Blog Archives - RDN Consulting


Category filter:AllAkuntansiBlogEkonomiEventHukumInfografikKesehatanKeuanganKeuanganKonsultan PajakLaporan KeuanganManajemenPajakPajakTax ConsultationUncategorized
No more posts
October 18, 2021
WhatsApp-Image-2021-10-17-at-10.04.09-AM.jpeg

Bagi Anda yang sudah terbiasa hidup di bidang ekspor-impor (eksim) sudah tidak asing lagi dengan istilah HS Code atau kode Harmonized System yang salah satunya dikeluarkan melalui INSW.

Bagi Anda yang baru dan ingin memulai bisnis ekspor-impor, istilah HS Code wajib Anda ketahui karena HS Code merupakan klasifikasi barang yang berisi segala informasi terkait transaksi ekspor-impor.

Berbeda dengan transaksi pembelian dalam negeri, aktivitas transaksi ekspor-impor bisa dibilang cukup rumit karena melibatkan negara lain. Misalnya dari segi keamanan dan perbedaan nilai. Sehingga muncullah klasifikasi HS Code.

Melalui artikel ini, Rusdiono Consulting akan mencoba menjabarkan apa itu HS Code dan cara menggunakannya.

Mengenal Harmonized System dan Apa itu HS Code

Harmonized Commodity Description and Coding System atau yang lebih dikenal dengan Harmonized System (HS) adalah sistem klasifikasi internasional produk perdagangan serta turunannya menggunakan penamaan dan penomoran.

Klasifikasi kode Harmonized System atau disingkat dengan HS Code sendiri disusun oleh kelompok studi dari Custom Cooperation Council (Nama sebelum WCO) dan hingga saat ini dikelola oleh World Custom Organization (WCO).

Sedangkan di Indonesia sendiri, kode HS dicatat ke dalam suatu daftar tarif yaitu Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) yang aturannya pertama kali tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.26/1988.

Penggunaan HS ini pun kemudian diawali melalui konvensi HS pada tahun 1988 yang diikuti oleh 70 negara. Kemudian Indonesia menyusul ikut meratifikasi melalui Agreement Establishing The World Trade Organization yang dijelaskan pada UU No.7/1994.

Baca Juga: Bea Masuk, Metode Perhitungan dan Aturan Terbarunya

Fungsi HS Code

Kode HS berfungsi untuk membantu eksportir dan importir untuk mengetahui besaran pajak (tax and duty) yang harus dibayar berdasarkan tarif kode HS.

Dalam aktivitas impor-ekspor, tentunya Anda akan dikenakan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), tarif bea masuk, bea keluar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di dalam perhitungannya terdapat komponen hitung yang berasal dari tarif kode HS.

Setiap jenis komoditi ini lah yang dibedakan dengan kode HS dan tentunya memiliki tarif yang berbeda-beda.

Selain perhitungan, Kode HS juga penting diketahui bagi importir karena berkaitan langsung dengan larangan dan pembatasan (lartas), Bea Masuk Anti-Dumping, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Rules of Origin.

Adanya Harmonized System (HS) juga membantu pemerintah dalam memberikan kebijakan pemberian fasilitas. Misalnya tarif preferensi atas perjanjian dagang internasional.

Bukan hanya itu, fungsi lain dari adanya HS adalah dapat menjadi alat pemantauan pergerakan komoditi di dunia.

Intinya, pengelompokkan komoditas menggunakan HS Code berlaku secara global dan bertujuan agar semua negara mempunyai persepsi yang sama mengenai jenis komoditi ekspor-impor.

Penomoran Kode HS (HS Code)

Klasifikasi komoditas menggunakan Harmonized System terdiri dari 21 bagian dan 97 bab yang disusun oleh World Custom Organization (WCO).

Dalam penomorannya, HS Code terdiri dari 6 digit yang merupakan susunan dari setiap bab, pos, dan sub-pos.

Dimana Setiap bab diwakili dengan 2 digit angka pertama. Kemudian setiap bab dibagi menjadi pos-pos sehingga membentuk 4 digit pertama yang kemudian pos tersebut dibagi lagi menjadi sub pos yang diwakili 2 digit angka berikutnya.

Dengan kata lain, HS Code sejatinya terdiri dari pos dan sub pos WCO dimana 4 digit pertama merupakan pos WCO dan 2 digit berikutnya adalah sub pos WCO.

Jumlah keseluruhan sub pos ini terdiri dari sekitar 5.300 sub pos yang mencakup seluruh barang yang umum diperdagangkan di seluruh dunia.

Ketentuan Kode HS (HS Code)

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kode HS berlaku secara global sehingga negara yang mengadopsi HS dilarang untuk mengubah penjelasan pos dan sub pos yang sudah ditentukan oleh WCO.

Meski begitu, masing-masing negara anggota dapat menambah penomoran pada kode HS pada tingkat urutan digit ke-8 dan ke-10.

Misal di negara ASEAN dengan sub pos yang dikenal dengan AHTN (ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature) yang berada pada digit ke-7 hingga ke-8.

Selanjutnya, negara-negara ASEAN juga berhak memperluas penomoran pada sub pos AHTN pada digit ke-9 dan ke-10.

Misalnya Indonesia yang menambah sub kategori yang dicatat dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017. Sehingga beberapa komoditas di Indonesia memiliki kode HS yang terdiri dari 10 digit kode angka.

Sebagai ilustrasi misalnya, kode HS memiliki 0101.11.XX.XX yang diambil dari Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI). 

Maka penjelasannya adalah Bab 1 > Pos: 01.01 > Sub-pos: 0101.11 > Sub-pos ASEAN (AHTN): XX > Pos Tarif BTBMI: XX.

Dimana pada 2 digit terakhir BTBMI menunjukkan besaran tarif beban barang yang akan dimasukkan dalam perhitungan bea masuk, PPN, PPnBM atau cukai.

Perlu diingat: Bahwa setiap 3 hingga 4 tahun, klasifikasi HS selalu diperbarui di bawah wewenang WCO. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan pola perdagangan berdasarkan situasi dunia pada saat tertentu.

Cara Mencari Tarif Kode HS (HS Code)

Di Indonesia, terdapat 3 cara untuk mengetahui kode HS (HS Code) yang dapat Anda akses melalui tiga protak berikut:

  • INSW atau Indonesia National Single Window yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.
  • Portal Inatrade dari Kementerian Perdagangan.
  • Portal Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) dari Dirjen Bea Cukai.

Lantas, bagaimana cara mengetahui kode HS dari ketiga portal itu?

Cara Mencari Tarif HS Code Melalui INSW

Berikut langkah-langkah mencari HS Code melalui INSW:

  • Masuk ke situs resmi INSW yaitu https://intr.insw.go.id/. 
  • Klik “Indonesia NTR” pada menu bar di atas. Kemudian klik “HS Code Information”.  Lihat gambar berikut ini.

Klik “Indonesia NTR” pada menu bar di atas. Kemudian klik “HS Code Information”

  • Setelah itu, akan muncul halaman baru yang berisi kolom “parameter” dan “keyword”
  • Klik kolom “parameter”. Kemudian pada kolom “parameter” nantinya akan ada beberapa pilihan. Lihat gambar berikut.

Klik kolom “parameter”. Kemudian pada kolom “parameter”, pilih BTBMI - Description in Indonesia/English

Keterangan: Pilih HS Code apabila Anda sudah mengetahui kode HS nya. Pilih BTBMI – Description in Indonesia/English apabila Anda ingin mencari kata kunci sesuai nama barang. Pilih lartas impor/ekspor description apabila Anda ingin mencari kata kunci barang yang dibatasi melintas.

  • Selanjutnya pada kolom keyword, Anda tinggal memasukkan kata kunci sesuai dengan pengetahuan Anda sesuai dengan parameter yang sudah dijelaskan tadi. Misal, Anda ingin mencari tahu kode HS “topi”. Maka Anda masukan kata topi pada kolom keyword dan memilih parameter BTBMI – Description in Indonesia.
  • Kemudian klik “search” di samping kolom “keyword”. Di sana nantinya Anda mendapati banyak daftar HS Code dan Product Description. Lihat gambar.

 klik “search” di samping kolom “keyword”. Di sana nantinya Anda mendapati banyak daftar HS Code dan Product Description

  • Sebagai contoh, Anda ingin melihat tarif kode HS “bentuk topi, badan topi…” klik kode HS-nya. Lihat gambar.

Anda ingin melihat tarif kode HS “bentuk topi, badan topi…” klik kode HS-nya. Lihat gambar.

  • Kemudian, Anda akan diminta mengisi CAPTCHA “I’m not a robot”. Setelah itu jika berhasil, Anda akan diarahkan ke page baru yang berisi segala informasi terkait kode HS tersebut. lihat gambar.

Tampilan informasi detail terkait kode HS yang dipilih

Cara Mencari Tarif HS Code Melalui Inatrade

Klik kolom bar pencarian HS, pilih "uraian barang (indonesia)"

  • Sama seperti INSW, pada kolom sebelah kiri Anda diminta untuk mengisi parameter pencarian. Apabila Anda tidak tahu kode HS-nya, pilih Uraian Barang (Indonesia). Kemudian isi kolom sebelah kanan dengan kata kunci yang Anda ingin tahu. Misalnya “jaket”. Kemudian klik “lihat”
  • Setelah itu, akan muncul keterangan kode HS, uraian HS, dan jenis perizinan. Lihat gambar.

keterangan kode HS, uraian HS, dan jenis perizinan.

