Blog Archives - RDN Consulting


Category filter:AllAkuntansiBlogEkonomiEventHukumInfografikKesehatanKesehatanKeuanganKeuanganKonsultan PajakLaporan KeuanganManajemenPajakPajakTax ConsultationUncategorized
No more posts
May 20, 2022
WhatsApp-Image-2022-05-16-at-4.44.03-PM.jpeg

Untuk menilai kelayakan laporan keuangan dibutuhkan bantuan auditor. Auditor melakukan audit untuk menghasilkan opini audit. Ada 5 jenis opini audit yakni unqualified opinion, modified unqualified opinion, qualified opinion, adverse opinion dan disclaimer of opinion.

5 Jenis Opini Audit Laporan Keuangan

Sebelum memberikan opini audit dilakukan pengujian pengendalian dan prosedur analitik. Kriteria opini sendiri dijelaskan dalam contoh opini audit sebagai berikut :

1. Modified Unqualified Opinion

Opini ini dinilai wajar atau layak namun didampingi dengan paragraf penjelas yang tidak memiliki pengaruh langsung pada opini yang telah diberikan auditor. Penjelasan paragraf merupakan kondisi tertentu yang sudah disebutkan. Pemicu dari opini ini diantaranya adalah :

  • Keraguan besar terhadap konsep going concern. Pengaruh ketidakpastian peristiwa masa depan dan hasilnya tidak dapat diprediksi
  • Sebagian pendapat ditarik dari opini auditor independen lainnya
  • Tidak adanya aturan yang jelas terkait lapkeu berdampak timbul potensi menyimpang dari standar yang telah diberlakukan dalam akuntansi

2. Adverse Opinion

Adverse Opinion diberikan auditor ketika memeriksa dan memperoleh bukti cukup tepat untuk menyimpulkan kesalahan dalam membuat lapkeu. Kesalahan penyajian bisa individual maupun agregasi.

Adanya material yang pervasif pada lapkeu. Kondisi pervasif adalah kekeliruan yang berpengaruh kemanapun dan mendalam.

3. Qualified Opinion

Dalam penilaian auditor, opini inilah yang memiliki penilaian paling baik. Auditor memberikan qualified opinion jika ada hal dibawah ini :

  • Terdapat bukti yang cukup dan tepat oleh auditor memberikan kesimpulan adanya kesalahan penyajian secara individual maupun agregasi. Hasil audit ini berdampak tidak preventif terhadap lapkeu yang tersaji
  • Tidak adanya bukti untuk mendukung opini auditor namun timbul dampak kekeliruan penyajian. Walaupun adanya bukti maka timbul material namun tidak preventif.

Baca Juga: Audit Forensik, Contoh Kasus dan Perbedaan dengan Audit Investigasi

4. Disclaimer Of Opinion

Pada opini ini, auditor tidak menyatakan pendapat karena berdampak penyajian kekeliruan material yang tak terdeteksi. Apabila ada bersifat material dan preventif. 

Bila ruang lingkup auditor terbatas maka tidak dapat dilakukan pemeriksaan. Kondisi inilah yang membuat opini tidak menyatakan pendapat dirilis oleh auditor.

5. Unqualified Opinion

Unqualified Opinion merupakan hasil audit tanpa kesalahan material apapun. Laporan yang telah tersaji sesuai dengan standar akuntansi saat ini. Laporan keuangan dengan hasil audit seperti ini memenuhi persyaratan sebagai berikut :

  • Laporan keuangan tersaji secara lengkap
  • Bukti audit lengkap dan sesuai
  • Telah memenuhi standar umum dan adanya lampiran yang didasarkan atas serta prinsip akuntansi yang diberlakukan secara konsisten
  • Tidak ada keadaan dimana auditor perlu menambahkan paragraf penjelas atau modifikasi laporan

Jika laporan keuangan mendapatkan opini auditor dapat meningkatkan kepercayaan publik. Opini auditor meningkatkan kredibilitas perusahaan dan transparansi. Selain itu memberikan citra yang baik untuk investor agar mau berinvestasi.

Opini audit tak jarang dibutuhkan dalam perpajakan. Untuk itu, laporan keuangan perlu tersaji secara tepat, lengkap dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku saat ini.


May 19, 2022
WhatsApp-Image-2022-05-16-at-4.22.43-PM.jpeg

Faktur pajak gabungan merupakan jenis faktur standar yang memberikan kemungkinan pada pengusaha kena pajak atau biasa disingkat dengan PKP untuk membuat faktur yang berisi semua penyerahan barang atau jasa yang tergolong sebagai objek kena pajak milik pembeli dalam 1 bulan kalender. 

