam kasus kas kecil, bukti kas keluar digunakan untuk mengevaluasi ketika akan melakukan pengisian ulang saldo kas kecil.

2.Permohonan Pengeluaran Kas Kecil

Ketika saldo dalam petty cash tidak lagi memenuhi kebutuhan, maka pemegang kas kecil bisa mengajukan permohonan pengeluaran.

Pengisian kembali baru bisa diajukan ketika ada dokumen permintaan sebagai bukti pengeluaran untuk menjadi bahan pertimbangan.

3. Bukti Pengeluaran

Bukti pengeluaran termasuk dokumen terpenting yang tidak lepas dari aktivitas yang berasal dari kas kecil.

Dokumen tersebut nantinya dilampirkan bersamaan dengan laporan pengeluaran kas kecil yang terjadi sebagai bukti konkrit yang bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya seperti kwitansi, nota, faktur dan bukti-bukti lainnya.

4. Permohonan Pengisian Kas Kecil

Ketika jumlah kas kecil tinggal sedikit, maka pemegang kas kecil atau petty cash perlu mengajukan pengisian ulang. Dokumen permohonan ini diperlukan sebagai bukti pengajuan untuk pengisian dana kas kecil.

Baca Juga: Mengenal Pengertian, Jenis, Fungsi & Contoh Invoice

 

Contoh Kasus Laporan Petty Cash atau Kas Kecil

Untuk lebih memahami bagaimana penerapan pencatatan petty cash atau kas kecil, marik simak contoh kasus berikut.

PT Sukses Selalu merupakan perusahaan yang mengalokasikan kas kecil pada bulan Februari 2021 dengan rincian sebagai berikut.

  • 1 Februari 2021: Penyerahan kas sebesar Rp 2.000.000 untuk kas kecil.
  • 3 Februari 2021: Pembelian snack untuk meeting dengan klien senilai Rp 100.000
  • 15 Februari 2021: Pembelian alat tulis kantor senilai Rp 100.000
  • 19 Februari 2021: Kunjungan ke kantor kolega di luar kota sebesar Rp 300.000
  • 26 Februari 2021: Pertanggungjawaban atas pengeluaran kas kecil dan pengisian kembali.

Berdasarkan kasus tersebut, mari buat contoh pencatatan kas kecil dengan dua metode yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

 

Cara Membuat Petty Cash dengan Metode Tetap (Imprest)

Pembentukan Dana Petty Cash atau Kas Kecil

Tanggal Keterangan Debit Kredit
1/02/2021 Dana Kas Kecil Rp 2.000.000
Rp 2.000.000

 

Pengisian Kembali Dana Petty Cash atau Kas Kecil

 

Tanggal Keterangan Debit Kredit
26/02/2021 Pembelian snack Rp 100.000
Pembelian ATK Rp 100.000
Perjalanan dinas Rp 300.000
Kas Rp 500.000

 

Keterangan:

Karena metode tetap dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti transaksi terlebih dahulu, maka pencatatan hanya dilakukan ketika pemegang kas kecil melaporkan bukti transaksi atau saat melakukan pengisian kembali.

Sehingga dari pencatatan tersebut dapat diketahui pengisian kembali dana petty cash sesuai dengan jumlah pengeluaran yang tercatat yaitu Rp 500.000. Sehingga saldo kas kecil kembali menjadi Rp 2.000.000.

 

Cara Membuat Petty Cash dengan Metode Fluktuatif

Pembentukan Dana Petty Cash atau Kas Kecil

Tanggal Keterangan Debit Kredit
1/02/2021 Dana Kas Kecil Rp 2.000.000
Rp 2.000.000

 

Pembelian Snack untuk Rapat

Tanggal Keterangan Debit Kredit
3/02/2021 Pembelian Snack Rp 100.000
Rp 100.000

 

Pembelian Alat Tulis Kantor

Tanggal Keterangan Debit Kredit
15/02/2021 Pembelian ATK Rp 100.000
Rp 100.000

 

Perjalanan Dinas

Tanggal Keterangan Debit Kredit
19/02/2021 Perjalanan Dinas Rp 300.000
Rp300.000

 

Pengisian Kembali Dana Petty Cash atau Kas Kecil

Tanggal Keterangan Debit Kredit
1/02/2021 Dana Kas Kecil Rp 800.000
Rp 800.000

 

Penjelasan:

Dari mana angka Rp 800.000 pada pengisian kembali dana kas kecil? 

Angka tersebut hanya sebagai contoh. Karena pada metode fluktuatif, pengisian kembali dana petty cash berdasarkan kebutuhan pemegang dana tersebut.

Katakanlah pada pengisian kembali pemegang dana kas kecil membutuhkan Rp 800.000 maka pencatatan pengisian kembali ditulis sesuai angka kebutuhan tersebut.

Hal tersebut karena dalam metode fluktuasi pengisian kembali dana kas kecil tidak harus sesuai dengan jumlah pengeluaran yang terjadi sehingga saldo dana kas kecil akan berbeda dengan saldo saat pertama kali pembentukan dana petty cash.

Berdasarkan kasus tersebut di mana pada saldo awal kas kecil sebesar Rp 2.000.000 berubah menjadi Rp 2.300.000 yang berasal dari pengurangan saldo awal dengan jumlah pengeluaran ditambah pengisian kembali dana kas kecil di akhir periode.

 

Kesimpulan

Kas kecil bisa dikatakan sebagai dana tak terduga. Hal ini karena dana yang disimpan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan kecil atau darurat di luar dana operasional perusahaan.

Sehingga pos-pos pengeluarannya pun berbeda-beda bagi tiap perusahaan. Misalnya saja ada perusahaan yang mencatat kasbon dalam kas kecil dan sebagian lagi dimasukkan ke dalam akun kas besar.

Selain itu metode pencatatan dana kas kecil atau petty cash sangat bergantung pada kebutuhan perusahaan Anda. Apakah perusahaan Anda lebih cocok menggunakan metode tetap atau fluktuatif.

 

Apabila anda membutuhkan pendamping akutansi untuk menyelesaikan berbagai masalah pencatatan dan pembukuan perusahaan anda, hubungi kami di sini.


Send this to a friend