Cara Mencari Tarif HS Code Melalui BTKI

  • Masuk ke situs resmi Bea Cukai yaitu https://www.beacukai.go.id/btki
  • Kemudian muncul halaman BTKI atau Browse HS Code – Tarif Bea Masuk.
  • Sama seperti INSW dan Inatrade, BTKI juga memiliki dua kolom dimana kolom sebelah kiri merupakan parameter pencarian yang berisi Kode HS, Uraian Bahasa Indonesia, dan Description in English. Sebelah kanan merupakan kolom keyword. Lihat gambar.

Klik kolom bar Browse HS Code - Tarif Bea Masuk, pilih "uraian (Bahasa indonesia)"

  • Caranya sama, masukkan keyword yang Anda inginkan di kolom sebelah kanan. Jika Anda tidak tahu kode HS-nya pilih uraian bahasa indonesia dan isi kolom sebelah kanan dengan keyword yang Anda ingin cari. Misalnya, “kulit”. kemudian klik “Submit”
  • Kemudian akan muncul tabel yang berisi HS Code, BM (Bea Masuk), Uraian, SKEP, dan tanggal berlaku. Lihat gambar.

Tampilan tabel yang berisi HS Code, BM (Bea Masuk), Uraian, SKEP, dan tanggal berlaku.

Bagaimana? Pastinya Anda sudah paham. Penting bagi Anda yang ingin menggeluti bidang ekspor-impor mengetahui HS Code dan cara mencarinya baik melalui portal INSW maupun portal lainnya.

 

Baca Juga: PPh Pasal 22, Pajak Ekspor Impor yang Wajib Diketahui

 

Semoga artikel ini bermanfaat dan Anda bisa menemukan artikel lainnya terkait perpajakan, bisnis, dan keuangan hanya di Rusdiono Consulting.

Selain itu, jika Anda ingin memulai bisnis impor-ekspor namun masih bingung terkait perpajakannya dan membutuhkan pendampingan dan konsultasi, Anda bisa menghubungi Kami, Rusdiono Consulting.


October 15, 2021
WhatsApp-Image-2021-10-10-at-2.47.46-PM.jpeg

Di awal era 2010-an atau lebih tepatnya ketika perkembangan teknologi informasi menjadi cukup dominan muncul berbagai profesi baru. Salah satunya endorsement. Namun yang sering menjadi pertanyaan adalah: apakah endorsement dikenakan pajak?

Sama seperti profesi konten kreator, profesi endorser (Orang yang melakukan endorsement) sering dibingungkan mengenai pengenaan pajak penghasilan: Bagaimana perhitungan dan besaran tarifnya.

Hal tersebut menjadi wajar mengingat UU PPh tidak memiliki nomenklatur secara jelas mengenai pengenaan pajak profesi tersebut.

Meski begitu, jika dibaca dan dipahami secara seksama, profesi yang terbilang cukup baru ini memiliki aturan pajak sama seperti profesi lain. Lantas bagaimana pengenaannya?

Sekilas Tentang Profesi Endorsement

Secara bahasa, endorsement berarti dukungan. Namun jika mengacu pada profesinya, seseorang yang melakukan endorsement melakukan dukungan kepada pihak tertentu dengan memanfaatkan pengaruh publik.

Seseorang yang memiliki pengaruh publik atau influence (lebih jauh disebut influencer) meliputi pembuat konten, artis, selebgram, artis TikTok, YouTuber, atau bahkan orang yang memiliki jabatan tertentu di suatu organisasi.

Ukuran influence pun beragam, mulai dari tingkat popularitas, orientasi pemikiran, banyaknya pengikut di media sosial. konten yang dihasilkan hingga pengaruh terhadap komunitas tertentu.

Dalam ranah profesi, endorsement yang dimaksud adalah upaya seseorang untuk memberikan publisitas suatu produk atau kampanye dari pihak pemangku kepentingan.

Contohnya, Artis Ibu kota B yang mempromosikan produk dari brand ABC atau artis ibu kota A yang mengkampanyekan program tertentu yang sedang dilaksanakan organisasi XYZ melalui platform media sosialnya atau platform lainnya menggunakan konten.

Tentu pihak yang memiliki kepentingan ini akan membayar kepada orang yang melakukan endorsement. Sehingga para pelaku endorsement memiliki sejumlah penghasilan.

Dengan kata lain, karena pelaku endorsement ini memiliki penghasilan maka dari segi perpajakan mereka jelas akan dikenakan pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan bagi Endorsement

Seseorang yang melakukan endorsement akan mendapatkan bayaran atau penghasilan dari pihak yang menggunakan jasanya sehingga sama dengan profesi lain yang tentunya akan dikenakan pajak.

Meski begitu, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa UU PPh tidak memiliki nomenklatur secara jelas terkait profesi endorsement tersebut.

Lantas, bagaimana pengenaan pajaknya?

Belakangan, pada tahun 2013 ternyata endorsement dikategorikan di mata pajak sebagai bentuk transaksi e-commerce.

Hal tersebut ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Surat Edaran dengan Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi e-commerce.

Dalam lampirannya dijelaskan bahwa salah satu bentuk transaksi e-commerce adalah Classified Ads.

Dijelaskan bahwa classified ads merupakan kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang konten barang dan/atau jasa bagi pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada pengguna iklan melalui situs yang disediakan penyelenggara classified ads.

Jika dibaca secara seksama, pengertian ini sangat dekat dengan ranah pekerjaan endorsement yaitu sebagai penyelenggara iklan. 

Ditambah penegasan dalam pengertian tersebut yaitu …memajang konten dan ..melalui situs yang disediakan penyelenggara classified.

Dimana dalam praktiknya, endorser akan menampilkan konten produk melalui “situs” milik Mereka. Misalnya akun media sosial seperti YouTube, Instagram, atau TikTok.

Dalam lampiran tersebut, DJP menjelaskan bahwa pengenaan pajak bagi aktivitas endorsement memiliki tiga skema perhitungan.

Pertama, menggunakan skema pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yaitu bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Skema kedua adalah menggunakan  Pasal 23 dan skema ketiga menggunakan Pasal 26. Ketiga pasal tersebut tertuang pada Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008.

Berikut penjelasan lengkapnya mengenai skema pajak penghasilan bagi endorsement.

Pajak Endorsement sebagai Orang Pribadi

Skema pertama adalah menggunakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 apabila pelaku endorse tersebut bekerja secara mandiri atau pribadi yaitu dengan menggunakan tarif pada Pasal 17 yang berlaku secara progresif.

Adapun tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) Pasal 17 adalah sebagai berikut:

  • Penghasilan hingga Rp50.000.000 per tahun, tarif pajak 5%.
  • Penghasilan Rp50.000.000 – Rp250.000.000 per tahun, tarif pajak 15%.
  • Penghasilan Rp250.000.000 – Rp500.000.000 per tahun, tarif pajak 25%.
  • Penghasilan melebihi Rp500.000.000 per tahun, tarif pajak 30%.

Untuk pihak pemotong, pemberi endorse atau perusahaan yang menggunakan jasa endorsement berhak memotong PPh Pasal 21.

Namun apabila pemberi endorse tidak memotong PPh 21, maka pelaku endorsement lah yang harus melaporkan penghasilan yang diterima melalui SPT.

Sebagai contoh, Cintya seorang selebgram (belum berkeluarga) yang penghasilan dari endorsement-nya sebesar Rp100.000.000 per tahun. Berapa PPh-nya?

Pertama-tama, adalah dengan cara mencari Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan mengurangi penghasilan Cintya dalam setahun dikurangi dengan kelompok Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Karena Cintya belum menikah maka PTKP Cintya sebesar Rp54.000.000. Maka didapat (PKP) Cintya sebesar Rp120.000.000 – Rp54.000.000 = Rp66.000.000.

Kemudian PKP Cintya dikalikan dengan tarif PPh Pasal 17. Ingat! Karena Tarif Pasal 17 bersifat progresif maka perhitungan tarifnya tidak langsung dikali dengan Rp66.000.000. Namun dikalikan per lapisan tarif.

Bagaimana caranya?

Karena PKP Cintya berada di lapisan kedua maka perhitungannya menggunakan dua tarif lapisan. 

Tarif pertama yaitu Rp50.000.000 x 5% = Rp2.500.000. Kemudian tarif kedua yaitu PKP Cintya dikurangi dengan besaran batas PKP lapisan pertama (Rp50.000.000). Maka didapat Rp66.000.000 – Rp50.000.000 = Rp16.000.000.

Sehingga, perhitungannya adalah Rp16.000.000 x tarif pajak lapisan kedua (15%). Sehingga Rp2.400.000.

Kemudian hasilnya dijumlahkan antara lapisan tarif pertama dan kedua yaitu Rp2.500.000 + Rp2.400.000 = Rp4.900.000. Segitulah Pajak Penghasilan yang dikenakan Cintya per tahunnya.

 

Baca Juga: Insentif PPh Pasal 21 Terbaru, Begini Kriteria & Syarat Pengajuannya

 

Pajak Endorsement dengan Naungan Manajemen

Bagi beberapa kasus, pelaku endorsement biasanya berada di naungan manajemen atau perusahaan. Sehingga pajak penghasilan yang dikenakan berupa pajak badan.

Ada dua jenis perhitungan tarif yaitu menggunakan PPh Pasal 23 dan Pasal 26. Menggunakan Pasal 23 apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan dalam bentuk usaha tetap dalam negeri.

Tarif pajak yang digunakan adalah 2% dari jumlah penghasilan bruto perusahaan atau manajemen yang dipotong oleh pengguna jasa endorsement.

Apabila perusahaan tersebut bukan berasal dari Indonesia namun memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia maka dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah penghasilan bruto atau berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku.

Baca Juga: PPh Pasal 26: Tarif, Objek, Subjek, hingga Contoh Perhitungan yang Wajib Dipahami

 

Perhitungan Pajak dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto

Beberapa influencer atau selebgram biasanya memiliki penghasilan fantastis hingga miliaran rupiah per tahun.