Sederhananya, faktur ini digunakan untuk mencatat beberapa transaksi dalam sebulan oleh PKP. Contoh faktur pajak gabungan misalnya PT ABC melakukan transaksi dengan PT DEF dalam satu bulan pada tanggal 5, 7, 15, 20, 25, 3.

Faktur ini memudahkan dalam pencatatan keuangan khususnya dengan pembeli yang melakukan transaksi berulang.

Dasar Hukum

Peraturan faktur pajak gabungan berlandaskan pada UU PPN pasal 13. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa satu faktur pajak mencakup seluruh penyerahan kepada pembeli atau pihak penerima barang maupun jasa kena pajak.

Dasar hukum terkait faktur pajak gabungan juga tertuang pada pasal 6 PMK 151/2013 dan pasal 1 angka 5 Perdirjen Pajak No. PER-24/PJ/2012. Kini pembuatan faktur telah menggunakan online atau e-faktur. 

Pemberlakuan e-faktur resmi diterapkan sejak 2014 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-136/PJ/2014.

Syarat Faktur Pajak Gabungan

Ada beberapa ketentuan untuk bisa membuat faktur pajak ini. Syarat yang dimaksud bagi PKP di antaranya adalah wajib menyertakan faktur penjualan saat membuat faktur pajak. Faktur penjualan harus terdiri dari satu faktur berisikan sejumlah transaksi.

Faktur penjualan dilengkapi pula dengan surat jalan dan tanggal. Tanggal pada surat jalan harus sama dengan tanggal faktur pajak dan faktur penjualan. 

Faktur pajak berisi barang dan nominal transaksi. Satu nomor seri faktur pajak (NSFP) hanya bisa dipakai pada satu fitur pajak gabungan saja.  

Menurut Peraturan Menkeu No. 38/PMK.03/2010 terkait tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak dikatakan bahwa faktur gabungan untuk perpajakan paling lama dibuat pada akhir bulan penyerahan barang atau jasa kena pajak.

Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Gabungan

Pada dasarnya jika sudah mengetahui syarat faktur pajak gabungan dalam pembuatannya tinggal mengikuti mekanisme faktur masukan biasa. Faktur pajaknya sendiri akan memuat beberapa keterangan di antaranya adalah :

  • Nama penjual, alamat lengkap dan NPWP penjual
  • Alamat, nama lengkap, dan NPWP pihak pembeli
  • Keterangan barang atau jasa yang diperdagangkan beserta harga jual, potongan harga dan penggantian
  • PPN atau pajak pertambahan nilai atas barang mewah yang dipungut
  • Nomor seri, kode dan tanggal faktur pajak
  • Nama dilengkapi dengan tanda tangan pihak yang berhak menandatangani faktur perpajakan seperti direktur

Baca Juga: Kode Faktur Pajak, Bagian Faktur Pajak yang Wajib Dipahami PKP

PKP bisa membuat faktur pajak gabungan pada tanggal transaksi akhir pembeli. Jika dibandingkan dengan faktur pajak standar, faktur gabungan cenderung memiliki jumlah transaksi lebih banyak.

Fungsi faktur pajak gabungan adalah memenuhi kewajiban perpajakan. Bila terjadi kesalahan pengisian pihak PKP dapat melakukan pembetulan layaknya faktur pajak standar. Jika tak kunjung melakukan pembetulan maka akan dilakukan pemeriksaan pajak oleh auditor.


May 17, 2022
WhatsApp-Image-2022-05-16-at-4.03.12-PM.jpeg

Pajak tangguhan juga dikenal sebagai deferred tax. Deferred tax dapat dilihat dari dua aspek yaitu beban dan pendapatan pajak (deferred tax expense / deferred tax income).

Pajak ini juga diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 terkait Akuntan Pajak Penghasilan. Dampak dari jenis pajak ini bisa menambah atau malah mengurangi beban dalam tahun pajak pada periode yang bersangkutan.

Tujuan

Definisi dari deferred tax dilihat dari dua aspek. Jika disimak dari sudut pandang aset merupakan total pajak keseluruhan atas penghasilan yang dipulihkan pada masa depan karena imbas :

  • Akumulasi rugi pajak belum dikompensasikan
  • Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan
  • Perbedaan temporer boleh dikurangkan

Bila dilihat dari segi liabilitas adalah total pajak pendapatan terutang di masa depan imbas dari adanya selisih temporer kena pajak. Keduanya memiliki satu konsep yakni terutang di masa depan.

Tujuannya adalah nilai aset yang ditangguhkan guna menghapus kewajiban perpajakan. Nilai aset timbul dari perbedaan laba akuntansi dengan pajak.