Jika dipikir-pikir, maka tarif pajak yang dikenakan juga cukup memberatkan.bagi Wajib Pajak itu sendiri.

Untuk meringankan Wajib Pajak terkait hal ini Direktorat Jenderal Pajak memberikan keringanan bagi Wajib Pajak dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN).

Adapun kriteria penerima NPPN ini adalah apabila penghasilannya lebih dari Rp4.800.000.000 maka wajib menyelenggarakan pembukuan.

Apabila kurang dari Rp4.800.000.000 maka wajib melakukan pencatatan, kecuali Wajib Pajak bersangkutan menyelenggarakan pembukuan.

Dengan catatan pula, penghasilan tersebut tidak dikenakan perhitungan PPh final.

Selain itu, Wajib Pajak juga wajib melaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak bahwa Wajib Pajak menggunakan NPPN paling lama 3 bulan sejak awal Tahun Pajak. 

Lantas berapakah tarifnya?

Jika berkaca pada profesi selebgram, content creator, atau influencer yang membuat konten melakukan endorsement maka profesi-profesi ini bisa menggunakan NPPN.

Dimana pada lampiran II Perdirjen Pajak No.PER-17/PJ/2015 tertulis Kelompok Lapangan Usaha (KLU) 90002 dan 90009 yaitu kelompok Kegiatan Pekerja Seni dan Kegiatan Hiburan, Seni dan Kreatifitas Lainnya.

Apabila Wajib Pajak bersangkutan melakukan pembukuan maka tarif NPPN-nya masing-masing sebesar 50% dan 35% dari penghasilan neto.

 

Pentingnya Konsultan Pajak bagi Pelaku Endorse

Seperti yang Anda tahu, bahwa membayar pajak adalah kewajiban bagi seluruh Wajib Pajak di suatu negara. Sehingga pembayaran pajak merupakan hal yang paling krusial.

Meski begitu, kenyataannya perlakuan pajak bagi endorsement masih sangat minim diketahui oleh para pelakunya. Celah ini lah tersebut sebenarnya bisa Anda atasi dengan menggunakan konsultan pajak.

Perlu Anda ketahui bahwa jasa konsultan pajak bukan hanya berlaku bagi sebuah entitas usaha, namun perorangan yang memang memiliki klasifikasi perpajakan yang cukup rumit seperti influencer misalnya.

Selain itu, dengan mengandalkan konsultan pajak, Anda juga bisa memahami berapa tarif pajak yang Anda setor secara wajar dan mampu membantu Anda dalam mengatasi masalah apabila terjadi sengketa pajak.

Salah satu konsultan pajak yang bisa Anda percaya adalah Rusdiono Consulting. Telah dipercaya oleh banyak Wajib Pajak baik perorangan maupun badan, Rusdiono Consulting siap memberikan insightment dan pendampingan terkait kewajiban pajak.

Apabila Anda membutuhkan konsultan pajak, Anda bisa menghubungi Rusdiono Consulting melalui tautan berikut ini.


October 13, 2021
Kunjung-pajak.jpeg

Sejak pandemi 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan sistem tata cara pendaftaran antrean kantor pajak secara online yang dinamakan Kunjung Pajak. Layanan Kunjung Pajak sendiri diluncurkan oleh DJP pada tanggal 1 September 2020. Dengan adanya layanan ini, Wajib Pajak dapat melakukan pengambilan tiket antrean sebelum datang ke Kantor Pajak tujuan.

Lantas, bagaimana cara mendaftar dan mengakses layanan Kunjung Pajak? Simak jawabannya melalui artikel ini.

 

Cara Daftar Antrean Online Kantor Pajak Melalui Kunjung Pajak

Layanan Kunjung Pajak merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh DJP ketika pandemi COVID-19 di Indonesia untuk mengurangi risiko penularan virus di ranah kantor pajak.

Meski begitu DJP tetap menyarankan apabila  tidak memiliki keperluan mendesak atau hanya untuk mendapatkan konsultasi perpajakan, Wajib Pajak bisa mengakses kanal masing-masing unit kerja misalnya Kring Pajak, email, atau media sosial.

Lantas, bagaimana cara mendaftar dan menggunakan layanan antrean tiket di Kunjung Pajak? Berikut langkah-langkahnya.

  1. Pertama, akses situs Kunjung Pajak di https://kunjung.pajak.go.id
  2. Klik “daftar” pada laman utama seperti pada gambar di bawah iniHalaman utama kunjung pajak
  3. Setelah itu akan muncul halaman baru yang berisi kolom identitas. penilaian kesehatan, layanan & waktu, dan booking. Seperti gambar di bawah ini.Formulir informasi calon pengunjung
  4. Pada bagian ini, Anda diminta untuk mengisi beberapa informasi berikut,
    • Tanda pengenal, Anda bisa memilih antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Paspor
    • Mengisi NIK jika Anda memilih opsi NIK, mengisi nomor paspor jika memilih paspor
    • Nama Pengunjung, yaitu nama yang akan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak.
    • Status Pengunjung, apakah Anda sendiri yang datang, diwakilkan oleh kuasa, atau pihak lain.
    • NPWP
    • Nama pemilik NPWP dan akan terisi otomatis ketika NPWP diisi dengan benar.
    • Email yang digunakan, Anda tidak wajib mengisi kolom ini.
    • No.HP yang Anda gunakan.Pada bagian ini, Anda diminta untuk mengisi beberapa informasi berikut,
    • Mengisi CAPTCHA yaitu mengisi informasi atau gambar unik yang tertera sebagai verifikasi. Kemudian klik “Berikutnya”
  5. Langkah selanjutnya, Anda diminta untuk mengisi penilaian kesehatan yang berisi 5 pertanyaan asesmen sebagai berikut.penilaian kesehatan mandiri
  6. Jika sudah mengisi kolom penilaian kesehatan, klik “selanjutnya”. Kemudian akan muncul halaman baru yang berisi layanan dan waktu. Pada halaman ini Anda diminta untuk mengisi keterangan informasi sebagai berikut:
    • Kantor Tujuan, Anda bisa memilih antara Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)
    • Layanan. Di sini Anda diminta untuk memilih jenis layanan yang akan diajukan. Setiap kantor tujuan yang Anda pilih memiliki pilihan layanan yang berbeda.
    • Nama Kantor. Di sini Anda diwajibkan mengisi nama kantor unit kerja tujuan. Untuk melihat unit kerja Anda dapat mengakses https://www.pajak.go.id/index.php/id/unit-kerja. Namun biasanya kolom ini akan terisi otomatis sesuai dengan pilihan layanan dan kantor pajak.
    • Perihal. Di sini Anda mengisi tujuan melakukan kunjungan ke kantor pajak.
    • Tanggal kunjungan. Sistem akan memberikan pilihan rekomendasi tiga tanggal kunjungan.
    • Pilih waktu kunjungan. Jam yang tersedia adalah 08.00, 09.00, 10.00, 13.00, 14.00 dan 15.00 WIB.
  7. Setelah mengisi semua, klik “Berikutnya” dan setelah itu akan muncul informasi antrean. Jika semua isian sudah benar, klik “BOOKING”
  8. Selanjutnya, Anda tinggal menunggu “nomor tiket antrean” yang akan dikirim secara otomatis ke alamat email Anda yang telah terdaftar pada formulir tadi.
  9. Kemudian, jika sudah mendapatkan nomor antrean, Anda tidak perlu mencetak namun bisa mengunduh atau screenshot untuk ditunjukkan kepada petugas pelayanan pajak.

Sebagai catatan, apabila memilih jenis layanan “Janji Temu”, Anda wajib menghubungi pihak yang dituju terlebih dahulu sebelum menentukan jadwal kunjungan.

Bagaimana JIka Saya Lupa Nomor Antrean Online?

Jika Anda lupa nomor antrean online, Anda bisa klik “Cari Tiket” pada laman utama Kunjung Pajak. Kemudian, Anda bisa menelurusi tiket antrean menggunakan nomor paspor, NIK, atau nomor tiket. Itulah cara mendaftar antrean online melalui Kunjung Pajak. Layanan serba online yang diberikan oleh DJP tentu bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam mengakses layanan perpajakan.

Dengan segala kemudahan ini, Anda sebagai Wajib Pajak diharapkan mampu menjadi warga negara yang taat pajak. Temukan artikel lainnya tentang perpajakan, bisnis, keuangan, serta akuntansi yang dibahas lengkap di RDN Consulting.


October 11, 2021
WhatsApp-Image-2021-10-10-at-1.50.30-PM.jpeg

Bagi beberapa orang bahkan pemain investor saat ini, agio saham mungkin masih menjadi istilah asing. 

Meski begitu, bagi Anda yang ingin mendalami akuntansi publik, seorang investor atau ingin mendirikan perusahaan, agio saham menjadi istilah yang mungkin Anda perlu ketahui.

Melalui artikel ini, Anda akan mengetahui apa itu agio saham dan bagaimana ilustrasi pencatatannya serta menjawab apakah agio saham termasuk ke dalam objek pajak.

Pengertian Agio Saham

Agio saham merupakan istilah yang bisa hanya Anda temukan apabila Anda mendirikan sebuah usaha berbentuk perseroan terbatas yang mengandalkan saham sebagai modal.

Sedangkan saham sendiri merupakan instrumen keuangan yang merupakan keterangan penyertaan modal atas sebuah perusahaan yang dijalankan.

Saham merupakan instrumen keuangan yang bisa diperjualbelikan ke dalam pasar. Nah, karena diperjualbelikan tentu saham memiliki nilai selisih antara nilai nominal dengan nilai jual. Selisih ini lah yang disebut dengan agio saham.

Jadi, jika disimpulkan agio saham adalah kekayaan bersih sebuah perusahaan yang berasal dari penilaian atau penjualan saham di atas harga pari atau nilai nominal.

Nilai agio saham biasanya tidak begitu populer di lantai bursa saham sehingga banyak para investor yang jarang mengetahui istilah ini.

Alasannya karena nilai agio merupakan nilai yang berkaitan dengan kesepakatan antar pendiri perusahaan. Sehingga istilah agio hanya terdengar ketika ada emiten baru yang baru listing di lantai bursa.

Contoh sederhana dari agio saham adalah ketika Anda memiliki perusahaan dengan nilai pari atau nominal saham sebesar Rp5.000 per lembar. 

Namun Anda menjualnya dengan nilai Rp10.000 per lembar. Maka nilai agio saham tersebut merupakan selisih antara nilai jual dengan nilai nominalnya yang berarti Rp10.000 – Rp5.000 = Rp5.000.

Jenis Agio Saham

Agio saham memiliki dua jenis yaitu agio biasa dan agio treasury. Berikut penjelasan perbedaannya.

1. Agio Biasa

Agio yang merupakan selisih harga jual dengan harga pari atau nominalnya yang telah dicontohkan sebelumnya.

Misal, harga nominal saham per lembarnya sebesar Rp2.000 kemudian dijual dengan harga Rp4.000 per lembar maka selisih atau agionya sebesar Rp4.000.

2. Agio Treasury

Jenis agio dimana emiten menarik kembali saham yang telah dijual. Oleh karena itu saham jenis ini juga sering disebut buyback stock.

Apabila kondisi penjualan kembali memiliki harga lebih tinggi dibanding dengan harga nominalnya maka nilai tersebut merupakan agio treasury.

3. Disagio Saham

Sebagai tambahan, dalam dunia investasi saham terdapat juga istilah disagio saham. Disagio saham adalah kebalikan dari agio saham yaitu selisih kurang nilai jual saham dari nilai nominalnya.

Perusahaan yang melakukan disagio saham biasanya memiliki kondisi keuangan yang bernilai negatif namun tetap ingin melakukan ekspansi perusahaan.

Hal tersebut membuat perusahaan tidak bisa menjual sahamnya dengan selisih lebih sehingga mau-tidak-mau akan menjual dengan selisih lebih rendah.

Ilustrasi Pencatatan Agio Saham

Untuk lebih mempermudah perhitungan atau pencatatan agio saham, simak ilustrasinya sebagai berikut.

Tahap Pembentukan Usaha

Aldi, Budi, Cikal, Dede, dan Emir berencana membuat perusahaan startup di bidang konsultan pajak dengan modal Rp300 juta. 

Namun karena kondisi tertentu masing-masing dari hanya menyetorkan modal sebesar Rp20 juta. Sehingga total modal yang disetor sebanyak Rp100 juta dan modal yang belum disetor Rp100 juta.

Dengan berbagai pertimbangan, Mereka sepakat untuk memberikan harga tiap lembar saham sebesar Rp2.000.

Dengan demikian masing-masing dari Mereka memiliki 10.000 lembar saham dengan persentase 20%.

Maka laporan modal usahanya dicatat sebagai berikut:

 

Komponen Aldi Budi Cikal Dede Emir
Modal dibutuhkan Rp300 juta
Modal disetor Rp20 juta Rp20 juta Rp20 juta Rp20 juta Rp20 juta
Total modal disetor Rp200 juta
Harga saham per lembar Rp2.000. Rp2.000. Rp2.000. Rp2.000. Rp2.000.
Jumlah lembar saham per orang 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Persentase kepemilikan 20% 20% 20% 20% 20%
Jumlah saham beredar 50.000 lembar saham

 

Kemudian didapat tabel laporan modal belum disetor

 

Komponen Jumlah
Modal belum disetor Rp200 juta
Harga saham per lembar Rp2.000
Lembar saham belum dikeluarkan 100.000 lembar

 

Tahap Ekspansi Perusahaan

Setelah berjalan selama 3 tahun, perusahaan startup yang dibangun oleh Aldi dkk. membukukan keuntungan bersih sebesar Rp100 juta.

Karena kebutuhan perusahaan yang ingin berekspansi, Mereka bersepakat untuk menahan laba tersebut sehingga didapat laporan modal sebagai berikut:

 

Modal awal disetor Rp200 juta
Laba ditahan Rp100 juta
Agio saham Rp0
Total Ekuitas di tahun ke-3 Rp300 juta

 

Selain itu, Mereka juga memutuskan untuk menjual sisa lembar saham sebanyak 100.000 lembar dengan harga Rp6.000 per lembar.

Kita asumsikan bahwa penjualan saham perusahaan Mereka baik di pasar sehingga meraih keuntungan Rp600.000.000.

Sehingga terdapat selisih antara harga nominal sebesar Rp2.000 dengan Rp6.000 yaitu Rp4.000. Nominal ini lah yang akan menjadi agio saham perusahaan tersebut dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah saham portepel (belum dikeluarkan) x Selisih harga saham

100.000 lembar x Rp4.000 = Rp400 juta.

Jadi agio saham perusahaan Aldi dkk. sebesar Rp400 juta. Dengan laporan penjualan agio saham sebagai berikut:

Komponen Jumlah
Saham portepel (belum dikeluarkan) 100.000 lembar
Nilai agio saham Rp4.000
Total agio saham Rp400 juta

 

Apakah Agio Saham Dikenakan Pajak?

Menurut PP No.94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, agio saham tidak termasuk ke dalam objek pajak.

Dalam Pasal 2 PP No.94 Tahun 2010 menyatakan bahwa dividen termasuk ke dalam objek pajak tidak termasuk pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran yang berasal dari kapitalisasi agio saham.

Lanjut dengan catatan bahwa nilai nominal saham yang dimiliki setelah terdapat selisih dan pembagian saham bonus tidak melebihi jumlah setoran modal.

 

Baca Juga: Bagaimana Perlakukan Untuk Hibah Saham?

Perbedaan Agio Saham dan Capital Gain

Setelah mengetahui apa itu agio saham, mungkin sebagian besar dari Anda bertanya apakah agio saham sama dengan capital gain?

Sekilas sama karena keduanya merupakan selisih nilai dari harga jual dengan harga sebelum dijual. Namun keduanya merupakan istilah yang sangat berbeda.

Perbedaan pertama adalah agio merupakan perbandingan nilai nominal dengan nilai perdana pada pasar primer yang nilainya ditentukan oleh emiten.

Nilai perdana sendiri adalah harga sebelum saham dicatat pada bursa efek yang nilainya ditentukan berdasarkan kesepakatan emiten dengan penjamin emisi.

Sedangkan capital gain adalah selisih harga beli dengan harga penjualan di pasar sekunder setelah pencatatan di bursa efek.

Perbedaan kedua, nilai agio ditentukan oleh emiten ketika mendirikan sebuah perusahaan. Sedangkan nilai capital gain berkaitan dengan keputusan investor.

Sehingga keuntungan agio saham seluruhnya diterima oleh emiten sedangkan capital gain keuntungannya diterima oleh investor.

Perbedaan terakhir dari segi pajak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, agio saham tidak dikenakan pajak penghasilan sedangkan capital gain dikenakan pajak penghasilan. Capital gain dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif PPh Pasal 17.

Itulah sedikit banyak tentang agio saham. Temukan artikel lainnya tentang perpajakan, investasi, bisnis, dan keuangan hanya di Rusdiono Consulting


October 6, 2021
WhatsApp-Image-2021-10-03-at-8.48.37-AM.jpeg

Sama seperti negara lainnya, Indonesia khususnya juga memiliki lembaga atau asosiasi yang menghimpun konsultan pajak.

Keberadaan asosiasi ini tentu juga bukan tanpa izin. Di Indonesia, asosiasi konsultan pajak yang sah harus melewati persetujuan dan terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.

Pada tahun 2020, Indonesia akhirnya genap memiliki empat asosiasi konsultan pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.

Lantas, apa empat asosiasi tersebut dan bagaimana peran masing-masing asosiasi tersebut?

 

Asosiasi Konsultan Pajak di Mata Hukum

Menurut Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia (PMK) No.111/PMK.03/2014, Asosiasi Konsultan Pajak adalah organisasi profesi konsultan pajak yang bersifat nasional dan terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak.

Itu berarti Asosiasi Konsultan Pajak bisa dikatakan sebagai organisasi yang menghimpun para konsultan pajak termasuk di dalamnya pengembangan, supervisi hingga standarisasi.

Dalam praktiknya, sebuah Asosiasi Konsultan Pajak wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan agar bisa berdiri secara resmi di Indonesia.

Adapun syarat untuk mendirikan Asosiasi Konsultan Pajak adalah sebagai berikut:

  • Berbentuk badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  • Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
  • Memiliki susunan pengurus pusat dan cabang yang telah disahkan oleh rapat anggota
  • Memiliki program pengembangan profesional berkelanjutan
  • Memiliki kode etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak
  • Memiliki Dewan Kehormatan yang berfungsi untuk mengawasi, memeriksa, dan menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak oleh anggota asosiasi
  • Wajib mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan melampirkan:
  1. Akta notaris yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
  2. Dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
  3. Susunan pengurus pusat dan cabang yang telah disahkan oleh rapat anggota
  4. Daftar anggota dan fotokopi Kartu Izin Praktik anggota yang masih berlaku
  5. Program pengembangan profesional berkelanjutan
  6. Kode etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak

Apabila pengajuan diterima, Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar.