Konsep Dasar

Ada empat pendekatan secara fiskal untuk menilai konsep pajak tangguhan. Berikut empat pendekatan yang dimaksud :

 

1. Pengakuan

 

Pada Lapkeu (laporan keuangan) pajak ini dapat digolongkan sebagai aktiva. Artinya perusahaan mengakui adanya nilai tercatat pada aset (aktiva) atau melunasi nilai yang ada pada hutang. Perbedaan temporer  berdampak pada bertambahnya beban pajak di masa mendatang dan diakui sebagai kewajiban hutang.

 

2. Pengukuran

 

Tarif pajak yang berlaku untuk pajak ini berdasarkan aset direalisasikan atau saat kewajiban telah dilunasi. Secara substantif pengukurannya dihitung dari tanggal neraca. Jika dilihat dari sudut pandang teknis, pengukurannya terhitung dari rugi fiskal yang dikompensasikan.

 

3. Penyajian

 

Aktiva maupun hutang harus dipisahkan dalam neraca. Hal ini berlaku pula pada penghasilan atau beban pajak. Aset dan kewajiban ditunda disajikan dalam aset dan kewajiban kini. 

Apabila aktiva maupun hutang lancar tersaji terpisah dengan aktiva maupun hutang  tidak lancar, maka aktiva maupun hutang pajak tangguhan tidak boleh digolongkan dalam aset atau kewajiban lancar.

 

4. Pengungkapan

 

PSAK No.46 paragraf 56-63 menjabarkan beberapa hal dalam catatan atas lapkeu yakni:

  • Total pajak saat ini atau ditunda yang bersumber dari transaksi langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas
  • Jumlah perbedaan temporer dikurangkan dan sisa rugi dikompensasikan ke tahun berikutnya serta diakui aset pajak tangguhan
  • Perubahan tarif pajak berlaku dan perbandingannya pada periode akuntansi sebelumnya
  • Rekonsiliasi antara hasil perkalian profit komersial dengan beban pajak dan tarif pajak berlaku mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak berlaku
  • Rekonsiliasi tarif pajak efektif rata-rata dan berlaku dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak berlaku

 

Baca Juga: Apa itu Akuntansi Perpajakan? Begini Fungsi, Prinsip & Contohnya

 

Pajak tangguhan tidak dapat dihindari serta mengakibatkan dua pendekatan. Manfaat pajak ini mampu menghapus kewajiban perpajakannya. Dampaknya tidak ada lagi kewajiban yang dibayarkan pada masa depan.


May 13, 2022
WhatsApp-Image-2022-05-08-at-9.45.38-AM.jpeg

Ketika membeli barang khususnya yang dikenai pajak, biasanya kita akan mendapatkan faktur/invoice sebagai dokumen tagihan yang memuat nominal yang harus dibayarkan. Selain itu, ada juga penjual yang menerbitkan proforma invoice/faktur proforma terlebih dahulu sebelum menerbitkan invoice/faktur. Lantas, apa itu proforma invoice? Dan apa bedanya dengan invoice?

Pengertian Proforma Invoice

Proforma invoice adalah invoice sementara yang diterbitkan oleh penjual sebelum barang/jasa dikirimkan ke pembeli. Dokumen ini digunakan untuk mengonfirmasi bahwa kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli sudah saling setuju atas detail barang yang akan dikirimkan dan biaya yang harus dibayarkan.

Dengan adanya faktur sementara ini, pembeli bisa memastikan daftar barang apa saja yang akan dikirim dan detail biaya yang harus dibayarkan seperti harga barang, pajak, ongkos pengiriman, dan informasi penting lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari perselisihan nantinya karena semuanya sudah tertera dengan jelas dan tidak ada yang tersembunyi.

Karena faktur proforma adalah faktur sementara, maka penjual harus menerbitkan faktur/invoice yang sebenarnya ketika pengiriman barang sudah dilakukan. Faktur proforma bukanlah faktur yang sebenarnya karena penjual tidak mencatatnya sebagai piutang ,dan pembeli tidak mencatatnya sebagai utang.

Faktur proforma tidak mengikat secara hukum dan harga pada penjualan akhir masih bisa berubah. Meskipun begitu, dokumen ini dibuat untuk memperkirakan estimasi biaya serta untuk mencegah pengeksposan biaya yang tidak terduga kepada pembeli setelah transaksi selesai dilakukan. ‎

Dalam beberapa kasus, contoh proforma invoice‎‎ dapat ditemukan pada jual beli yang membutuhkan uang muka agar proses produksi bisa dimulai.

Baca Juga: Mengenal Pengertian, Jenis, Fungsi & Contoh Invoice

 

Perbedaan Proforma invoice dan Invoice

Berikut adalah beberapa perbedaan antara faktur proforma dan faktur yang perlu Anda ketahui.