Setelah diresmikan, Asosiasi Wajib memberikan laporan keuangan setiap tahunnya yang telah diaudit kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lambat bulan April di tahun berikutnya.

 

Fungsi Asosiasi Konsultan Pajak

Fungsi utama dari sebuah asosiasi konsultan pajak adalah menjamin bahwa aktivitas konsultansi perpajakan di suatu negara berjalan sesuai kode etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak.

Namun jika mengacu pada PMK No.111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak, Asosiasi Konsultan Pajak di Indonesia memiliki beberapa fungsi di antaranya sebagai berikut:

  • Menaungi konsultan pajak sebagai salah satu persyaratan izin praktik
  • Membentuk dan mengawasi kode etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak
  • Memeriksa dan menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak
  • Mengusulkan struktur organisasi dan anggota komite penyelenggaraan sertifikasi konsultan pajak
  • Menjadi anggota komite dalam penyelenggaraan sertifikasi konsultan pajak
  • Mewadahi pengembangan profesional berkelanjutan bagi konsultan pajak

4 Asosiasi Konsultan Pajak di Indonesia

Setiap negara memiliki aturan tersendiri terkait keberadaan asosiasi konsultan pajak. Misal, dari sifat keanggotaan ada yang mewajibkan konsultan pajak bergabung seperti di Indonesia dan ada juga yang sifatnya sukarela.

Selain itu, ada juga perbedaan lain misalnya jumlah asosiasi. Di beberapa negara, asosiasi konsultan pajak hanya boleh diselenggarakan oleh satu badan saja.

Sedangkan di beberapa negara lainnya seperti Indonesia memberikan keleluasaan bagi siapa pun yang ingin mendirikan asosiasi konsultan pajak selagi memenuhi persyaratan yang diatur oleh otoritas setempat.

Di Indonesia sendiri, saat ini memiliki 4 asosiasi konsultan pajak yang secara resmi terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak. Apa saja itu?

1. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)

Bisa dibilang IKPI adalah Asosiasi Konsultan Pajak paling tua dan pertama di Indonesia yang dibentuk pada tanggal 27 Agustus 1965.

IKPI didirikan atas inisasi Bapak J. Sopaheluwakan, Drs A. Rahmat Abdisa, Erwin Halim, A.J.L loing dan Bapak Drs. Hidayat Saleh yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pembinaan Wilayah, Direktorat Jenderal Pajak ditunjuk selaku ketua kehormatan.

Sebelumnya nama IKPI merupakan akronim dari Ikatan Konsulen Pajak Indonesia yang disepakati pada kongres pertama yang diadakan pada tanggal 31 Oktober 1975.

Kemudian nama itu diubah menjadi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atas persetujuan pada kongres kedua yang diadakan pada tanggal 21 November 1987.

Adapun tujuan dibentuknya IKPI adalah sebagai berikut:

  • Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu profesi konsultan pajak dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
  • Mengawal dan mengupayakan pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Perpajakan berlaku adil dan berkepastian hukum.
  • Memupuk dan mempererat rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antar anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan anggota.

Hingga Agustus 2020, IKPI memiliki jumlah anggota sebanyak 5.040 orang yang tersebar di seluruh Indonesia.

2. Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I)

Asosiasi selanjutnya setelah IKPI adalah AKP2I atau Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia yang didirikan pada tanggal 9 Juni 2014.

Adapun tujuan didirikannya AKP2I adalah sebagai berikut:

  • Membina persatuan konsultan pajak publik, pendidik perpajakan, konsultan hukum pajak, akuntan dan teknisi perpajakan indonesia, serta mantan auditor BPK/BPKP dan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
  • Menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara serta menciptakan masyarakat sadar akan hak dan kewajiban perpajakannya
  • Menyusun kurikulum diklat profesi berbasis KKNI serta menyusun standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) di bidang perpajakan dan akuntansi.
  • Menjaga dan meningkatkan kualitas kompetensi profesi di bidang akuntansi dan perpajakan melalui program pengembangan berkelanjutan serta Lembaga Diklat Profesi (LDP), Lembaga pelatihan Kerja (LPK), serta Lembaga Sertifikasi profesi (LSP) dari BNSP.

3. Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI)

PERKOPPI didirikan pada tanggal 3 Oktober 2019 yaitu Jhon Eddy sebagai Dewan Kehormatan dan Drs Herman Juwono sebagai Ketua Umum.

Berdirinya PERKOPPI didasari oleh perkembangan konsultan dan praktisi perpajakan yang semakin banyak di Indonesia.

Tujuan PERKOPPI tidak jauh berbeda dengan asosiasi perpajakan lainnya yaitu sebagai wadah bagi para konsultan dan praktisi perpajakan di Indonesia dan memastikan berjalannya kode etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak.

4. Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI)

Asosiasi satu ini merupakan yang terbaru dibentuk di Indonesia yang dibentuk pada tanggal 18 Oktober 2020 di bawah ketua umum Ibu Susy Suryani Suyanto S.E., S.H., M.H.

Dalam situs resminya, P3KPI dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dan konsultan pajak yang masih cukup besar.

Motto P3KPI adalah berkembang bersama dengan berbagai pengetahuan, menuju konsultan pajak yang andal dan berwawasan luas. P3KPI juga memiliki value yang terdiri dari komitmen, konsisten, komunikatif, dan fokus.

 

Baca Juga: Apa itu Konsultan Pajak? Apa Peran dan Manfaat bagi Anda?

 

Itulah syarat terbentuknya asosiasi konsultan pajak serta pengenalan 4 konsultan pajak yang berdiri di Indonesia. Simak juga artikel lainnya tentang perpajakan, keuangan, akuntansi, dan bisnis melalui situs Rusdiono Consulting.


October 4, 2021
WhatsApp-Image-2021-10-03-at-8.30.28-AM.jpeg

Pernah dengar pajak konsumsi? Apakah berarti setiap pembelian makanan dibebankan pajak atau bagaimana, ya? Bukankah itu PPN?

Sebagai bagian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak konsumsi adalah pajak yang dibebankan untuk setiap pertambahan nilai atas sebuah barang maupun jasa dari produsen kepada konsumen. 

Akan tetapi, pajak ini tentu berbeda dengan membeli makanan di restoran atau toko, maupun pajak yang terkait dengan jasa boga maupun katering. 

Untuk lebih memahami konsumsi yang bagaimana lalu seperti apa, simak artikel RDN Consulting berikut yang membahas tentang pajak konsumsi.

 

Aturan Dasar & Hukum Pajak Konsumsi

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK/010/2015 Pasal 1 Ayat 1 dan 2, berisikan:

  1. Jasa boga atau katering termasuk jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
  2. Jasa boga atau katering merupakan jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa jenis jasa boga tidak dikenakan PPN. Jasa boga yang dimaksud pun bukan yang menjual di tempat seperti kios, toko, dan lain sebagainya. 

Aturan dasar tentang jasa boga maupun katering tidak dibebankan PPN juga telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat 3 huruf q tentang PPN dan PPnBM.

Selain itu, ketentuan pajak konsumsi juga tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015 Pasal 1 Ayat 6 huruf aj, yang menyatakan bahwa jasa boga maupun katering masuk ke dalam jenis jasa yang dibebankan PPh Pasal 23.

Oleh karena itu, hal ini menjadi kewajiban bendahara untuk melakukan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 senilai 2 persen dari jumlah jasa boga maupun katering. Akan tetapi, ketika seseorang mempunyai NPWP, maka nilai yang perlu dipotong hanya 4 persen dari jumlah jasa boga maupun katering.

Namun, apa pengertian dan yang dimaksud dengan jasa boga atau katering itu sendiri?

Baca Juga: Apa Itu Pajak PPN? Cari Tahu Definisi, Objek, dan Tarifnya di Sini

 

Pengertian Jasa Boga atau Katering

Sesuai PMK No. 18/ PMK.010/ 2015, jasa boga atau katering adalah jasa yang menyediakan makanan serta minuman lengkap dengan peralatan maupun perlengkapan dalam proses membuat, menyimpan, dan menyajikan di lokasi tertentu yang dikehendaki oleh pemesan jasa boga.

Penjualan makanan dan/atau minuman di tempat jualan baik itu toko, kios, maupun lokasi lainnya secara langsung dan tidak langsung, tidak termasuk dalam pengertian jasa boga maupun katering.

Jadi, kegiatan yang masuk dalam jasa boga atau katering adalah jika pengadaan makanan dan/atau minuman oleh penyedia jasa boga/katering dengan wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. 

 

Cara Menghitung Pajak Konsumsi 

 

Contoh 1

PT ABC mengadakan rapat kerja dengan jumlah peserta 100 orang dan harga paket konsumsi per orang yaitu Rp 30.000.

Berikut cara menghitung pajak konsumsinya:

Hal pertama yang perlu diperhitungkan yaitu jumlah harga untuk semua paket konsumsi tersebut.

Rp 30.000 x 100 orang = Rp 3.000.000

Dengan jumlah tersebut, maka PT ABC dibebankan potongan PPh Pasal 23 senilai 2 persen karena PT ABC mempunyai NPWP. 

Rp 3.000.000 x 2 persen = Rp60.000

Akan tetapi, apabila PT ABC tidak mempunyai NPWP, PPh Pasal 23 yang dikenakan sebesar 4 persen, maka dihitung dengan cara berikut:

Rp 3.000.000 x 4 persen = Rp 120.000

 

Contoh 2

PT XYZ mengadakan rapat bulanan untuk 50 peserta yang menyediakan konsumsi dengan harga per paket senilai Rp 50.000. Bagaimana pajak konsumsinya?

Bendahara PT XYZ melakukan perhitungan untuk besaran tagihan maupun pembayaran pemesanan tersebut senilai:

Rp50.000 x 50 orang = Rp2.500.000

Dengan NPWP, maka pengenaan pajak yakni PPh Pasal 23 senilai 2 persen dengan perhitungan sebagai berikut:

Rp2.500.000 x 2 persen = Rp50.000

Sementara itu, jika tidak mempunyai NPWP, maka potongan pajak yang dikenakan sebesar:

Rp2.500.000 x 4 persen = Rp100.000

Laporan rincian pajak untuk PPh 23 perlu dilaporkan setiap tanggal 20 dengan jatuh tempo di tanggal 10. Untuk membayar pajak jenis ini, Anda dapat membuat ID Billing terlebih dahulu lalu dibayarkan melalui teller bank dan bukti dapat dikirim saat Anda memakai e-filling. Selain itu, laporan SPT masa PPh 23 dapat dilakukan secara online. 

Demikian informasi singkat tentang pajak konsumsi, lengkap dengan aturan dan dasar hukum serta cara menghitungnya. 

Butuh bantuan mengenai masalah pajak dari konsultan yang sudah berpengalaman dan terpercaya? Hubungi kami untuk melakukan konsultasi pajak sekarang juga. Bersama RDN Consulting, urusan pajak pribadi dan bisnis menjadi lebih mudah.


October 1, 2021
7-fakta-bea-meterai-jadi-rp10-000-nomor-5-dicek-baik-baik-fTCO0YDzOO.jpg

Materai, suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum cukup mudah ditemukan di toko terdekat. Mungkin Anda sering membutuhkan materai untuk dokumen pendidikan, pekerjaan, atau bisnis. Keberadaan dan peran penting materai, menjadikan sebagian besar orang sudah familiar dengan barang satu ini. 

Akan tetapi, sudahkah Anda mengerti pengertian dari materai itu sendiri? Apa saja jenis, fungsi atau penggunaan materai? Tahu perbedaan materai 3000, 6000, dan 10000? Simak ulasan RDN Consulting berikut ini.

 

Pengertian dan Jenis Materai

Materai adalah suatu bukti bayaran perpajakan kepada negara atas pembuatan sebuah dokumen maupun berkas tertentu. Keberadaan materai pada suatu berkas bukan hanya ditempel, melainkan harus ditandatangani di atas materai agar memiliki kekuatan hukum.

Bahkan, penggunaan materai sudah tercantum pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa materai akan dipakai sebagai pajak suatu dokumen yang bersifat perdata, misalnya akta notaris maupun pengajuan dokumen di pengadilan. 

Jika mengacu pada Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020, materai adalah pajak yang dibebankan terhadap sebuah dokumen kertas dan elektronik yang dipakai sebagai keterangan atau bukti. Ada pula asas materai yaitu efisiensi, kesederhanaan, keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. 

Pemberlakukan materai pun digunakan demi pengoptimalan pendapatan negara demi pembiayaan pembangunan nasional secara mandiri menuju kesejahteraan, memberi kepastian hukum yang adil, penyesuaian keperluan masyarakat, serta penyelarasan ketentuan materai dengan ketentuan aturan undang undang yang diberlakukan. 

Jika melirik sejarahnya, materai pada awalnya diberlakukan dengan besaran Rp 500 sampai Rp 1000 (sesuai UU No.13 Tahun 1985). Namun, pemerintahan selanjutnya melanjutkan aturan baru yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 200 pada 20 April 2000 yang menyatakan bahwa harga materai yakni Rp 3000 dan Rp 6000. 

Kini, ada pula besaran materai Rp 10000 yang dibebankan atas 2 hal yaitu:

  1. Pembuatan dokumen sebagai alat untuk keterangan tentang sebuah kejadian yang memiliki sifat perdata.
  2. Penggunaan dokumen sebagai alat bukti di pengadilan. 

Tarif tunggal materai Rp 10000 telah berlaku sejak 1 Januari 2021. Di sisi lain, materai Rp 3000 maupun Rp 6000 masih sah berlaku selama masa transisi sampai tanggal 31 Desember 2021.

Hal yang perlu diingat, dalam masa transisi, materai Rp 3000 dan Rp 6000 dapat dipakai dengan minimal nilai Rp 9000. Penggunaan materai itu sendiri yaitu:

  • 3 lembar materai senilai Rp 3000 pada satu dokumen yang ditempel secara berdampingan.
  • 1 lembar materai Rp 3000 dan Rp 6000 pada satu dokumen yang ditempel secara berdampingan.
  • 2 lembar materai Rp 6000 pada satu dokumen yang ditempel secara berdampingan.

Dengan adanya aturan baru ini pula, dokumen yang perlu menggunakan materai hanya dengan nominal uang di atas Rp 5 juta, sedangkan di bawah Rp 5 juta tidak dibebankan. Hal ini demi menyederhanakan dan efektivitas dengan adanya tarif tunggal serta materai elektronik.

 

Baca Juga: Bea Materai: Pungutan atas Dokumen yang Perlu Anda Ketahui

 

Fungsi dan Penggunaan Materai 

Fungsi dan penggunaan materai untuk dokumen dengan sifat perdata seperti:

  • Surat keterangan, perjanjian, pernyataan, dan lain sebagainya.
  • Akta notaris dengan grosse, kutipan, maupun salinan.
  • Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan kutipan beserta kutipan.
  • Surat berharga dengan nama berbentuk apa saja.
  • Dokumen transaksi surat berharga, dengan nama atau berbentuk apa saja.
  • Dokumen pelelangan yakni kutipan risalah lelang.
  • Dokumen dengan nilai lebih dari Rp 5 juta yang mencantumkan penerima uang, ada pengakuan untuk pelunasan atau perhitungan utang.
  • Dokumen lain yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selain itu, terdapat pula fungsi dan penggunaan materai untuk dokumen yang bukan termasuk objek pajak diantaranya:

  • Surat yang berkaitan dengan lalu lintas orang maupun barang misalnya surat penyimpanan barang, surat angkutan penumpang dan barang, konosemen bukti pengiriman serta penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas pengirim, beserta surat lain yang sejenis.
  • Semua bentuk ijazah.
  • Tanda terima bayaran gaji, pensiun, tunjangan, maupun pembayaran lain yang terkait hubungan kerja.
  • Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas daerah, maupun lembaga lain sesuai dengan ketentuan aturan undang-undang.
  • Kuitansi dalam semua jenis pajak serta penerimaan yang lain.
  • Tanda penerimaan uang dalam kebutuhan internal suatu organisasi.
  • Dokumen yang mencantumkan penyimpanan uang, surat berharga, pembayaran uang simpanan pada bank, koperasi, serta badan lain kepada nasabah.
  • Surat gadai.
  • Dokumen sebagai penanda bagian dari keuntungan, bunga, maupun imbalan hasil dari surat berharga dengan nama serta dalam bentuk apapun.
  • Dokumen yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk pelaksanaan kebijakan moneter.

Demikian penjelasan mengenai pengertian materai, jenis materai Rp 3000, Rp 6000, dan Rp 10000, serta fungsi dan penggunaannya yang terbaru. Semoga dapat membantu dan memberi wawasan.

RDN Consulting sebagai salah satu konsultan pajak terpercaya di Jakarta, Indonesia terus berkomitmen untuk selalu memberi informasi terkini seputar perpajakan.


September 29, 2021
WhatsApp-Image-2021-09-25-at-3.28.01-PM.jpeg

Sering mendengar istilah reseller? Kian hari, makin banyak penjual online adalah reseller. Alih-alih memproduksi barang dagangan yang diproduksi sendiri, orang-orang justru mencari produk dari pemasok lain untuk dijual kembali di toko mereka. Hal inilah yang disebut sebagai reseller. 

Ya, menjadi reseller adalah cara yang bagus untuk mulai berjualan online tanpa memulai dari nol. Untuk lebih lengkap mengenai reseller atau pengecer, lihat artikel berikut ini.

 

Apa Itu Reseller?

Reseller adalah orang atau perusahaan yang menjual produk atau layanan yang mereka beli dari orang, perusahaan, atau distributor lain. Dengan kata lain, reseller adalah perantara produsen dan konsumen. Dari aktivitas membeli dan menjual kembali ini, reseller biasanya menaikkan dan mendapat keuntungan. 

Reseller tidak membuat produk sendiri, tetapi justru memiliki banyak pilihan produk untuk dijual kembali sehingga lebih beragam. Produk yang dijual mulai dari kosmetik, pakaian, hingga peralatan rumah tangga.

Dalam bahasa Indonesia, reseller juga disebut sebagai pengecer. Pengecer seringkali menambahkan nilai tambah dalam hal pengalaman pelanggan. Tentu, membeli langsung dari pemasok tidak selalu mudah dan tak jarang memerlukan pembelian minimum. Pengecer mengambil celah ini. 

 

Kenapa Harus Menjadi Reseller?

Ada beberapa alasan untuk menjadi pengecer, mulai dari sumber produk yang mudah hingga biaya bisnis yang lebih rendah. Berikut beberapa hal yang dapat dipertimbangkan:

 

  • Jual Produk yang Lebih Beragam

 

Jika menjadi pengecer, Anda dapat menjual berbagai produk. Jika pada awalnya menjual pakaian, seiring dengan berkembangnya bisnis, Anda dapat menjual sepatu, perhiasan, aksesori, tas tangan, pakaian dalam, atau produk terkait lainnya. 

Menambahkan produk lain ke bisnis online Anda tidak akan menghabiskan lebih banyak uang karena Anda hanya membayar barang saat pelanggan membeli dari toko Anda.

 

  • Membangun Bisnis Lebih Cepat

 

Anda dapat menjual pada hari yang sama saat Anda baru memulai bisnis. Tanpa menunggu hasil produksi, inventaris, atau pengemasan. Setelah menambahkan beberapa produk terlaris dan konten ke toko, Anda dapat langsung mulai memasarkan bisnis. Bahkan dalam hitungan menit. 