  1. ‎Faktur Proforma adalah faktur sementara yang dikirim sebelum faktur/tagihan yang sebenarnya dibuat serta memuat rincian barang/jasa yang belum dikirim‎ dan estimasi biayanya. Adapun faktur adakah dokumen tagihan yang mengonfirmasi bahwa penjualan terjadi dan meminta pembeli untuk melakukan pembayaran.
  2. Faktur proforma diterbitkan sebelum barang/jasa dikirimkan, sedangkan faktur diterbitkan sebelum pembayaran dilakukan.
  3. Faktur proforma dibuat untuk membantu pembeli mengetahui bahwa rincian barang dan biaya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Sedangkan faktur dibuat untuk meminta pembeli  agar melakukan pembayaran sesuai tempo.
  4. Faktur harus menyertakan logo, informasi kontak, alamat penagihan, informasi pesanan,serta syarat dan ketentuan. Sedangkan faktur proforma harus menyertakan informasi yang sama dengan faktur tetapi harus diberikan label proforma dengan jelas.
  5. Faktur proforma ‎dibuat sekadar untuk memberikan gambaran umum tentang jumlah yang akan jatuh tempo dan kapan harus dibayar. Sedangkan faktur dibuat untuk penagihan yang sebenarnya dan dicatat sebagai hutang piutang. 
  6. Pada faktur proforma, informasi mengenai biaya yang harus dibayarkan masih bisa berubah. Sedangkan pada faktur, total biaya yang tercantum tidak lagi bisa berubah.

Demikianlah penjelasan mengenai apa itu proforma invoice dan perbedaannya dengan invoice.


May 11, 2022
WhatsApp-Image-2022-05-08-at-9.23.50-AM.jpeg

Faktur pajak digunggung adalah faktur pajak yang tidak menyertakan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual. Faktur ini dibuat dan diterbitkan oleh PKP Pedagang Eceran. PKP Pedagang Eceran adalah PKP yang menjalankan usaha di bidang ritel serta melakukan kegiatan dengan karakteristik tertentu dalam kegiatan bisnisnya.

Karakteristik tertentu yang dimaksud adalah sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012 pasal 20 ayat (2). Jika diuraikan, karakteristik tersebut antara lain:

  1. Kegiatan dilakukan di tempat penjualan eceran. Atau, bisa juga dengan mengunjungi konsumen akhir dari tempat satu ke tempat konsumen akhir lainnya secara langsung.
  2. Teknik penjualan eceran dilakukan secara langsung tanpa diawali adanya dokumen penawaran, dokumen pemesanan, kontrak, maupun lelang.
  3. Umumnya, transaksi dilakukan secara tunai dan penyerahan BKP dilakukan secara langsung. Penjual langsung menyerahkan, dan pembeli langsung membawa barang tersebut.

Dengan adanya karakteristik di atas, maka jumlah transaksi serah terima barang yang dilakukan PKP Pedagang Eceran pun relatif banyak dan nilainya relatif sedikit. Dengan begitu, pedagang eceran akan merasa kesulitan apabila harus mendapat perlakuan yang sama dengan PKP lainnya dalam hal penerbitan dan pengurusan faktur pajak.

Maka dari itu, Pemerintah memberikan aturan khusus kepada PKP Pedagang Eceran dalam pembuatan dan pengurusan faktur pajak.

Aturan khusus yang diberikan untuk PKP Pedagang Eceran tersebut dapat ditemukan di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2022 pasal 26 yang menerangkan bahwa PKP Pedagang Eceran dapat melakukan pembuatan faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur tersebut. Faktur inilah yang disebut faktur pajak digunggung.

Syarat Faktur Pajak Digunggung

Kendati demikian, syarat faktur pajak digunggung tetap harus memuat informasi penting yang setidaknya mencakup:

  • Identitas orang yang menyerahkan BKP/JKP, yaitu nama, alamat, dan NPWP.
  • Jenis barang/jasa, jumlah harga jual/penggantian, dan diskon
  • PPN/PPN dan PPnBM
  • No. Seri, kode, dan tanggal faktur itu dibuat

Lebih lanjut, diterangkan pula pada pasal 27 mengenai jenis faktur yang bisa dibuat oleh PKP Pedagang Eceran. Contoh faktur pajak digunggung tersebut bisa berupa kuitansi, segi cash, faktur penjualan, karcis, bon kontan, atau bukti pembayaran lain yang serupa. Selain itu, dokumen-dokumen tersebut juga dapat berbentuk elektronik.

Istilah digunggung dalam frasa pajak digunggung termaktub dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-29/PJ/2015. Di situ tertera bahwa PKP Pedagang Eceran boleh melaporkan faktur pajak dengan cara digunggung dalam SPT Masa PPN 1111.

Jika menilik KBBI, kata gunggung memiliki makna jumlah, sejumlah, sebanyak. Adapun kata menggunggung memiliki arti menjumlahkan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa secara harfiah pajak digunggung adalah pajak yang dijumlahkan.

Meski ia memiliki arti faktur pajak yang dijumlahkan, tetapi faktur ini berbeda dengan faktur gabungan. Faktur pajak gabungan sendiri adalah faktur pajak yang mencakup seluruh penyerahan BKP/JKP dalam waktu satu bulan kepada pembeli/pelanggan yang sama.

Perbedaan faktur pajak digunggung dan faktur pajak gabungan adalah faktur pajak gabungan mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, sementara faktur pajak digunggung tidak mencantumkannya.

Baca Juga: Kode Faktur Pajak, Bagian Faktur Pajak yang Wajib Dipahami PKP


May 9, 2022
WhatsApp-Image-2022-05-08-at-9.02.56-AM.jpeg

Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP berkewajiban memungut PPN dari para pelanggannya serta menerbitkan faktur sebagai bukti transaksi. Namun, ada juga beberapa dokumen tertentu yang dapat disamakan statusnya dengan faktur pajak. Dengan begitu, PKP yang bersangkutan tidak perlu lagi menerbitkan faktur pajak karena sudah digantikan oleh dokumen lain.

Baca Juga: Mengenal Faktur Penjualan, Cara Membuat & Fungsinya dalam Transaksi

25 Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2021, ada 25 dokumen tertentu yang statusnya dipersamakan dengan faktur pajak, antara lain:

  1. SPPB untuk penyaluran tepung terigu oleh Badan Urusan Logistik/Depot Logistik
  2. Bukti tagihan oleh perusahaan telekomunikasi
  3. Struk oleh Distributor pulsa/token/voucher
  4. Bukti tagihan oleh perusahaan listrik
  5. Bukti tagihan oleh Perusahaan Air Minum atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak
  6. Airway Bill/Delivery Bill untuk jasa penerbangan dalam negeri; 
  7. Nota penjualan atas jasa/layanan kepelabuhanan;
  8. Bukti tagihan oleh perantara efek atas penyerahan Jasa Kena Pajak
  9. Bukti tagihan oleh Bank atas penyerahan Jasa Kena Pajak
  10. Dokumen CK-1
  11. Surat Setoran Pajak atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai melalui juru lelang dengan menyertakan kutipan risalah lelang
  12. PEB
  13. Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dengan melampirkan invoice
  14. PIB dengan melampirkan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak/bukti pungutan pajak oleh Dirjen Bea dan Cukai
  15. PIB dengan melampirkan Surat Setoran Pajak dan SPTNP, SPP, atau SPKTNP oleh Dirjen Bea dan Cukai
  16. SPPBMCP atas barang kiriman oleh Dirjen Bea dan Cukai
  17. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak yang tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
  18. Bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE
  19. Dokumen yang dibuat PKP atas pengeluaran barang dari Kawasan Berikat
  20. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPN atas pengeluaran Barang Kena Pajak milik Subjek Pajak Luar Negeri dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean
  21. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pengeluaran/penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dari KPBPB ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean
  22. PPKEK oleh Dirjen Bea dan Cukai untuk impor Barang Kena Pajak ke KEK
  23. Surat Setoran Pajak atas pelunasan Pajak Pertambahan Nilai mengenai penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak oleh Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus
  24. Surat Setoran Pajak atas pelunasan Pajak Pertambahan Nilai mengenai pengeluaran barang yang bukan merupakan penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus
  25. SKP untuk menagih Pajak Masukan

Nah, itulah beberapa jenis dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Apabila Anda membutuhkan jasa perpajakan, percayakan saja pada RDN Consulting.


April 15, 2022
WhatsApp-Image-2022-04-10-at-11.28.29-AM.jpeg

Apakah Anda sedang mencari bentuk badan usaha yang cocok untuk menjalankan bisnis? Firma bisa menjadi alteratif pilihan Anda. Salah satu bentuk badan usaha ini cukup eksis di Indonesia. Namun, apa saja ciri-ciri dan perbedaannya dengan PT (Perseroan Terbatas) yang juga tidak kalah populer? Mari simak penjelasannya berikut ini.

 

Pengertian Firma (Fa)

Istilah ini juga memiliki nama lain yaitu Fa.  Berasal dari bahasa Belanda “Vennootschap Onder Firm” yang memiliki arti perserikatan usaha antar beberapa perusahaan. 

Definisinya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang RI pasal 16 adalah perserikatan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang menjalankan sebuah usaha di bawah satu nama bersama. Terdapat 4 jenis bentuk badan usaha Fa, yaitu dagang, non dagang atau jasa, umum, dan terbatas.