 

  • Membutuhkan Waktu Lebih Sedikit

 

Saat menjadi reseller, Anda dapat menjalankan bisnis tanpa harus menghabiskan seluruh waktu yang dimiliki. Kenapa? Sebagian besar prosesnya otomatis, yang memungkinkan Anda untuk mengelola bisnis dengan lebih mudah. 

 

  • Risiko Finansial yang Lebih Rendah 

 

Keuntungan memulai bisnis ini adalah biaya finansial yang rendah. Tanpa perlu membeli stok produk secara besar-besaran atau adanya kecacatan dalam produksi produk. Anda dapat terhindar dari berbagai risiko maupun anggaran yang membengkak.

 

  • Mengatur Margin Sendiri

 

Saat menjadi reseller, Anda mempunyai kebebasan dalam mengatur margin. Tentukan harga produk sesuai keinginan. Semakin tinggi penetapan harga, semakin banyak yang dapat dihasilkan. Pastikan untuk melihat standar pasaran pada setiap penetapan harga suatu produk.

 

Perbedaan dengan Dropship

Reseller dan dropship adalah bisnis yang tidak membutuhkan modal besar serta relatif mudah dimulai oleh siapa pun. Walau sekilas mirip, tetapi keduanya mempunyai perbedaan yang cukup kontras. Berikut 5 perbedaan reseller dan dropshipper yang perlu Anda ketahui.

 

 

  • Cara Kerja yang Berbeda

 

Perbedaan reseller dengan dropship yang pertama yaitu cara kerja. Reseller dapat dikatakan mirip pedagang konvensional, yang mengharuskan Anda menyetok produk terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada konsumen. Reseller pada umumnya mendapat produk dari supplier atau distributor.

Sementara dropshipper lebih menekankan pada proses pemasaran. Setelah proses pemasaran dilakukan, umumnya Anda akan mendapat pesanan dan juga pembayaran dari konsumen. Setelah itu, pesanan diteruskan ke pemasok. Setelah pemasok mendapat pesanan, mereka kemudian mengirimkan produk tersebut ke alamat pelanggan dengan mengatasnamakan bisnis Anda.

 

 

  • Modal yang Dibutuhkan

 

Dilihat dari cara kerja keduanya, tentu modal yang dibutuhkan juga berbeda. Reseller memerlukan modal lebih besar sebab perlu mempunyai stok terlebih dahulu. Sementara dropship hampir tidak perlu mengeluarkan biaya kecuali untuk aktivitas pemasaran. 

 

 

  • Benefit yang Didapat

 

Berbicara mengenai keuntungan tentu banyak faktor yang mempengaruhi. Akan tetapi jika berasumsi keduanya mempunyai transaksi dengan jumlah sama, maka reseller lebih memiliki keuntungan. Kenapa?

Reseller umumnya membeli produk dengan jumlah banyak, sehingga harga beli lebih murah daripada harga beli satuan. Di sisi lain, dropship hanya membeli produk barang setelah terdapat pemesanan dari konsumen, sehingga harga beli dropship yaitu harga beli satuan. Saat keduanya dijual dengan harga sama, reseller lebih memberi keuntungan.

 

 

  • Risiko

 

Model bisnis apapun selalu mempunyai risiko, tak terkecuali reseller dan dropshipper. Risiko dropshipper cenderung lebih kecil daripada reseller

Salah satu risiko paling sering terjadi dari dropshipper yaitu tidak ada konsumen yang tertarik dengan produk bisnis, sehingga anggaran untuk iklan maupun pemasaran tidak memberikan hasil apa pun.

Reseller pun mempunyai resiko yang sama, tetapi pada jumlah yang relatif lebih besar, sebab selain anggaran pemasaran, reseller mempunyai anggaran untuk membeli stok produk. Saat produk tidak laku, kerugiannya cenderung lebih besar dibandingkan dropshipper.

 

 

  • Pelayanan kepada Konsumen

 

Hal terakhir yaitu cara melayani konsumen. Setelah mendapat pesanan, pengecer perlu mengemas serta mengirimkan produk tersebut sendiri. Sementara itu, dropship meneruskan pesanan dari konsumen kepada pemasok. Pemasok selanjutkan mengirim produk ke konsumen.

Lebih singkatnya, lihat tabel perbedaan kelebihan dan kekurangan reseller dengan dropship berikut.

Kelebihan
Reseller Dropship
  • Dapat memberikan informasi barang yang dijual sedetail mungkin kepada konsumen.
  • Dapat menawarkan produk langsung ke konsumen.
  • Konsumen cenderung percaya karena ada bentuk fisik dari barang yang akan dibeli konsumen.
  • Penjualan bisa dilakukan secara online dan offline.
  • Tidak memerlukan modal untuk menjalankan bisnis
  • Dapat menjual sebanyak mungkin jenis produk yang ingin ditawarkan kepada konsumen.
  • Tidak repot-repot memikirkan masalah pengemasan dan pengiriman produk.

 

Kelebihan
Reseller Dropship
  • Butuh modal cukup besar untuk memulai bisnis.
  • Risiko barang tidak laku atau rusak menjadi resiko Anda sendiri.
  • Dapat terjadi kendala pada packing dan pengiriman produk.
  • Butuh tempat untuk menyimpan produk.
  • Kurangnya kepercayaan konsumen karena barang tidak dapat dilihat secara fisik.
  • Keuntungannya tidak terlalu besar.
  • Risiko kemungkinan pembatalan pesanan oleh konsumen.

Demikian pembahasan mengenai perbedaan reseller dengan dropship yang perlu Anda ketahui. Tertarik memulai bisnis reseller? Berikut cara mudahnya.

 

Baca Juga: Peran Konsultan Pajak Bagi Pelaku UMKM di Indonesia

 

Cara Menjadi Reseller dan Menghasilkan Uang dari Bisnis Anda

 

 

  • Identifikasi Target Pasar Anda 

 

Sebagai reseller, Anda harus memiliki keahlian khusus dalam hal target industri atau demografis. Anda harus mengidentifikasi tren terbaru jika Anda akan masuk ke bisnis sepatu atau pakaian. Anda harus memahami audiens Anda dalam melayani apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka cari. Mengetahui dan mengidentifikasi target pasar memudahkan Anda untuk mengembangkan strategi pemasaran yang benar-benar berhasil.

 

 

  • Cari Pemasok

 

Setelah mengidentifikasi jenis produk yang ingin Anda jual kembali dan jenis konsumen yang akan Anda hadapi, Anda dapat mencari di Google dan mencari pemasok atau pengecer lain di dekat Anda. Terkadang, Anda dapat memiliki referensi dari rekan kerja, pemilik bisnis, dan kenalan yang berada di lini bisnis yang sama. Pilih saja sumber daya terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pastikan membaca syarat dan ketentuan untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari dalam menjalankan bisnis.

 

 

  • Tambahkan Nilai pada Produk

 

Di sinilah Anda menempatkan ekstra layanan kepada konsumen. Hal-hal seperti memberikan kode promosi kepada pelanggan online, potongan harga pembelian online, dan barang gratis serupa untuk mendekatkan hubungan Anda dengan konsumen. Dalam hal ini, beberapa konsumen lebih memilih untuk membeli produk dari pengecer karena pengalaman layanan konsumen yang sangat baik.

 

 

  • Beri Harga Produk dengan Baik

 

Meskipun memasarkan produk Anda penting, menetapkan harga produk Anda dengan baik dapat membantu memastikan bahwa bisnis Anda tetap menguntungkan. Harga produk tidak hanya menutupi harga pokok barang. Ini juga mencakup biaya pemasaran, karyawan (saat Anda mulai merekrut), pengeluaran seperti biaya website, dan banyak lagi.

Selama harga produk masuk akal untuk pasar, Anda tidak perlu merendahkan bisnis sendiri. Dengan menurunkan harga agar tetap kompetitif, bisnis Anda justru lebih mudah untuk gagal terutama jika mulai berkembang.

 

 

  • Buat Iklan

 

Secara umum, iklan Facebook dan Iklan di Google cenderung menjadi pilihan paling populer untuk resellers. Produk pembelian yang impulsif bekerja dengan sangat baik di kedua platform tersebut. Pelajari bagaimana cara memasang iklan di keduanya dengan seksama dan lihat dari hasil bisnis-bisnis yang berpengalaman.

 

 

  • Buat Konten

 

Dari pemasaran video hingga blogging, pembuatan konten dapat membantu meningkatkan kehadiran bisnis Anda. Dengan secara konsisten membuat konten untuk bisnis Anda, seiring waktu penjualan akan bertumbuh. 

Semakin banyak konten berkualitas tinggi yang Anda buat, semakin besar kemungkinan Anda  mendapat konsumen untuk melihat toko Anda.

Demikian penjelasan mengenai apa itu reseller, perbedaan reseller dengan dropship, dan cara menjadi reseller dengan mudah. Semoga dapat membantu.


September 27, 2021
WhatsApp-Image-2021-09-25-at-2.27.53-PM.jpeg

Sedang kuliah dengan jurusan ekonomi, ingin merintis karir di bidang keuangan atau perpajakan? Mengikuti kursus brevet pajak dapat menjadi pilihan tepat. Namun, apa itu brevet pajak? Apa saja materi dan manfaat yang didapat dengan mengambil kursus brevet pajak? Simak ulasannya di artikel berikut ini.

Pengertian Brevet Pajak

Brevet pajak adalah suatu pelatihan atau kursus di bidang pajak yang mempunyai jenis tingkatan yang bervariasi, tentu setiap tingkatan memiliki materi yang berbeda pula. Brevet pajak dapat dilakukan menggunakan software perpajakan maupun tidak.