Bentuk usaha Fa tidak berbadan hukum. Hal ini karena Fa tidak memenuhi syarat formal dalam bentuk perundang-undangan sebagai bentuk pengakuan negara, meskipun telah mencukupi secara materiil. Selain itu, badan usaha ini juga tidak memisahkan kekayaan pribadi masing-masing anggotanya. 

 

Ciri-ciri Firma

Adapun ciri-ciri utama bentuk badan usaha ini ialah:

  1. Terdapat dua orang atau lebih yang mendirikan perusahaan dan terlibat aktif dalam pengelolaannya.
  2. Dalam pendirian perusahaan maka harus menggunakan nama bersama
  3. Seluruh anggota bertanggung jawab penuh terhadap risiko yang terjadi. 
  4. Setiap anggota memiliki hak untuk membubarkan perusahaan.
  5. Setiap anggota memiliki hak untuk memimpin
  6. Setiap anggota tidak memiliki hak untuk mendaftarkan anggota baru tanpa seizin anggota lainnya.
  7. Jika terjadi penunggakan utang dalam aktivitas usaha, maka setiap anggota wajib melunasi utang tersebut dengan harta kekayaan pribadi.

 

Perbedaan Firma dengan PT

Sebagai sesama badan usaha, PT (Perseroan Terbatas) memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan Fa. Terutama pada ketiga aspek di bawah ini:

 

  • Pendaftaran Nama

 

PT memiliki kewajiban untuk mendaftarkan nama perusahaannya, sedangkan badan usaha Fa tidak perlu melakukan hal tersebut. Hal ini seringkali menyebabkan kesamaan nama pada badan usaha Fa.

 

  • Legalitas Usaha

 

Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa PT merupakan bentuk badan usaha yang berbadan hukum, sedangkan badan usaha Fa tidak demikian.

 

  • Tanggung Jawab dan Wewenang

 

Salah satu ciri-ciri Fa adalah setiap anggotanya memiliki tanggung jawab penuh dan tak terbatas terhadap badan usaha tersebut. Namun hal ini tidak berlaku pada PT yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.

 

Pajak Firma

Tarif pajak yang dikenakan pada badan usaha ini berupa Wajib Pajak Badan. Penghitungan pajak penghasilan atau PPh atas keuntungan usaha berlandaskan satu kesatuan sebagai badan usaha, bukan dilihat dari setiap anggotanya. 

Baca Juga: Mengenal Jenis Pajak Perusahaan yang Wajib Diketahui Pebisnis

Pemilik usaha yang bijak akan senantiasa membayar dan melaporkan pajak. Sebagai upaya memudahkan pengelolaan pajak perusahaan, Anda bisa menggunakan layanan jasa perpajakan dari Rusdiono Consuting. Mengusung misi untuk menjadi konsultan pajak profesional dan terkemuka di Indonesia, Rusdiono Csulting (RDN) siap melayani Anda dengan kualitas terbaik. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, Anda bisa klik di sini.


April 13, 2022
WhatsApp-Image-2022-04-10-at-11.07.57-AM.jpeg

Laporan keuangan menjadi hal yang penting sekali untuk diperhatikan dalam bisnis maupun perusahaan. Hal ini karena menyangkut banyak hal dan juga aspek. Bagian dari laporan keuangan yang tak kalah penting adalah neraca keuangan. Lalu, apa yang dimaksud dengan neraca keuangan dan bagaimana cara membuatnya? Simak pembahasannya dalam artikel berikut ini!

Pengertian Neraca Keuangan

Hal yang mendasar dari neraca keuangan adalah informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak terkait dalam operasional perusahaan, dan juga modal yang digunakan dalam waktu tertentu. Jenis neraca yang digunakan oleh setiap perusahaan pun tentunya akan berbeda, tergantung jenis bidang yang digeluti. Namun, tujuannya tetap sama, yaitu membantu pengelolaan keuangan dalam perusahaan tersebut.

Komponen pada Laporan Neraca Keuangan

Laporan neraca keuangan tentunya disajikan melalui teknik yang rapi dan juga dikerjakan dengan teliti. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengetahui komponen-komponen yang ada di dalamnya guna menghasilkan laporan keuangan yang terpercaya. Komponen yang dibutuhkan tersebut antara lain:

1. Aset

Aset (aktiva) adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini berkaitan dengan nilai kekayaan dan juga kebutuhan perusahaan untuk tetap beroperasi. Aktiva ini terbagi menjadi dua, yaitu:

          Aset lancar: aset yang memiliki kegunaan dalam jangka pendek.

          Aset tetap: aset yang manfaatnya memiliki masa lebih dari satu tahun.