Walaupun termasuk dalam kegiatan kursus atau pelatihan, brevet pajak bukanlah kursus sembarang. Kenapa demikian? Sertifikat yang didapat dapat menjadi nilai tambah bagi seseorang yang mendalami dunia perpajakan, bahkan sertifikat brevet umumnya menjadi tolak ukur pemahaman seseorang terhadap masalah pajak.

Biaya yang diperlukan untuk mendaftar program brevet pajak sekitar Rp2 Juta hingga Rp6 juta sesuai dengan tingkatan brevet pajak yang diambil. Oleh karena itu, sebelum mengambil kursus brevet pajak, Anda disarankan bertanya terlebih dahulu kepada penyelenggara mengenai materi dan manfaat yang didapat agar sesuai dengan ekspektasi. 

Jenis dan Tingkatan Brevet Pajak

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, brevet pajak terdiri atas tingkatan yang berbeda yaitu Brevet A, Brevet B, dan Brevet C. Berikut lebih jelasnya.

 

 

  • Brevet Tingkat A

 

Brevet A adalah tingkatan kursus atau pelatihan dengan materi mulai dari pembahasan dasar sampai ketentuan pajak. Ketentuan pajak tersebut diajarkan mulai dari pajak penghasilan orang pribadi. 

Lebih lengkapnya, brevet dengan tingkat ini mencakup:

  • Ketentuan umum mengenai tata cara perpajakan (KUP)
  • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  • Bea Materai
  • PPh Orang Pribadi (PPh Pasal 21)

Baca Juga: Kenali 8 Jenis Pajak Penghasilan di Indonesia

 

 

  • Brevet Tingkat B

 

Brevet B adalah jenis atau tingkatan pelatihan dengan materi pembahasan dasar hingga menengah. Materi mulai dengan ketentuan perpajakan Badan atau perusahaan. 

Lebih lengkapnya, materi yang diberikan di tingkat ini mencakup:

  • Pemotongan dan Pemungutan (PPh Pot-Put)
  • Pemeriksaan serta penyidikan pajak
  • Pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) PPN maupun PPh elektronik
  • Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 15, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 4 Ayat (2), dan lain-lain
  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 1107 PUT.
  • Akuntansi Pajak
  • Pajak Penghasilan (PPh) Badan
  • Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

 

 

  • Brevet Tingkat C

 

Brevet C adalah jenis atau tingkatan pelatihan dengan materi yang pembahasan menengah hingga lanjutan, serta membahas Perpajakan Internasional.

Materi yang diajarkan seperti:

  • PPh Orang Pribadi dan Badan
  • Pajak Internasional
  • Pajak Internasional Bank
  • Akuntansi Pajak
  • Tax Planning

Baca Juga: Tax Planning, Solusi Jitu Perusahaan Menghemat Perpajakan

Perbedaan Brevet AB dan Brevet C

Demi menciptakan efisiensi dari materi pembahasan, brevet A dan B digabung menjadi Brevet AB. Dengan begitu, peserta pelatihan kini hanya memilih dua program saja, yakni Brevet AB atau Brevet C.

Peserta dapat memilih untuk mulai brevet mana saja yang ingin diambil, dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang diberlakukan. Brevet C memiliki ketentuan yaitu peserta telah memiliki ilmu perpajakan yang didapat dari pendidikan sekolah atau universitas. Jika belum, harus mengambil Brevet AB terlebih dahulu.

Hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut, Brevet AB dan Brevet C mempunyai perbedaan pada bahasa pengantar yang digunakan dalam kursus. Brevet AB memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar materi, sedangkan Brevet C memakai bahasa inggris sebagai bahasa pengantar materi.

 

Manfaat Brevet Pajak

Terdapat banyak sekali manfaat brevet pajak yang dapat Anda rasakan dengan mengikuti brevet pajak, terlebih jika Anda mendalami dunia perpajakan. Berikut adalah sebagian manfaat pada umumnya dari brevet pajak.

  • Mendapat pemahaman lebih dalam mengenai ilmu pajak.
  • Persiapan untuk Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP).
  • Membantu peserta memahami pembuatan laporan, perhitungan pajak, perencanaan pajak untuk diri sendiri sebab diberi pelatihan teknis.
  • Mengantarkan seseorang yang ingin menjadi konsultan pajak profesional.
  • Menambah value jika Anda melamar kerja di bidang pajak.
  • Bagi karyawan, pemahaman yang dimiliki dapat digunakan untuk menunjang karir. Pun membantu untuk mengontrol kinerja tim dalam pengelolaan pajak dan keuangan perusahaan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa brevet pajak merupakan kegiatan kursus atau pelatihan tentang ilmu pajak. Mulai dari tingkat dasar, menengah, dan lanjutan. Brevet pajak sangat bermanfaat bagi siapapun yang menggeluti dunia perpajakan. Baik itu mahasiswa, karyawan, maupun penggiat pajak.

Sekian penjelasan mengenai brevet pajak. Ingin mendapat informasi lain seputar perpajakan? Sila lihat artikel RDN Consulting lainnya. Selain berkomitmen untuk menyediakan informasi pajak dan keuangan, RDN Consulting juga siap membantu Anda mengurus perpajakan pribadi maupun badan dengan konsultan ahli dan terpercaya. Hubungi kami sekarang juga.


September 15, 2021
WhatsApp-Image-2021-09-11-at-3.56.05-PM.jpeg

Ingin menggunakan jasa konsultan pajak tetapi khawatir belum terdaftar secara resmi? Tenang, mulai tahun 2021, Anda dapat gunakan SIKoP untuk mengecek konsultan pajak terdaftar. Berikut informasi lebih lengkap.

Apa itu SIKop?

Sebelum mengetahui aplikasi SIKoP, pahami dulu apa itu konsultan pajak dan kenapa harus mengecek status maupun izin praktik konsultan pajak Anda.

Konsultan pajak adalah orang yang menyediakan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan seperti yang tertera dalam peraturan perundang-undangan pajak.

Pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) No. PER-13/PJ/2015, seorang konsultan pajak wajib memiliki izin praktik yang dikeluarkan oleh DJP maupun pejabat yang ditunjuk. Dengan demikian, para wajib pajak diharapkan tidak salah dalam memilih konsultan perpajakan.

Oleh karena itu, salah satu cara memastikan konsultan pajak Anda terdaftar dan memiliki izin dari DJP dengan mengeceknya di SIKoP.

SIKop (Sistem Informasi Konsultan Pajak) adalah aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memuat daftar konsultan pajak resmi yang terdaftar di DJP. Apabila Anda ingin memakai jasa konsultan pajak untuk kepentingan hak maupun kewajiban perpajakan, pastikan bahwa konsultan pajak Anda terdaftar di laman SIKoP.

Bagaimana Cara Cek Status Konsultan Pajak?

Terdapat dua cara yang dapat wajib pajak gunakan dalam memeriksa status konsultan pajak.

Pertama-tama, Anda dapat mengakses SIKoP melalui konsultan.pajak.go.id, cara mengeceknya yaitu:

  1. Mengakses laman konsultan.pajak.go.id
  2. Memilih salah satu format dalam pencarian, dapat berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau nomor kepegawaian.
  3. Masukkan kata kunci, sesuai pilihan pencarian di poin nomor 2.
  4. Agar lebih spesifik, pengecekan juga dapat dilakukan dengan melihat status konsultan pajak. Terdapat beberapa opsi diantaranya, Aktif, Dicabut, Ditegur, atau Dibekukan.

Hasil pencarian Anda akan muncul berbentuk tabel yang memberi informasi NPWP, nama, tingkat, nomor kepegawaian, nomor KIP, status, serta lokasi praktik konsultan pajak.

Untuk lebih spesifik mengenai lokasi praktik konsultan tersebut, Anda dapat mengklik dan melihat tabel di bawahnya yang menunjukkan nama lokasi, alamat, provinsi, kode pos, maupun tautan peta lokasi. 

Berikut contoh setelah Anda memasukkan kata kunci “Rusdiono” dan mencari berdasarkan nama:

Jika ingin melihat lebih spesifik, Anda dapat klik “Lihat” pada tempat konsultasi dan hasilnya sebagai berikut:

Selain itu, Anda juga dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau account representative (AR).

Namun, dalam tabel yang diberikan oleh SIKop, terdapat tingkat A, B, dan C. Apa perbedaannya? Tingkat tersebut menunjukkan tingkat izin praktik yang diberikan. Dengan izin praktik yang dimulai dengan tingkat A.

Izin praktik konsultan pajak dapat berubah ke tingkat lebih tinggi, seperti tingkat B atau tingkat C. Hal ini dapat terjadi jika konsultan pajak telah melakukan praktik paling sedikit 12 bulan terhitung dari tanggal penerbitan keputusan mengenai izin praktik terakhir.

Tingkat izin pun dapat berubah jika konsultan pajak mempunyai sertifikat dengan keahlian yang lebih tinggi dari yang dipakai untuk memperoleh izin praktik terakhir.

Kini, Anda tak lagi perlu khawatir karenanya munculnya berbagai pihak yang menyediakan jasa konsultan pajak belum terdaftar di DJP atau pejabat yang ditunjuk. Tinggal akses SIKoP, Anda pun sudah mendapatkan informasi konsultan pajak terpercaya!

Jika Anda ingin berkonsultasi seputar perpajakan, Anda juga dapat langsung menghubungi RDN Consulting. Tak perlu khawatir, konsultan pajak kami sudah terdaftar di SIKoP dan berstatus aktif. Langsung hubungi kami sekarang juga.


Send this to a friend