2. Liabilities (kewajiban)

Komponen penting yang lainnya adalah kewajiban yang juga merupakan utang terhadap pihak lain yang harus dibayar. Hal ini biasanya meliputi utang, pendapatan, dan juga biaya jatuh tempo. Terdapat dua kewajiban dalam laporan neraca keuangan. Di antaranya adalah:

          Utang/kewajiban lancar: kewajiban yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun.

          Utang/kewajiban jangka panjang: kewajiban yang  jatuh temponya lebih dari satu tahun.

Baca Juga: Pengertian Liabilitas dan Jenis-Jenisnya dalam Bisnis

3. Modal atau ekuitas

Modal atau ekuitas merupakan elemen yang terdapat dalam laporan keuangan dan dapat mencerminkan kepemilikan perusahaan. Hal ini dapat diartikan sebagai selisih antara komponen aset dan utang. Artinya, ekuitas dalam laporan neraca merupakan saldo akhir dari usaha. Macam-macam modal yang perlu diketahui antara lain:

          Saham disetor (jumlah kas yang disetorkan oleh pemegang saham ke perusahaan)

          Laba ditahan (laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham)

Hal-Hal Penting dalam Membuat Laporan Neraca Keuangan

Ketika Anda akan membuat laporan neraca keuangan, penting sekali untuk melihat contoh neraca keuangan dan juga mengetahui format neraca keuangan agar memiliki gambaran saat membuatnya. Namun, perhatikan pula empat hal berikut ini agar pembuatan laporan dapat berjalan dengan baik.

          Membuat jurnal neraca

          Memposting laporan laba rugi

          Menyusun laporan laba rugi

          Menyusun laporan perubahan modal

Dengan empat poin di atas, maka pembuatan laporan neraca keuangan pun akan lebih mudah. Itulah serba-serbi mengenai neraca keuangan yang penting sekali untuk diperhatikan. Agar laporan terbebas dari kekeliruan yang memungkinkan merugikan perusahaan, usahakanlah agar mempercayakannya pada orang yang kompeten atau mengerjakannya dengan teliti.


April 11, 2022
WhatsApp-Image-2022-04-10-at-10.38.34-AM.jpeg

Bagi para pelaku bisnis, memastikan ketersediaan barang dagang atau produk fisik yang berada di Gudang atau toko merupakan hal yang penting. Pasalnya, hal tersebut dapat memberikan pengaruh pada proses penyediaan barang di kemudian hari. Hal tersebut itulah yang biasa dikenal dengan sebutan stock opname. Lalu apa yang dimaksud dengan istilah stock opname?

Pengertian dan Tujuan Stock Opname

Pengertian stock opname merupakan sebuah kegiatan yang meliputi perhitungan ketersediaan barang atau stok yang berada di Gudang. Hal ini dilakukan sebelum melakukan penjualan atau mendistribusikannya. Petugas yang bertanggung jawab dalam hal ini dituntut untuk memiliki ketelitian yang mumpuni.

Kemudian, tujuan stock opname ini tentu saja untuk mengetahui kesesuaian antara jumlah yang tercatat dalam administrasi pembukuan dengan situasi yang ada. Tidak hanya itu, adanya kegiatan ini juga bertujuan untuk membuat perkiraan waktu yang tepat untuk melakukan penyediaan barang. Kemudian, tujuan yang lainnya adalah untuk menghindari adanya selisih antara jumlah persediaan yang sebenarnya dengan pembukuan administrasi yang telah dilakukan.

Manfaat Stock Opname

Selain memiliki pengertian dan tujuan, manfaat stock opname yang dapat dirasakan oleh para pelaku bisnis antara lain:

          Mengetahui kondisi barang dengan jumlah yang pasti

          Mengetahui dengan jelas arus keluar-masuk produk yang akan dipasarkan

          Dapat menindaklanjuti dengan cepat jika terjadi kehilangan atau kekurangan barang

          Dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan (kekurangan atau kelebihan) terhadap barang yang akan dipasarkan

          Dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan suatu perusahaan

Cara Menghitung Stock Opname

Setelah mengetahui pengertian, tujuan, dan juga manfaat, kini Anda pun harus mengetahui cara menghitung stock opname. Namun, sebelum menghitungnya, Anda perlu mengetahui hal-hal penting lainnya seperti kartu stock opname, contoh laporannya, dan juga formatnya. Mengenai kartu stock opname, di bawah ini merupakan dokumen yang harus Anda miliki:

          Kartu Persediaan/Kartu Barang

          Bukti Barang Masuk dan Bukti Barang Keluar

          Bukti Keluar Masuk Barang

          Kartu Count Tag

Sementara itu, untuk membuat stock opname, dibutuhkan format yang tepat sebagai berikut:

          Kode barang

          Nama barang

          Satuan

          Harga jual

          Harga pokok

          Persediaan awal

          Penjualan

          Pembelian (barang masuk)

          Persediaan akhir

          Persediaan di Gudang

          Selisih

          Keterangan

Rumus dalam membuat stock opname dapat Anda lakukan seperti di bawah ini:

          Nilai persediaan awal = Harga pokok x jumlah persediaan awal

          Nilai penjualan = harga jual satuan x jumlah penjualan

          Barang masuk = harga pokok x jumlah barang masuk

          Jumlah persediaan akhir = jumlah persediaan awal – jumlah penjualan + jumlah barang masuk

          Nilai persediaan akhir = harga pokok x jumlah persediaan akhir

          Nilai persediaan gudang = harga pokok x jumlah persediaan gudang

 

Baca Juga: Penilaian Persediaan, Pengertian dan Metode Menurut Aturan Pajak

 

Itulah beberapa keterangan penting mengenai stock opname. Jika diteliti, hal tersebut sangatlah berhubungan erat dengan kemampuan akuntansi. Oleh karena itu, pastikanlah Anda teliti dalam membuatnya atau bisa juga mempercayakannya pada orang yang mumpuni di bidang akuntansi.


April 7, 2022
WhatsApp-Image-2022-04-03-at-10.41.10-AM.jpeg

Dalam dunia perpajakan kita sebagai wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan pajak ketika isi dari Surat Ketetapan Pajak (SKP) tidak sesuai. Tapi bagaimana jika kita masih merasa belum puas dengan hasil keputusan keberatan? Banding pajak merupakan salah satu solusi langkah selanjutnya yang dapat kita ambil agar mendapatkan keputusan pajak yang sesuai. Lantas bagaimana proses pengajuan dan syarat banding yang perlu dilakukan? Berikut penjelasan lebih lanjut.

Pengertian Banding Pajak

Banding pajak adalah salah satu hak wajib pajak yang dapat dilakukan secara hukum apabila tidak setuju dengan hasil keputusan keberatan yang sebelumnya diajukan. Dengan kata lain hal yang disengketakan pada saat banding ialah Surat Keputusan Keberatan (SKK). Hal ini juga bersangkutan dengan Pasal 27 Undang-Undang KUP.

Proses Pengajuan Banding

Pengajuan banding pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan, pengurus, ahli waris dari wajib pajak apabila berhalangan atau meninggal dunia, maupun kuasa hukum dari pihak wajib pajak. Nantinya proses pengajuan banding dapat melalui Badan Peradilan Pajak (BPP).

 

Hak-hak yang Dimiliki Wajib Pajak Saat Melakukan Banding

Adapun hak-hak yang dimiliki wajib pajak selama proses melakukan banding ialah:

  1. Melengkapi dokumen penting yang dibutuhkan untuk memenuhi pengajuan banding selama 3 bulan sejak dinyatakan lolosnya permintaan banding.
  2. Wajib pajak berhak menerima keterangan secara langsung dengan hadir dalam persidangan.
  3. Wajib pajak boleh menghadirkan pendamping atau memiliki perwakilan atau kuasa hukum yang disahkan oleh ketua pengadilan pajak.
  4. Menghadirkan saksi pada saat persidangan.

Syarat yang Harus Dipenuhi Saat Banding

Sebelum mengajukan banding atas ketidakpuasan surat keputusan keberatan yang diterima, Anda perlu memahami syarat yang perlu dilakukan saat melakukan banding. Berikut syarat banding pajak:

  1. Satu surat banding yang diajukan hanya untuk satu SKK.
  2. Pengajuan banding berbahasa Indonesia dan dilakukan secara tertulis maksimal rentang waktu 3 bulan sejak SKK dikirim.
  3. Melampirkan fotokopi SKK pada surat pengajuan banding.

Biasanya proses banding berlangsung paling lambat satu tahun sejak surat pengajuan banding dinyatakan lolos dan ketetapan pengadilan pajak akan diputuskan. Namun ditolak atau diterimanya pengajuan banding, wajib pajak yang bersangkutan harus membayar denda sebagai sanksi administrasi. Jumlah denda meliputi pajak yang telah diputuskan saat banding dikurangi pajak yang sudah dibayar wajib pajak sebelum memutuskan keberatan pajak.

Itulah beberapa ulasan mengenai proses pengajuan banding pajak beserta syarat yang harus dipenuhi sebelum banding. Anda juga bisa memanfaatkan jasa konsultan pajak yang berpengalaman seperti RDN untuk mempermudah proses pengajuan keberatan maupun banding agar lebih mudah dan tertata. Semoga bermanfaat dan sukses selalu!


Send this to a friend